Ditemukan 35395 data
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3443/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.
Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00022/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor 00073/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H.
13 — 0
YAYAM SARI MUTIARA X DR.YUSIKA ROSELINA NINGGOLAN,SP.PK
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI;
MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
164 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3484/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.
Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104650.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00003/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00066/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara
Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00003/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00066/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3484 B/PK/Pjk/2018ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
150 — 0
PT NUNUKAN JAYA LESTARIMelawan - PT.PIPIT MUTIARA JAYA
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAMALUDIN DAEL VS PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, DK
PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, diwakili olehTn. Jerome Chew Siew Hee, selaku Direktur,berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso (Bundaran)Tanjung Uncang, Kecamatan BatuajiKota Batam,dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes BagusDharmawan, S.H., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Chase Plaza, Lantai 18, Jalan JenderalSudirman, Kav. 21, Jakarta dan Jalan Raden PatahKomplek Sumber Jaya Blok A Nomor 56, Nagoya,Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Mei 2016;2.
Nanindah Mutiara Shipyard6 9Apr11 16Nov11 Break% 17Nov11 16Nov12 12 bulan KeVI PT. Nanindah Mutiara Shipyard8 17Nov12 16Nov13 12 bulan KeVII PT. Nanindah Mutiara Shipyard9 17Nov13 16Dec13 Break10 17Dec13 16Dec14 12bulan KeVIIl PT. Nanindah Mutiara Shipyard Berarti dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dipekerjakan oleh ParaTergugat dengan perjanjian kerja sebanyak 8 (delapan) kali kontrak kerja.Dalam hal ini Tergugat Il, Tergugat II dan Tergugat IV merupakan perusahaanHalaman 2 dari 28 hal.
Nomor 1466 K/Padt.SusPHI/2017penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan penerima pekerjaan) sedangkanTergugat merupakan perusahaan pemberi pekerjaan (main con);Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam hal status bekerja,Penggugat beserta pekerja lainnya yang diwakili oleh PUK SPPJM PTNanindah Mutiara Shipyard telah berusaha melakukan perundingan denganTergugat untuk membahas hal tersebut, namun tidak ada titik terang;Bahwa oleh karena tidak ada titik temu, maka perkara a quo kemudiandilimpahkan
Status hubungan kerja antara pekerja Riko Nandi Pinto dengan PTAngkasa Indo Jaya beralin menjadi hubungan kerja antara pekerja RikoNandi Pinto dengan PT Nanindah Mutiara Shipyard dengan statushubungan kerja PKWT pembaruan;2.
Nomor 1466 K/Padt.SusPHI/201709Apr11 16Nov11 Break 17Nov11 16Nov12 / 12 bulan KeVI PT Nanindah Mutiara Shipyard 17Nov12 16Nov13 / 12 bulan KeVIl PT Nanindah Mutiara Shipyard OO; SO!
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSAN SELANomor 140/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104652.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember2014, atas nama: PT Mutiara
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00011/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000, JenisUsaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.
Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa setelan Mahkamah Agung mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016,tanggal 17 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakMei 2011, Nomor 00068/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTI MUTIARA KIMINDO, ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN SARI MUTIARA tersebut;
YAYASAN SARI MUTIARA VS 1. HELMAWATI NAINGGOLAN, DK
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
Terdakwa:
Muhammad Raffi panggilan Raffi bin Muhamad Nasir
48 — 27
Penuntut Umum:
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
Terdakwa:
Muhammad Raffi panggilan Raffi bin Muhamad Nasir
155 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3485/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.
Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104656.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00072/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara
Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 1/7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00072/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3485 B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
202 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SINAR MUTIARA NUSANTARA
JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU131/PJ/2020, tanggal 2 Januari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron,jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 17 Januari 2020:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SINAR MUTIARA
NUSANTARA, beralamat di KomplekRukan Akasia, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, Riau (sebelumnya di Jalan Nangka/Tuanku Tambusai, Nomor 130, Labuh Baru Timur, Tampan,Pekanbaru), dan alamat korespondensi di Jalan TelukBetung, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Dian Novarina, jabatan Direktur PTSinar Mutiara Nusantara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Pengadilan Pajak NomorPut.001750.18/2018/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00054/ KEB/WPJ.02/2017 tanggal 24November 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak2015 Nomor Objek Pajak: 14.04.041.222.210.0041.2 tanggal 5 Oktober 2016atas nama PT Sinar Mutiara
Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00054/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 24 November 2017tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2015 Nomor Objek Pajak: 14.04.041.222.210.0041.2 tanggal5 Oktober 2016 atas nama PT Sinar Mutiara Nusantara, NPWP02.383.144.9216.000 beralamat di Komplek Rukan Akasia,Pangkalan
Jakarta Pusat, dengan Nomor Objek Pajak:14.04.041.222.210.0041.2 dan alamat Objek Pajak di MerbauKepulauan Meranti, Riau (sesuai SPPT: Teluk Binjai, Teluk Meranti,Pelalawan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NomorObjek Pajak: 14.04.041.222.210.0041.2 tanggal 5 Oktober 2016atas nama PT Sinar Mutiara
140 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3466/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T. ImamBonjol Nomor 1.
Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104659.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00075/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara
Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 1/7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00075/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H. M.
21 — 10
DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W.als.RARA als RENI , dkk.
Menyatakan Terdakwa I DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI, Terdakwa II DEWA KADEK PUTRAWAN dan Terdakwa Ill I PUTUASTAWA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing terdakwa yaituTerdakwa I DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARAAls.
DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI bersamasama dengan Terdakwa IT DEWA KADEK PUTRAWAN dan Terdakwa IIIPUTU ASTAWA Als.
DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI bersamasama dengan Terdakwa II DEWA KADEK PUTRAWAN dan Terdakwa IIPUTU ASTAWA Als.
DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI bersamasama dengan Terdakwa IT DEWA KADEK PUTRAWAN danTerdakwa III PUTU ASTAWA Als.
Menyatakan terdakwa I.DYAH AYU MUTIARA ANUGRAHW.als.RARA alsRENI, Terdakwa I.DEWA KADEK PUTRAWAN ,dan Terdakwa IN.PUTU ASTAWA als.ERAN secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Pencuriandalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363ayat ke3 dan ke4 KUHP ; 2.
92 — 112
HERI DERMAWAN (penggugat), PT.NANINDAH MUTIARA SHIPYARD BATAM (tergugat)
NanindahMutiara Shipyard Batam, Bertempat Tinggal diPerumahan Bida Karisma Blok G No.7 KelurahanBelian, Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;LawanPT.NANINDAH MUTIARA SHIPYARD BATAM, Berkedudukan di JIn.
10 — 1
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Abdul Majid bin Nusin) terhadap Penggugat (Intan Mutiara binti Edi);4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
Intan Mutiara binti EdiAbdul Majid bin Nusin
171 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUTIARA LAUT ABADI, tersebut;
MUTIARA LAUT ABADI VS INDAH BR TINJAK
MUTIARA LAUT ABADI, yang diwakili oleh DirekturMarkus Silitonga, berkedudukan di Jalan Pulau Buton,Kawasan Industri Medan (KIM) II, MabarMedan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hotbinner Silaen, S.H., M.Min., dankawan, Advokat pada Kantor Hukum Hotbinner Silaen, SH.M.Min & Rekan, beralamat di Jalan Saudara Nomor 62,Kelurahan Sidorejo Il, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4Maret 2020;Pemohon Kasasi:;LawanINDAH BR TINJAK, kewarganegaraan Indonesia
MUTIARA LAUT ABADI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial
MUTIARA LAUTABADI, tersebut:2. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H.,Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 882 K/Pdt.
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3442/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.
Pajak NomorPUT104658.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapPenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00023/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00074/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara
Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00023/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00074/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3497/P J/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NANINDAH MUTIARA
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP034/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00006/206/11/217/14 tanggal 13 Oktober 2014, atas nama: PTNanindah Mutiara Shipyard, NPWP 01.084.661.6217.000,beralamat di Jalan Brigjend. Katamso, Kawasan Industri TanjungUncang, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau 29423, adalah telahHalaman 3 dari 8 halaman.