206/Pdt.G/2017/PA.Bky

PUTUSANNomor 206/Padt.G/2017/PA.Bkyaie!

No. 206/Pdt.G/2017/PA.Bky Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukunkembali akan tetapi tidak berhasil;2.

No. 206/Pdt.G/2017/PA.BkyTergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat, dan (4) Tergugatserta sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selaludibesarbesarkan.

No. 206/Pdt.G/2017/PA.Bkyterpaksa meninggalkan pihak lain.

No. 206/Pdt.G/2017/PA.BkyPerincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran Rp 30.000,2. BiayaAlat Tulis Kantor Rp 50.000,3. BiayaPanggilan Penggugat : Rp 70.000,4. BiayaPanggilan Tergugat Rp = 140.000,5. Biaya Meterai Rp 6.000,6. Biaya Redaksi Rp 5.000,Jumlah Rp 301.000,Hal. 14 dari 14 Put. No. 206/Pdt.G/2017/PA.Bky

206/Pdt.G/2015/PA.Ab

PUTUSANNomor 206/Pdt.G/2015/PA.AbZoo ma at 4Ba 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara :Penggugat, umur 27, tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikanSMA, tempat kediaman di Kota Ambon, sebagaiPenggugat;LawanTergugat, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMA,tempat kediaman di Kota Ambon, sebagai Tergugat; Pengadilan

Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikanalat bukti lainnya;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor206/Pdt.G/2015/PA.Ab telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Hal. 1 dari 15 hal Putusan No. 206/Pdt.G/2015/PA.AbBahwa pada tanggal 26 September 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat

telah pisah tempat tinggal sampai sekarangkurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggalbersama adalah Penggugat ;Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengancara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil,antara Penggugat dengan Tergugat tetap masingmasing pada pendirianyadan sulit ditemukan penyelesaianya sehingga tidak ada jalan lain selainPenggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan AgamaAmbon ;Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 206

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkanrelaas panggilan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 25 Juni 2015 danHal 3 dari 14 hal Putusan No.

NumatiHal 13 dari 14 hal Putusan No. 206/Pdt.G/2015/PA.AbDisalin sesuai AslinyaPanitera Pengadilan Agama AmbonTtdDrs. BAEHTIARHal 14 dari 14 hal Putusan No. 206/Pdt.G/2015/PA.Ab

206/Pdt.G/2017/PA.Tkl

PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5 TELP. (0418) 21022Kabupaten Takalar 922I1 PUTUSANBerkas perkaraTanggal pendaftaran :Jenis perkaraPenggugatTergugatTanggal putusan 1 heeeeeeeeaeeesTanggal minutasi D veeeeeeeeeeees PUTUSAN SALINAN Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.

/Pdt.G/2017/PA.TkI., telah mengajukan permohonan cerai gugatterhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.

Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.

Penggugat dan tergugat telah pisah tempattinggal selama 1 tahun hingga sekarang.Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.

Biaya Meteral Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 451.000,00(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)Salinan PutusanPanitera Pengadilan Agama TakalarHal. 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2017/PA. TkIDrs. Asad FHal. 16 dari 14 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2017/PA. TkI

206/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 22Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan PenetapanNomor: 206/Pid.Sus/2019/PN BklI tertanggal 22 Mei 2019;7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan PerpanjanganPertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 21 Juni2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan PenetapanNomor: 206/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 10 Juni 2019;8.

Advokat padaPOSBAKUMDIN berkantor di Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkanHalaman 2 dari 44 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN BklPenetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Bktanggal 8 Agustus 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor206/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 22Mei 2019 tentang penetapan

Perkara: PDM128/Bngkln/04/2019 sebagai berikut:KESATUHalaman 4 dari 44 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN BkIBahwa Terdakwa Adi Arif Bin Sabii bersama Moch. Suriansyah Al.Surya (berkas terpisah) Al. Surya (berkas terpisah) dan H. Moh.

Surya(berkas terpisah) kemudian olehnya dipecah dalam kemasan poket sebanyak5 (lima) poket untuk dijual kepada pelanggan/pembeli sabu;Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN BkI Bahwa di rumah H. Moh.

,M.HPanitera Pengganti,Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN BkIMOH.ERFAN ARIFIN, S.HHalaman 44 dari 44 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN BkI

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut.56875/PP/M.ITA/99/2014Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan SuraKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00003/206/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013;bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, Tergugat berpendapat:1.

Penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor 00003/206/07/417/13 telah sesuai derUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Ta2009, Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri KeuanRepublik Indonesia No.145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tanggalSeptember 2012 tentang Tata Cara Penerbitan surat ketetapan pajak;2.

Pemeriksaan yang dilakukan Tergugat juga telah sesuai dengan Peraturan MerKeuangan No.PMK17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Tata Pemeriksaan;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Masa/Tahun Pajak2007 Nomor: 00003/206/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 telah diterbitkan tanpapembahasan akhir dan melampaui daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian TahurPajak, atau Tahun Pajak 2007;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak

Mutiara Kasih, tanggal :02012(Majelis berkeyakinan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 No.00003/206/07/417tanggal 31 Desember 2013 dikirim oleh Terbanding (KPP Pratama Cilegon) tangg:Januari 2014;bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat daluwarsa penetapan SKPKB Badan Tahun Pajak 2007 No.00003/206/07/417/13 terhitung sejak tanggal dikirim Tergugat yakni tanggal 2 Januari 2014;memperhatikanmenimbangmengingatMemutuskanbahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan penerbitan SKFNo.00003/206

/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundaundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkar:ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KetetaPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00003/206/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013, atas nama PT.

PENETAPANNomor 206/Pdt.P/2016/PA.Mtra5 ad 4 2 inDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang mengadili perkaraperkara tertentudalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPengesahan Nikah yang diajukan oleh :Ahmad bin Ayub, tempat lahir di Batu Ringgit, tanggal 31 Desember 1972,atau umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTransportasi, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan BatuRinggit Selatan RT.001 RW. 183 Kelurahan Tanjung

Wahyudi, lakilaki, umur 22 tahun (24 Oktober 1994);Hal. 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA. Mtr.5.c.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan pengesahan nikah untukmendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untukmendapatkan Akta Nikah.Saksi Il :Hal. 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ahmad bin Ayub) denganPemohon Il (Rohimah binti Riamin) yang dilaksanakan pada tanggal 17Januari 1994 di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, KotaMataram.Hal. 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA Mtr.3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanpernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pemohon Il.4.

Muhammad Noor, SH.Hakim AnggotaHal. 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA Mtr.Drs. H. Miftakhul Hadi S.H, M.HPanitera Pengganti Gusti Nyoman Elitawati, SH.Perincian Biaya Perkara :1. Proses : Rp. 50.000,2. Panggilan : Rp. 130.000.3. Meterai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. 186.000,( seratus delapan puluh enam ribu rupiah )Hal. 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA Mtr.

206/G/2015/PTUN-JKT

yang memeriksa dan memutus perkara ini; Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 206/PEN/2015/PTUNJKT, tanggal 5 Oktober 2015 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;Halama 3 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTe Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 206/PENPP/2015/PTUNJKT, tanggal 7 Oktober2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara

Jakarta Nomor : 206/PENHS/2015/PTUNJKT, tanggal 10Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 206/G/2015/PTUNJKT tanggal 24Nopember 2015;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 206/PENMH/2015/PTUNJKT, tertanggal 12 Januari 2016 tentangPergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;e Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah memeriksa SuratSurat Bukti dan Saksisaksi yang diajukan olehpihak Penggugat

menurut catatan yang tersisa adalah 6.740 M2;ahwayantersis6.740M2Halama 97 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTinitermasukbangunanyandihuniolelbuRosidah,kalaukitaliatwaktuitu/padsaat ituIbuRosidahdudukditempatitudannempatiditanahitusaytidaktahHalama 99 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTitutanahsiapa,ahwamenurutSaksinamayanmenempatiadalahRosidah,catatacatatayanmasihtersisyansudahterual158ataHalama 101 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTnamaPT.mungkPTCoas,

121 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTlbuRosidahhadmembayaPBSayatidatahbukanbagiansayadapetugasnydanyanmengantamembagiPBbukantugassayHalama 123 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTahwaSaksitidatahsalahsattugasKelurahanmembuatbukdattanah,dattanahinitidadisesuaikantiaptahunnya;ahwatidaterteraserHalama 125 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTtipikatatanamaPTCopy!

149 dari 162 Halaman Putusan Nomor 206/G/2015/PTUNJKTtaKuasaHukumnya;ahwaBukuinidibawdandariakCopy!

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor206/Pdt.G/2023/PA.CN dariPenggugat;
2. Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 ( enam ratus empat puluh ribu rupiah);

206/Pdt.G/2023/PA.CN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355000,00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

206/Pdt.G/2024/PA.Pwr

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

206/Pdt.G/2022/PA.Dpk

PENETAPANNomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpkes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:XXXXXX, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Januari2022 telah memberikan kuasa kepada XXXXXX sebagaiPenggugat;melawanXXXXXX, sebagai Tergugat;;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari

berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itujuga dalam register perkara Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telahmengemukakan dalildalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatanPenggugat;Bahwa, pada harihari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnyayang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatualasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurutrelaas panggilan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 11 Januari 2022 yangdibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamattersebut;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembalimembina rumah tangganya, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannyaHal

Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA. Dpk2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Depok pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs.

Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA.DpkSalinan ini Sesuai dengan AslinyaDikeluarkan atas permintaan .........Pada tanggal ......... ccc cece eee eeeeeeeeeeesPanitera Pengadilan Agama DepokSyamsul Rizal, S.H.Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA.Dpk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya yangbernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 206 000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

206/Pdt.G/2024/PA.Buk

XIA/99/2014Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Permohonangugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/01 1/13 tanggal 28 Oktober 2013;bahwa dalam surat gugatan disebutkan salah satu dasar hukum gugatan yaitu Pasal 23 ay:(2) huruf b UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata CPerpajakan, yang menyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajakterhadap:

(b) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, selaiyang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, yang memutuskan PPh dapatterutang atas keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh pada tahun pajak 200tetapi ditetapkan sebagai objek PPh tahun pajak 2003, harus dibatalkan atau setidaknyadinyatakan batal;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis

Permohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar P:Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Okt2013;Menurut Tergugat :bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan Penagihan pajak atas SKFtersebut di atas dinyatakan ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak, (berdasatketentuan Pasal 43 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentPengadilan Pajak).

Gugatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BaTahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 tidak d:diterima;2.

Menolak pemohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak KuBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tans28 Oktober 2013;mengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal

206/PID.SUS/2017/PT MKS

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei2017, Nomor: 206/PID.SUS/2017/PT.MKS. tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:206/PID.SUS/2017/ PT.MKS.. dalam tingkat banding;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2017Nomor: 206/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara Nomor: 206/ PID.SUS/2017/ PT.MKS. di tingkatbanding; 3.

Tamalatea, dimana adanya informasi yang diperolehsebelumnya bahwa di rumah Terdakwa di Kampung.BalandanganHalaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSKelurahan. Tonrokassi Timur Kecamatan.

LAB: 4230/NNF/XII/2016 tanggal 09Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh GEDEHalaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSSUARTHAWAN, S.SI. M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONOSOEKIMAN selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama TerdakwaHalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSberada dalam tahanansementara. 3.

,M.HHalaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSt.t.dH.Yahya Syam, S.H.,M.HPANITERA PENGGANTIt.t.dHamsiah, S.H.M.H.Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKS

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Llk
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. MembebankanPenggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.Nihil;

206/Pdt.G/2023/PA.Llk

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor : 206 /Pdt. P/2020/ PN.Btm, atas nama Pemohon tersebut di atas ;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

206/Pdt.P/2020/PN Btm

memberikan Penetapan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Pemohon bernama:DELWITA, tempat / lahir Kasang, 24 Desember 1969, umur 50 tahun, jenisKelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal KomplekSakura Permai Blok 3 No.1 RT.003 RW.004, Kel.Kampung SerayaKec.Batu Ampar Kota Batam ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam,tanggal 03 Februari 2020 Nomor : 206

/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM, tentangpenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelan membaca Penetapan Hakim, tanggal 03 Februari 2020,Nomor : 206/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM, tentang Penetapan Hari Sidanguntuk memeriksa perkara tersebut ;Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telahtermuat dan turut dipertimbangkan

dalam Penetapan ini dan satu sama lainmerupakan bagian yang tak terpisahkan ;Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan RelaasPanggilan Kepada Pemohon tertanggal O04 Februari 2020, NomorNo.206/Pdt.P/2020/PN.BTM dihubungkan dengan ketidak hadiran Pemohonpada persidangan tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 17 Februari 2020hingga kini Pemohon tetap tidak hadir di persidangan serta tidak pulamenyuruh Kuasanya untuk itu ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 71/ PDT.

Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor : 206 /Pdt.P/2020/ PN.Btm, atas nama Pemohon tersebut di atas ;2.

1. Menyatakan perkara Nomor : 206/Pdt.P/2020/PN.Mlg GUGUR ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 107.200,- (seratus tujuh ribu duaratus Rupiah) ;

206/Pdt.P/2020/PN Mlg

206/Pdt.G/2019/PA.SJJ

PUTUSANNomor 206/Pdt.G/2019/PA.SJJad ?

No.206/Pdt.G/2019/PA.SJJBahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 2 September2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjungdengan Register Perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.SJJ, tanggal 2 September2019 telah mengemukakan dalildalil sebagai berikut:1.

No.206/Pdt.G/2019/PA.SJJ9.

No.206/Pdt.G/2019/PA.SJJ5.

No.206/Pdt.G/2019/PA.SJJP=Biaya ProsesBiaya PanggilanPNBP PanggilanBiaya RedaksiBiaya MeteraiRp 50.000,00Rp 430.000,00Rp 20.000,00Rp 10.000,00Rp 6.000,00 JumlahRp 546.000,00(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)Hal 14 dari 14 hal.Put. No.206/Pdt.G/2019/PA.SJJ

206/PDT/2014/PT-MDN

Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mendalilkan sebagai pemilikatas 7 (tujuh) unit bangunan ruko yang sedang dalam prosesHalaman 12 dari 20 HalPutusan No : 206/PDT/2014/PTMDN13pembangunan, teletak di Pasar V, Lingkungan XIl, Kel. Lalang,Kec. Medan Sunggal ;.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat dr/Penggugat dk seluruh warga Pasar V, LingkunganHalaman 13 dari 20 HalPutusan No : 206/PDT/2014/PTMDN14Xll, Kel.

Samporno Pohan, MT selaku Kepala Dinas Tata Ruang Dan TataBangunan Kota Medan, yang pada intinya berisi tentangHalaman 14 dari 20 HalPutusan No : 206/PDT/2014/PTMDN15pelaksanaan perubuhan dan pembongkaran terhadap bangunan 7 (tujuh) unit ruko yang terletak di Pasar V,Lingkungan XIl, Kel. Lalang, Kec.

DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHISUDARMUHONO, S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 206/PDT/2014/PT.MDN,tanggal 08 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, olehHakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, sertaHalaman 21 dari 20 HalPutusan No : 206/PDT/2014/PTMDN22ROSELINA, S.H., sebagai Panitera

Pemberkasan Rp 139.000,Jumlah Rp. 150.000,Halaman 22 dari 20 HalPutusan No : 206/PDT/2014/PTMDN

SertifikatHal.4dari19 Putusan No. 8/Pdt.G/2019/PN Jbg.Hak Milik Nomor 206, tanggal 27 September 2011, sejumlah Rp. 70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) (tertanda bukti P4);. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah beserta rumah seluas 770 (tujuhratus tujuh puluh) meter persegi di Desa Losari Ploso Jombang, No. SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 1 Desember 2011, sejumlah Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) (tertanda bukti P5);.

SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 8 Juni 2012, sejumlah Rp. 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) (tertanda bukti P6);. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah beserta rumah seluas 770 (tujuhratus tujuh puluh) meter persegi di Desa Losari Ploso Jombang, No. SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 15 Juli 2012, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah) (tertanda bukti P7);.

SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 4 Agustus 2012, sejumlah Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) (tertanda bukti P8);. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah beserta rumah seluas 770 (tujuhratus tujuh puluh) meter persegi di Desa Losari Ploso Jombang, No. SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 12 September 2012, sejumlah Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) (tertanda bukti P9);10.

SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 24 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) (tertanda bukti P10);11. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah beserta rumah seluas 770 (tujuhratus tujuh puluh) meter persegi di Desa Losari Ploso Jombang, No. SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 19 Maret 2013, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah) (tertanda bukti P11);12.

SertifikatHal.5dari19 Putusan No. 8/Pdt.G/2019/PN Jbg.13.Hak Milik Nomor 206, tanggal 17 April 2013, sejumlah Rp. 12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) (tertanda bukti P12);Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah beserta rumah seluas 770 (tujuhratus tujuh puluh) meter persegi di Desa Losari Ploso Jombang, No. SertifikatHak Milik Nomor 206, tanggal 1 Juli 2014, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) (tertanda bukti P13);14.