Ditemukan 4893 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Njop pbb
Register : 20-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Hong Tat
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
7494
  • Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 297.00 M2 x 5 Tahun = Rp.27,561,600,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01Jan s/d 31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 297.00 M2x 1 Tahun = Rp.3,445,200,Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 297.00 M2 = Rp.1,378,080,Jumlah (1+2+3) ...
    =Rp. ysSumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01Jan s/d 31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 297.00 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)...
    Biaya Pengembangan (Development Charge DC),rumusannya = 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.
    x tahun0,5% x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun4% x NJOP xm? x tahun 2SumbanganPemeliharaanPrasarana (SPP)Rp. 1.500, x m?x tahun0,45%x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun2,5% x NJOPx m? x tahun 3 Administrasi 0,50% x NJOP xm? x tahun 1% x NJOP xm? x tahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.
    Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP xLuas (m?*)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewalahan berikutnya;32.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.
Register : 20-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 50/Pdt.P/2017/PN Tng
Tanggal 9 Maret 2017 — Pemohon Tjahya suratman Termohon 1.ASNAWATI SH,M.Si 2.PRABANDITYO TRI WIBOWO S.T.M.Eng
11190
  • Lokasi Nomo Luas NJOP Total Harga Kelipatan Bukti Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/20.17./PN.TNG r Tana 2016 Nilai Ganti dari NJOPBidan h (Rp.)
    Setelan Pemohon Keberatanmemperhatikan NJOP berdasarkan SPPTPBB Tahun 2016 atasnama Pemohon Keberatan (Bukti P17), Bidang Tanah Nomor 215hak milik Pemohon Keberatan yang terletak di perumahan telahHalaman 21 dari 66 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/20.17.
    /PN.TNGdihitung oleh Penilai dengan harga/nilai paling rendah, hanyasetara/sebanding dengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkan dengan 3(tiga) bidang tanah lain yang terletak di perkampungan yang telahdihitung oleh Penilai dengan nilai/hnarga yang setara/sebandingdengan 8.05 x dari NJOP; dan 7,56 x NJOP. Penetapan NilaiPenggantian atas tanah yang dilaksanakan dengan perlakuandiskriminatif, melanggar hak Pemohon Keberatan ditetapkan denganPasal 28I ayat (2) Konstitusi;.
    P18. ;42.Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Puntung untuk bidang tanahyang terletak di Kampung Parung Benying ,Kelurahan Sarua ,Kecamatan Ciputat Nilai Jual Pajak (NJOP)nya ternyata tertera sebesarRp.464.000/m2. selanjutnya diberitanda P19.
    Kampung tersebut letaknya tepatbersebelahan dengan perumahan Bukit Nusa Indah, ratarata dengan kelipatannilai sebesar 7.56 x (kali) dari NJOP sementara terhadap bidang Tanah hakmilik Pemohon Keberatan yang terletak di perumahan Bukit Nusa Indah Serua,Ciputat, Tangerang Selatan penilai telah menetapkan Ganti Kerugian sebesar2,79 x (kali) dari NJOP, sebagaimana dalam bukti P12, P14, P15, P16yang didukung oleh keterangan Saksi Pemohon Keberatan bernama BagusKurniawan dan Abdul Khaliq ;Menimbang, bahwa
Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — BUT ENI EAST SEPINGGAN LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di LepasPantai Makassar Strait berdasarkan Kontrak Production Sharing Contract(PSC) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (BP MIGAS) yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012.Kedua, Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp 140,00 per m?
    Putusan Nomor 798/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp815.588.000,00 dengan perincian sebagai berikut: SPPT PBBDRAIAN Luas (m2) NJOP (Rp/m2) NJOP (Rp)BUMI 2.912.900.000 140 407.806.000.000BANGUNAN NJOP sebagai DPP 407.806.000.000NJOPTKP 12.000.000NJOP 407.794.000.000NJKP
Register : 04-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Mdo
Tanggal 3 Juli 2014 — - Terdakwa SISCA TINEKE DENGAH
21722
  • Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPJ.16 /2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,2.
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.
    Surat Keteranganharga NJOP, yaitu harga terendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggiseharga Rp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintah Ivan Salehkeduanya pegawai Walikota Manado membawa surat keterangan NJOP dan HargaPasaran Umum untuk ditandatangani Lurah Bumi Beringin, namun Lurah BumiBeringin menolak, oleh karena Lurah Bumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh IvanSaleh sehingga Lurah Bumi Beringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi Beringin Rp.394.000, b.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2245 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
16057 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2245 K/PID.SUS/2017Ayat (1) : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanahsecara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antarainstansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik;Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari KantorJasa Penilai Publik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT
    atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
    atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Hal. 15 dari 47 hal.
    Kesepakatanpenentuan ganti rugi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksiElsye Parerung terhadap tanah tersebut bukan didasarkan pada NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan atau nilai riil atau nyata hargatanah sekitar karena tidak pernah dilakukan survey untuk mengetahuiharga nyata atau sebenarnya harga tanah disekitar lokasi yang akandiganti rugi.
Putus : 07-04-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 April 2015 — SISCA TINNEKE DENGAH
138101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2007 sebesar Rp537.000.
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,;b. Harga Umum Pasaran (HUP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp3.500.000, sampai dengan Rp5.000.000.
    TANOD untuk meminta suratketerangan harga NJOP dan harga pasaran secara lisan, ataspermintaan tersebut Lurah Bumi Beringin mengeluarkan SuratKeterangan harga NJOP, yaitu harga terendah Rp650.000, per M2 danharga tertinggi seharga Rp1.500.000, per M?;Hal. 37 dari 61 hal. Put.
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,;b.
    Bahwa adanya perubahan nilai NJOP yang dilakukan oleh pihak tertentutidak dapat dijadikan bukti kesalahan Terdakwa oleh karena memangTerdakwa tidak mengetahui seluk beluk pembuatan nilai harga tanahberdasarkan NJOP yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Unsuradanya kesalahan dalam pembuatan harga yang tercantum dalam NJOPTerdakwa tidak mengetahui.
Register : 14-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6761
  • Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2 x 5 Tahun = Rp.326,215,200,2) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2x 1 Tahun = Rp.40,776,900,3) Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2 = Rp.16,310,760,Jumlah (1+2+3) ... = Rp.383,302,860.
    ,Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2020/PT MDNMDN5) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke2 / 01 Jan s/d6)2)8)31 Des 2017= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.702.000, x 3,515.25 M2 x 1 Tahun = Rp.40,776,900,PPN 10% ... = Rp.4,077,690,Jumlah (5)... = Rp.44,854,590,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke3 / 01 Jan s/d31 Des 2018= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp.40,776,900
    ,PPN 10% ... = Rp.4,077,690,Jumlah (6)... = Rp.44,854,590,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp.
    +Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)... = Rp.
    =Rp. 209,981,750,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa PerjanjianHalaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2020/PTMDNRp.= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun =PPN 10% ... = Rp.,Jumlah (7)... = Rp. y8) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun =PPN 10% ... = Rp.
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pdt/2011
Tanggal 15 Agustus 2012 — FANNY LAUDA VS PT BANK NIAGA, TBK, DKK
5331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , harga jual tanah berdasarkan NJOP per meternya Rp 335.000,00 dan nilaijual bangunan per meternya sebesarRp = 823.000,00, sehingga onilai jual tanah seluruhnya sebesarRp 56.914.825.000,00 dan nilai jual bangunan sebesarRp 34.862.280.000,00, jika luas tanah dan bangunan dijumlahkan sebesarRp 91.777.105.000,00 dan terhadap semua jaminan tersebut telah dipasang haktanggungan oleh Tergugat I, yang besarnya tentu lebih besar dari nilai pinjaman pokokPenggugat kepada Tergugat I, minimal senilai jual tanah
    dan bangunan dan atau ditaksirTergugat I sebesar 75 % dari besarnya nilai NJOP;Bahwa berdasarkan butir I di atas jumlah pinjaman Penggugat kepada TergugatI per 1 Juni 2005 dalam dollar sebesar USD 2.095.000 dan dalam rupiah sebesar Rp13.500.000.000,00, kalau pinjaman dollar diperkirakan saat itu nilai 1 USD @ sebesarRp 9.500,00, maka pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebesar 19.902.500.000,00 +Rp 13.500.000.000,00, sehingga kalau dinilai dengan rupiah pinjaman Penggugatkepada Tergugat I, seluruhnya
    No. 2313 K/Pdt/20111818pelaksanaan maupun harga jualnya di bawah limit harga NJOP dan ada cacatkehendak yang dipaksakan serta bertentangan dengan aturan lelang ......";Bahwa kemudian dalam petitumnya selanjutnya menyatakan:Pos2 "Membatalkan perjanjian pokoknya yaitu Akta Perjanjian Kredit....
    Nilai jual obyek pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP) dalam halbarang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;c. Nilai/harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;d.
    Yahya Harahap, SH. tersebut jelasterbukti dalam menentukan "harga limit" harus disesuaikan dengan harga pasar atauNilai Jual Objek Pajak (NJOP);Bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 berupa Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2007 dan 2008 terbukti bahwa harga NJOP untuk:A. Tanah sebesar Rp 335.000,00/meter;Bahwa luas tanah yang dilelang eksekusi adalah 169.895 M?, sehingga hargatanah adalah:169.895 M?
Register : 21-08-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 319/PDT/2014/PT BDG
Tanggal 30 September 2014 — Pembanding/Tergugat : PT. Bank Mega, Tbk
Terbanding/Penggugat : H. Arifin Marahayu
Terbanding/Penggugat : M. Tio Agung Santika Marahayu
Turut Terbanding/Tergugat : Arief Hidayat
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi jawa Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
8581
  • Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukupmemberikan pertimbangan mengenai penentuan harga limit obyeklelang, dimana dalam pertimbangannya dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan bukti bahwa dalam menentukan harga limit TimPenaksir telah menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya menjadi tidak akurat dan berada jauhdibawah perhitungan NJOP tahun 2013 sebesar Rp.755.297.000,dan juga berada dibawah nilai Hak Tanggungan Rp.625.000.000,,padahal menurut
    Tergugat II dikatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) dan juga apa alasannya Pembanding II/Tergugat Il dikatakan sebagai pembeli lelang yang beriktikadtidak baik;Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) denganalasan telah membeli obyek sengketa yang harga limitnya tidakHalaman 11 dari halaman 17 perkara No. 319/Pdt/2014/PT.BDG.patut dan tidak wajar karena tidak sesuai dengan harga pasarandan dibawah nilai jual obyek pajak (NJOP
    independen oleh Penilaiberdasarkan kompetensi yang dimilikinya atau penaksiran olehPenaksir/Tim Penaksir yang didasarkan pada metode yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana dalam menentukan nilai limitobyek lelang tidak sama atau tidak hanya didasarkan pada NJOPSaja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktorfaktor lain ;Menurut UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanyang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentangPerubahan atas UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB, Nilai JualObyek Pajak (NJOP
    ) adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar , dimana nilainyaditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yangsejenis atau Nilai Perolehan Baru atau Nilai Jual Obyek PajakPengganti ; Karena penilaian NJOP dilakukan dalam transaksi jual beli yangterjadi secara wajar (normal) berdasarkan nilai indikasi rataratayang diperoleh dari penilaian massal dan tidak per obyek pajak,sedangkan penilaian obyek lelang dilakukan didasarkan nilai perobyek dengan
    memperhatikanfaktorfaktor lain yaitu faktorlingkungansekitar dan faktor resiko yang akan terjadi akibatHalaman 14 dari halaman 17 perkara No. 319/Pdt/2014/PT.BDG.penjualan lelang tersebut, maka wajar apabila kemudian dalampenentuan harga limit obyek lelang akan menghasilkan nilai yangtidak sama dan berada dibawah NJOP, dimana hal tersebuttidaklah berarti bahwa Penjual dalam menentukan nilai limit obyeklelang tidak didasarkan pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan ; .
Putus : 30-10-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2852 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — TJAHJA SURATMAN vs ASNAWATI, S.H., M.Si, dk
6738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan,berdasarkan SPPTPBB tahun 2016 atas nama Pemohon Keberatandiketahui bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah adalahRp2.013.000/m2/tahun (bukti P17).
    Bidang Tanah Nomor 215 hak milikPemohon Keberatan telah dihitung oleh penilai dengan harga/nilai yang palingrendah, hanya setara/sebanding dengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkandengan 3 (tiga) bidang tanah lainnya. Padahal, bidang tanah hak milik PemohonKeberatan terletak di perumahan dengan NJOP yang lebih tinggi, bahkan jauhlebih tinggi, dibandingkan dengan 3 (tiga) bidang tanah lain tersebut di atasyang diketahui terletak di perkampungan;VI.
    Setelah Pemohon Keberatanmemperhatikan NJOP berdasarkan SPPTPBB Tahun 2016 atas namaPemohon Keberatan (bukti P17), Bidang Tanah Nomor 215 hak milikPemohon Keberatan yang terletak di perumahan telah dihitung olehpenilai dengan harga/nilai paling rendah, hanya setara/sebandingdengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkan dengan 3 (tiga) bidang tanahlain yang terletak di perkampungan yang telah dihitung oleh penilaidengan nilai/narga yang setara/sebanding dengan 8.05 x dari NJOP;dan 7,56 x NJOP.
    P19 di mana nilai NJOP di wilayahperumahan Bukit Nusa Indah, kecamatan Ciputat jauh lebih tinggi daritanah di wilayah Bambu Apus, kecamatan Pamulang, TangerangSelatan, namun nilai ganti rugi per m?
    tanah yang diterima oleh PemohonKasasi hanya sebesar 2,79 x dari NJOP sementara warga yang terkenaproyek yang sama di wilayah Bambu Apus, Kecamatan Pamulang,Tangerang Selatan dan Parung Benying, Serua, Kecamatan Ciputat,Tangerang Selatan, memperoleh penggantian bervariasi antara 7, 56sampai 8, 05 kali dari nilai NJOP tanah mereka saat ini;e bukti P11a dan P11b yang menunjukkan bahwa ada perumahan, TheBay Residence, yang lokasinya kurang dari 2 km dari perumahan BukitNusa Indah tempat Pemohon Kasasi
Register : 25-06-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 181/PID.B/2015
Tanggal 10 September 2015 — Pidana - ANI SUPIANI ,ST,Msi Binti H.DEDI SOBANDI
14217
  • Wawan Ruhiyat selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Sementara (PPAT) dan menyerahkan kwitansi tersebut sebagai salah satusyarat untuk membuat Akta Jual Beli, namun karena harga jual beli tanah dalamkwitansi sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) di bawah nilai NilaiJual objek Tanah (NJOP) dalam SPPT PBB, sehingga berdasarkan hasilperhitungan luas per meter dengan NJOP per meter didapat nilai Rp.49.500.000, (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
    Bahwa terdakwa melalui kelurahan sebagai pembeli meminta dalam akta jualbeli nilai transaksi jual belinya senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),akan tetapi hal tersebut tidak bisa karena dibawah nilai NJOP dalam SPPT PBBdan akan menyalahi aturan sehingga harus sesuai dengan NJOP dalam SPPTPBB akan tetapi karena ada perbedaan luas bidang tanah antara dalam SPPTdengan hasil ukuran NIB dari BPN, maka berdasarkan hasil perhitungan luas permeter dengan NJOP per meter didapat nilai Rp. 49.500.000
    Wawan Ruhiyat selakuPejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT) dan menyerahkan kwitansi tersebutsebagai salah satu syarat untuk membuat Akta Jual Beli, namun karena harga jual belitanah dalam kwitansi sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) di bawah nilaiNilai Jual objek Tanah (NJOP) dalam SPPT PBB, sehingga berdasarkan hasilperhitungan luas per meter dengan NJOP per meter didapat nilai Rp. 49.500.000,(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2530 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. NUANSACIPTA COAL INVESTMENT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 961.432.000.000,00. NJKP (40% x k) 384.572.800.000,00m.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp5.408.084.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP
    sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.704.050.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003 NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.704.042.000.000,004 Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.081.616.800.000,006 PBB yang terutang Rp 5.408.084.000,007 Pengurangan Rp 0,008 PBB yang telah Dibayar Rp 0,009 PBB yang Masih Harus Dibayar Rp 5.408.084.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan
Register : 04-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 45/PDT/2020/PT TTE
Tanggal 12 Januari 2021 — MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawan RUSTAM SALMON, S.E
19365
  • Ita Salmon sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2020;e Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat petitum gugatan Penggugat tidak tumpang tindih antara memintapengosongan dan meminta ganti rugi tanah, karena dalam positanya Penggugatmeminta agar Tergugat mengganti seluruh tanahnya dengan membayar gantiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT TTErugi, lagipula jikalau memang dalam petitumnya benar minta keduanya,Pengadilan harus menentukan
    Ita Salmon dan mendasarkanNJOP tahun 2020 tanpa menyebutkan harga tanah per meter persegi; Bahwa sesuai bukti P5 berupa SPPT PBB Tahun 2020, Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah tersebut adalah Rp. 20.000, per meter persegi atau untuk tanahpekarangan seluas 7.771 m2 adalah Rp.155.420.000; (seratus lima puluh lima jutaempat ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa Nilai Jual Obyek Sengketa yang sebenarnya atau yang wajar menurutkebiasaan adalah berbeda dengan NJOP karena NJOP dalam SPPT dipergunakandalam penentuan
    besarnya pajak yang harus dibayar oleh penghuni / atau yangmenguasaitanah; Bahwadidalam persidangan tidak ada keterangan berapa harga pasaran tanah dilokasi sengketa;Menimbang, bahwa dasar penentuan harga ganti kerugian yang wajar menurutkebiasaan adalah harga pasaran ditambah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dibagidua;Menimbang, bahwa dengan dasar perhitungan tersebut, harga pasaran yangwajar untuk obyek sengketa berupa tanah adalah ratarata duasampaitiga kali lipatdari NJOP dalam SPPT;Menimbang
Putus : 15-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pdt/2010
Tanggal 15 Desember 2010 — OH EN SIONG VS Ny. ELS TERAGIA TANGGARA, SH., DKK
3016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenuntut ganti rugi kepada PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 50 %(lima puluh persen) sesuai Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) atas tanah dan bangunan a quopada saat ini dan/atau di kemudian hari,mengingat uang yang telah dikeluarkan olehTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atastanah dan bangunan a quo yaitu pembayaranuang kunci sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dari harga tanah dan bangunan a quo,pembayaran
    No. 135K/Pdt/2010Bahwa ganti rugi/kKompensasi pengosongan atas tanah danbangunan a quo kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dihitung sesuai NJOP (Nilai Jual Obiek Pajak)pada tahun 2008 yaitu) sebesar Rp.956.989.000, x 50% =Rp.478.494.500, (empat ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut NJOP atas sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik No.21/Pendjaringan sebesar ......Rp.531.375.000, NJOP atas sebagian dari
    sebidang tanah danBangunan Sertifikat Hak Milik No.20/Pendjaringansebagian seluas kurang lebih 98 m2sebesarRp.425.614.000, +Rp.956.989.000, Namun di kemudian hari disesuaikan dengan NJOP pada saatitu.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugatdalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri JakartaBarat supaya memberikan putusan sebagai berikut1.
    Namun di kemudian hari disesuaikandengan NJOP pada saat itu.Dalam Konvensi dan RekonvensiMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu) putusan No.466/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 7 Agustus 2008 yangamarnya sebagai berikutDALAM KONVENSDALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.
    No. 135K/Pdt/2010Maka sangat beralasan dan wajar Pemohon' Kasasimeminta ganti rugi sebesar 50% dari NJOP atas tanahdan bangunan a quo kepada tTermohon Kasasi yangdihitung sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) padatahun 2008 (bukti T/PR 14) yaitu sebesarRp.956.989.000, x 50% = Rp.478.494.500, (empatratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu lima ratus rupiah), namun dikemudian hari disesuaikan dengan NJOP pada saat itu.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/PDT/2009
PEMDA KAB. MUNA; H. SATRIA RUSSA
207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex yuris dalam putusannya tersebut antara lain tidakmempertimbangkan bukti keterangan surat berupa Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang memang semula tidak pernah diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat. Dan untuk menguatkan alasanpermohonan = peninjauan = kembali ini Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat mohon agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligusmembandingkannya ;Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat jelaskan bahwa nilai ganti rug!
    No. 82 PK/Pdt/2009Pengadilan Tinggi, di mana dalam pemeriksaan perkara pada tingkatPengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidakmempertimbangkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada lokasi tanah yangmenjadi sengketa, yaitu sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) permeter.
    Seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan NJOP (Nilai JualObjek Pajak) pada lokasi tanah yang menjadi sengketa tahun 2005, makaganti rugi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 139 GS Nomor 289 Tahun 1981seluas 1.563 M2 adalah seharusnya sebesar Rp 200.000, x 1.563 M2 = Rp312.600.000, (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) bukan Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
    Bahwa pengajuan bukti surat NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)sebagaimana terlampir, ini didasarkan pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwamenyangkut ganti rugi bagi tanahtanah masyarakat yang terkenabangunan fasilitas umum/pemerintah didasarkan pada NJOP (Nilai JualObjek Pajak) ;4.
Putus : 14-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
330256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , lalu dijawab: wah belum tahu Pak karena prosesappraisal dan NJOP belum selesai, kemudian Ir.
    No. 111 PK/Pid.Sus/2015Kelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanahA14 NJOP sebesar 1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2dengan kelas AO6 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)diubah menjadi luas 29.902 m2 dengan kelas AO7 NJOP sebesarRp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang
    luas 29.902 m2 kelas AO7 NJOP sebesar Rp429.000,00 (empatratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per m2 menjadi sebesarRp12.827.985.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh jutasembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga NJOP untukperhitungan PBB seluruhnya menjadi sebesar Rp80.156.885.000,00 (delapanHal. 21 dari 189 hal Put.
    BarataIndonesia (Persero) tersebut, dibuat secara manual dengan cara menurunkanKelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanahA14 NJOP sebesar Rpo1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh riburupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2dengan kelas AO6 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)diubah menjadi luas 29.902 m2 dengan kelas AO7 NJOP sebesarRp429.000,00
    Ngagel No. 109 Surabayamempunyai 3 (tiga) NJOP, yaitu tanggal 2 Januari 2004dengan nilai NJOP sebesar Rp. 147 Milyar, tanggal 12Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebihdan pada tanggal 11 Maret 2004 dengan nilai NJOP sebesarRp. 80 Milyar lebih;Hal. 142 dari 189 hal Put.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg
Tanggal 18 Juni 2015 — SYAFRIZAL Bin H. ABDUL WAHAB (Terdakwa) - Mhd. Rasyid, S.H (JPU)
887
  • Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) ( RP )1.
    ) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani padaVariabelvariabel sebagai berikut :a.
    Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) (RP)1k Pulau Biram dewa 48.000. 27.000Eks Istana kotaPiring.2.
    sesuai dengan NJOP pemilik YuyunMustikawati minta Rp.150.000, /M?
    untuk zonajalan Srikaton;Bahwanilai jual obyek pajak (NJOP) di daerah tanahyang dibebaskan tersebut terendah Rp. 48.000.tertinggi Rp. 64.000,Bahwa saksi ada menandatangani berita acara timpenilaian harga tanah sekitar bulan Oktober 2009 ;Bahwa pada tanggal 25 September 2009 ada suratpermohonan yang diajukan oleh panitia untuk informasipajak tentang NJOP untuk 5 wilayah yang termasukJl.Srikaton, kemudian kantor pajak membalas dengansurat Nomor : S128/WPJ.09/KP.07/2009 tanggal 08Oktober 2009 NJOP
Putus : 02-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3202 K/Pdt/2013
Tanggal 2 Juli 2015 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Direktur Sistem Jaringan Jalan Ditjend Prasarana Wilayah Cq. Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol, dkk VS WONG ANWAR HAIRUDDIN
134133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TolMakassar dengan nilai ganti rugi sebesar Rp14.557.200.000,00 (empatbelas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), adalahhak milik almarhum Faharuddin Krg Kumala dan Lamakka bin Kumalaberdasarkan Rincik/tanah milik Indonesia (Cl), sesuai dengan uraiantersebut di atas;Besarnya uang ganti rugi tersebut di atas berdasarkan Surat KeputusanWalikota Makassar, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor568/kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004, yang didasari denganbesarnya NJOP
    dikeluarkannya Surat KeputusanWalikota Makassar sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor568/Kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004, sampai saat ini tahun2012, sehingga kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya belum juga pihakTergugat merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah yang terkenaProyek Pembangunan Jalan Tol Makassar kepada Penggugat;Bahwa dengan naiknya dasar perhitungan pembayaran ganti rugi tanahyang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi II (dua) daribesarnya harga NJOP
    , menjadibesarnya NJOP tahun 2011 sebesar Rp500.000,00/M?, maka besarnyaganti rugi tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar,dari luas tanah 72.786 M? x Rp200.000,00/M2 sama denganRp14.557.200.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Walikota MakassarHal. 4 dari 28 hal. Put.
    Nomor 3202 K/Pdt/2013Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. tia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor 568/kep/593.83/2004tanggal 21 September 2004, sehingga dengan demikian bahwa, pihak Bee) FeaturesTergugat haruslah membayar kepada pihak Penggugat dengan hitunganberdasarkan besarnya harga tanah NJOP untuk tahun 2011 pada tanahyang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi Il yaitusebesar Rp500.000,00/ M2 atau sama dengan 72.786 M? xRp500.000,00/M?
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
11136
  • ., M.Pd yang telah menunjukKJJP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59ayat (2) yang menyatakan ; Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/ sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi.
    ,M.Pd seharusnya berpedoman pada NJOP atau Nilai nyata/ sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi, namun hal tersebut tidakdilakukan oleh terdakwa Drs.
    dengan harga Rp.8.000.000, NJOP = Rp.5.000,00 AJB No. 229/ 2012 tanggal 16 April 2012 an. H. MUCHTAR dijualkepada JOHAR tanah di Persil 016 Kohir No. 0055.0 seluas 1.562 M?dengan harga Rp.10.000.000, NJOP = Rp.5.000,00 AJB No. 230/ 2012 tanggal 16 April 2012 an. H. MUCHTAR dijualkepada JOHAR tanah di Persil 013 Kohir No. 0011.0 seluas 5.187 M?dengan harga Rp.30.000.000, NJOP = Rp.5.000,00 AJB No. 231/ 2012 tanggal 16 April 2012 an. H.
    denganharga Rp.15.000.000, NJOP = Rp.7.150,00AJB No. 281/ 2012 tanggal 17 April 2012 an. PENGKI dijual kepadaYENI YULIA NINGSIH tanah di Persil 009 Kohir No. 0006.0 seluas 812M? dengan harga Rp.12.000.000, NJOP = Rp.7.150,00AJB No. 299/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 an. SUANDI B. MUCHTAR dijualkepada ABUROSEH B. SALAM tanah di Persil 019 Kohir No. 0001.0seluas 456 M? dengan harga Rp.40.000.000, NJOP = Rp.7.150,00AJB No. 313/ 2012 tanggal 6Juni 2012 an.
Putus : 27-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — AGUS KARSONO DAWOED
168264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Idris Tanah 150 M2 Rp154.845.000 Rp164.633.00 DiterimaYusuf Bangunan Rp147.044.000 0 sebanyak 2X127 M2 Rp1.420.000 dari Santoso diLainlain Total Rp303.309.000 Graha KuringNjop siptt NJOP Rp159.663.000Rp537.000/m Rp1032.300 (25/12/2005)2 (10%) diterima diKantor PU & TARp5.000.000(26/12/2006)Lurah KW ikut3. Drs. Tanah 250 M2 Rp258.075.000 Rp119.784.00 Sebanyak 2XSarwo Njop siptt NJOP 0 dari Santoso diEdhy Rp614.000/ Rp1032.300 Graha KuringM2 (10%) Rp114 784.000 Hal. 13 dari 60 hal.
    Sih Tanah 124 M2 Rp601.529.500 Rp111.200.00 Dibayarkan 2XRahayu Bangunan Rp190.124.700 0 dari Santoso diTotal Njop NJOP RM Cibubursiptt Rp1032.300 Rp106.200.000Rp537.000/M (10%) Dan yang kedua2 di Sudin PU& TARp5.000.0005. H. Luas Tanah Rp129.037.500 Rp57.056.500 Sebanyak 2XSumarno 125 M2 Lain .
    303.309.000 Rp159.663.000siptt NJOP Rp (25/12/2005)Rp537.000/m 1932.300(10%) diterima di2 Kantor PU & TARp5.000.000(26/12/2006)Lurah KW ikutDrs.
    Tanah 250 Rp258.075.000 Rp119.784.00 Sebanyak 2XSarwo M2 NJOP 0 dari Santoso diEdhy Njop siptt Rp1.032.300 Graha KuringRp614.000/M (10%) Rp114 784.0002 (25/12/2006) danKantor PU & TARp5.000.000.(26/12/2006)Sih Tanah 124 M2 Rp601.529.500 Rp111.200.00 Dibayarkan 2XRahayu Bangunan Rp190.124.700 0 dari Santoso diTotal Njop NJOP RM Cibubursiptt Rp1.032.300 Rp106.200.000Rp537.000/M (10%) Dan yang kedua2 di Sudin PU& TARp5.000.000.H.
    Rp940.000 dari Santoso dilain NJOP Rp129.977.500 Graha KuringRp1032.300 Rp52.400.000(10%) (25/12/2006) dan di Kantor PU & Hal. 28 dari 60 hal.