Ditemukan 4975 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penimbunan bbm
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Pmn Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
T. APRIYALDI ANSYAH,SH
Terdakwa:
ROSLI MAHRAJO Panggilan ROSLI
407 — 15
T. APRIYALDI ANSYAH,SH
Terdakwa:
ROSLI MAHRAJO Panggilan ROSLI
407 — 15
Yang harus dimiliki adalah izinusaha dari Menteri ESDM berupa izin usaha pengelolaan untuk melakukanusaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan untuk usaha pengangkutan, izinusaha penyimpanan untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan, izin usahaniaga untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga.Yang memberikan izin usahauntuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migasadalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur JenderalMinyak dan Gas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat
Putus : 06-03-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 18 / Pid.B / 2014 / PN.SUNGG. Tanggal 6 Maret 2014 — JAFAR Daeng SIKKI Bin TAHERE
53 — 7
53 — 7
dapatmelakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan sertapengolahan (pembuatan batu merah) sebagaimana diatur dala Pasal 36ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara.Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penambangan untukkomoditas golongan batuan meliputi penggalian (melakukan pengambilanbahan tambang di front tambang atau lokasi kerja), pemuatan (prosespemuatan material dari hasil galian ke alat angkut), dan pegangkutanmaterial dari hasil penggalian ketempat penimbunan
Putus : 14-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2271 K/Pdt/2018 Tanggal 14 Nopember 2018 — HASAN BASRI TUKIMAN VS H. SUNATA,
253 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
253 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
H Sunata, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan objeksengketa kepada pihak Penggugat selaku pembeli selanjutnya dikuasaisepenuhnya oleh pihak Penggugat, kemudian oleh Penggugat telahdilakukan pengurukan/ penimbunan tanah sehingga objek sengketa sudahdapat difungsikan untuk dibangun perumahan, yang tentunya telahmenelan biaya yang tidak sedikit;Bahwa kenyataannya sebelum terjadi kesepakatan jual beli atastanah objek sengketa tersebut oleh pihak Penggugat telah dilakukanpenelitian dengan cermat dengan
Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391/B/PK/PJK/2011 Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. OVERSEAS COURIER SERVICE
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat (2): "Pengeluaran barang impor dari kawasan pabeanmelalui PJT untuk tujuan Tempat Penimbunan Berikatdilaksanakan setelah diajukan BC 2.3 oleh PJT yangdilampiri BUI of Lading atau Airway BUI, Invoice,Packing List, Daftar Barang Impor per Master AirwayBUI sesuai contoh dalam Lampiran III keputusan ini."2.10.
Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1902 K/Pdt/2012 THE ADI SOENDORO SENTOSA D/H THE BAN SUN
VS
TUAN DARMAWAN d/h GIOK SENG
81 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
bangunan belum 100% jadibangunan Ruko tersebut tidak ditempati Penggugat ir baru sekitar tahun2004 Penggugat ir mengetahui bangunan ruko telah dipergunakan olehTergugat ir/Darmawan tanpa seijin Penggugat ir;Bahwa didalam kenyataannya tidak hanya dua ruko milik Penggugat iryakni ruko Blok C Nomor 09 dan Nomor 10 di Ruko Graha Mulia GriyaNiaga, Jalan Kolonel Sugiono Nomor 221, Rt.002/Rw002, KelurahanKemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal saat ini telah dihunidan dipergunakan sebagai tempat penimbunan
Register : 30-09-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Son Tanggal 18 Agustus 2021 — Muhammad Said, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro RT 002 / RW 005 Kel. Rufei, Sorong Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Kade Sadnyana, S.H., M.H. beralamat di Jl. Bubara No. 1 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 sebagai Pelawan;
Lawan:
Ny. Ong Venty Thenu, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 29, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat , sebagai Terlawan;
152 — 80
152 — 80
Pada saat penimbunan ada orang yangtidak dikenal (diduga dari pihak Terlawan) memberikan peringatanPelawanagar tidak meneruskan pembangunan tersebut supaya tidak rugi 2kali, tetapi tidak dihiraukan Pelawan karena Pelawan merasa lahan tersebutadalah miliknya yang diperoleh dari jual belisecara resmi melalui pelepasanadat.6. Bahwa pada Tahun 2013 datang sekelompok orang dan 1 orang tentarauntuk memagari lahan dan terjadi adu mulut dengan Pelawan sehinggapembuatan pagar dihentikan.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pts Tanggal 20 Juli 2017 — F. MASMISSYU LAGAS Als LAGAS Anak Dari NAPIS
117 — 52
117 — 52
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI NO. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalahkegiatan pemindahan minyak, gas bumi dan/atau hasil olahanya dari wilayah kerja atautempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipatransmisi dan distribusi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah gunaan pengangkutandan niaga BBM adalah terhadap BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukantanpa ijin usaha pengangkutan, penimbunan
Putus : 21-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt/2012 Tanggal 21 Februari 2013 — PUASA SIHITE vs FANATO SARUMAHA, Dkk
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
sertadiketahui oleh Legimin selaku Kepala Desa Kwala Begumit;Bahwa setelah Penggugat d.r. membeli tanah tersebut pada tanggal 21April 2008, Penggugat d.r. telah sampai pada satu kesimpulan, yaknibahwa lahan tersebut akan dijadikan Penggugat d.r. sebagai tempat untukmembangun rumah tinggal yang akan ditempati Penggugat d.r. besertakeluarganya;Bahwa selanjutnya Penggugat d.r. telah mulai melakukan pengerjaan padaobyek lahan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Penggugat d.r.tersebut yakni mulai melakukan penimbunan
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 456/PID.B/2020/PT PBR Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ROSLINA SH.
Terbanding/Terdakwa : MAHARUDIN Bin KOHARDI
226 — 78
Terbanding/Terdakwa : MAHARUDIN Bin KOHARDI
226 — 78
dalambulan Desember 2019 atau setidaktidaknya masih ditahun 2019, bertempatdi pelabuhan Dumai Kota Dumai, (termasuk wilayah hukum KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumaiberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atausetidaktidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berdasarkan,Mengeluarkan barang Impor yang belum diselesaikan KewajibanPabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1169 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. J. RESOURCES BOLAANG MANGONDOW;
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
cabang atausebaiiknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; danh. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalamrangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsipsyariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PengusahaKena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.Bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding terdiri dari 54 (lima puluhempat) yang berasal dari kegiatan eksplotasi, pengerukan dan penimbunan
Putus : 21-06-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 114/Pid.B/2012/PN.SKG Tanggal 21 Juni 2012 — KARDIN Bin NURDIN;
55 — 7
55 — 7
ketentuan pelaksana penugasan kegiatan penyediaan danpendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang IzinUsaha Niaga Umum (BUPIUNU) dan penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU melaluiseleksi berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)undangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan pasal 48Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak danGas Bumi;Bahwa badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan
Putus : 22-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Bla Tanggal 22 September 2014 — JARNO Bin SAMIJAN;
60 — 5
60 — 5
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Bladengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kayu yang diangkut olehterdakwa tersebut adalah milik Nyomo;Menimbang, bahwa proses penebangan pohon jati tersebut denganmenggunakan sebuah cainco (gergaji mesin) dan setelah roboh diubahmenjadi kayu jati berbentuk gelondong , hasil penebangan kayu jati pada hariitu juga langsung diangkut dan dibawa ke TPK (tempat penimbunan kayu )banjarwaru Ngawen ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikanPerhutani KPH
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 604 K/PDT/2009 Wahidin; Wiyanto Christian, Dkk.
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan batasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya Tergugat IVmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4334 tanggal 22 Oktober 2004 atasnama WAHIDIN (Penggugat) dengan Surat Ukur Nomor 1630/SimpangTiga/2004 tanggal 5 Maret 2004 ;Bahwa pada waktu Penggugat melakukan penimbunan di atas tanahmiliknya, dan saat pekerja yang disuruh oleh Penggugat sedang bekerjamenimbun tanah dimaksud pada akhir tahun 2006 datang seseorang, kemudianmelarang anggota Penggugat untuk bekerja dengan mengatakan
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2115 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASURYA MAS;
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
keluar,sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan a quo sebagaiberikut:1)bahwa berdasarkan penjelasan para pihak dalam persidangan,Majelis mengidentifikasi Palm Wax SM 3180 adalah hasilfraksinasi lemak dan minyak nabari (RBD Palm Stearin),sebagian dihidrogenasi dan diolah lebih lanjut;bahwa penjelasan Pasal 44 huruf b UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, memberipenjelasan mengenai menimbun barang guna diolah didalam Tempat Penimbunan
Register : 11-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kds Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Ahmad Mukhlisin, SH
Terdakwa:
Kunadi Bin Yatno
128 — 19
Ahmad Mukhlisin, SH
Terdakwa:
Kunadi Bin Yatno
128 — 19
Bahwa menyimpan BBM yang telah dibeli dari SPBU denganmenggunakan KBM yang dipindahkan dalam jerigen menggunakan mesinpompa (rotak) tidak dibenarkan apabila tidak mempunyai izin usahapenyimpanan/penimbunan ataupun pengangkutan dan izin niaga bahanbakar minyak, kemudian jerigen bukan tempat penyimpanan khusus sesualstandar spesifikasi dan dapat membahayakan dalam penyimpanan bahanbakar minyak dan setiap orang yang tidak memiliki izin usaha dilarangmenyimpan, mengangkut dan memperjualbelikan bahan
Putus : 27-02-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 /B/PK/Pjk/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT BP Berau Ltd
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 319 B/PK/Pjk/2011Pasal 1 angka 10:TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasanberikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebasbea di pulau Batam, Kawasan Bintan Industrial Corporation.Pasal 3 ayat (4) dan (5):(4) Pengeluaran barang dari TPB ke OPIL dikenakan BM, Cukai danPORI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspenangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PORI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dariPDKB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan,dan KarimunPasal 3 ayat (4) dan (5).(4) Pengeluaran barang dari TPB ke OPIL dikenakan BM, Cukai dan PORIkecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspenangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PORI.(5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dariPOKB ke POKB di luar BBK atau ke OPIL tidak dipungut BM, Cukai,dan PORI termasuk PPN atas jasa pekerjaan
Register : 26-03-2012 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.PBR Tanggal 23 Oktober 2013 — MALIK ANSORI, Lawan DAVID YOHNI, L I L Y, Bank Rakyat Indonesia,
77 — 13
77 — 13
., (delapan ratus lima Puluh Dua Juta rupiah).e Bahwa PENGGUGAT telah melakukan segala daya dan upaya dalammeningkatkan nilai tanah atas kedua bidang tanah (dalil ke1) dari lahan yang kurangproduktif menjadi lahan yang sungguh produktif dan siap pakai bila di perhitungkandengan biaya adalah senilai Rp.164.000.000,(seratus enam puluh empat juta rupiah)Dengan rincian :e Biaya penimbunan tanah Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).e Biaya pembuatan jembatan Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah
Dimana PEGGUGAT telah melakukan pembangunan dan perawatantanah objek termaksud mulai dari Penimbunan, pembuatan jembatan, pembuatan jalanakses masuk dan membangun dan atau mendirikan bangunan non beton di atas tanahobjek jual beli sebagaimana di maksud dalam perkara aquo.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1760 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 29 Nopember 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO ; Ir. HERLINA ZAINUDIN Als LINA Binti H. ZAINUDIN MUCHTAR DM
353 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat 2Q 47 menit26,3 Detik LS dan 10133 Menit 30,3 Detik BT.b. Bekas tebangan dengan koordinat 22 47 Menit 25,5 Detik LS dan 10133Menit 39,3 Detik BT.c. Pal Beton dengan Inisial TN 726 dengan Koordinat 247 Menit 07,1 DetikLS dan 10133 Menit 24,1 Detik BT.d.
Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat 247 menit26,3 Detik IS dan 10133 Menit 30,3 Detik BT berada diluar kawasanTNKS.c.
Register : 04-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN SORONG Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 16 Juli 2020 — SUDIRMAN
277 — 262
277 — 262
Kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan, TPKAntara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPTKB) danindustri primer;2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industriprimer. (Pasal 11 ayat 1 PerMenLHK No.
Bahwa Dokumen SKSHHK digunakan untuk pengangkutan :Kayubulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan, TPK Antara,Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPTKB) dan industriprimer;2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industriprimer. (Pasal 11 ayat 1 PerMenLHK No.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1802 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 29 Nopember 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO ; HENDRA TANADI alias ASWANG bin CUA CU HOK ;
395 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
395 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAT kurang lebih 40 Ha; Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukanoleh Ahli dari Badan Planologi KehutananPusat Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan di Bogor ditemukana.Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat 2Q47 menit 26,3 Detik LS dan 10133 Menit 30,3 Detik BT.b.
Bahwa berdasarkan hasil Ploting dari titikyang saksi temukan dilapangan dengan petahasil Pemeriksaan Batas Fungsi Hutan tanggal31 Maret 1990 yaitua.Pal TN 726 dengan koordinat 247 menit 07,1 Detik LSdan 10133 Menit 24,1 Detik BT berada dalam kawasanTNKS dengan posisi masuk kedalam TNKS lebih kurangsejauh 50 meter dari garis batas TNKS dan apabiladibandingkan dengan posisi Pal HL 726 terdapatpergeseran lebih kurang sejauh 500 meter.b.Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat2247 menit 26,3