Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-08-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 11-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 413/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat:
PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT ANZAWARA SATRIA
2.PT. BARITO BARA DIPA,
3.PT. BUMI MANDIRI INVESTINDO,
115 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 116/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : ROH JAE CHUNG
Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Haryo Bimo Arianto, Dkk
66 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
MOCHAMAD ZAKARIA. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
500 — 329
  • Tahun 2019, tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya DharmaBanyumas, tanggal 08 April 2019;ll.
    JKT.tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan LegiunVeteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 april 2019, yangmana dikeluarkan berdasarkan permohonan Notaris AgusPandoman, SH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran KaryaDharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, dengan NomorPendaftaran 5019040233260002, dan dianggap telah sesuai deganpersyaratan persetujuan perbahan Badan Hukum Yayasan.Bahwa alas hak / dasar permohonan Perubahan Badan HukumYayasan
    Pasal 1 Angka 10 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa : Sengketa TataUsaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusanHalaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.
    Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat yangmerupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;b. Objek Sengketa telah jelas maksud serta mengenai halapa isi tulisannya, yaitu dengan memberikan PersetujuanPerubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran KaryaDharma Banyumas;C.
    Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Sehingga dengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteriasebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang PTUN yang mengeluarkanHalaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2021 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 301/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2022 — Penggugat:
YAYASAN PONDOK PESANTREN BABUL KHAER
Tergugat:
menteri hukum dan ham RI
Intervensi:
Drs. Muh. Said, M.Si
173 — 58
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2023 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 654/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 27 Juni 2024 — Penggugat:
PT Duta Regency Karunia
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Intervensi:
Paguyuban Ambassade Residences
7 — 2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1723/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — LEE HO DUCK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 25-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2198/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NSK INDONESIA
370 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajak PPh Badan sebesar USD 115 tersebutHalaman 1 dari 10 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
81 — 66
  • yang bersifat konkret, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.DASAR GUGATAN :1.
    Para Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha NegaraBahwa dilihat dari institusi dan fungsi dariTergugat dan Tergugat II adalahsebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuanPasal 1 angka (8)Undang undang No. 5 tahun 1986 jo Undang Undang No. 9Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yaitu. badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan.
    UndangUndang Nomor 51tahun 2009 sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupundaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
    Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PERATUNmengatur bahwa inti Putusan dari PTUN yang mengabulkanGugatan adalah menetapkan kewajiban dari Badan atauPejabat Tata Usaha Negara berupa mencabut dan/ataumenerbitkan suatu KTUN.
    Bahwa Pasal 1 angka 1 PP No. 43/1991 mengatur secara tegasbahwa tuntutan Ganti Rugi yang dapat diputus di PTUN agardibayarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepadaorang atau badan hukum perdata adalah Ganti Rugi atasKERUGIAN MATERIIL. Untuk jelasnya, dapat dikutip Pasal 1angka 1 PP No. 43/1991 sebagai berikut:Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
161 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1611 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis untukmenerima/mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengkoreksi suratNomor KEP00043.PPH/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 10 Maret 2016 yangsemula menurut Pengggugat Nilai yang harus dikembalikan adalah sebesarRp 264.149.807,00 namun yg dikembalikan hanya sebesar Nihil karenadikurangi SKPKB PPh Badan tahun 2009 sebesar Rp2.221.257.267,00
    ,dengan Perincian sebagai berikut: No Keterangan No SKPKB/SKPLB No Keberatan Kredit Pajak1 Sabon PPh PS 99016/203/11/052/13 1221/WPu.07/2014 2907203832 Soon PPh PS 99910/204/11/052/13 1231/WPu.07/2014 2641498073 STP PPN Mei 2012 00001/197/12/052/13 2584/WPJ.07/2013 3.885.800.803Dikurangi Total yang 4.170.670.993seharusnya diterima4 SKPKB PPh Badan 2.221.257 2672009 00010/206/09/052/11 620/WPJ.07/2014 Total yang diterima 1.949.413.726 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan
    menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakterdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehinggaMajelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum(Innerlijke samenhang) dengan putusan badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 68/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat II : YAYASAN MASJID JAMI' DESA TEBUWUNG. DIWakili oleh H.M. SYAMSUL MA'ARIF
Pembanding/Tergugat II : YAYASAN MASJID JAMI' DESA TEBUWUNG. DIWakili oleh Moc. Chairul Rizal, SH., MH
Terbanding/Penggugat I : Moh. Sholeh
Terbanding/Penggugat II : Asadun Dlofir
Terbanding/Penggugat III : Ahmad Khilmi Khoir
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
56 — 13
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-09-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 219/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/ Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA diwakili oleh KIM HUSODO Diwakili Oleh : Johan Imanuel, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Andogo Wiradi Diwakili Oleh : Rojikin,SH.
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
166 — 25
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 185/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat II : NAHDLATUL WATHAN
Terbanding/Penggugat : PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN. Diwakili oleh Dr. TGKH Muhammad Zainul Majdi MA dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
83 — 16
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-11-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 288/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Pembanding/ Intervensi I : Perkumpulan Sulit Air Sepakat (SAS) Diwakili Oleh : WAHYUDI, SH
Terbanding/Penggugat : SAMSUDDIN
190 — 8
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-02-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2017/PTUN Jkt
Tanggal 7 Juni 2017 — WIDJANARKO PUSPOYO, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
80 — 40
  • ., ACCSDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi manusia ;DAULAT PANDAPOTAN SILITONGADirektur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;MAFTUHKepala Sub Direktorat Badan WHukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;HENDRA ANDY SATYA GURNINGKepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;RONALD SINJAL LUMBUUNStaf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;AMIEN FAJAR OCHAMKepala Seksi Pendapat Hukum
    perundangundangan yang berlaku, yang bersifatHalaman 23 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jktkonkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdataartinya apabila salah satu unsur di dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratuntersebut tidak terpenuhi oleh Objek Sengketa maka Objek Sengketatidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.
    (fotokopidari fotokopi) ;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.MH02.AH.01.01Tahun 2009 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan,Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AnggaranDasar dan Perubahan Data Perseroan. (fotokopi darifotokopi);Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Nopember 2008Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuatoleh H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H.
    (fotokopi sesuai dengan asli)Tidak diajukan;Surat Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor271/V/PMA/2008, tanggal 7 Nopember 2008dituukan kepada Direksi PTI Piramida DayaNusantara, tentang Persetujuan Perubahan StatusPerusahaan Non Penanaman Modal dalamNegeri/Penanaman Modal Asing (NON PMDN/PMA)menjadi Penamnaman Modal Asing (PMA).
    (fotokopi sesuai dengan legalisir);Surat Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor271/V/PMA/2008, tanggal 7 Nopember 2008ditulukan kepada Direksi PT Piramida DayaHalaman 36 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN JktNusantara, tentang Persetujuan Perubahan StatusPerusahaan Non Penanaman Modal dalamNegeri/Penanaman Modal Asing (NON PMDN/PMA)menjadi Penamnaman Modal Asing (PMA). (fotokopisesuai dengan legalisir);8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SWEDISH MATCH CIGARS INDONESIA
180 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonanbanding yang Pemohon Banding ajukan;Bahwa sebagaimana telan Pemohon Banding sampaikan dalam kronologislatar belakang pengajuan banding Pemohon Banding, Pemeriksa melakukankoreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp13.708.298.753,00Akan tetapi, dalam proses keberatan, Peneliti Keberatan menerima sebagiantanggapan Pemohon Banding sehingga angka koreksi atas peredaran usahaPemohon Banding berubah menjadi Rp13.288.765.866,00; Koreksi Peredaran Usaha Pemeriksa (Sesuai SKPK13 PPh Badan
    ) 13.708.298.753)Koreksi Peredaran Usaha Peneliti Keberatan (sesuai Keputusan Keberatan) 13.288.765.866Koreksi Peredaran Usaha yang telah dikabulkan dal= Keberatan 419.532.887 Perubahan KoreksiAtas Peredaran Usaha Dari Rp13.708.298.753,00 MenjadiRp13.288.765.866,00:* Dalam proses pemeriksaan dan sesuai dengan SKPKB PPh Badan,Pemeriksa menemukan selisih sebesar 252.718,07 Kg yang dianggap olehPemeriksa sebagai produksi cigar yang belum dilaporkan denganperhitungan sebagai berikut: KETERANGAN CIGAR
    Namundemikian, ternyata yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasarperhitungan dalam SKPKB PPh Badan adalah nilai harga jual untuk cerutudan karena itu, harga yang digunakan dalam menghitung nilai komersialatas selisin perhitungan arus barang dari tembakau yang PemohonBanding hasilkan adalah harga cerutu.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — MOE IRWAN RAHARJA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, dkk.
138 — 98
  • Pengesahan Badan Hukum Pendirian Yayasan, produkhukumya berupa Surat Keputusan (Pasal 11 ayat 1 jo. 15 ayat1), yang syaratsyaratnya (dokumen pendukung) diatur di dalamPasal 13;b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, meliputiperubahan Nama dan kegiatan, produk hukumnya berupa SuratKeputusan berupa persetujuan, syaratsyaratnya (dokumenpendukung) diatur dalam Pasal 23;c.
    Sebagai badan hukum (recht persoon),di mata hukum, Yayasan diperlakukan sama sepertihalnya manusia (naturliike persoon) yang dapatmelakukan perbuatan hukum sendiri. Menurut Pasal 3UU No. 16/2001 tentang Yayasan stdd UU No.28/2004, pengurus hanya salah satu organ atau alatkelengkapan Yayasan. Sebagai organ atau alatkelengkapan Yayasan, pengurus dapat saja digantisetiap waktu. Oleh karenanya tidak beralasan menuruthukum dalil Penggugat bahwa penggantian Adi Hartoyodan Moh.
    Bagian Memutuskan dan Menetapkan yang memuattindakan hukum tata usaha negara, dan keberlakuandari Keputusan Tata Usaha Negara.7. dentitas dan tanda tangan Pejabat Tata Usaha Negaradan stempel Badan Tata Usaha Negara yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Penerimaan (SP) Tergugat No.
    hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasukSengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundanganHal 64 dari 74 hal Putusan Nomor: 160/G/2017/PTUNJKT.yang berlaku.
    berupa sengketa kepemilikan aset (tanahdan bangunan yayasan) serta kepemilikan badan hukum yayasan,maka meskipun objek sengketa a quo merupakan Keputusan TataUsaha Negara, tetapi oleh karena pokok sengketa yang melandasiterbitnya objek sengketa merupakan imbas dan didasari adanyasengketa kepemilikan aset dan badan hukum yayasan, maka sengketatersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri dalam lingkunganperadilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, apalagisenyatanya Penggugat telah mengajukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
150 — 141
  • Tahun 2016tentang Persetujuan Perubahan Badan WHukum PerkumpulanNahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016.Bahwa setelah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NahdlatulWathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September
    Tahun 2016 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan,tanggal 15 September 2016, sehingga eksistensi Tergugat Il Intervensisebagai Badan Hukum Perkumpulan tetap SAH dan diakui LegalitasnyaMenurut Hukum;Tentang Konfigurasi Konflik Internal Nahdlatul Wathan.
    Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, makastatus Badan Hukum Penggugat sebagai Badan MHukumPerkumpulan telah berakhir, sehingga Penggugat bukan lagisebagai Subjek Hukum dan tidak berhak untuk melakukanperbuatan hukum apapun, termasuk mengajukan
    RAIHANUN ZAINUDDIN AM., adalah satusatunya Organisasi Badan Hukum Perkumpulan yang berhak dan sahHalaman 82 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.untuk menggunakan nama NAHDLATUL WATHAN, simbol dan atributNAHDLATUL WATHAN, segala alat kelengkapan OrgansiasiNAHDLATUL WATHAN serta berwenang bertindak untuk dan atasnama NAHDLATUL WATHAN sebagai Badan Hukum Perkumpulan.22.
    dan Hak Asasi Manusia R Nomor: AHU00297.60.10.2014 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul wathantertanggal 24 Agustus 2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2803/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BAROID INDONESIA
321 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put108378.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dengan hormat menyampaikan kepada MajelisHakim yang Terhormat di Pengadilan Pajak bahwa koreksi fiskal positif yangdibuat terhadap Biaya Royalti Pemohon Banding sebesar USD 2.865.876,00pada Tahun Pajak 2013 harus dibatalkan dan sehingga perhitungan PajakPenghasilan Badan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2013 berupa Koreksi Positif atas Biaya Royalty di dalam akun biayaBiaya Usaha sebesar USD2,865,876.00 yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2013 berupa Koreksi PositifHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 172/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Penggugat : PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA Diwakili Oleh : Muhamad Ali Hasan, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BARITO BARA DIPA,
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PT. BUMI MANDIRI INVESTINDO,
55 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 175/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Donny Pradono Suleiman
Terbanding/Penggugat I : CHRIS KANTER,
Terbanding/Penggugat II : Tuan THEODORE HUTASOIT
Terbanding/Penggugat III : Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Ratna Dewi Antarina
119 — 17