., masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingiHakimhakim Anggota serta dibantu oleh A.M TASRIH, SE., Panitera PenggantiPengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MAHARDIKA PRIMA WIJAYAROSADY, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan para terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. HARRY GINANJAR, SH.

Panitera Pengganti,A.M TASRIH, SE. 24DICATAT DISINI :Bahwa pada hari KAMIS tanggal 09 AGUSTUS 2012 baik para Terdakwa maupunPenuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, Sehingga Putusan perkaraini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.PANITERA PENGGANTI,A.M TASRIH, SE.

pecah ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telahterbukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006juncto Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BITHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan

Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraiantelah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum = Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo craig) SMI isl (gly pil ol) Legin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.LKj " . > Lau aee as aie whe Lidl #)> : is fArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PeraturanPemerintah

selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka Jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Halaman 14 dari 18 Halaman Plitiican Nomor : 38/ Pat G/ 2021/ PA DneMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan danhal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab~ diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

a quo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikanPembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui prosesmediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembandingagar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Terbanding tetappada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalamhal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai Tasrih

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMiftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna ,S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bin.

TASRIH, SE. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH , SP. SH.Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAGUSTA GUNAWAN, SH. IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.ANDI AHKAM JAYADI, SH.PANITERA PENGGANTI ,A.M. TASRIH, SE.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. BinFORM01/SOP/001/HKM/2016Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.BlinFORM01/SOP/001/HKM/2016

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 13 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen Rusnen Heldawati, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa.Hakimhakim Aggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H. ANTENG SUPRIYO, S.H.

,M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI, S.H.

., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bin

., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFINZETA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen ADIWIRATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu danTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota,

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PWN Bin..

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas,dan dengan dibantu oleh ALM TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ARI PRASETYA PANCA ATMAJA ,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa, tanpa di hadiripenasehat hukumnya.HAKIM KETUA MAJELISHERU KUNTJORO S.H HAKIMHAKIM ANGGOTA

HARRY GINANJAR .SHPANITERA PENGGANTIA.M TASRIH,SE

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih