Ditemukan 296228 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelundupan manusia Perdagangan manusia Penyeludupan manusia.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-11-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
Junita Kartikasari
Tergugat:
PT Trimega Prima Nusantara
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
50 — 8
  • Penggugat:
    Junita Kartikasari
    Tergugat:
    PT Trimega Prima Nusantara
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-02-2009 — Putus : 06-05-2009 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 6 Mei 2009 — Accor;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Novotel Indonesia
155 — 57
  • Accor;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Novotel Indonesia
    NovotelSoechi Indonesia berkedudukan di Medan, antara lain menyatakan : permohonan agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadapPT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT.
    Interv.2) ;2 Bahwa selain itu juga Client kami telah mendapat pengesahan dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : W703011.HT.01.04TH.2006, tertanggal 27Nopember 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. Novotel Indonesia (vide bukti tertanda T.Interv.3) dan Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C22810.HT.01.01.
    Adapun Jawaban dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia RI. (Ic. Tergugat I) bahwa:Permohonan agar Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia mencabut/membatalkan Surat Keputusan atau suratpenerimaan laporan/pemberitahuan dari41Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiaterhadap PT.
    BuktiP3. : Tanda terima Surat Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor :AHU.
    (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — WARIDJAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SUGIHARTOYO, S.H., M.H.
181 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARIDJAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SUGIHARTOYO, S.H., M.H.
    AdvokasiKeperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;Kesemuanya Pejabat dan Pegawai Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat kantor diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 67 Jakarta 12940, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.0318 tanggal 18 April2016;ll.
    Objek Sengketa;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkaraa quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,tanggal 28 Januari 2016, Nomor AHU0000101.AH.01.08.TAHUN 2016,tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PerkumpulanGema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi;Il.
    Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danHalaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 348 K/TUN/2017Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Pasal 13, Pasal15, Pasal 21, Pasal 22 ayat (4) e, dan Pasal 24;b.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaituSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 28 Januari2016, Nomor AHU0000101.AH.01.08.TAHUN 2016, Tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gema PendidikanNasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang dikeluarkan oleh Tergugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia, tanggal 28 #.Januari 2016
    Semuapakar/ahli hukum, akademisi dan praktisi hukum, jika ditanyapengadilan mana yang berwenang membatalkan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat konkrit,individual, dan final, maka jawabannya pasti sama yaitu PTUN. Akantetapi mengapa Majelis Hakim Banding dalam perkara a quo memilikipendapat yang berbeda?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-01-2024 — Putus : 04-06-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2024 — Penggugat:
Dana Pensiun Pertamina
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
30 — 0
  • Penggugat:
    Dana Pensiun Pertamina
    Tergugat:
    Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-11-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214K/PID/2003
Tanggal 21 Nopember 2007 — Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Kehakimandan Hak Azasi Manusia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 14-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 265/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Nopember 2016 — .; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
68 — 17
  • .;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
    YiYSY TENTANG DUDUKNYA PERKARA Nomor : AHU11989.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU44651.40.22.2014 Tanggal 03 Desember 2014 Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta TelevisiPronelidlikeart Incloriessietis=2e2eraeeee neocon eam eneremme onaHal 7 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT. TUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — ., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
85 — 137
  • ., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    (fotokopidari fotokopi) ;Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorSEK14.KP.03.03 Tahun 2012, tertanggal 9 Mei 2012, tentangPengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam DanDari Jabatan Struktural Eselon II, TV dan V di LingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
    (fotokopidari fotokopi) ;Surat Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah SumateraUtara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, tertanggal 25 Februari 2013, Perihal : Penjelasanterhadap vonis tindak pidana narkoba yang direhabilitasi.
    Bukti T7PAGENota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.WILV.PW.04.02238/1/2013, tertanggal 22 Januari 2013, Perihal :Tindak lanjut atas surat Plt.
    Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W2.PK.01.04.015089, tertanggal 20 Desember 2012, Perihal :Resume Hasil Pemeriksaan Pengeluaran Napi a.n. Senianto als.Ahok untuk rehabilitasi.
    Daerah Khusus IbukotaJakarta dan kemudian diteruskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pengantar tanggal 2 April 2013 Nomor :W.10.KP.06.03411 berikut pendapat Kepala Kantor Wilayah dan surat dimaksud diterimaInspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatanggal 3 April 2013 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2013 dilaksanakannya rapat Baper HukdisKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-07-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 4 Februari 2014 — ., M.Pd;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
89 — 48
  • ., M.Pd;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 23 Juli 2013 untuk selanjutnya disebutSCDAQAL........ 0c ccc cc eee ee cece cece eee ee eee eeeee eee eaeeaeeees PENGGUGAT;LA WAN: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67 KuninganJakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24September 2013 dalam perkara ini telah memberi kuasa kepadaDr.
    dan saksisaksi yang diajukan Para Pihak di persidangan ; TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 25 Juli 2013 dan telah diperbaiki pada PemeriksaanHalaman 3 dari74 Putusan No. 128/G/2013/PTUNJKTPersiapan tanggal 29 Agustus 2013, telah menggugat Tergugat denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Objek Sengketa:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    Keputusan ini dibuat dan diterbitkan olehMenteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia; b. Bersifat Individual artinya Keputusan yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatIndividual, karena jelas dalam keputusan tersebut ditujukan kepadaBadan Hukum Perdata yaitu Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia(PPLPPT PGRI Malang) yang diajukan oleh Drs. H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 365/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
65 — 8
  • Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
    Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-12-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 110/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 14 Mei 2013 — RADEN ARIFIN VS KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
65 — 23
  • RADEN ARIFIN VS KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
    Dalam hal ini selakuKuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SKMYH&R/X1/2012, tertanggal 19 Nopember 2012;Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 110/G/2012/PTUNBDGUntuk selanjutnya disebut sebagai..................PENGGUGATKEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA R.I. yang berkedudukan di JalanJakarta No. 27Ere IG NG fees eseseemseene ce nnaaarmenennntaanammnnbnenamemnenennSDalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1). Dr. Karjono,S.H., M.H., 2). R.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 30 September 2015 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II.ELLY HERYATI, S.H
296 — 225
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II.ELLY HERYATI, S.H
    OBJEK SENGKETABahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH02.HM.07.01Tahun 2015 Tanggal 5 Maret 2015 Tentang Pemberhentian Sementara,Penunjukan Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Sementara atas namaElly Heryati, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi;B.
    ,Notaris Kabupaten Sukabumi, Surat Keputusan Menteri KehakimanDan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C555.HT.03.01Th. 2001 Tanggal 30 November 2001 berkedudukandi jalan Pajajaran Il No. 05 Rambay Tengah Cisaat SukabumiHalaman 22 dari 90 halaman.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia RI Nomor: M.HH02.HM.07.01 Tahun 2015 Tanggal 5 Maret2015 Tentang Pemberhentian Sementara, Penunjukan Notaris Penggantidan Pemegang Protokol Sementara atas nama Ny. Elly Heryati, SH., NotarisKabupaten Sukabumi.4.
    Bahwa permohonan Pengguggat yang menyatakan untuk membatalkan atautidak sahnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor: M.HH02.HM.07.01 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentangHalaman 40 dari 90 halaman.
    Bukti T1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH02.HM.07.01 Tahun 2015, tanggal 5Maret 2015, Tentang Pemberhentian Sementara Notaris,Halaman 72 dari 90 halaman. Putusan Nomor : 128/G/2015/PTUNJKT2. Bukti3. Bukti4. Bukti5. Bukti6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-01-2023 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2023 — Penggugat:
NURHAYATI EFFENDIE
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
467 — 233
  • Penggugat:
    NURHAYATI EFFENDIE
    Tergugat:
    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 880 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — TINGGAL, dkk vs BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TINGGAL, dkk vs BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
    Putusan Nomor 880 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat bertindak atas nama Kementerian Perhubungandidasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bernomor: KP/014/1/2/BPSDMP2012 tanggal 3 September 2012 yang dalam hal ini mewakili kepentinganBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan KementerianPerhubungan Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan PerbuatanMelawan Hukum atas obyek tanah seluas + 318.822 m?
    ;Bahwa Surat Kuasa Khusus bernomor KP/014/1/2/BPSDMP2012 tanggal3 September 2012 tersebut tidak sah dan tidak dapat mengatas namakanKementerian Perhubungan Republik Indonesia sebab hanya ditandatanganioleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PerhubunganKementerian Perhubungan Republik Indonesia.
    ;Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya olen Penggugat adanya peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai adanya pendelegasiankewenangan Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan/KementerianPerhubungan Republik Indonesia untuk mewakili Menteri PerhubunganRepublik Indonesia di dalam persidangan perkara gugatan ini makaPengadilan Negeri Jakarta Utara beralasan hukum menolak gugatanPenggugat.;ll Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.;a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
214 — 122
  • YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
    Pasal 28 ayat (4) :halaman 23 dari 103 halaman Putusan No. 21 2/G//2015/PTUNJKTPerlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hakasasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutamapemenintah.Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut jelas konstitusiNegara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesiaadalah Negara Hukum dan sebagai Negara Hukumkedudukan semua penduduknya adalah sama dan dijaminhakhak nya oleh Negara.
    Dengan kata lain, pemerintah diwajibkan secarakonstitusional untuk menjaga agar hakhak konstitusionalmasyarakat tersebut tidak terganggu ;Bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia ternyata telah tidakmenjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga agar hakhak konstitusional masyarakat tersebut terjamin.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasantanggal 26 Nopember 2013, selama pemeriksaan sengketa sedangberjalan sampai ada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) atau ada penetapan pengadilan yang menyatakansebaliknya;Il.
    DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26Nopember 2013;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26Nopember 2013;Menghukum Tergugat untuk membayar segala
    Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor:AHU7642.AH.01.04 tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasantanggal 26 Nopember 2013 incasu objek sengketaa quo;2.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-10-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 287/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Desember 2015 — Pembanding/Penggugat : ATIL FAUZI
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
110 — 9
  • Pembanding/Penggugat : ATIL FAUZI
    Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 28-03-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 4 Oktober 2021 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;PT. Trisakti Artamas Sejahtera
590 — 220
  • NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;PT. Trisakti Artamas Sejahtera
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 28-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Skt
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
TUAN BOYAMIN DAN ARIEF SAHUDI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH CQ.DIVISI PEMASYARAKATAN CQ. KEPALA RUTAN KELAS IA SURAKARTA
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.
166 — 21
  • Penggugat:
    TUAN BOYAMIN DAN ARIEF SAHUDI
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH CQ.DIVISI PEMASYARAKATAN CQ. KEPALA RUTAN KELAS IA SURAKARTA
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.
    KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH
    3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia cq Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaProvinsi Jawa Tengah cq. Divisi Pemasyarakatan cq.Kepala Rutan Kelas la Surakarta, tempat kedudukan JalanSlamet Riyadi No. 18 Kampung Baru Kecamatan PasarKliwon, Kota Surakarta, sebagai Tergugat I.2. Pemerintah Republik Indonesia cq.
    Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia cq Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaProvinsi Jawa Tengah, tempat kedudukan Jalan DokterCipto No. 64 Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur,Kota Semarang, sebagai Tergugat Il.Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 102/Pdt.G/2020/PN Skt.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, tempat kedudukan Jl.
    Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaProvinsi Jawa Tengah cq. Divisi Pemasyarakatan cq.Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, tempatkedudukan Jalan R. Mohammad Said No. 259 Manahan,Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah 57139,sebagai Tergugat IV.Selanjutnya Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVdisebut sebagai Para Tergugat, dan Para Tergugat memberi kuasakepada: 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 30-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — BATUTAMA MANIKAM NUSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
81 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATUTAMA MANIKAM NUSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    ., Notaris di Jakarta,disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor: AHU64651.AH. 01.02.Tahun 2008, tanggal 17 September2008; serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RItanggal 6 Februari 2009, Nomor 11 ;Bahwa baik Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:C01422 HT.01.04TH.2007, tanggal 26 Oktober 2007, maupun KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C01422 HT.01.04TH.2007, tanggal 26 Oktober 2007, adalah Keputusan Tata Usaha Negarayang
    sah dan belum pernah dibatalkan ;Bahwa Tergugat sudah jelas melanggar ketentuan hukum, karenasekalipun Tergugat sudah tahu dan sangat paham bahwa PENGGUGATsudah pernah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU64651.AH. 01.02.
    , dan ;b) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 2Oktober 2012 (i.c.
    Putusan Nomor 239/K/TUN/20143.3.3.4.Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun2012, Tertanggal 02 Oktober 2012 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, menurut dalil PENGGUGAT adalahtidak sah ;3.
    Pasal23 ayat (1) UUPT No. 40/2007, dapat disimpulkan bahwa denganlahirnya keputusan objek sengketa in casu "Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 2 Oktober2012 maka dengan sendirinya "Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU64651.AH.01.02. Tahun 2007, tanggal 17 September zoor:menjadi tidalk berlaku;4.5.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : DODDY AZMAN
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 9
  • Pembanding/Penggugat : DODDY AZMAN
    Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK VS Drs. R. MOERDJOKO H.W., DK
426 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, DK VS Drs. R. MOERDJOKO H.W., DK