dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan olehJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :KESATU : Pasal 114 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Atau:KEDUA : Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (offering

Kemudian dianalisa oleh Komplience dan harussesuai dengan peraturan OJK, setelah semuanya sesuai dengan aturanmaka baru dibuatkan LOO (etter Of Offering) (Surat penawaran dari PT.Bank Permata kepada PT. MJPL);e Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Bank Permata, Tbk.

Setelah itu diserahkan kepada yangmempunyai wewenang untuk memutus, kemudian setelah itu akan dibuatjuga kajian oleh unit kepatuhan;e Bahwa setelah itu maka akan disiapkan perjanjian kredit dan jaminannyaoleh notaris yang ditunjuk oleh Bagian Legal;e Bahwa bagian Legal menyampaikan Offering Letter kepada debitur,sesudah debitur menyetujui offering letter maka PERMATA akan mintanotaris untuk menyiapkan dokumendokumen yang diperlukan untukdibikin pengikatan kreditnya;e Bahwa sudah ada datadata seperti

Jadi setelah itu ada tahapan letter of offering, akta pengikatankredit, pengaktifan plafon, pencairan Terdakwa sudah terlibat lagi.

Jadipertama semua dokumen internal guidance approval sudah jadi kemudianoleh bagian risk dituangkan dalam offering letter, offering letter itu masihpenawaran belum mengikat juga jadi itu diberikan kepada debitor, debitorHalaman 101 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Seltanda tangan setelah itu baru dilanjutkan kepada akta pengikatan kredit,disitu sudah mengikat antara bank sebagai institusi dengan debitor jadidebitor wajib taat terhadap semua aturan persyaratan yang ditentukan

Terdakwatidak ikut serta dan tidak telibat berkaitan dengan offering letter, pengikatankredit, megajukan plafon, kKemudian tentunya pada waktu pencairan kreditdan itu harus disertai dengan bukti kontrak asli. Dikarenakan Terdakwa didalam mengerjakan tugastugas Terdakwa yang sebatas CFR sudahmelakukan semuanya sesuai dengan atauran yang ada dan Terdakwa tidakmelanggar satu aturan apapun.

yang disusun secara alternatif, yaitu :Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN CbdDakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;ATAUDakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifatalternatif dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 196 UndangUndang RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara inibersifat alternatif dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan(offering

pemeriksaan dipersidangan seperti yangtermuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yangmenyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaandipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsurunsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukumsecara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran(offering

perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasalyang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, atau ;Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaanalternatif, Penuntut Umum pada dasarnya memberikan penawaran (offering

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal114 ayat (1) UndangUndang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ataukedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI No 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatutawaran (offering

Bahwa PARA PEMOHON telah menerima fasilitas kredit dariPT Bank CIMB Niaga, Tbk. sebagaimana surat penawarankredit (offering letter) tanggal 29 Maret 2017 dengan surat No.: 063/O0L/CS/COMMBA/JKT/ III/2017;b. Bahwa besarnya utang pokok PEMOHON PKPU terhadapPT Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah sebesar Rp.335.000.000.000, (tiga ratus tiga puluh lima milyar rupiah)dan US$. 370.370,37 (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratustujuh puluh koma tiga puluh tujuh dollar Amerika);c.

darirangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasaldidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada dasarnya PenuntutUmum memberikan Penawaran (offering

dipersidangan;Menimbang, bahwa menurut dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara inibersifat alternatif dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan(offering

melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Kot Halaman 12 dari 18Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umumberbentuk dakwaan Alternatif yaitu :Kesatu : Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana; AtauKedua : Pasal 372 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukumsecara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran(offering

dianggap "seolaholah"melakukan 2 hal, yaitu: Melakukan pembayaran dividen kepada Banpu Thailand (sebagaiperusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia/BEI; hal ini tidak dapat dilakukan tanpa Rapat Umum PemegangSaham); Memberikan management service kepada anakanak perusahaannya(padahal jasa ini sebenarnya dilakukan oleh Banpu Thailand);b) Pengungkapan jasa yang akan dilakukan Banpu Thailand dalam prospektusbahwa pada saat Pemohon Banding melakukan penawaran umum saham(Initial Public Offering

PutusanPengadilan Pajak (Bukti PKl) dan pertimbanganpertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dikutip pada butir 11 diatas (lihat Putusan Pengadilan Pajak halaman 50 aline a 6 dan halaman51 alinea 46; Bukti PKl), buktibukti yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali, termasuk pengakuan Pemohon PeninjauanKembali, yang menunjukkan bahwa:(a) Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dalamProspektus tertanggal 10 Desember 2007 ketika melakukanpenawaran umum saham (Initial Public Offering

lebihlengkapnya, Pemohon Peninjauan Kembali mengutip kembali (i)halaman 5 alinea terakhir dan halaman 9 alinea 6 yang sama isinya,(ii) halaman 47 alinea 5, (ili) halaman 48 alinea 28, (iv) halaman 50alinea 6 dan (v) halaman 51 alinea 4 6 Putusan Pengadilan Pajak dibawah ini (Bukti PKl).Halaman 5 alinea terakhir dan halaman 9 alinea 6 (yang samaisinya):"Pengungkapan jasa yang akan dilakukan Banpu Thailanddalam prospektusBahwa pada saat Pemhonon Banding melakukan penawaran umumsaham (Initial Public Offering

yang benarbenar memiliki Kedudukan dan kapasitas yang tepatmenurut hukum, dan perihal siapa pihak yang akan digugat atau sebagai pihakyang akan didudukan dalam suatu perkaraadalah hak dari Penggugat (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni1971);Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi a quo, denganmengacu pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak incasu baik Penggugatmaupun Tergugat khususnya surat bukti tertanda P1 berupa Surat PenawaranPutusan Kredit (Offering

Bahwa sehubungan dengan adanya posita nomor 8 dan 9 dalamgugatan ini, maka selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memilikiutangutang yang terdiri dari :a) Utang sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) diTURUT TERGUGAT Ixxxxxxxxxxx (Turut Tergugat I) berdasarkan SuratPenawaran Putusan Kredit (Offering Letter) nomor B.501/KCVII/ADK/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 dengan nama Pemohon SlametRosidi (Tergugat) dan Atik Knomsiawati (Penggugat) untuk tujuaan KMKU/Perdagangan, Hotel & Restoran

Bahwa sangat jelas terkait kapasitas Penggugat dalam SuratPenawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor B.501/KCVII/ADK/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 adalah masih sah secara hukumsebagai istri Tergugat dan Penggugat disebut sebagai PemohonHutang (Debitur) bersama dengan Tergugat yang mana keduanyamasih merupakan suami istri sah sehingga harus tunduk dan taat atasperjanjian tersebut;4.

Fotokopi dari kopi Surat penawaran putusan kredit (offering letter)nomor B.501/KCVII/ADK/07/2009 tanggal 03 Juli 2019, nama PemohonSlamet Rosyidi dan Atik Khomsiawati tujuan untuk KMK U/perdaganganHotel & Restoran (dagang meubeler & Kayu) pinjaman sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) di PT. Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk. xxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya (bukti P.11) ;12.

Bahwa saat ini diketahui TERGUGAT IV sedangmelakukan permohonan ijin untuk melakukan penawaranumum sahamsahamnya kepada = wmasyarakat (InitialPublic Offering atau disingkat /PO) dimana dalamproses tersebut sama sekali tidak melibatkanPENGGUGAT. Belakangan diketahui ternyata PENGGUGATtelah diberhentikan oleh TERGUGAT sampai denganTERGUGAT II selaku Pemegang Saham tanpapemberitahuan apapun dari TERGUGAT sampai denganTERGUGAT I11 maupun dari TERGUGAT IV. ;6.

Bahwa TERGUGAT IV (PT.Megapolitan DevelopmentTbk. ) Telah menjadi perusahaan go publicmelalui /nitian Publik Offering ("IPO") danbersifat terbuka, serta kepemilikan sahamnyatelah dimiliki oleh masyarakat dan diawasisecara ketat oleh masyarakat pemegang sahamdan oleh Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM). ;b.

adalah berdasar bahwa perbuatan Para TergugatRekonvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimanayang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan sebagaiberikut:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, Mengganti kerugian tersebut.Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakan suatuperusahaan terbuka, di mana salah satu sumber modalnya yaitu melaluipenawaran umum (public offering

No. 529/ PDT/2020/PT.DKIPerkara tertanggal 11 Juni 2019, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah);(ii) Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakanSuatu perseroan terbatas yang bersifat terbuka, di mana salah satusumber modalnya yaitu melalul penawaran umum (public offering)saham di Bursa Efek (Emiten), maka adalah suatu hal sangatmendasar, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalammelakukan kegiatan operasionalnya harus dilakukan dengan prinsipkehatihatian

tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau keduamelanggar Pasal 127Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatutawaran (offering

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakartatanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 220/Pdt.G/2016/PN Skt dan semuasuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam suratgugatannya tertanggal 26 September 2016, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 September 2016 di bawah registerNo: 220/Pdt.G/2016/PN Skt, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, TERGUGAT memberikan surat penawaran putusan kredit(offering

menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tersebut,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secaraalternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (offering

: Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak Bumi dan Gas juncto Pasal 55 ayat1 ke 1 KUHP;At auKEDUA : Pasal 53 huruf b Undang Undang RI Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak Bumi dan Gas juncto Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP;At auKETIGA : Pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak Bumi dan Gas juncto Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telahdiberikan suatu tawaran (offering