., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Debitur Pailit), tersebut

481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

., Ahli Waris (almarhum)Ribka Ruru (Dalam Pailit), olen Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Makassar, pada tanggal 13 Februari 2014 telah diputus pailitdengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., yang diajukan oleh Heryanto Wijaya;Bahwa dalam Putusan Pailit Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks.

., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru(Dalam Pailit);Bahwa Saudara Andi Arifai Aming, S.H., selanjutnya disebut sebagaiKurator Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum)Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang saat ini telah melakukan Pengurusanterhadap Kepailitan Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris(almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit);Pemohon Menolak Jumlah Tagihan Kreditor PT Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk., Yang Telah Diakui Sementara Kurator Karena Tidak SesuaiDengan Fakta

., Ahli Waris (almarhum) Rioka Ruru(Dalam Pailit), Karena Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., AhiWaris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlahtagihan tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti yang adaserta Kurator dalam menetapkan jumlah tagihan tidak menyertakanalasanalasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;4.

., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit),karena Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris(almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlahtagihan tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti yangada serta kurator dalam menetapkan jumlah tagihan tidak menyertakanalasanalasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;4.

., AhliWaris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak dapat diterima;4.

1435 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

M E N G A D I L I :- Menolak permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya.;

32/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit I sebesarRp. 558.191.500, (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilanpuluh satu ribu lima ratus rupiah).

untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I.Vide bukti P19;B Tentang adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih1Bahwa, Pemohon Pailit II merupakan suatu Perseroan Komanditer,berkedudukan di Bekasi yang bergerak dibidang jasa kontraktor ,perdagangan, berusaha dalam segala bidang industri, pengadaan alatalatelectrical dan mechanical pada umumnya sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Komanditer CV.Wirafa Mediamart Caturangga No.13 tanggal11

NegeriJakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan menyatakanTermohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;D Bahwa, selain Termohon Pailit memiliki utang terhadap Pemohon Pailit I danPemohon Pailit II juga memiliki utang kepada PT.Diska Andhyka Fajar Mandiriyang telah jatuh waktu pembayaran sebesar Rp.257.500.000, (dua ratus limapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutangdan Kesanggupan Pelunasan antara Termohon Pailit dengan

milik PT.Dae Hwa Indonesia baik bergerak maupun tidakbergerak, termasuk dan tidak terbatas pada mesinmesin, alatalat produksi,mobilmobil serta peralatanperalatan milik PT.Dae Hwa Indonesia lainnya ;F Bahwa, barangbarang, asetaset milik Termohon Pailit yang telah disita tersebutagar dijual dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannyaagar dipergunakan untuk membayar utangutang Termohon Pailit kepada ParaPemohon Pailit ;G Bahwa, karena Permohonan Para Pemohon Pailit untuk menyatakan

perkara aquo berkenan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan Pailit dengan segala akibathukumnya;3 Mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan Termohon Pailit ;4 Menunjuk dan mengangkat Ketua Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakartasebagai kurator Termohon Pailit ;5 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun digunakanupaya hukum Perlawanan, Kasasi atau Peniunjauan

651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

SusPailit/2014Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepadaPemohon Pailit;Bahwa karena tertarik dengan penawaran dari Termohon Pailit, maka padatanggal 28 Februari 2013 Pemohon Pailit memberikan pinjaman berupa uangtunai sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah)kepada Termohon Pailit (Bukti P1);Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak menggunakan uang pinjaman dariPemohon Pailit untuk keperluan usaha property berupa tanah di daerah Cilandak,Jakarta

Selatan, namun justru menggunakan untuk keperluan bisnis yang laintanpa pengetahuan dan/atau izin dari Pemohon Pailit;Bahwa baru belakangan Pemohon Pailit mengetahui penyalahgunaan uang milikPemohon Pailit dan diakui oleh Termohon Pailit tidak sesuai dengan rencanaawal, sehingga Pemohon Pailit meminta agar Termohon Pailit membayarutangnya kepada Pemohon Pailit;Bahwa setelah berulang kali Pemohon Pailit meminta agar Termohon Pailitmembayar utangnya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit memberikan8

pada tanggal 21 Mei 2014 ternyata ditolak oleh Bank (vide buktiP9);7 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Termohon Pailit menyampaikan suratyang ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 kepada Pemohon Pailit perihalPenjadwalan Pembayaran Pinjaman Uang (Bukti10);8 Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar Bilyet Giro yang semula ditujukan sebagaipembayaran oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ternyata tidak mampumembayar, maka Termohon Pailit mengganti dengan memberikan 8 (delapan)lembar Cek Bank BTN

Pemohon Pailit, Termohon Pailit memberikanselembar cek Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)tertanggal 22 April 2014 sebagai pembayaran sebagian utang Termohon Pailitdan cek tersebut dapat Pemohon Pailit cairkan, sehingga sisa utang TermohonPailit kepada Pemohon Pailit sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam miliar limapuluh juta rupiah);11 Bahwa Pemohon Pailit telah berusaha menagih secara lisan maupun memberikanpemberitahuan serta somasi, namun Termohon Pailit tetap tidak membayarutangnya

(Bukti P20.a.b.c);12 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Termohon Pailit mempunyai utangkepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;Il Termohon Pailit Mempunyai Utang Kepada Kreditor Lainnya Selain PemohonPailit:1 Bahwa selain Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepadaKreditor lain yaitu Dino Irwin Tengkano, S.H., M.Kn., Notaris PPAT;2 Bahwa Termohon Pailit membuat Akta Pernyataan Nomor 6 Tanggal 21 Maret2014 dibuat di hadapan Notaris Dino Irwin Tengkano

1084 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Nomor 305 K/Padt.SusPailit/2013Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon (Kreditor) telah mengajukanpermohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:A.

Para Termohon telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun2004, dan oleh karenanya demi hukum dapat dinyatakan pailit.1. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian B& C di atas, jelas ternyata bahwa Para Termohon telah tidak membayarHal.7 dari 15 hal. Put.

Nomor 37/Pailit/2012/PN.Niaga Surabayayang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonanHal.10 dari 15 hal. Put.

Bahwa, disamping itu Judex Facti tingkat pertama di dalam pertimbanganhukumnya halaman 20 Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 37/Pailit/2012/PN. Niaga.

dengan buktibukti P.1 s.dP.20 telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Para TermohonPailit mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dengan Pemohon Pailit danjuga dengan kreditur lainnya, yaitu PT.

PERMOHONAN PENYATAN PAILIT AQUO TELAH MEMENUHI SYARATPERNYATAAN PAILIT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1)JO. PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBANUTANG NOMOR 37 TAHUN 2004 :1) DEBITOR (in casu TERMOHON PAILIT) MEMILIK!

pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untukdinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telahdipenuhi;Adapun utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktudan dapat ditagih berasal dari Perjanjian Sewa Menyewa yang telahdibuktikan secara sederhana oleh Pemohon Pailit;Oleh karena : Permohonan Pernyataan Pailit a quo patut dan pantas untukdikabulkan, Maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan

Niaga Jakartapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menyatakan Termohon Pailit pailit dengansegala akibat hukumnya;E.

Surat Somasi/ Warning Letter No 207/AFSSKP/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit(bukti P5A);7. Surat Somasi/Warning Letter No 228/AFSSKP/VI/2015 tertanggal 9 Juni 2015yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit(bukti P5B);8.

Termohon Pailit juga memiliki utang kepada pihakpihak lainyaitu :a.

1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

., AAIK dan GINDO HUTAHAEAN, S.H, Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), , DK

969 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Nomor 969 kK/Pdt.SusPailit/2017dalam undangundang ini;Bahwa sejak dinyatakan pailit, Debitor (Tergugat ) demi hukum kehilanganhaknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalamharta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal24 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan);Bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator (Penggugat) harusmelaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit danmenyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan suratberharga lainnya

akibat hukumnya pada tanggal 28 Agustus 2015;Dengan demikian adanya dua peristiwa hukum di atas merupakan kurunwaktu setelah adanya putusan pailit diucapkan dan tindakan Para Tergugatdalam melakukan jual beli adalah tidak benar, tidak sah dan melawan hukum;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang UndangKepailitan disebutkan:Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan,pernyataan pailit diucapkan

;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam butir 19 di atas,maka dapat dibuktikan dengan sumir bahwa antara peristiwa jual beli yaitutanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 09 Agustus 2016 dengan putusan pailit PTAsuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tanggal 28 Agustus 2015,nyatanyata dan tidak terbantahkan merupakan kurun waktu setelah adanyaputusan pernyataan pailit diucapkan serta memenuhi syarat sebagaimanadisebutkan dalam Undang Undang Kepailitan.

Penggugat memperoleh data resmi dari bahwa Tergugat telah melakukanserangkaian perbuatan hukum dengan melakukan jual beli atas asetasetboedel pailit (bukan saja objek perkara a quo) yang terdapat diseluruhIndonesia yang merupakan aset berupa tanah, ruko, rumah dan lainlain.Keseluruhannya penjualan aset tersebut terjadi baik dalam kurun waktusebelum pailit maupun sesudah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jayadinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Debitor Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih (dalam pailit), yangdimaksud selaku pribadi berarti bukan Debitor.

., Tim Kurator PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), DKK

21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

., selaku Tim Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit), tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

SB Con Pratama (Dalam Pailit), DK

1515 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaianyang telah dihomologasi dengan putusan Nomor28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014;Menyatakan batal putusan perdamaian (homologasi) PT Alas Watu Utamadan Termohon dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan demi hukum PT Alas Watu Utama dan Termohon dalamkeadaan pailit

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut,Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi.A.

Nomor15/Pdt.Sus/Pailit/2016 Jo. Nomor 28/Pdt.SusPKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah kurang pihak, hal tersebut dapat dibuktikanmelalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian NomorHalaman 12 dari 27 Hal.

PRIKAST METAL INDONESIA (DALAM PAILIT), II. ERNI MARYANTI, III. BPJS KETENAGAKERJAAN KANWIL DKI JAKARTA

435 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

SusPailit/2020 e Tabel pembelian dan pelunasan Penggugat XII berdasarkan AktaPengikatan Jual Beli: XllFoe Hui Tjen Nomor Nomor 18 Rp372.573.426 Nomor 0111/SKL.selaku istri 1706 pada BRD/ CL/X/2018sah dari tanggal 12 di Semarang padaIrwanto Juni 2017 tanggal 27 AgustusTjahjono 2019(alm) Bukanlah merupakan harta Debitor Pailit (Tergugat 1) dan bukan pulamerupakan harta boedel pailit, hal tersebut dikarenakan unit apartementtelah dibayar secara lunas dan telah dilakukan proses serah terima;17.Menyatakan

unit Apartement Candiland yang telah dibayar lunas olehPara Penggugat tersebut dianggap sebagai sesuatu yang terpisahdengan objek sengketa yang saat ini sedang dijadikan agunan ataujaminan dari Tergugat kepada Tergugat II, karena bukan lagi milik atauharta dari debitur pailit (Tergugat ) dan juga bukan merupakan hartaboedel pailit, sedangkan untuk objek sengketa merupakan harta boedelpailit.

Menyatakan sah terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) danatau Akta Pengikatan Jual Beli, bukti pembayaran pelunasan baikyang berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) maupun kwitansipelunasan pembayaran dari Para Pemohon Kasasi kepada TermohonKasasi yang dilakukan sebelum Putusan Pernyataan Pailit;d.

Menyatakan unit Apartement Candiland yang telah dibayar lunas olehPara Pemohon Kasasi tersebut dianggap sebagai sesuatu yangterpisah dengan objek sengketa yang saat ini sedang dijadikanagunan atau jaminan dari Termohon Kasasi kepada TermohonKasasi Il, karena bukan lagi milik atau harta dari debitur pailit(Termohon 1) dan juga bukan merupakan harta boedel pailit,sedangkan untuk objek sengketa merupakan harta boedel pailit:Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1347 K/Padt. SusPailit/2020f.

Smg., juncto Nomor14/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Smg., tertanggal 4 Maret 2020: Bahwa dengan Tergugat dinyatakan pailit maka seluruh kreditormendaftarkan tagihannya kepada Kurator (Tergugat Ill), termasuk ParaPenggugat; Bahwa Para Penggugat adalan merupakan pembeli unit apartemendebitor pailit (Tergugat 1) dengan bukti Perjanjian Pengikatan Jual BeliHalaman 17 dari 23 hal. Put.

83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

PUTUSANNomor 83 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. DWI ESTI NASTITI, S.E., Ketua mewakili kreditur KoperasiKSP Bahana Artha, bertempat tinggal di Jalan Gotong RoyongNomor 70, Kota Surakarta, sekarang di Potrojayan JalanArjuna , Nomor 19 , RT 02 RW 4, Kelurahan Serengan,Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;2.

kuasa kepada Tur Murningsih, S.H., M.H., Advokat,berkantor di Jalan Temugiring Nomor 23 Tunggulsari RT 02 RW16, Pajang, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 November 2016;Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukanpermohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga padaHalaman

di situ sudah tidak adapapan nama dan tidak ada kegiatan;Bahwa permohonan pailit dari Para Pemohon (Pemohon dan Pemohon Il)adalah kabur (obscuur libel) sangat membingungkan karena tidak memenuhitagihan sesuai yang diatur dalam Undang Undang Pailit, karena dasarhukumnya di perkara perobuatan melawan hukum menunjuk perkara NomorHalaman dari 5 hal. 13 Put.

November 2016, kemudian TermohonKasasi/Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 21 November 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatanHalaman dari 6 hal. 13 Put.

Dalam perkara Nomor02/Pdt.Sus.Pailit/2016 ketika budel pailit sudah dalam penguasaan PemohonKasasi I, Il dan sudah dalam penetapan eksekusi bukan seperti yang menjadialasan PemohonPemohon, kurator dengan mengatakan budel pailit dalamkeadaan sita jaminan dalam perkara di Pengadilan Negeri Surakata; Yang terakhir Termohon tidak ingin membuktikan surat aslinya, namun hanyafoto copy sebab diduga sudah dipalsukan;Jadi apabila pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri NiagaSemarang justru tidak

2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

133 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Bahwa Pemohon Pailit adalah PT.

Bahwa Pemohon Pailit telah melakukan pekerjaan tersebut denganbaik dan pekerjaan yang dilakukan Pemohon Pailit terdokumentasiseperti pada gambargambar yang telah di print out pada lampiranbukti (Bukti P09) dan secara keseluruhan terdokumentasi padacakram), optik (Bukti P10);5. Bahwa Termohon Pailit telah membayar sebagian dari invoice ataspekerjaanpekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Pailit, yaitu:a.

Bahwa total tagihan yang belum dibayarkan Termohon Pailit kepadaPemohon Pailit adalah sebesar Rp274.709.254,00 (dua ratus tujuhpuluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh empatRupiah) dan merupakan utang Termohon Pailit kepada PemohonPailit yang telah jatuh tempo;2.

Bahwa Termohon Pailit sudah tidak memiliki itikad baik lagi terhadappermasalahan hutangpiutang ini, hal ini dapat dilihat dari sudahterlalu lama utang Termohon kepada Pemohon Pailit sejak jatuhtemponya utang tersebut di atas;3. Bahwa sampai sekarang Termohon Pailit tidak menunjukan keinginanuntuk menyelesaikan permasalahan hutangpiutang tersebut di atasdengan Pemohon Pailit;4.

Bahwa Pemohon Pailit tidak juga mendapatkan pembayaran dariTermohon Pailit walaupun Termohon Pailit telah menerima somasipertama dari Pemohon Pailit dan oleh sebab itu Pemohon Pailitmengirimkan kembali somasi ke2 kepada Termohon Pailit denganNomor: 322/AGE1201/AFSG/VIII/12, tertanggal 13 Agustus 2012(Bukti P43) dan telah diterima oleh Bapak Awi dari PT. Buana AlamSemesta pada tanggal 13 Agustus 2012 (Bukti P44);6.

Mengabulkan permohonan pernyataan pailit pemohon pailit untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT.MEC CIPTA SEJAHTERA COMPANY pailit dengan segala akibat hukumnya;

5/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

PUTUSANNo. 05/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.

dalil dalil eksepsi termohon pailit harus dinyatakan tidakdapat diterima ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon pailit mohon agar TermohonPT.MEC CIPTA SEJAHTERA COMPANY dinyatakan pailit dengan segala akibathukumnya ;Hal 21 Putusan No.05/Pailit/2012.PN.Niaga.JKT.PSTMenimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakanpailit, pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa termohon pailit memiliki utang kepada pemohon pailit yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih

Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara lengkapnya berbunyi Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunassedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakanMenimbang, bahwa guna membuktikan Pemohon pailit mempunyaitagihan utang atau Termohon pailit mempunyai utang kepada Pemohon pailit danuntuk membuktikan besar utang Termohon pailit kepada Pemohon pailit, untuk haltersebut Pemohon pailit telah membuktikan dengan bukti P3, P4a dan P4b danbukti P5

termohon pailit, ternyata dari bukti dimaksudtelah dapat membuktikan bahwa benar termohon pailit mempunyai utang kepadapemohon pailit ;Menimbang, bahwa termohon opailit dalam jawabannya telahmengemukakan : Bahwa sisa tagihan pemohon pailit sebesar Rp.791.340.185,belum mendapat persetujuan dari termohon pailit dan/atau belum bersifat final dansecara yuridis seharusnya jumlah tagihan atau kewajiban termohon pailit kepadapemohon pailit adalah Rp.791.340.185, dikurangi Rp.70.189.339 dikurangiRp.142.799.990

sempurna oleh Pemohon pailit;Menimbang, bahwa syarat dalam putusan pailit sebagaimana disebutkandalam pasal 2 ayat (1) UU.