Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

KEP951/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 8Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007untuk Masa Pajak November 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satuSurat Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajakatas Satu Surat Keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas padatanggal 5 September 2008.

S1093/WP/07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil PenelitianKeberatan No. 34/PTJICM/FN/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 ;bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP951/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang pada dasarnyamenolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN No. 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. SuratKeputusan Terbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak November 2004 diselesaikan melewati jangkawaktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima, ditandai dengan terbitnyaSKPKB PPN Nomor : 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagaibahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor :00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak November2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakanproduk dari 1 (Satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3yaitu Surat No.

S643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006, padadasarnya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak dapatdijadikan acuan dalam melakukan koreksi atas penyerahan ekspor yangPemohon Banding lakukan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, Pemohon Banding berpendapatbahwa bila ditinaau dari aspek formal, SKPKB PPN Nomor00174/207/04/057/07 diterbitkan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan,Hal. 14 dari 30 hal. Put.

KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas2SKPKB PPN No. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei2005, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalamBahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.

KEP875 WPJ.07 BD.05 2008 tanggal 2 Juni 2008 yangberisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPNNo. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei 2005,dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan olehUndangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1),(2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak.

KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolak permohonankeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. Surat Keputusan Terbanding No.KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 tersebut Pemohon Banding terimapada tanggal 2 Juli 2008. Adapun ringkasan Keputusan Terbanding No.

Sesuai dengan Pasal17B UU KUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat 12 bulansejak surat permohonan diterima, atau paling lambat diterbitkan tanggal 19 Juli 2007.Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak masapajak Mei 2005 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN No. 00162/207/05/057/07 tanggal 2Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Bandinginformasikan bahwa seluruh ketetapan PPN tahun pajak 2005, termasuk SKPKB PPNNo. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei 2005 yangPemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (satu)pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3 yaitu Surat No.

Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama FAHMI FASINUL LISAN;-------------------3.

Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali setelah salinan resmi Penetapan ini di tunjukan kepadanya untuk membuat catatan pinggir atas perubahan nama anak Pemohon dimaksud pada register akta Pencatatan Sipil dan memperbaiki kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama anak Pemohon dari bernama FAHMI FASINUL LISAN menjadi FAHMI FASIHUL LISAN;--------------------------------------------------4.

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057

Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.

ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencariPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 1 dari6keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, akan tetapipenggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahuikeberadaan tergugat sekarang;7.

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dikabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 2 dari6Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah keponakan penggugatdan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 01;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua penggugatselama 2 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan

telah berusahamencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya,akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang ;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernahberhubungan lagi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut penggugat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Putusan Cerai Gugat, nomor: 057

Apalagi merekasudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah putus komunikasi antaraPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 4 dari 6keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hakhak dan kewajiban rumah tangga mereka,maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikatagorikan padapertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluargasejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal UU No. 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan

ENGKOS HAS YIM K, S.H.Hakim Anggota Panitera Penggantittd. ttd.Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6s dari6Drs. MOH. JAENURI, S.H. Drs. MOH. DJUARIPerincian Biaya Perkara : 1. hak kepaniteraan Rp. 30.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000 5. Materai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 341.000 ,(ratus empat puluh satu riburupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6 dari 6

Fadillah Nomor :906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 bahwa jangka waktupelaksanaan proyek pembangunan sumur artesis, bak penampung, perpipaan danhidran umum Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang adalah 90hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 07November 2009 tetapi sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaantersebut Terdakwa DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV.

No. 1997 K/Pid.Sus/20131413Berdasarkan Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus2009 sampai tiga bulan ke depan yaitu sampai tanggal 07 November 2009dengan masa perawatan tiga bulan yaitu sampai dengan tanggal 02 Februari2010, namun kenyataannya menurut keterangan Sdr. TB.

FadillahNo. 906.4/057/SPK/DTRB/2009 adalah terhitung dalam jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009..dst;Bahwa dalam putusan Judex Facti halaman 30 (tiga puluh) alinea ke 3 (tiga)Bahwa berdasarkan permohonan serah terima pekerjaan Pertama No:007/SPPHO/CV.FDL/XII/2009 tanggal 02 November 2009 yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.

Putusan Nomor 2301/B/PK/Pjk/2020Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor00079/406/12/057/14 tanggal 22 Juli 2014 Tahun Pajak 2012:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT099962.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Pajak Nomor: KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal15 Oktober 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012Nomor: 00079/406/12/057/14 tanggal 22 Juli 2014 atas namaPT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Menerima seluruh permohonan banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPh Badan TahunPajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16tanggal 6 Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPVWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16 tanggal 6Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI. Gebangsari Raya No.10,Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50114, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukumtetap;3. 4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

PENETAPANNomor 691/Pdt.P/2021/PA.BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/PenetapanAhli Waris yang diajukan oleh:Hj.Munaji Binti Samuji, tempat dan tanggal lahir Sinjai, O07 Agustus 1955,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diJalan Sulawesi, Rt 057, No. 04Kelurahan

Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapansebagai Pemohon IVSudirman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14September 1982, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Jalan Sulawesi, Rt 57, No. 04Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan BalikpapanTengah, Kota Balikpapan sebagai Pemohon VSulaiman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Juli1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di JalanSulawesi, Rt 057

PA.Bpp 2 dari 14Bahwa para Pemohon adalah istri dan anakanak almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO;Bahwa pada tanggal 5 Maret 1975 Pemohon menikah denganalmarhum SYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor32//111/1975 C No.28193/69A tanggal 5 Maret 1975,Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnyabertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057

MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.3); Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 5 dari 14A. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum almarhumSYAMSUDDIN dengan HJ. MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan,, Sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.4);5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN denganHJ.

Samuji, umur 57 tahun, agama islam, adikPemohon , dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tahun 1975 Pemohon menikah dengan almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai; Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnya Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 6 dari 14bertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057

pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Kampung Gelelungi, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebutPemohon II;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUKPERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan ItsbatNikah dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Takengon dibawah Register Nomor : 057

Bahwa dalam pelaksaan nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalahSenang Kamaruddin/Abang kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa5 gram mas, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernamaKamaluddin R dan Suparman di depan Qadhi Abdullah K;Penetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn. Halaman 1 dari 7 halaman3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudahmempunyai empat orang orang anak yang bernama :1. Danu Nopebri, lahir 16 Nopember 1998;2.

pernikahan Pemohon I denganPemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Senang, saksisaksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Suparman, Qadhi nikahnya adalah Tgk.Abdullah K, sedangkan maharnya berupa emas seberat 5 (lima) gram; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah danhubungan susuan atau sebabsebab lain yang menjadi halangan nikah ; Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan sejakmenikah hingga sekarang tidak pernah bercerai ;Penetapan No. 057

Sutisna Bin linPenetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn.

M.H.Panitera Pengganti,ttd.SUKNA, S.Ag.Penetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn. Halaman 7 dari 7 halamanPerincian Biaya :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp.141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)Untuk salinan yang sama bunyinyaPanitera Mahkamah Syariyah TakengonSalman AK, SH

No. 057/Padt.P/2014/PAJS.Setelah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Februari 2014 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan padatanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PAJS. besertasuratsurat yang berkaitan dengan berkas tersebut;Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang tanggal 11 Maret2014 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita PenggantiPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yangberperkara agar menghadiri persidangan

No. 057/Pdt.P/2014/PAJS.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmi, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.Ketua Majelis,Dra. Hj. Fauziah, M.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Jarkasih, M.H. Elvin Nailana, S.H., M.H.Panitera Pengganti, Hj. Rahmi, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,002.

No. 057/Pdt.P/2014/PAJS.

Menetapkan Nama Pemohon I : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir : MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI Binti SUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28 FEBRUARI 1948;

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi KabupatenMalang dengan nomor : 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978;.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0363/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978sebenarnya adalah Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggallahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINIBinti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.3);d.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978, sebagaimanabukti P.3;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN;3.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli1978 diubah menjadi Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat,tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II :SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28FEBRUARI 1948;3.

057/Pdt.P/2015/PA.Buol

057/Pdt.P/2016/PA.Ktl

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Kt.ep aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan ltsbat Nikahyang diajukan oleh:Firdaus bin Zaini, Lahir di Pematang Lumut, 12 Agustus 1981, agama Islam,pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KM.3 (belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung

(belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannya bertanggal 28September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkaldengan Register Nomor 057

057/Pdt.P/2012/PA.Tjg

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/PA.Tjg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :H. JARKASI bin DARMAWAN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;Hj.

pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksidipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan suratpermohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung, tertanggal 20 Desember 2012,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan registerNomor 057

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31Maret2016 perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harus menyelesaikankewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untuk menghindari tuntutan hukumdari Tergugat:.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karena Penggugatmerasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kata gunamenghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan selurunh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan;.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah melanggar Undangundangdan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatan pada angka6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SuratNomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016,dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atasdasarnya batal demi hukum;.

Nomor 2942 K/Pdt/2017perkara ini untuk menyatakan Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga bataldemi hukum, serta perbuatan atas dasar surat tersebut batal demi hukum;Bahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan

Bahwa mohon menyatakan perbuatan Terbanding adalah bertentangandengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan asas kepatutan, maka mohon perbuatan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 8B. 057/SP/RECSARMW/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum;5.

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

telah diperiksaoleh pihak kantor pajak berdasarkan Surat PRINPSL168/WPJ.07/KP.0505/ 2007dengan produk berupa SKPLB No: 0054/407/06/057/07 tanggal 14 September2007;Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28Tahun 2007 Pasal 15 disebutkan : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

2.676.221.694 (2.676.221.694) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24312/PP/M.XV16/2010, tanggal 24 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2006 Nomor: 00001/307/06/057