DKI UMP 2013) ; Pasal 1 Pergub. DKI UMP 2013:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013, di ProvinsiDaerah Khusus loukota Jakarta sebesar Rp.2.200.000,00 (dua jutadua ratus ribu rupiah) ; e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,Nomor 207 Tahun 2012, tentang Upah Minimum Sektoral ProvinsiTahun 2013, beserta Lampirannya (selanjutnya disebut sebagaiPergub. DKI UMSP 2013) ; Bahwa Pergub.

DKI UMP Th.2018 ; Pasal 2 Pergub. DKI UMSP 2013 :Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarangmembayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ; Bahwa UMSP yang diatur dalam Pergub. DKI UMSP 2013,hanya berlaku bagi pekerja / buruh yang mempunyai masa kerjakurang dari 1 (Satu) tahun ; Pasal 3 Pergub.

Surat Keputusan Gubernur,tentang Penangguhan Upahdalam perkara perkara a quotelah daluarsa karena bataswaktu Surat KeputusanPenangguhan Upahharusnyaditerbitkan paling lambat 30 harisetelah menerima permohonanpenangguhan UMP dariperusahaan ; 3. Perusahaan memberikan upahminimum bagi seluruh pekerjatanpa memilih apakah pekerjalajang/ sudah menikah danmasa kerja 1 tahun atau lebih ; 4.

DKI UMSP 2013, dalam perkara perkara a quoRp.2.310.000, ; =2=== telah daluarsa karena bataswaktu Surat KeputusanPenangguhan Upahharusnyaditerbitkan paling lambat 30 harisetelah menerima permohonanpenangguhan UMP dariperusahaan ; 3. Perusahaan memberikan upahminimum bagi seluruh pekerjatanpa memilih apakah pekerjalajang/ sudah menikah danmasa kerja 1 tahun atau lebih ; 4.

DKI UMSP = 2013, dalam perkara perkara a quoRp.2.310.000, ; telah daluarsa karena bataswaktu Surat KeputusanPenangguhan Upahharusnyaditerbitkan paling lambat 30 harisetelah menerima permohonanpenangguhan UMP dariperusahaan ; 3. Perusahaan memberikan upahminimum bagi seluruh pekerjatanoa memilih apakah pekerjalaiang / sudah menikah danmasa kerja 1 tahun atau lebih ; 4.

Bahwa hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, yang menyatakan :"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, danuang penggantian hak yang seharusnya diterima ;Upah perbulan : Rp.1.290.000,(UMP DKI Jakarta tahun 2011) ;Mulai Bekerja : 1979. ; 22222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nen nn nce nne Pesangon : 2x9xRp.1.290.000, = Rp. 23.220.000.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Tergugat II secarabersamasama untuk membayar kekurangan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.5.891.248, ;nnnnnnnnnnnnncnnnnnnennnnncnnnnnnnnnannnnnnnnnnensannnnnannncanannnnnns7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il secarabersamasama u ntuk membayar hak Penggugat atas Jamsostek atau kasasiRp. 1.003.996, ;=22n enn en cece eee eee encee cence ceecenennene8.

oleh karena tidak terdapat bukti lain yang dapatmembantah dalil tentang masa kerja Penggugat dimulai sejak tahun 1979 makamajelis hakim menghitung masa kerja Penggugat dari tahun 1979 sampai putusanini diucapkan sehingga masa kerja Penggugat seluruhnya 22 (dua puluh dua)Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugatmendalilkan menerima upah perbulan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus riburupiah) maka dalam menghitung hak Penggugat majelis hakim akan mengacu padaUpah Minimum Propinsi (UMP

Dengan demikian, pembayaran upahtersebut bila mengacu pada UMP DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan tahun2011 lebih rendah dari UMP DKI Jakarta.

Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterimaoleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulansecara terus menerus yang yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugatdengan pembayaran upah setiap bulan sebesar Rp650.000,00 (enam ratuslima puluh ribu);Halaman 2 dari 17 hal.Put.Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201610.Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31 Oktober 2013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugatagar gaji dinaikkan sesuai UMP

, karena selama ini Tergugat memberikanupah kepada Para Penggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi(UMP) sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/ KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu tiga belas (01November 2013) pukul 18:00 WIB, Para Penggugat yang sedang bekerjadikumpulkan oleh pihak Tergugat dan pada saat itu disampaikan bahwaPara Penggugat di berhentikan dari pekerjaan atau pemutusan hubungankerja

Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepadapekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yangdiberikan, karena definisi UMP adalah upah pokok tambah tunjangantetap bukan upah keseluruhan;3. Agar perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selamaproses perundingan ini berlangsung;4. Agar perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

ketentuanPasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuanPasal 156 ayat (3), dan Uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Agarperusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat denganpenghitungan upah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP

Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang pengganti hak sesuaidengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisih upah yangdiberikan kepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013kepada Penggugat dengan penghitungan upah sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP

tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaanyang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan iniadalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawail pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Untuk Penggugat e Total kekurangan upah sebesar Rp. 23.820.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuannormatif yang berlaku yaitu :Untuk PENGGUGAT NIKODEMUS ATI :Total kekurangan pembayaran gaji Tahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 900.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Rp 1.250.000.Jumlah = Rp 15.050.000,Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 15.050.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Rp1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000,dan Penggugat II dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000, jumlah seluruhnyasebesar Rp 4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uangjaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutberalasan hukum untuk dikabulkan, karena

Bahwa semenjak keluarnya Surat Anjuran sampai sekarang Penggugatmenunggu dan mengharapkan dipanggil untuk bekerja oleh Tergugat sesuai isianjuran tersebut;Bahwa Tergugat tidak mengindahkan anjuran dari Dinas Tenaga KerjaProvinsi Bali melalui Mediator, walaupun Penggugat menyatakan siap bekerjakembali;Bahwa mulai bulan Mei 2008 sampai sekarang Penggugat tidak diberikangaji oleh Tergugat yang mana mengakibatkan hancurnya perekonomianPenggugat dan keluarganya;Bahwa seperti biasa setiap ada kenaikan UMP

/UMK bagi staff yanggajinya di atas UMP/UMK mendapatkan kenaikan gaji (gaji sundulan) sesuaidengan besarnya UMP/UMK setiap tahun;Bahwa gaji Penggugat untuk tahun 2007 sebesar Rp.998.000, ;Bahwa kenaikan gaji (gaji Sundulan) untuk tahun 2008 sebesarRp.76.320, dan kenaikan gaji (gaji sundulan) untuk tahun 2009 sebesarRp.103.286, ;Bahwa berdasarkan kenaikan gaji (gaji sundulan) seperti yang terdapatpada poin 22 maka gaji yang semestinya menjadi hak Penggugat untuk tahun2008 adalah sebesar Rp.998.000

Nasir pergi mencari kostkostan dan Terdakwa ElanDinata Alias Elan Bin Faisol Panani dan Terdakwa Joni Taerwin AliasJon Bin Suhaimi juga keluar dengan menggunakan sepeda motor milikSaksi dan terpisah jalan;Bahwa sekitar Pukul. 12.00.Wib Saksi menelepon Terdakwa ElanDinata agar bertemu di kostkostan dekat UMP;Bahwa sekitar Pukul. 13.30.Wib Terdakwa Elan Dinata Alias Elan BinFaisol Panani dan Terdakwa Joni Taerwin Alias Jon Bin Suhaimi datangdan bergabung dengan Saksi;Bahwa pada Pukul. 21.00.Wib Terdakwa

Nopol: D3975VV;Bahwa benar di jalan menuju Rumah Sakit Siaga Medika BanyumasTerdakwa melepas plat nomor untuk menghilangkan jejak kemudianTerdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Vixion di parkiran RumahSakit Siaga Medika Banyumas kemudian menelepon Terdakwa JoniTaerwin untuk menjemput Terdakwa;Bahwa sekitar Pukul. 12.00.Wib Terdakwa Joni Taerwin menjemputTerdakwa di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joni Taerwin dihubungi oleh saksiRusli untuk menuju ke rumah kontrakan di UMP

Putusan No. 64/Pid.B/2017/PN Pwt.Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan di UMP sekitar Pukul. 21.00Wib Terdakwa mengajak saksi Rusli untuk menuju Rumah Sakit SiagaMedika Banyumas;Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixionkepada saksi Rusli untuk mengambil sepeda motor yang di parkir;Bahwa benar saat saksi Rusli akan mengambil sepeda motor YamahaVixion datang petugas kepolisian mengamankan saksi Rusli danTerdakwa

Putusan No. 64/Pid.B/2017/PN Pwt.Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan di UMP sekitar Pukul. 21.00Wib Terdakwa Elan Dinata mengajak saksi Rusli untuk menuju RumahSakit Siaga Medika Banyumas;Bahwa selanjutnya Terdakwa Elan Dinata menyerahkan uang sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motorYamaha Vixion kepada saksi Rusli untuk mengambil sepeda motor yangdi parkir;Bahwa benar saat saksi Rusli akan mengambil sepeda motor YamahaVixion datang petugas kepolisian mengamankan

Putusan No. 64/Pid.B/2017/PN Pwt.Bahwa sekitar Pukul. 12.00.Wib Terdakwa Joni Taerwin Alias Jon BinSuhaimi menjemput Terdakwa Elan Dinata Alias Elan Bin Faisol Pananidi Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas;Bahwa Terdakwa Elan Dinata Alias Elan Bin Faisol Panani danTerdakwa Joni Taerwin Alias Jon Bin Suhaimi dihubungi oleh saksiRusli untuk menuju ke rumah kontrakan di UMP;Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan di UMP sekitar Pukul. 21.00Wib Terdakwa Elan Dinata Alias Elan Bin Faisol Panani mengajak

perusahaan SPBU sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterimaoleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulansecara teruS menerus yang yang dibayarkan secara langsung olehTergugat dengan pembayaran upah setiap bulan sebesar Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tigabelas (31102013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugatagar gaji dinaikkan sesuai UMP

, karena selama ini Tergugat memberikanUpah kepada Para Penggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi(UMP) sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012, tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu tiga belas (01112013) pukul 18:00 WIB, Para Penggugat yang sedang bekerjadikumpulkan oleh Pihak Tergugat dan pada saat itu disampaikan bahwaPara Penggugat di berhentikan dari pekerjaan atau Pemutusan HubunganKerja dan

Agar perusahaan membayarkan selisin upah yang diberikan kepadapekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yangHal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 489 K/Pdt.SusPHI/201411.12)diberikan, karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah TunjanganTetap bukan Upah Keseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerjaselama proses perundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuaidengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisin upah yangdiberikan kepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013kepada Penggugat dengan Penghitungan Upah sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor626/KepGub/Dissosnakertrans/2012, tentang Penetapan UMP

Foto copy Ijazah UMP S1.Pertanian An.Nurlela No. 04/41/003/97 ,diberi tanda (P4)Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriBaturaja kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut : wenn nnnnnnen anne nn = == 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 5 w2 2.

Foto copy Jjazah UMP S1.Pertanian An.Nurlela No. 04/41 /003/97 ,diberi tanda (P4)Menimbang, bahwa buktibukti surat (P1) sampai dengan (P4) tersebut telah diberi meteraisecukupnya dan telah disesauaikan dengan surat aslinya karena itu dapat diterima sebagai bukti yangsah ; monte ccna corre nn ne in enn nnn ee renee enn tan nnn nn nnn nee ne Menimbang, bahwa dalam selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksimasingmasing di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

tindak pidana Penadahan;

Bahwa perselisihan antara tergugat dan penggugat disebabkan karena tergugat secarasepihak terhitung mulai januari 2012 sampai dengan September 2013 mengurangiupah pokok penggugat IIII serta tidak membayar upah sesuai dengan UMP provinsiNTT yang berlaku ;.

Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi danmembayar upah para penggugat dibawa UMP yang berlaku merupakantindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans KotaKupang yang telah menghitung dan mengeluarkan anjuran maupun penetapanpengawas, agar terguggat segera membayar hakhak para penggugat.

Rp. 1.000.000,7) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurangdari upah pokok sebesar = Rp. 525.000,8) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sertajaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakankewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) maka sesuai susunanporsentasi dihitung sebagai berikut: Upah pokok X 5.7%untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

=Rp. 150.000,5) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurangdari upah pokok sebesar =Rp. 525.000,6) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerjaserta jaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak jugamelaksanakan kewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) makasesuai susunan porsentasi dihitung sebagai berikut:Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat telah membayar upah parapenggugat di bawa ketentuan UMP provinsi Nusa Tenggara Timur yangberlaku, adalah melanggar Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku.3.

.> Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto NomorA17.1I/57S.Kep/UMP/I/2015 tentang Rumah Sakit IslamPurwokerto sebagai Rumah = Sakit Pendidikan FakultasKedokteran.> Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor: A11.IV/196S.Kep/UMP/VI/2015 tentang Tenaga Medis FakultasKedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaiTenaga Tetap Rumah Sakitlslam Purwokerto.Suratsurat dan keputusankeputusan tersebut adalah cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Sikap Tergugat

Soeselo Slawi dengan SK RektorNomor C9.IV/141S.P/UMP/1/2012 dan Nomor445/147/2012, yang berakhir pada tanggal 5 Juni 2014.b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas KedokteranUMP dan RSUD Dr.

Soeselo Slawi dengan SK RektorNomor C9.IV/141S.P//UMP/1/2012 dan Nomor445/147/2012, yang berakhir pada tanggal 5 Juni 2014.b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas KedokteranUMP dan RSUD Dr.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) hasilpengembangan dari Institut Keguruan dan IlmuPendidikan (IKIP) Muhammadiyah Purwokerto, memilikiFakultas Kedokteran (FK) yang merupakan AUM yangdipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepadaMuhammadiyah melalui Badan Pelaksana Harian (BPH)UMP dan selanjutnya BPH UMP bertanggung jawabkepada Tergugat XIl..

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah PurwokertoNomor : A17.II/57S.Kep/UMP/II/2015 Tentang RumahSakit Islam Purwokerto Sebagai Rumah Sakit PendidikanFakultas Kedokteran.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah PurwokertoNomor : A11.IV/196S.Kep/UMP/VI/2015 Tentang TenagaMedis Fakultas Kedokteran Universitas MuhammadiyahPurwokerto Sebagai Tenaga Tetaop Rumah Sakit IslamPurwokerto.Bahwa suratsurat tersebut merupakan tindak lanjutadanya kerjasama pendirian Rumah Sakit Pendidikanantara Yarsi Purwokerto

pimpinan;Bahwa adanya kelompokkelompok dari para karyawan yang terdiri parapemimpin dan karyawan yang membuat perselisihan antara karyawan;Bahwa adanya usulan para karyawan untuk membuat Serikat Pekerja danKKB, yang mana perusahaan melarang atau menghalangi, maka dapatdianggap perusahaan telah melanggar Pasal 28 Undang Undang Nomor 21tahun 2000;Bahwa kenyataan kerja, mulai terlinat kKacaunya managemen yang tidaksesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, seperti keluhan status karyawan,gaji di bawah UMP

Namun hal itupun tidak dilakukan olehTermohon Kasasi (pihak perusahaan);Bahwa sejak saat Itu, ada kesenjangan antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi, bahkan Surat Masa Percobaan/Surat KesepakatanKerja, Pemohon Kasasi tidak dibuatkan, apalagi Pemohon Kasasi makintahu kalau management perusahaan tidak baik seperti tidak adanvaperaturan perusahaan, perjanjian kerja, tidak ada uang lembur, upah dibawah UMP, Jamsostek yang jelas dan sebagainya;Bahwa atas kebijakan atau instruksi pimpinan, haruslah ditaati

Pengobatan15 % x Rp4.882.000,00 =Rp 732.300,00Kekurangan upah bulan Februari, 14 s.d April, 14 =Rp 1.473.000,00Lembur belum terbayar =Rp 324.500,00Upah selama proses Mei 2014 s/d Oktober 2014 =Rp14.646.000,00TOTAL =Rp22.057.000,00(dua puluh dua juta lima puluh tuju ribu rupiah);Ditambah dengan kerugian immateriil yang setara dengan nilai uang sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan/peraturanketenagakerjaan dan memberikan upah di bawah UMP

Namun Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran:Pasal 52 : Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja;Pasal 54 (3) : Perjanjian kerja yang tak dibuat rangkap 2 (dua);Pasal 58 : Dalam PKWT tidak adanya masa percobaan kerja;Pasal 77/78 : Waktu kerja dan lembur;Pasal 81 : Tidak bekerja dalam masa haid;Pasal 87 : Menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan;Pasal 90 : Upah lebih rendah UMP;Pasal 99 : Kesejahteraan (Jamsostek);Pasal104 :Membentuk Serikat Pekerja (SPSI);Pasal 108 : Peraturan Perusahaan;Pasal116

Inti PUK SP KAHUTINDOPT.IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES Tanggal, 11 Oktober 2013 yang jugadihadiri oleh Ketua dan Pengurus DPC FSP KAHUTINDO KotaTarakan,disepakati untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi terhadapanggota PUK SP KAHUTINDO PT.IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES olehPengurus PUK mulai tanggal 15 Oktober 2013 dengan merujuk kepadaUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaankhususnya pasalpasal yang mengatur tentang Mogok Kerja,serta Informasiyang berkaitan dengan perkembangan pembahasan UMP

Bahwa yang akan menjadi alasan untuk mogok kerja adalah jika terjadigagalnya perundingan atau pembahasan tentang penetapan UpahMinimum Propinsi Kaltim 2014 di Dewan Pengupahan Propinsi Kaltim,diDewan Pengupahan Propinsi Kaltim unsur Serikat Pekerja FSPKAHUTINDO adalah salah satu anggota Dewan Pengupahan,padatanggal 17 Oktober 2013 Dewan Pengupaha Propinsi belum adakesepakatan tentang usulan besaran UMP Kaltim 20149c.

kegiatan sosialisasi adalah dalamkapasitasnya sebagai Pengurus / KETUA PUK SP KAHUTINDO PT.IDECABADI WOOD INDUSTRIES 52 2222 n nnn nnn nnn nnn16 Bahwa dalam Rapat Koordinasi DPD FSP KAHUTINDO Propinsi Kaltimtanggal 27 Oktober 2013 di Samarinda diputuskan untuk menunda rencanaaksi unjuk rasa tanggal 28 Oktober 2013 di Kantor GubernurKaltim.Pengurus PUK,DPC dan DPD FSP KAHUTINDO tetap melakukanpersiapan aksi berikutnya di Kantor DPD FSP KAHUTINDO Propinsi Kaltimsambil menunggu perkembangan penetapan UMP

tahun 2014 lebihrendah dari UMP tahun 2013 ;.

orang itu berangkat adalah karenahasil rapat di DPD adalah 15:15 ;Bahwa Saksi menyebutkan 12 Orang berangkat ke Samarinda karena adaDiklat ;Bahwa Saksi Saat di Up Date seingat Saksi Apindo lebih kecil dari UMP2013 dan Serikat lebih besar dari UMP 2013 dan saat rapat disosialisasikanangka UMP 2014 lebih kecil dari Apindo ;Bahwa Saksi mengatakan Tidak ada larangan untuk menyampaikan UpDate UMP tersebut kepada Anggota SP Kahutindo;Bahwa Saksi tahu Pada tahun 2013 gaji karyawan PT.Idec sesuai denganUMP

Bahwa Pada tanggal 1 November 2013 Tergugat telah menerbitkanKeanggotaanPeraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2013 tentang UpahMinimum Provinsi Riau (UMP) Tahun 2014 tertanggal 1 November 2013sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);4.

Perusahandilarang membayar upah lebih rendah dari UMP/UMK atauUMSP/UMSK (Pasal 13)c;Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan ini,Para Penggugat yang bekerja di Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawitmengalami kerugian sebesar Rp120.552,00 setiap bulan/Pekerja.Sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan di bidangKetenagakerjaan;Bahwa Penetapan Upah Minimum didasarkan kepada SurveyKebutuhan Hidup Layak (KHL) Permenaker Nomor 13 Tahun 2012tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian

Kuasa Penggugat dimana dalam gugatannya salahsatu dari penerima Kuasa tidak menandatangani berkas Gugatan, bahwapara Penggugat tidak memiliki Legal Standing dimana para Penggugatberdomisili Hukum di Kabupaten Kampar dan bekerja di kabupaten Kamparsehingga apabila yang menjadi Locus adalah patokan UMK Kota Dumaimaka secara eksplisit tidak ada yang dirugikan, berdasarkan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal11 pasal 11 ayat 3 UMSP tidak boteh lebih rendah dari UMP

dan UMSKtidak boleh lebih rendah dari UMK dan tidak ada satu Pasal pun yangmenyatakan bahwa UMSP tidak boleh rendah dari UMK dan jelas disinibahwa tidak ada keterkaitan antara UMSP/UMP dengan UMSK/UMK, yangmenjadi catatan Penggugat bahwa sampai hari ini UMSK belum pernahdiajukan oleh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau kepada Tergugat melaluikesepakatan bersama para Pihak Asosiasi Pekerja dan AsosiasiPengusaha/Perusahaan (Bipartit) dan Penggugat menetapkan UMK KotaDumai yang menurut para Tergugat lebih

UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP;B. UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK;Bahwa Kedudukan Hukum antara UMSK dan UMSP setara, Hal ini terlihatdari cara penulisan dalam Permenaker 07 Tahun 2013 tersebut, yangmembedakan hanya pada Administrasi Hukumnya berlakunya UMSP atauUMSK tersebut;Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/20157.

Bahwa berdasarkan Posita di atas, maka hakhak Penggugatyang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan Tergugat II adalah berupa uangHalaman 2 dari 26 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN Pdgpesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak lain(sebesar 15 % tunjangan kesehatan dan perumahan), berdasarkanstandar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2019 dan/ataugaji terakhir yang diterima adalah Rp 19.527.114,dengan perinciansebagai berikut:Uang pesangon 5 x Rp 2.289.228, : Rp 11.446.140,

MenghukumTergugatl dan Tergugat II secara tanggung renteng untukmembayarkan hakhak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatandan perumahan, sampai dengan gugatan ini diajukan berdasarkan standarUpah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2019 dan/atau gaji terakhiryang diterima adalah Rp 19.527.114,dengan perincian sebagai berikut: Uang pesangon 5 x Rp 2.289.228

atau tidak; Saksi tahu Penggugat bekerja 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) haridan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu; Saksi tahu kalau hari sabtu sampai jam 13.00 WIB, jika lewatmaka akan dihitung lembur; Saksi tahu absensi/kehadiran dengan sistem finger print; Saksi tahu Penggugat dapat BPJS kesehatan dan BPJSketenaga kerjaan; Saksi tahu driver (Supir) tidak dapat cuti; Saksi tahu jumlah supir yang bekerja di perusahaan Tergugatsebanyak 5 (lima) orang; Saksi tahu Pengugat dapat THR sebesar UMR (UMP

); Saksi tahu upah Penggugat sebesar Rp.2.1 juta (UMP); Saksi tahu Penggugat menuntut uang pesangon; Saksi tahu tidak pernah melihat surat pemberhentian Pengugat; Saksi tahu sejak Penggugat dipindahkan ke mitra, sejak saat itujuga Penggugat tidak bekerja; Saat Saksi mengundurkan diri mendapat pesangon; Saksi bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 (8tahun); Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak diberikan pesangon; Saksi tahu supir ada 5 (lima) orang yang dipindahkan ke mitra; Saksi tahu

Febria Sari yangdisumpah menurut agama serta keyakinannya, menerangkan di persidangansebagai berikut:Saksi bertugas di bagian keuanganSaksi sudah bekerja kurang lebih 15 (lima belas) tahun;Halaman 12 dari 26 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN Pdg Saksi tentang Penggugat, bahwa Penggugat bekerja mulai tahun2014; Saksi tahu setelah peralihan supir menjadi supir borongan tidakpernah datang lagi; Saksi tahu Penggugat pernah dipanggil dari kepala cabang diPadang; Saksi tahu upah Penggugat di atas UMP

jutasebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam programJamsostek atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat wajib membayar hakhak Penggugat sesuai dengan Pasal 96 UndangUdang 13 Tahun 2003 Tentangketenagakerjaan adapun yang menjadi hak bagi pekerja Jaminan Hari Tua 3,7%dengan perincian sebagai berikut:a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011, 2012 dan2013 UMK 2011 Rp1.048.440 : 3,7% = Rp38.792 x 11 Bulan =Rp426.715,UMK 2012 Rp1.271.000 : 3,7% = Rp47.027 x 12 Bulan= Rp564.324,UMP

2013 Rp1.630.000 : 3,7% = Rp 63.310 x 1 Bulan =Rp.63.310.Rp1.051.349, (satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK)2011,2012,2013UMK 2011 Rp1.048.440 : 3,7% = Rp38.792 x 11 Bulan = Rp426.715,UMK 2012 Rp1.271.000 : 3,7% = Rp47.027 x 12 Bulan= Rp564.324,UMP 2013 Rp1.630.000 : 3,7% = Rp 63.310 x 1 Bulan= Rp63.310.Rp1.051.349,(satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);4 Bahwa pada akhir bulan

.4.934.840,(empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluhrupiah);3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Hak atas Jaminan Sosial TenagaKerja (Jamsostek) kepada para Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undangundang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagaiberikut:a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota ( UMK) 2011, 2012dan 2013UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan = Rp 426.715,UMK 2012 Rp1.271.000: 3,7% =Rp47.027 x 12 bulan = Rp 564.324,UMP

2013 Rp1.630.000: 3,7% =Rp63.310x 1 bulan =Rp63.310.= Rp1.051.349, (satujuta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011,2012, 2013 UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan=Rp426.715,UMK 2012 Rp 1.271.000: 3,7% = Rp47.027 x 12 bulan ==Rp564.324,UMP 2013 Rp1.630.000: 3,7% = Rp63.310 x 1 bulan =Rp63.310.Rp 1.051.349, (satujuta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);4 Menghukum Tergugat untuk

karena turut serta dalam tindakantindakan;Bahwa tindakan melarang berserikat, mengintimidasi, memutus hubungankerja serta tidak membayar upah yang dilakukan Tergugat adalah perbuatanyang bertentangan dengan Undang Undang No. 21 tahun 2000 olehkarenanya wajib ditolak;Bahwa oleh karena belum membayarkan upah Penggugat sejak bulanOktober 2006 sampai saat ini, oleh karena upah Tersebut adalah haknormatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;Bahwa oleh karena upah Penggugat tahun 2007 dibawah UMP

DKI JakartaTahun 2007, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar upahPenggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006sampai saat ini disesuaikan dengan UMP Prov.

Upah bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 adalah 3 x Rp820.000 =Rp2.460.000, denda 50% x Rp2.460.000 = Rp1.230.000, (satu juta duaratus tiga puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, terhitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007 adalah 8 bulan x Rp900.560, =Rp7.204.480,maka denda 50 % x Rp7.204.480, = Rp3.602.240, (tiga juta enam ratusdua ribu dua ratus empat puluh rupiah);Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.230.000, +Rp3.602.240, = Rp4.832.240, (empat juta

kembali Penggugat pada posisi semuladengan hakhak penuh;Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, penggugat Mohonkepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) perhari kepadaPenggugat;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak sah dan batal demi hukum olehkarena itu Tergugat berkewajiban membayar seluruh hakhak yang biasaditerima oleh Penggugat;Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar THR tahun 2007,sebesar Rp900.560, sesuai UMP

Hal tersebut terlihatdari hasil penjualan yang terus menurun sebagai berikut: Tahun Penjualan2000 USD 19,612,000.00www.hukumonline.com www.hukumonline.com 2001 USD 16,357,000.002002 USD 12,122,000.00 Penyebab Fakta Kedua"Kebijaksanaan Pemerintah mengenai UMR/UMP"Bahwa bukan hanya kenaikan nilai mata uang dollar Amerika Serikat saja yang menjadi salah satufaktor Pemohon Pailit mengalami kerugian, demikian juga dengan kebijaksanaan pemerintahmengenai Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Propinsi

(UMP) dimana dalam waktusingkat pemerintah telah menaikkan UMR/UMP.

Hal ini dapat dilihat melalui perbandinganpembayaran UMR/UMP Pemohon Pailit per tahun yang selalu mengalami peningkatan, yaitu: Tahun UMR/UMP1999 Rp. 4,899,000.002000 Rp. 6,159,000.002001 Rp. 14,831,000.00 Hal tersebut mengakibatkan penjualan factory overhead untuk membuat gloves adalah sebesar +USD 9.00 per dozen akan tetapi pembeli hanya membeli dengan harga USD 5.00 per dozen danuntuk membuat jaket dibutuhkan dana + USD 10.00 per pieces, akan tetapi Pemohon Pailit hanyamenerima dari pembeli sebesar

Disamping itukenaikan UMR/UMP yang oleh Pemerintah seakanakan tidak memperhatikan daya serap industripadat karya, sehingga mengakibatkan biaya overhead pabrik Pemohon Pailit terus meningkatsehingga Pemohon Pailit rugi sangat besar.

Perusahaan Pemohon Pailit rugi pada Januari tahun2000 UMP sebesar Rp. 231.000,/USD 31.00 menjadi, Januari tahun 2002 UMP sebesar Rp.591.266,/USD 64.00;Penyebab Fakta Ketiga"Penurunan Nilai Mata Uang Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat" Bahwa selain adanya. penurunan order dan penjualan pada perusahaan Pemohon Pailityang diakibatkan situasi yang tidak kondusif dalam berusaha, perubahan nilai mata uangdollar Amerika Serikat terhadap nilai mata uang rupiah telah pula mengakibatkanmeningkatnya pembiayaan

Bahwa oleh karena upah terakhir yang diterima olehPenggugat dibawah Upah Minimum Provinsi maka sebagai acuan PenggugatHalaman 5 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.SusPHI/2018/PN Jmb13.14.menggunakan Upah Minimum Provinsi tahun 2018, dengan rincian sebagaiberikut : Uang Pesangon 2 x (9 x Rp. 2.243.718(UMP 2018)) = Rp.40.386.924, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x (8 x Rp. 2.243.718(UMP 2018)) = Rp.17.949.744,Total=Rp.58.336.668, Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 58.336.668, =Rp. 8.750.500,Jumlah

tujuh juta delapan puluh tujuh seratus enam puluh delapan rupiah)Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat secara sepihak adalah tidak sah dan bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jikaPengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat tetap membayar upahproses sejak bulan Januari 2018 hingga dengan diajukannya gugatan ini padabulan Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :12 bulan x Rp. 2.243.718(UMP

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak Penggugatberupa uang Pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangPenghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangPenggantian Hak berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan menggunakan acuanUpah Minimum Provinsi Jambi tahun 2018 sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x (9 xX Rp. 2.243.718 (UMP 2018)) = Rp.40.386.924, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x (8 x Rp. 2.243.718

(UMP 2018)) =Rp. 17.949.744,Total=Rp. 58.336.668, Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 58.336.668 =Rp. 8.750.500,Jumlah total=Rp.67.087.168,(enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh seratus enam puluh delapanrupiah)5.

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah prosesterhitung sejak bulan Januari 2018 hingga dengan diajukannya gugatan inipada bulan Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :12 bulan x Rp. 2.243.718 (UMP 2018)= Rp. 26.924.616, (dua puluh enam jutasembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah);6.