Ditemukan 373905 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Tata kerja kepolisian Class action Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Binton samosir vs kepala kepolisian daerah jambi; Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;;
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 02-09-2024 — Putus : 18-09-2024 — Upload : 19-09-2024
Putusan PN JOMBANG Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jbg
Tanggal 18 September 2024 —
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT JOMBANG
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
6 — 2

  • Termohon:
    1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT JOMBANG
    2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 11/Pid.Pra/2019/PN Kis
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
Epi Sartika Dewi
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Batu Bara Cq Kepala Kepolisian Sektor Indrapura
37 — 9
  • Pemohon:
    Epi Sartika Dewi
    Termohon:
    Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Batu Bara Cq Kepala Kepolisian Sektor Indrapura
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 27-06-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bls
Tanggal 18 Juli 2022 — Pemohon:
GUMAYARDI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS CQ KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU
42 — 6
  • Pemohon:
    GUMAYARDI
    Termohon:
    KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS CQ KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-07-2014 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 794/Pdt.G/2013/PN Sby
Tanggal 14 Juli 2014 — LABORA SITORUS Cs melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA qq. KEPALA KEPOLISIAN RI Dkk
47 — 16
  • LABORA SITORUS Csmelawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA qq. KEPALA KEPOLISIAN RI Dkk
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA gg. KEPALA KEPOLISIAN RI,yang berkedudukan di Jalan Dr. SamratulangiNomor 8 Jayapura Papua, selanjutnya disebut sebagaibeens eee eaten enetteeet stent etnies etneeeteneeteeenies TERGUGAT I;Hal.1 dari 46 Putusan No.794/Pdt.G/2013/PN.Sby2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL), yang berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5Surabaya, selanjutnya disebut sebagai......... TERGUGAT Il;3. CV.
    (van rechswegenietig) ;Bahwa perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat antara lain pemaksaanlelang meski perkara pokok belum jelas, tidak jelas siapa pelaku utama, penyitaanseluruh asset milik Penggugat Il yang terletak di jalan Tempat Garam Kapitan PatimuraSorong Barat dan Komplek Pergudangan Wirulusan Blok G/2 Jalan Mayjend Sungkonokm 2,6 Gresik Jawa Timur secara melawan hukum karena berdasar UndangUndangHal.6 dari 46 Putusan No.794/Pdt.G/2013/PN.Sby16.Kepolisian RI yang bisa disita
    Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat tersebut Tergugat sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melakukantugas sesuai dengan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangkapenegakan hukum ; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat butir 2, 3 dan 4 yang menyatakan Penggugat Iladalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan dilindungi berdasarkanhukum masih sangat prematur mengingat dokumen pendukung yang dimiliki sebagaisyarat sahnya suatu badan
    Selain daripada itubadan hukum yang bergerak dibidang industri kehutanan seharusnya menjelaskantentang izinizin yang berhubungan dengan IVIPHHK (izin usaha Industri hasil hutan kayu) RPBBI dan dokumen pendukung lainnya ;Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat butir 5, 6 dan7 sudah sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku, danperbuatan Tergugat tersebut merupakan rangkaian tindakan kepolisian dalam rangkamenegakan hukum sesuai perintah undangundang dan
    Disamping itu dalil Penggugat yang menyatakantidak diberitahukan oleh penyidik atas semua tindak kepolisian yang dilakukan Tergugat terhadap barang bukti adalah pernyataan yang tidak betul dan memutar balikkan faktakarena berdasarkan surat Nomor B/216/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 30 Juli 2013perihnal pemberitahuan/persetujuan lelang barang bukti yang ditujukan kepadaPenggugat (LABORA SUORUS) dan atau Penasihat Hukumnya, sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
ANDRI NOFI ZENDRI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Cq Kepala Kepolisian Sektor Bukit Raya
2.Kepala Kepolisian Sektor Bukit Raya
64 — 20
  • Pemohon:
    ANDRI NOFI ZENDRI
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Cq Kepala Kepolisian Sektor Bukit Raya
    2.Kepala Kepolisian Sektor Bukit Raya
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 27-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Srg
Tanggal 20 Februari 2020 — Pemohon:
Alham
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
6 — 3
  • Pemohon:
    Alham
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Tjk
Tanggal 24 April 2018 — Pemohon:
ELYANA SUBEKTI
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Cq DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
20 — 0
  • Pemohon:
    ELYANA SUBEKTI
    Termohon:
    KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Cq DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PID/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN VS PT. ELNUSA, Tbk
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN VS PT. ELNUSA, Tbk
    PUTUSANNo. 78 PK / PID / 2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana permohonan praperadilan pada peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara, antara :KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIANRESOR METRO JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl.
    Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. KepalaKepolisian Resor Metro Jakarta Selatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali / Termohon Praperadilan / Kepala Kepolisian Republik IndonesiaCq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq.
    Kepala Kepolisian Resor Metro JakartaSelatan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:13 / Pid.Prap / 2014 / PN.Jkt.Sel tanggal 09 Juni 2014 yang dimintakan peninjauankembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapatditerima, maka Pemohon Peninjauan Kembali / Kepala Kepolisian Republik IndonesiaCq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq.
    dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIACq.
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bau
Tanggal 11 April 2019 — ZAERU, SE
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA cq KEPOLISIAN RESORT BAUBAU
58 — 32
  • ZAERU, SE
    Termohon:
    KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA cq KEPOLISIAN RESORT BAUBAU
    Yang selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON ;MelawanKepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah SulawesiTenggara cq Kepala Kepolisian Resort Baubau, yang beralamat di JalanKelapa Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LA ODE ARWAHI, SH.,HASBUL JAYA, SH., TAUFIQ IBRAHIM, SH., MULYADI, SH., danMUHAMMAD RIJAL, SH.
    ., Kesemuanya adalah Anggota Kepolisian R.1Pada Kantor Polda Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 04 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBaubau dibawah register Nomor : 8/LGS/SK/Pid.Pra/2019/PN Bau tanggal 04April 2019 ;Selanjutnya memberikan Kuasa pula kepada LA NUHI, SH. MH., DR.KAMARUDDIN, SH.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 27-12-2023 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN BATAM Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Btm
Tanggal 16 Januari 2024 — Pemohon:
SEPMEN PARULIAN MANALU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU C.q KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG C.q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BEDUK C.q KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BEDUK
30 — 0
  • Pemohon:
    SEPMEN PARULIAN MANALU
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU C.q KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG C.q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BEDUK C.q KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI BEDUK
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tul
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
ANTONIUS LETSOIN Alias KATON
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
181 — 63
  • Pemohon:
    ANTONIUS LETSOIN Alias KATON
    Termohon:
    Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
    Leimena, Keluranan Ketsoblak, Kecamatan DullahSelatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku cq. KepalaKepolisian Resot Maluku Tenggara, berkedudukan di Jalan Dihir, KelurahanKetsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, yang dalamhal ini memberi kuasa kepada 1. Max Manusiwa, S.H., 2. A. Kenne, S.H., 3.Yefta Malasa, S.H., M.H., 4.
    Salah satu petugas kepolisian, saksi kenal bernamaAmpi Kilmase sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;Bahwa Saksi tidak bisa melihat kebakaran dari rumah saksi. Saat itu saksiduduk didalam rumah sehingga saksi tidak melihat asap kebakaran darirumah tersebut.
    Petugas kepolisian yang bernama Ampi Kilmase dantemannya menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah sehingga saksimasuk kedalam rumah dan duduk disana;Bahwa saksi tahu mobil Pemohon yaitu Kijang Toyota Inova warna Silver,tetapi Saksi tidak tahu nomor polisi dari mobil tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ciri / tanda khusus dari mobil Pemohon;Bahwa Mobil Pemohon sekarang telah disita oleh Kepolisian (Termohon);Bahwa Menurut informasi, mobil tersebut disita karena pembakaran rumahtersebut;Halaman
    NUSKIWANTO SARLONS HAVIER LATUE, dibawah sumpahj/janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Setahu saksi, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksikarena masalah penyitaan terhadap mobil saudara Antonius Letsoin(Pemohon) oleh pihak Kepolisian (Termohon);Bahwa Saksi adalah Anggota Kanit Il. Tugas saksi pada dasarnya samadengan Kanit saksi yaitu Saudara M.
    IRHAM MADING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 46 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN TulBahwa Setahu saksi, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksikarena masalah penyitaan terhadap mobil saudara Antonius Letsoin(Pemohon) oleh pihak Kepolisian (Termohon);Bahwa Saksi adalah anggota Kanit Il.
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg
Tanggal 12 Desember 2019 — Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
152 — 42
  • Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Cq.
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Cq. Kepala KepolisianResort Parigi Moutong, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kec. Parigi Utara,Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam Permohonan PemeriksaanPraperadilan didudukkan sebagai Termohon;Adapun yang menjadi alasanalasan diajukannya Permohonan pemeriksaanPraperadilan ini kami uraikan sebagai berikut:1. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan1.
    Nurwindiyanto, MM., selaku Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengahdan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2019 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Parigi tanggal 4 Desember 2019 dengan register nomor44/12/2019/PN Prg;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:A.
    SebagaiPenyuluh Bahasa Indonesia, saya memiliki tupoksi menyuluhatau mensosialisasikan kaidahkaidah bahasa Indonesia,baik di kalangan pejabat, pendidik, pemelajar/mahasiswa,masyarakat umum, dan TNI/Polri. selain itu, saya jugamemiliki tupoksi sebagai KOORDINATOR AHLI BAHASAINDONESIA di kepolisian.
    Dalam tahapan proses penetapan seseorang menjaditersangka harus melalui tahap penyelidikan, dan itu dimulai sejak pertamakali kepolisian menerima laporan. Setelah itu penyidik akan melakukan gelarperkara untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana atautidak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-05-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 PK/Pdt/2022
Tanggal 10 Mei 2022 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS M. MAKHRONI DK
70 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cqKEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALASAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA VS M. MAKHRONI DK
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 377/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Nopember 2016 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PERAIRAN (KASUBDITGAKKUM DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH melawan FANNY YUNARA
64 — 46
  • NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PERAIRAN (KASUBDITGAKKUM DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH melawan FANNY YUNARA
    Untuk dinas PUTUSANNomor : 377/ Pdt/2016/PT.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTURDIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIANDAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORATPENEGAKAN
    Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah : Pasal 202 :(1) Ditpolair sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 huruf j merupakan unsurpelaksana tugas pokok Polda yang berada dibawah Kapolda.(2) Ditpolair bertugas menyelenggarakanfungsi kepolisian perairan yang mencakuppatroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayahperairan, dan Binmas pantai atau perairanserta pembinaan fungsi kepolisian perairandalam lingkungan Polda.(3) Dalam melaksanakan tugas
    kepolisian daerahuntuk wilayah provinsi;c. daerah hukum kepolisian resortuntuk wilayah kabupaten/kota;d. daerah hukum kepolisian sektoruntuk wilayah kecamatan;(2) Berdasarkan pertimbangankepentingan, kemampuan, fungsi danperan kepolisian, luas wilayah sertakeadaan penduduk, Kapolri dapatmenentukan daerah hukum kepolisiandi luar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, hurufc dan huruf d.(3) Selain dari daerah hukum kepolisiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), daerah hukum
    ketentuan peraturan perundangundangan (vide pasal 1);2) Daerah hukum kepolisian meliputi :a) daerah hukum kepolisian markas besar untukwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b) daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayahprovinsi;Cc) daerah hukum kepolisian resort untukwilayah kabupater/kota;d) daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayahkecamatan;3) Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasisetiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas,fungsi
    peran kepolisian sesuaiketentuan peraturan perundangundangan,Pasal4 berbunyi :(1)Daerah hukum kepolisian meliputi:a. daerah hukum kepolisian markasbesar untuk wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;b. daerah hukum kepolisian daerahuntuk wilayah provinsi;c. daerah hukum kepolisian resortuntuk wilayah kabupaten/kota;d. daerah hukum kepolisian sektoruntuk wilayah kecamatan;(2) Berdasarkan pertimbangankepentingan, kemampuan, fungsi danperan kepolisian, luas wilayah sertakeadaan penduduk, Kapolri
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl
Tanggal 11 Januari 2021 — Pemohon:
EKO DEVIANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
2.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
3.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
4.Kapolri Cq.
15 — 8
  • Pemohon:
    EKO DEVIANTO
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
    2.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
    3.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
    4.Kapolri Cq.
    Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAHAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI VS NYAYU NAYA (istri Kms. M. Azhari, Alm), DKK
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT LAHAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTORTEBING TINGGI tersebut;
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT LAHAT Cq. KEPALA KEPOLISIANSEKTOR TEBING TINGGIVSNYAYU NAYA (istri Kms. M. Azhari, Alm), DKK
    (Tergugat) yang tetap menguasai obyek tanah milikPewaris (Para Penggugat);Bahwa akar masalah pada tahun 1965 Kepolisian Sektor Tebing Tinggidahulu disebut Distrik Tebing Tinggi memerlukan tanah untuk membuat gudangpenyimpanan beras yang diperuntukkan bagi Kepolisian Kecamatan TebingTinggi, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Ulu Musi (Padang Tepong), danKecamaan Muara Pinang, karena letak tanah Pewaris bersebelahandengan tanah Kantor Polsek Tebing Tinggi /dahulu disebut Kepolisian DisterikTebing Tinggi
    dari Pewaris telah berkalikali meminta dikembalikan baikdengan menemui secara langsung ataupun dengan cara berkirim surat padapihak Kepolisian Sektor Tebing Tinggi akan tetapi tetap tidak berhasil, perobuatanHalaman 3 dari 15 Hal.
    Nomor 589 PK/Pdt/2015Pihak Kepolisian Sektor Tebing tinggi yang tidak mengembalikan tanah milikPewaris dilanjutkan dengan menguasai fisik tanah milik Pewaris oleh pihakKepolisian Disterik Tebing Tinggi dengan memasukan lahan tanah milik Pewariske dalam pekarangan / halaman Markas Kepolisian Sektor Tebing Tinggi /dahuludisebut Distrik Tebing Tinggi dengan cara dipagar sehingga menyatu dengantanah Kantor/Asrama Kepolisian Sektor Tebing Tinggi sampai dengan sekarangketika gugatan dalam perkara aquo
    Kepala Kepolisian Daerah Sumatera SelatanCq. Kepala Kepolisian Resort Lahat Cq.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT LAHAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTORTEBING TINGGI tersebut;Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/20152.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pml
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
WALUYO Bin SUDARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resor Pemalang
99 — 13
  • Pemohon:
    WALUYO Bin SUDARYANTO
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resor Pemalang
    Kepala Kepolisian RI Cg. Kepala kepolisian Daerah JawaTengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Pemalang, beralamat di JI.
    ., yang mengaku sebagai AnggotaPOLRI di Kantor Kepolisian tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 7 November 2019.Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut tersebut Kuasa PemohonPraperadilan menyatakan mencabut permohonannya dengan menyerahkan Suratpernyataan pencabutan perkara tertanggal 19 November 2019.Hal. 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 1/Pid.Pra /2019/PN Pml.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukanoleh pihak Pemohon Praperadilan sebelum adanya
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 04-03-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 24-03-2022
Putusan PN BANGIL Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bil
Tanggal 23 Maret 2022 — Pemohon:
Mochammad Rifai Bin Sukardi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Kepolisian Resor Pasuruan
33 — 7
  • Pemohon:
    Mochammad Rifai Bin Sukardi
    Termohon:
    Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Kepolisian Resor Pasuruan
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 26-06-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bil
Tanggal 18 Juli 2018 — Pemohon:
ABDUL MUIN
Termohon:
KEPOLISIAN RI cq. KEPOLISAN DAERAH JATIM cq. KEPOLISIAN RESORT PASURUAN cq. KEPOLISIAN SEKTOR PURWODADI
74 — 20
  • Pemohon:
    ABDUL MUIN
    Termohon:
    KEPOLISIAN RI cq. KEPOLISAN DAERAH JATIM cq. KEPOLISIAN RESORT PASURUAN cq. KEPOLISIAN SEKTOR PURWODADI
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-09-2011 — Putus : 14-01-2011 — Upload : 18-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 01/Pid.Pra/2011/PN.Ska
Tanggal 14 Januari 2011 — KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
25 — 5
  • KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
    Adi Sucipto,Surakarta, dalam hal ini memberikanKuasa Khusus kepada AKBP TRI SUKAMTQSH, AKBP ETTY SUSANTI, SH, dan KOMPOLSUPRAPTOYO, SH, kesemuanya adalah KuasaHukum Kepala Kepolisian Resor KotaSurakarta yang memilih domisili hukumdi Kantor Kuasanya yakni di KEPOLISIANDAERAH JAWA TENGAH, Jalan Pahlawan No.1, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 10 Januari 2011,selanjutnya disebutSODAGBl weeseistw ei eww ewe ew Ee ewPENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
    Bahwa PEMOHON telah membuat Laporan Kepolisian sesuaiNo. Pol : B/LP/1803/XII/2008/SPK III tertanggal 4Desember 2008, tentang dugaan tindak pidana penggelapanuang hasil penjualan kain sebesar US $ 60.000 (enampuluh ribu dollar amerika) kepada TERMOHON;2. Bahwa setelah menerima laporan, TERMOHON telahmelakukan serangkaian penyelidikan danpenyidikan,yaitu. dengan memeriksa saksi saksi beserta alat buktiyang lain, termasuk menyampaikan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).