Ditemukan 3134 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1116 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — H. TATANG KOSWARA Bin Alm ENTANG KOSASIH;
9862 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mekanisme pengajuan dan penyaluran beras raskin di Kabupaten Garutadalah sebagai berikut : Yaitu berdasarkan Penetapan RTSPM di desa yangmengunakan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011yangditetapbkan dalam DPM1 (daftar Penerima Manfaat) yang dtandatanganaioleh kepala desa sebagai hasil musyawarah desa dan disahkan oleh Camatkemudian direkap di tingkat kecamatan dilaporkan kepada tim koordinasiRaskin Kabupaten sebagai dasar penerbitan SPA (Surat Permintaan Alokasi)kemudian Bupati
    Kementrian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 ditindaklanjuti Surat Gubernur JawaBarat Nomor 501/103/Adm merk tanggal 10 Januari 2011 perihal pagu raskinKabupaten/Kota Sejabar tahun 2011 ditindak lanjuti dengan surat BupatiGarut Nomor 511.1/128/ad.perk. tanggal 18 Januari 2011 perihal penetapanpagu dan pelaksanaan program raskin tahun 2011.Bahwa yang dimaksud dengan keluarga miskin dalam Program Beras untukRumah Tangga Miskin adalah Keluarga yang berdasarkan penelitian BadanPusat Statistik
    sebanyak 8.625 kg yangditerima pada tanggal 09 September 2012, alokasi bulan Oktober 2012sebanyak 8.625 kg yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2012, alokasi bulanNovember 2012 sebanyak 8.625 kg yang diterima pada tanggal05 Desember 2012, alokasi bulan Desember 2012 sebanyak 8.625 kg yangditerima pada tanggal 15 Desember 2012.Mekanisme pengajuan dan penyaluran beras raskin di Kabupaten Garutadalah sebagai berikut : yaitu berdasarkan penetapan RTSPM di desa yangmenggunakan hasil pendataan Badan Pusat Statistik
    Kementrian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 ditindaklanjuti Surat GubernurJawa Barat Nomor 501/103/Adm.merk tanggal 10 Januari 2011 perihal paguraskin Kabupaten/Kota Sejabar tahun 2011 ditindak lanjuti dengan suratBupati Garut Nomor 511.1/128/ad.perk. tanggal 18 Januari 2011 perihalpenetapan pagu dan pelaksanaan program raskin tahun 2011.Bahwa yang dimaksud dengan keluarga miskin dalam program beras untukRumah Tangga Miskin adalah Keluarga yang berdasarkan penelitian BadanPusat Statistik
Register : 09-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pdt.P/2016/PN Bgl
Tanggal 26 September 2016 — HJ. MUFDEVRIANI, SP, MPPM
6329
  • NATAKUSUMABahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007 dan bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Statistik Kota Bengkulu danbermitra kerja dengan saksi Muf Endrawati (orang tua kandung SAKIRAAURA RAMADHANTY) ;Bahwa setahu saksi Pemohon Mufdevriani adalah saudara kandungdengan saksi Muf Endrawati ;Bahwa saksi Muf Endrawati punya anak 5 (lima) orang yang masih kecildan salah satu dari anak tersebut atas nama SAKIRA AURARAMADHANTY (Anak ke3) telah diserahkan untuk diadopsi kepadaPemohon
    bersediamenyerahkan anaknya yang ketiga atas nama SAKIRA AURARAMADHANTY untuk diangkat atau diasuh menjadi anak Pemohon ;Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena Pemohon sama sekali belumdikaruniai anak ;Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pat.P/2016/PN Bgl Bahwa disamping itu, saksi juga memiliki keterbatasan secara ekonomiuntuk membesarkan anakanaknya apalagi saat ini anak saksi berjumlah5 (lima) orang ; Bahwa saksi hanya sebagai buruh sedangkan isteri saksi bekerjasebagai mitra Kantor Statistik
Putus : 20-05-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan PT MANADO Nomor 2/PID.SUS/2016/PT MND
Tanggal 20 Mei 2016 — DRA. HJ.MARLINA MOHA SIAHAAN
192156
  • SUHARJO MAKALALAG, MED, selaku KepalaBadan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS)Kabupaten Bolaang Mongondow (Terpidana berdasarkan putusan pengadilanTindak Pidana Korupsi No : 27/Pid.Sus/2012/PN.Mdo tanggal 01 April 2013 /perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap ( BHT), Inkracht Van Gewijsde),CYMMY CHEBBY PHILIP WUA, S.STP, ME, selaku Kepala Bagian PemerintahanDesa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow juga selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Terpidana
    SuharjoMakalalag, MED selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) Kabupaten BolaangMongondow dengan mengatakan terdakwa akan pinjam danaTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesarRp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) pada Bagian PemerintahDesa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan nantinyadalam waktu selama 2 (dua) minggu Dana Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) tersebut akan diganti dengan danayang berada di Badan
    Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modaldan Statistik (BP3MS) Kabupaten Bolaang Mongondow ;Keesokan harinya tanggal 09 Juni 2010, Mursid Potabuga, S.Sosmeminta kepada Widiastuti Bambela, Amd.Ak untuk memprosespencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) Triwulan Il Tahun Anggaran 2010 dan setelah diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2377/1.20.3.0/SP2D/LSBJ/2010 tanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp.2.965.500.000 (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta limaratus
    SUHARJO MAKALALAG, MED, selaku KepalaBadan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS)Kabupaten Bolaang Mongondow (Terpidana berdasarkan putusan pengadilanTindak Pidana Korupsi No : 27/Pid.Sus/2012/PN.Mdo tanggal 01 April 2013 /perkara tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap ( BHT), Inkracht Van Gewijsde),CYMMY CHEBBY PHILIP WUA, S.STP, ME, selaku Kepala Bagian Pemerintahan15Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow juga selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (
    SuharjoMakalalag, MED selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) Kabupaten Bolaang Mongondowdengan mengatakan terdakwa akan pinjam dana Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (SatuMilyar Rupiah) pada Bagian Pemerintah Desa Sekretariat DaerahKabupaten Bolaang Mongondow dan nantinya dalam wakiu selama 2 (dua)minggu Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)tersebut akan diganti dengan dana yang berada di
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA BATAM Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Btm
Tanggal 22 Desember 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
2015
  • membagikan raskin tersebutkepada rumah tangga miskin yang berada di wilayah dusun I I dan III Desa NetemnanuUtara sebanyak 241 rumah tangga miskin sedangkan rumah tangga miskin yang jumlahnyasebanyak 103 rumah tangga miskin yang juga berdomisili di wilayah dusun II dan III tidak dibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa juga, saksi Dominggu Orde menjualraskin alokasi bulan mei 2008 sebanyak 1030 kg tersebut kepada orang lain yang tidaktermasuk rumah tangga miskin sebagaimana data Badan Statistik
    Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesiauntuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya berdasarkan Pedoman Umum Beras dari Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungansosial dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa sasaran program raskin tahun 2009adalah Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan hampir miskin berdasarkan pendataanulang BadanPusat Statistik
    yang berjumlah 103 kk tidak dibagikan;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1053langfe1033dbchaf0langnp1053insrsid1 1417516 hichaf0dbchafOlochf0 tab bahwa selanjutnya jatah beras untuk rumah tangga miskin alokasi bulan Juli 2007, bulanAgustus 2007, bulan September 2007 dan bulan Oktober 2007 untuk rumah tangga miskinsebanyak 4120 kg tersebut, dijual oleh terdakwa dibantu Dominggus Orde kepada orang lain yang bukan rumahtangga miskin sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik
    sendiri;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1053langfe1033dbchaf0langnp1053insrsid 11417516 hichaf0dbchafOlochf0 tab bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Pedoman Umum Beras dari Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dengan suratNomor : 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desemeber 2007 perihalPagu Raskin Propinsi Tahun 2008 menjelaskan bahwa Tim Raskin Pusat telah menetapkanPagu Raskin Propinsi tahun anggaran 2008 berdasarkan data RTM Badan Pusat Statistik
    NonDepartemen tertentu serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untukmelakukan upaya peningkatan pendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembangan ekonimi pedesaan, danstabilitas ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya berdasarkan Pedoman UmumBeras dari Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan sosial dan PerumahanRakyat menjelaskan bahwa sasaran program raskin tahun 2009 adalah Rumah Tangga Sangat Miskin,Miskin dan hampir miskin berdasarkan pendataan ulang Badan Pusat Statistik
Register : 15-08-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.TTE
Tanggal 30 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
196
  • NURSINA MUHAMMAD, perempuan, umur 41tahun ;Bahwa ke enam orang saudara kandung Almarhum ABDULMUHAMMAD tidak keberatan dan semua sepakat untuk memberikankuasa kepada Pemohon VII NURSINA MUHAMMAD (anak kandungalmarhum MUHAMMAD DJOHRA dengan NORMA KARIM= untukmengurus tabungan almarhum ABDUL MUHAMMAD di Bank MandiriCabang Ternate dan PT TASPEN (PERSERO) ; Bahwa Almarhum ABDUL MUHAMMAD semasa hidupnya bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Statistik Ternate, dan tidakpernah menikah lagi selama
    No 0062/Pdt.P/2016/PA.TTE Hal 9 dari 15 Halkeadaan beragama Islam, dan tidak dianiayah olehsiapapun Bahwa semasa hidup Almarhum ABDUL MUHAMMAD bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Statistik Ternate, danbelum pernah menikah semasa hidupnya, dan hanya mempunyai saudara kandung 07 (tujuh) orang ; Bahwa kedua orang tua Almarhum ABDUL MUHAMMAD lebihdahulu. meninggal sebelum ABDUL MUHAMMAD meninggal Bahwa Almarhum ABDUL MUHAMMAD meninggalkan 07(tujuh) orang Ahli Waris masingmasing bernama 1.
    NURSINAHMUHAMMAD (saudara kandung), ; Bahwa Akmarhum ABDUL MUHAMMAD mempunyai simpanan uang di Bank Mandiri semasa hidupnya bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil di Kantor Statistik Ternate dan juga simpanan di PTTASPEN (PERSERO) Ternate, dan kesemuanya belum pernah diambilsebelum Almarhum ABDUL MUHAMMAD meninggalBahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohonmembenarkan dan menerimanya dan selanjutnya Pemohon memohonpenetapan Ahli Waris dari Majelis Hakim ; Bahwa segala sesuatu yang terurai
Register : 02-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 619/Pdt.G/2015/PA Sidrap
Tanggal 16 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
3715
  • Karenaitu, pembebanan dengan nominal yang wajar kepada Tergugat tidak dapat pula dinilaisebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hakhak Tergugat.Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaanTergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat ditetapkan denganmengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagisetiap orang, yaitu dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi SulawesiSelatan No. 57/09/73/Th.IX,15 September 2015 Tentang
    Majelis Hakim menilai bahwa nilai nominal pembebanantersebut harus mengikuti perkembangan data Badan Pusat Statistik Provinsi SulawesiSelatan Tentang Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan mengenai batas minimalkebutuhan layak hidup perkapita perbulan. Dengan demikian, nominal Rp 249,000.
    ,(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut di atas ditetapkan hanya untukbulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan selanjutnya, harusmengacu pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tentang TingkatKemiskinan Di Sulawesi Selatan mengenai batas minimal layak hidup perkapitaperbulan dengan pembatasan sekurangkurangnya sebesar Rp 249,000, (duaratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara danmengasuh
    Menetapkan nominal nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat untukbulan dan tahun pertama pembebanannya adalah untuk 1 (satu) orang anaksebesar Rp 249,000, (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) perbulan,dan untuk selanjutnya mengikuti batas minimal kebutuhan layak hidupperkapita perbulan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi SulawesiSelatan atau sekurangkurangnya sebesar Rp 249,000, (dua ratus empatpuluh sembilan ribu rupiah).4.
Register : 22-07-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Sal
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat dan Tergugat
2810
  • membagikan raskin tersebutkepada rumah tangga miskin yang berada di wilayah dusun I I dan III Desa NetemnanuUtara sebanyak 241 rumah tangga miskin sedangkan rumah tangga miskin yang jumlahnyasebanyak 103 rumah tangga miskin yang juga berdomisili di wilayah dusun II dan III tidak dibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa juga, saksi Dominggu Orde menjualraskin alokasi bulan mei 2008 sebanyak 1030 kg tersebut kepada orang lain yang tidaktermasuk rumah tangga miskin sebagaimana data Badan Statistik
    Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesiauntuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya berdasarkan Pedoman Umum Beras dari Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungansosial dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa sasaran program raskin tahun 2009adalah Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan hampir miskin berdasarkan pendataanulang BadanPusat Statistik
    yang berjumlah 103 kk tidak dibagikan;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1053langfe1033dbchaf0langnp1053insrsid1 1417516 hichaf0dbchafOlochf0 tab bahwa selanjutnya jatah beras untuk rumah tangga miskin alokasi bulan Juli 2007, bulanAgustus 2007, bulan September 2007 dan bulan Oktober 2007 untuk rumah tangga miskinsebanyak 4120 kg tersebut, dijual oleh terdakwa dibantu Dominggus Orde kepada orang lain yang bukan rumahtangga miskin sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik
    sendiri;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1053langfe1033dbchaf0langnp1053insrsid 11417516 hichaf0dbchafOlochf0 tab bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Pedoman Umum Beras dari Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dengan suratNomor : 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desemeber 2007 perihalPagu Raskin Propinsi Tahun 2008 menjelaskan bahwa Tim Raskin Pusat telah menetapkanPagu Raskin Propinsi tahun anggaran 2008 berdasarkan data RTM Badan Pusat Statistik
    NonDepartemen tertentu serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untukmelakukan upaya peningkatan pendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembangan ekonimi pedesaan, danstabilitas ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya berdasarkan Pedoman UmumBeras dari Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan sosial dan PerumahanRakyat menjelaskan bahwa sasaran program raskin tahun 2009 adalah Rumah Tangga Sangat Miskin,Miskin dan hampir miskin berdasarkan pendataan ulang Badan Pusat Statistik
Register : 18-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 1151/Pdt.G/2017/PA.Bta
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
167
  • Badaruddin (samping kantor Statistik) RT.05RW.04Nomor 526 Kelurahan Sukaraya, KecamatanBaturajaTimur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, tempat tanggal lahir, Garut, 04 Desember 1973, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman diJalan STM.
    Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugatbertempattinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan STM Badaruddin (SampingKantor Statistik) RT. O5 RW. O04 =Nomor 526 KelurahanSukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan KomeringUlu selama kurang lebih 1 bulan kemudian berpindahpindah tempattinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali kerumahorang tua Penggugat di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;3.
Register : 22-12-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 270_Pid_Sus_2014_PN-Ktp_Hukum_29012015_Kecelakaan_Lalu_Lintas
Tanggal 29 Januari 2015 — ABDUL ROSYID bin SAKIDIN
7012
  • (dua)Yamaha Vega namun saksi tidak tahu nomor plat kendaraan tersebutdengan kendaraan roda 2 (dua) milik saksi merk Honda Supra X Hitamles warna biru dengan nomor plat KB 4825 QZ;e Bahwa pengendara roda 2 (dua) yang menabrak saksi tersebut saksitidak kenal;e Bahwa awal kejadiannya ialah pada saat tanggal dan hari tersebut saksipulang dari bekerja sekitar jam 16.00 Wiba dengan mengendarikendaraan milik saksi merk Honda Supra X warna hitam plat KB 4825QZ bergerak dari arah kantor BPS (Badan Pusat Statistik
    lalulintas dijalan raya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korbanEri Purnawan;Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan roda 2 (dua)Yamaha Vega dengan kendaraan roda 2 (dua) milik Saksi korban merkHonda Supra X Hitam les warna biru dengan nomor plat KB 4825 QZ;Bahwa awal kejadiannya ialah saat saksi koroban pulang dari bekerjasekitar jam 16.00 Wiba dengan mengendari kendaraan milik saksikorban merk Honda Supra X warna hitam plat KB 4825 QZ bergerak dariarah kantor BPS (Badan Pusat Statistik
    telahterjadi kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh terdakwaterhadap Saksi korban Eri Purnawan;Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan roda 2(dua) Yamaha Vega dengan kendaraan roda 2 (dua) milik Saksi korban merkHonda Supra X Hitam les warna biru dengan nomor plat KB 4825 QZ saat saksikorban pulang dari bekerja sekitar jam 16.00 Wiba dengan mengendarikendaraan milik saksi korban merk Honda Supra X warna hitam plat KB 4825QZ bergerak dari arah kantor BPS (Badan Pusat Statistik
    terjadi kecelakaan lalu lintas dijalan rayayang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban Eri Purnawan;Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan roda 2(dua) Yamaha Vega dengan kendaraan roda 2 (dua) milik Saksi korban merkHonda Supra X Hitam les warna biru dengan nomor plat KB 4825 QZ saat saksikorban pulang dari bekerja sekitar jam 16.00 Wiba dengan mengendarikendaraan milik saksi korban merk Honda Supra X warna hitam plat KB 4825QZ bergerak dari arah kantor BPS (Badan Pusat Statistik
Putus : 10-03-2011 — Upload : 20-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 10 Maret 2011 — FIRDAUS Bin MANAN BERLIAN
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmioleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dansumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;a. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agentunggal/pabrikan ;Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/20091.9.
    Lampiranlampiran Huruf E Angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, hurufe, huruf f sebagai berikut:Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, denganmenggunakan data dasar dan mempertimbangkan :Huruf a : Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.Huruf b : Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer'sestimate (EE).Huruf c : Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.Huruf e :Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmioleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnyadan
    Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik(BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan ;c.
    Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehBadan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber datalain yang dapat dipertanggungjawabkan;c. Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh agentunggal/ pabrikan ;1.9.
    No. 1011 K/Pid.Sus/2009dimana dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003menyebutkan data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:a.b.13.Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan ;Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;Dan berdasarkan Lampiranlampiran Keppres
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2013 — ACHMAD MUDOFIR SANTOSO, Sag Bin SOLIHIN
5913
  • H MAMAN SULAEMAN, MM.Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 terbit Piagam Nomor : 105/MD.Sf.Wajar/V/2006 tertanggal 16 Mei 2006 dari kantor Departemen AgamaKabupaten Bogor tentang pemberian Piagam terdaftar Pondok PesantrenMadrasah Diniyah Salafiah At Taqwa dengan Nomor Statistik Madrasah(NSM): 01.2.32.01.020.040 yang beralamat Kp.
    Kamran ;187saksi oleh penyidik ;Bahwa yang dimasukan data kedalamKomputer adalah data Pondok PesantreanAtakwa, alamatnya, jumlah murid, Gurunyaberapa karena dalam computer formatnya sudahada ;Bahwa saat memasukan dokumen, saksi tidakmenerima datadatanya dari PesantreenAttaqwa ;Bhawa dalam file data statistik data PondokPesantrean Ataqwa tidak ada ;Bahwa isi Piagam yang diterbitkan olehKemmentrian Agama Kabupaten Bogor adalahNomor Piagam, Nomor Statistik, NomorPondok Pesantren, Alamat Pondok Pesantren
    , NomorPondok Pesantren, Alamat Pondok Pesantren,tanggal penerbitan Piagam, dan Konsiderannya ;Bahwa Piagam No.105/MD.SF.Wajar/V/2006Tanggal 16 Mei 2006 seharusnya Nomornyadiambil dari bagian Umum Karena semua suratkeluar harus melalui Umum sedangkan NomorPiagam diambil dari Nomor surat keluar danNomor statistik ;32.
Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 25 Juli 2011 — FITUS EFI
9232
  • Ordemembagikan raskin tersebut kepada rumah tanggamiskin yang berada di wilayah dusun II dan IllDesa Netemnanu Utara sebanyak 241 rumah tanggamiskin sedangkan rumah tangga miskin yang jumlahnyasebanyak 103. rumah tangga miskin yang jugaberdomisili di wilayah dusun I,ll dan Ill tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwajuga, saksi Dominggu Orde menjual' raskin alokasibulan mei 2008 sebanyak 1030 kg tersebut kepadaorang lain yang tidak termasuk rumah tangga miskinsebagaimana data Badan Statistik
    , dan IIl tidak dibagikan;bahwa selanjutnya jatah beras untuk rumah tanggamiskin alokasi bulan Mei dan bulan Juni 2007untuk rumah tangga miskin sebanyak 2060 kgtersebut terdakwa menjualnya kepada orang lain yangbukan rumah tangga miskin sebagaimana data yang29dikeluarkan oleh Badan Statistik Kabupaten Kupang,kemudian hasil penjualan beras untuk rumah tanggamiskin tersebut digunakan oleh terdakwa untukkebutuhan hidup dirinya sendiri;bahwa kemudian pada tanggal 14.
    Bahwa berdasarkan hasil pendataan terakhir olehBadan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kupang,maka pada tahun 2008 di Kabupaten Kupangdiketahui masih terdapat Rumah Tangga Miskin(RTM) yang perlu) mendapat fasilitas BerasMiskin (Raskin).b. Bahwa di Kabupaten Kupang tahun 2008 mendapatalokasi Pagu Raskin dari pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Timur sebanyak 9.497.790 kg untukdidistribusikan kepada Rumah Tangga Miskin yangtersebar di wilayah Kabupaten Kupang.c.
    Yusak Kana;Bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin yangsudah terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS)Kabupaten Kupang tidak dapat dialihkan kepada oranglain yang tidak terdata sebagai masyarakat penerimajatah Raskin dengan harga jual sesual hargapenebusan beras bagi masyarakat miskin;Bahwa berdasarkan pedoman umum raskin, raskin tidakboleh dialihkan kepada orang lain yang tidak terdatasebagai rumat tangga sasaran penerima manfaat (RISPM) dari badan pusat statistik;Bahwa setiap tahun ada dikeluarkan
    Bahwa berdasarkan hasil pendataanterakhir oleh Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Kupang, maka padatahun 2007 di Kabupaten diketahuimasih terdapat Rumah Tangga Miskin(RTM) yang perlu) mendapat fasilitasBeras Miskin (Raskin).133b. Bahwa di Kabupaten Kupang tahun 2007mendapat alokasi Pagu Raskin dariPemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur sebanyak 9.497.790 kg untukdidistribusikan kepada Rumah TanggaMiskin (RIM) yang terbesar di wilayahKabupaten Kupang.c.
Register : 19-04-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 18 Agustus 2016 — YAYASAN NURUL AZHAR LAWAN YAYASAN AL - HIKAM MASJID AL-AZHAR, DKK
8315
  • Dan aktipitas Yayasan Nurul Azhar selaindibidang kegiatan keagamaan juga bergerak dibidang Pendidikan denganmendirikan Taman kanak kanan atau RA AlAzhar, yang berdiri sejaktanggal 18 Juli 2005 dan sudah mendapat izin Operasional DepartemenAgama Kota Palangkaraya No.KD. 15.06/4/P/003/1055/2006 tanggal 6 Juli2006 Nomor urut 5 Dan Ketetapan Nomor Statistik PAUD RA (MS : RAPAUD RA) Tgl 28 Juli 2010 Nomor urut 13 No Statistik 101.1.62.71.0013.Dan status terdaftar Nomor Statistik Sekolah (NSS) 012151402008
Register : 13-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Gtlo
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1810
  • PUTUSANNomor 292/Pdt.G/2019/PA.GtloZN zee hI zSeaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan AparatusSipil Negara Kantor Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo,tempat kediaman di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, KabupatenRembang, Propinsi Jawa
    Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telahmemperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian, nomor : 208/KPGTAHUN 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik PropinsiGorontalo tanggal 02 Mei 2019;Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2019/PA.Gtlo7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo, Cq.
Register : 01-10-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 3338/Pdt.G/2018/PA.Smdg
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65
  • Statistik, No. 76, RT. 01, RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan sumedang Utara, KabupatenSumedang, berdasarkan Surat Kuasa Istimewa, tanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya disebutPemohon;LawanTERMOHON ASLI, Tempat & tanggal lahir, Sumedang, 15 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Menimbang
Register : 13-10-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Amb
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pemohon:
LADY MANUPUTTY
2710
  • pemohon yaitu Almarhum YOVANDRIMATAHERU dengan Almarhumah ELVIRA NOVIA LIKLIKWATIL telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: VELICIA STEVANI lahir di Ambontanggal 03 Oktober 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 586/CS/2004tanggal 25 November 2004 dan JOELL NATHANIEL STHEVANNOMATAHERU lahir di Ambon tanggal 29 Desember 2011 sesuai Kutipan AktaKelahiran No 03/CS/2012 tanggal 03 Januari 2012.Bahwa semasa hidup Almarhumah ELVIRA NOVIA LIKLIKWATIL bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik
    dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P1;Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvira Novia Liklikwatil, yang diberimeterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P2;Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Lady Manuputty yang diberi meterai cukupdan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P3;Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Elvira Novia Liklikwatil yang diberi meteraicukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P4;Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
11250
  • Pada Nomor Statistik Madrasah 01.2.32.01.020.040yang tercantum dalamPiagam Terdaftar yaitu :1051MD.SF.WajarNI2006 tanggal 16 Mei 2006,tidak pemah terdaftar dalam administrasi SeksiPK Pontren KementerianAgama Kabupaten Bogor.
    Bahwa benar terdakwatidak tabu tentang tekhnis kode di dalam penomoran NSM(nomor statistik Madrasah), dan yang mengetabui adalah seksi Pekapontren.
    Bogor yang dipimpin oleh saksi H.Rachmat dakim telah menerima dana BaS pada saat saksi membantudibuatkannya pemutihan Nomor Statistik untuk Piagam yang baru NomorKa. 10.01/5IPP.077/2455/2009 tanggal20 November 2009 dengan Nomor Statistik: 510332010737 dan Piagam Nomor : Ka. 101PP/0737/2009 dari terdakwa H.KAMRAN SALEH dan dana BaS yang diterimanya berasal dari APBN (Reguler)dan APBO (Propinsi) juga telah menerima BaS Buku.
    RahmadDakim (terdakwa) sebagai Kepala Diniyah At Taqwa; Bahwa yang memberi nomor untuk PiagamPiagam tersebut adalah BagianUmum ;Bahwa yang menyerahkan Piagam adalah Pekapontren Bahwa saksi tidak tabu tentang penomoran statistik tahun 2006 tetapi memangprosedur yang benar diambil dari nomor urut data base ; Bahwa pemutihan no statistik terjadi tahun 2009 , baik untuk Ponpes maupunMadrasah Diniyah ; Bahwa pemutihan nomor statistik untuk Madrasah Diniyah adalah surat ijinoperasional sebelumnya dikeluarkan
    Kab.Bogor yangmenyatakan Madrasah Diniyahjuga menyelenggarakan Wajar Dikdas 9 tahun ; Bahwa Substansi Piagam ijin operasional adanya Nomor statistik dan sebagaianggota money saksi juga memberikan No.
Register : 24-02-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PA GORONTALO Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Gtlo
Tanggal 5 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
388
  • Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor : xxx/xxxTahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik ProvinsiGorontalo tanggal 7 September 2016, telah bermaterai cukup dandinazzegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketuamejelis diberi tanda bukti (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Penggugat jugatelah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut
    ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil /Aparatur sipil Negara sesuai dengan bukti P.2 yang dkeluarkan oleh KepalaBadan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo : 287/KPG Tahun 2016, tanggal 7September 2016, bahwa yang bersangkutan
Register : 09-11-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 828/ Pdt.G / 2015 / PN.Dps
Tanggal 22 Februari 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
124
  • Saksi SAKSI PENGGUGAT 2, menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkankeluarga dan rumah dengan alasan yang tidak jelas, dan sampai sekarang tidak diketahuikeberadaannya dan juga sama sekali tidak memberikan kabar apapun kepada keluarga dansejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan telah pula mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat Keputusan KepalaBadan Pusat Statistik
    Propinsi Bali, Nomor.099/KPG Tahun 2015 yang menerangkanbahwa yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan istri yangbernama TERGUGAT, Keputusan mana di keluarkan pada tanggal 19 Oktober 2015 olehKepala Badan Pusat Statistik Kepala Badan Pusat Statisti Propinsi Bali ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas menurut Majelis , jelastujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 UndangUndang No.1.
Register : 24-02-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 11-07-2012
Putusan PA SUMEDANG Nomor 528/Pdt.G/2011/PA.Smdg.
Tanggal 15 Maret 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
121
  • rahmah, Penggugat menderitalahir batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugatserta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon Bapak KetuaPengadilan Agama Sumedang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Pengugat(PENGGGUGAT ASL);Menetapkan biaya perkara menurut hukum; PENGADILAN AGAMA SUMEDANGKELAS 1AJalan Statistik