Ditemukan 14308 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat:
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
162 — 32
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus
Register : 15-07-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 616/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
357 — 444
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Khusus
Register : 29-03-2023 — Putus : 26-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl
Tanggal 26 Mei 2023 — Penggugat:
JECKY ZAM ZAMI
Tergugat:
1.DPP PKB
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kota Pekalongan
155 — 33
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 261/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
147 — 31
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 26-08-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mam
Tanggal 13 Desember 2022 — Penggugat:
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
210 — 47
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Khusus
Register : 06-12-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN KOLAKA Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kka
Tanggal 30 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
193 — 11
Pengadilan PN PRAYA Perdata Khusus
Register : 03-08-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:
RIYAN FERDIANSYAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
100 — 88
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 31-10-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 720/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Januari 2024 — Penggugat:
erlan abidin
Tergugat:
ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
47 — 15
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-05-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penggugat:
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
89 — 21
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Klk
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
151 — 51
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/PDT.SUS/2013/PN.BNA
Tanggal 10 September 2013 — Penggugat:
IR.H.RIDWAN A.RACHMAN.MMTR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PAN
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PAN
169 — 59
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 19-12-2012 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2012/PT PBR
Tanggal 22 Juli 2013 — Pembanding/Penggugat : DASRIANTO Diwakili Oleh : ALIF BESTARI, SH.,MH & Rekan
Terbanding/Tergugat : DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA Diwakili Oleh : IDRUS MODLY, SH & REKAN
Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Kehormatan DPRD kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Wali Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Gubernur Provinsi Riau
190 — 62
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
210 — 644
  • diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliyik.Dalam pasal 32 mengatur bahwa :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
    lain :(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Hal. 12 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) Penyalahgunaan kewenangan;(5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau(6) Keberatan terhadap keputusan Partai PolitikPutusan Mahkamah Partai Politik tentang Perselisihan partai politik yangberkenaan dengan kepengurusan adalah bersifat final dan mengikat MahkamahPartai Politik atau sebutan lain
    Hal itu merupakan wujud dari indenpendensi dan kemandirianMahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh partai politik sebagai lembaga yangmelaksanakan fungsi mengadili semua perkara internal Partai Politik dalamkerangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan ADdan ART.Berdasarkan uraian di atas dengan menunjuk ketentuan Pasal 32 ayat (2)UU Parpol dan AD/ART Partai Golkar tersebut, maka Penggugat ini adalahmenjadi kKewenangan Mahkamah Partai Politik yang putusannya bersifat
    diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
    Dan Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik.Menimbang bahwa setelah mencermati AMAR PUTUSAN MahkamahPartai yang menyatakan antara lain sebagai berikut ;.(2).
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pmn
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
172 — 40
Pengadilan PN Ngabang Perdata Khusus
Register : 30-06-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN Ngabang Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penggugat:
ASTRA PEGAMA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Landak
117 — 43
Pengadilan PN CALANG Perdata Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN CALANG Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Cag
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
H. Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
248 — 364
  • Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam wilayah sengketa politik atauPartai Politik, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan terlebih dahulusecara internal partai politik;b.
    Bahwa berdasarkan Undangundang No.2 tahun 2011, tentang PerubahanUndangundang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mengaturdidalam pasal 32 ayat (1) perselisihan partai politik diselesaikan olehinternal Partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Ayat (2) penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.c.
    dari partai politik apabila :a) Meninggal dunia;b) Mengundurkan diri secara tertulis;c) Menjadi anggota partai politik lain;ataud) Melanggar AD dan ART..
    suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan
    tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik seperti telah disebutkan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulanbahwa apabila terjadi perselisihan partai politik, maka tahap pertama diselesaikanoleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yangdilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik, namun dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian
Pengadilan PN RANTAU Perdata Khusus Parpol
Register : 17-10-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PN RANTAU Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penggugat:
H. MUCHTAR
Tergugat:
KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
118 — 13
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 502/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan
2.Muhammad Risman Pasigai
Tergugat:
Drs.H.A.Iskandar Zulkarnaen Latief
268 — 60
Pengadilan PN SABANG Perdata Khusus
Register : 05-10-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN SABANG Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN SAB
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
214 — 45
Pengadilan PN SUMBER Perdata Khusus
Register : 07-11-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr
Tanggal 6 Maret 2024 — Penggugat:
Hj. AMENAH, S.E.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2.Gubernur Jawa Barat
3.Bupati Kabupaten Cirebon
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
58 — 0