Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS PREMIER REAL PROPERTY INDONESIA
182 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 329/B/PK/PJK/2015sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;Bahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut UU KUP) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukanpermohonan banding hanya kepada badan
    Fotokopi SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00012/206/07/059/09tertanggal 27 Maret 2009;3. Fotokopi surat keberatan Nomor 003/Keb.07/LNC/06/2009 tanggal24 Juni 2009;4. Bukti pembayaran atas SKPKB PPh Badan, berupa SSP sejumlahRp99.517.947,00;Pemenuhan Ketentuan Material Pengajuan Banding;1.
    Perhitungan Pajak menurut SKPKB:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2007 Nomor 00012/206/07/059/09 tertanggal 27 Maret 2009 memuatperhitungan sebagai berikut: KeteranganMenurut PemohonBanding(Rp)MenurutTerbanding(Rp)Koreksi(Rp) Peredaran Usaha93.874 .799.50093.874.799.500 Harga Pokok Penjualan171.495.439.196171.495.439.196 Laba/(Rugi) Kotor22.379.360.30422.379.360.304 Biaya Usaha lainnya20.479.569.33420.179.569.334(300.000.000) *1 Penghasilan Netto dari Luar Usaha1.711.414.363
    *2)91.730.2371.803.144.600 Laba/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak188.376.6072.108.060.733(1.919.684.126) *3 Penghasilan dikenakan PPh Final Penyesuaian Fiskal Positif3.975.062.5573.975.062.557 Penyesuaian Fiskal Negatif4.547.240.982856.597.370(3.690.643 612) *4 Penghasilan Netto Fiskal(383.801.818)5.226.525.920(5.610.327.738) *4 Kompensasi Kerugian3.874.801 .7673.874.801.767 Penghasilan Kena Pajak1.535.184.6271.535.184.627 PPh terutang 443.055.388Kredit Pajak PPh Badan 366.503.121 366.503.121PPh kurang
    PPh Pasal 21 terutang atasgaji setahun, PPh kurang bayar hanya sebesar Rp26.843, 128,00;Bahwa atas biaya tunjangan pajak ini sudan Pemohon Bandingperhitungan sebagai penghasilan karyawan yang sudah PemohonBanding potong PPh Pasal 21 nya, sehingga untuk perhitunganPenghasilan neto, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilanbruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangPPh;Bahwa hal ini dapat dilinat dari hasil ekualisasi perhitungan PPh Pasal 21cfm laporan keuangan PPh Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-02-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 66/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh MUHAMMAD LUTFI SETIABUDI, S.T sebagai Ketua Umum
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Assosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh Dr. Sidik Pramono, M.H.,
784 — 568
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 245/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN Diwakili Oleh : Gito Indrianto Rambe, SH., MH
Terbanding/Tergugat : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Persatuan advokat Indonesia (PERADIN)
218 — 77
  • ., pekerjaanDosen, bertempat tinggal di Kav DKI Blk 48/1, RT.002/010,Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministratif Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atasnama Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia(PERADIN), Organisasi Profesi Advokat yang didirikan di Surakartasejak tahun 1964, hal mana terkait pendiriannya sebagaimanadituangkan di dalam Akta No. 57 tanggal 14 April 2010 yang dibuatoleh Notaris Fransisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dansebagaimana
    Penggugat/Pembanding terdaftar sebagai perkumpulanberdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiatentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan AdvokatIndonesia disingkat PERADIN, dan di sisi lain Tergugat II Intervensi/Terbanding terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan padaHal. 10 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-08-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 11-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 413/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat:
PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT ANZAWARA SATRIA
2.PT. BARITO BARA DIPA,
3.PT. BUMI MANDIRI INVESTINDO,
115 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 116/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : ROH JAE CHUNG
Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Haryo Bimo Arianto, Dkk
66 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
MOCHAMAD ZAKARIA. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
500 — 329
  • Tahun 2019, tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya DharmaBanyumas, tanggal 08 April 2019;ll.
    JKT.tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan LegiunVeteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 april 2019, yangmana dikeluarkan berdasarkan permohonan Notaris AgusPandoman, SH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran KaryaDharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, dengan NomorPendaftaran 5019040233260002, dan dianggap telah sesuai deganpersyaratan persetujuan perbahan Badan Hukum Yayasan.Bahwa alas hak / dasar permohonan Perubahan Badan HukumYayasan
    Pasal 1 Angka 10 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa : Sengketa TataUsaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusanHalaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.
    Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat yangmerupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;b. Objek Sengketa telah jelas maksud serta mengenai halapa isi tulisannya, yaitu dengan memberikan PersetujuanPerubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran KaryaDharma Banyumas;C.
    Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Sehingga dengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteriasebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang PTUN yang mengeluarkanHalaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2021 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 301/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2022 — Penggugat:
YAYASAN PONDOK PESANTREN BABUL KHAER
Tergugat:
menteri hukum dan ham RI
Intervensi:
Drs. Muh. Said, M.Si
173 — 58
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2023 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 654/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 27 Juni 2024 — Penggugat:
PT Duta Regency Karunia
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Intervensi:
Paguyuban Ambassade Residences
7 — 2
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Diwakili olehRobikin Emhas
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KAWALUYAAN. Diwakili oleh Soesilo Gadroen dan Lanny Tumewu
65 — 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GUNUNG SAWIT BINA LESTARI
173 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1720/B/PK/Pjk/2019PUT107458.15/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitumbanding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliauntuk membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karenatidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan karena itu makaseharusnya perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013dihitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. TIA MITRA ASRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
159 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 451/B/PK/PJK/2015jawaban atas keberatan Pemohon Banding terhadap terbitnya Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor00002/206/08/211/09 tanggal 29 September 2009 yang diterbitkan berdasarkanSurat Permohonan Keberatan Pemohon Banding Nomor 124/UM/TMA/XI/2009tanggal 11 November 2009 dan Nomor 018/UM/TMA/V1II/2010 tanggal 30Agustus 2010 tentang jumlah pajak Pajak Penghasilan Badan yang harusdibayar oleh Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding menyatakantidak
    dapat menerima keputusan tersebut yang ketetapannya menerimasebagian surat permohonan keberatan Pemohon Banding dan mengurangkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008,yaitu dari ketetapan semula sejumlah Rp206.616.018,00 dikurangkan sebesarRp23.730.758,00 sehingga menjadi Rp182.885.260,00 oleh karena tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahanuntuk mempertinbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding
    transfer/bukti pembayarantunai dari PT Bimasan kepada Pemohon Banding;bahwa Terbanding tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsungkepada PT Bimasan atas sanggahan/keberatan yang Pemohon Banding ajukankepada Terbanding;bahwa oleh karena itu, Terbanding tidak seharusnya mengoreksi faktur pajakkeluaran yang telah Pemohon Banding batalkan melalui surat keberatan yangPemohon Banding ajukan tersebut di atas dan hal ini mengakibatkanperusahaan rugi karena harus membayar pajak Pajak Penghasilan Badan
    yangharus disetor ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% berupakenaikan,;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44557/PP/M.III/15/2013, tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP668/WPJ.02/BD.0603/2010tanggal 3 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008
    kami terima tanggal 13 Mei 2013 via pos dansampai dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan sehinggamasih dalam waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahan Pokok Sengketa:Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKep668/WPJ.02/BD.0603/2010 tanggal 3 September 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPN, alokasi Overhead inimerupakan objek PPN dalam UndangUndang PPN Nomor 8/1983(sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif10%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 996/B/PK/PJK/2015i) menandatangani kontrakkontrak atas nama BUT AWE (NWN);ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3060/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : DODDY AZMAN
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
58 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 18 April 2016 — FU WOO GROUP LIMITED, dkk ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
52 — 31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433/C/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. AKSERA TRIBINA SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
178 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433/C/PK/PJK/2015Dengan demikian pengajuan banding atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP1408/WPJ.24/2012 ini, masih dalam tenggang waktu yangdiijinkan dalam Pasal 27 UU KUP Juncto Pasal 35 UndangUndang nomor14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, permohonan banding kami telah memenuhiketentuan yang berlaku;Pokok Sengketa Pajak Dan Materi Banding:1.Hasil Pemeriksaan dan SKP PPh Badan Tahun 2007;Terbanding melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajibanPPh Badan
    Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00027/206/07/603/11 30 Juni 2011 (selanjutnya disebutSKPKB PPh Badan tahun 2007 fotokopi terlampir) dengan perhitunganpada Lampiran PPh.Bd 0710, bahwa Pemohon Banding tidak setujutanggalatas semua koreksi Pemeriksa: Dalam Rupiah MenurutNo.
    Badan Tahun 2007 yangdisampaikan ke KPP Pratama Sidoarjo Barat tanggal 28 Maret 2008sudah benar;Bahwa Wajib Pajak tidak menyerahkan perkiraan kas Bp. Nanangpada waktu dilakukan pemeriksaan adalah tidak sesuai denganHalaman 6 dari 12 halaman.
    Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Lainlain sebesarRp671.115,00 karena sudah dilakukan koreksi positif pada SPTPPh Badan Tahun 2007;IV. Permohonan:Halaman 8 dari 12 halaman.
    Memutus perhitungan PPh Badan Tahun 2007 sebagai berikut: No. Uraian Rupiah1 Peredaran Usaha 576.017.2722 Harga Pokok Penjualan 447.616.8533 Laba Bruto (12) 128.400.4194 Biaya Usaha 37.614.5065 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) 90.785.9136 Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya:a. Penghasilan dari luar usaha 836.437b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan d. Lainlain e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 23-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2566/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SEMEN KUPANG (PERSERO),
312 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116124.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 2 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00607/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14Juni 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan
    Menetapkan jumlahPajak Penghasilan Badan Tahun 2012 yang harusdibayar menjadi sebesar nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00607/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Juni 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00002/506/12/051/16tanggal 24 Maret 2016, atas nama PT Semen Kupang (Persero),NPWP 01.113.703.1051.000, beralamat di Jalan Yos SudarsoHalaman 3 dari 8 halaman.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00607/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 14Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL0. Diwakili oleh Poengky Indarti
Terbanding/Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
74 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
PT. ALIKA EKAPUTERA
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
380 — 191
  • Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang bersangkutan;(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf aPenggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakandengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapatdigunakan upaya hukum, tetaspi dapat diajukan gugatan baru;Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan lebih dari 30 (tiga puluh)hari sejak sidang Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GRAFIKA MULTI WARNA
179 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 85/B/PK/Pjk/2015Bahwa Surat Ketetapan Terbanding tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanNornor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00024/406/05/007/08 tanggal 19 September 2008 Tahun Pajak 2006 yang telahdiajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor1217GMW/12.2008 tanggal 17 Desember 2008 yang diterima oleh KantorPelayanan Pajak berdasarkan LPAD Nomor Pem0005199007des2008tanggal 18 Desember2008
    keberatan Pemohon Bandingsudah memenuhi jangka waktu sebagairnana dipersyaratkan dalam pasal 25ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan;Pengajuan Surat BandingBahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP767/WP1.20/2009 tanggal 26November 2009 sebesar Rp 325.344.765,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan
    (Lebih) bayar (1.563.880.368,00)Sanksi Administrasi 0,00Jumlah PPh ymh dibayar (1.563.880.368,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.43512/PP/M.X/16/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP767/WPJ.20/2009tanggal 26 November 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    pertimbangan Majelis Hakim atas sengketa inisecara nyata dan jelas adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat 2Undang Undang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.43512/PP/M.X/15/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang menyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagianpermohonan banding PemohonBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP767/WPJ.20/2009 tanggal 26 November 2009 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP767/PJ.20/2009 tanggal 26 November 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Bagus Rizki Dinarwan, S.Si.MT
2.Sudirman, S.Sos
3.Benu Wiryono
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Yayasan Setia Hati Terate
620 — 394
  • Yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.Maka dengan demikian Keputusan tergugat yang mengeluarkanpengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam objek sengketaperkara a quo adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negarayang mengandung unsur sebagai berikut :a.
    Ayat (2) Peraturan Menteri Hukumdan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Sistem Administrasi Badan Hukumyang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayananadministrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakanoleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;c.
    yang menetapkan Keputusan;(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wayjibmenetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikankeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti
    Pasal 1 angka 2, menyebutkan:"Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABHadalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yangdiselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukkum Umum."Pasal 9, menyebutkan:Ayat (1):"Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan olehPemohon kepada Menteri."Ayat (2):"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melaluiSABH."
    Pengujian pengesahan badan hukum.Penguyyian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RIterhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formaladministratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harusdipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusansuatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk danatas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut.