Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
79 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Permohonana. Mengajukan permohonan banding dalamBahasa Indonesia kepada PengadilanPajak;. Surat Permohonan Banding ini diajukanterhadap Surat Keputusan KeberatanNomor KEP700/PJ.07/2009 tanggal 3September 2009 yang Pemohon Bandingterima pada tanggal 4 September 2009;Banding inidisampaikan dalam jangka waktu 3 bulansejak tanggal diterimanya SuratKeputusan Keberatan oleh PemohonBanding;.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 191/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 24 Juli 2018 — AHLI WARIS ALM.SITI OMBUN PANE VS BUDI SURYONO
31 — 22
  • Rikky Syahputra) dengan Akta Notaris Nomor. 61 Tahun 1984 untukmenyerahkan dan menggunakan obyek sengketa sebagai jaminan pembayaranatas pinjaman Tergugat Il; Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat(fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 890Tahun 1996 yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, yang terbit karena permohonana SertipikatPengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 386 Tahun 1974 yang terletak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-04-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2020
Tanggal 27 April 2020 — BUDIONO, dkk vs WALIKOTA SAMARINDA, dk
289 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan diberlakukannya telah menimbulkan kerugian bagi ParaPemohon yang mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan, dimanaPara Pemohon terbebani dengan skema perhitungan yang terdapat dalamPasal 6 Ayat (3) objek HUM a quo sehingga Para Pemohon mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agarPeraturan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menjadi objek permohonana
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo No.32/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby
Tanggal 24 Juli 2018 — EDI UTOMO,DKK TERHADAP PT SURYA SUKMANA LEATHER
236 — 37
  • Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)c. April 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)d. Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — PT. MEGA AGROCULTURE VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLA.0/5/2016Tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar diProvinsi Riau;Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon tersebut,Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:Mahkamah Agung RI Tidak Berwenang Memeriksa PermohonanA
    perintah maupun larangan yang mengatur tatatertib pada masyarakat atau negara.Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Keputusan Menteri KehutananNomor SK.878/MenhutlI/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan Provinsi Riau adalah merupakan keputusan yangmemuat norma bersifat konkrit, individual dan final dan bukanmerupakan norma yang berisi perintah dan larangan, sehingga tidaktermasuk norma hukum sebagaimana ketentuan tersebut angka 2 diatas.Bahwa disamping tidak memuat norma hukum, objek permohonana
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JOHN FREDDY SIMBOLON,SH
Terdakwa:
FAJRUL IKHSAN Bin HARUN.
41 — 7
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANA.
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Lgs
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
1.Heriyadi
2.RICHO IRAWAN
Termohon:
1.Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh di Langsa
2.Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
64 — 13
  • DALAM POKOK PERMOHONANA. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Memenuhi Lebih dari2 (dua) Alat Bukti Yang Sah.1. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 3 yaitu menyatakanPenetapan Tersangka terhadap Pemohon HERIYADI maupun RICHOIRAWAN tidak sah secara hukum. Atas Petitum tersebut Pemohonmendasarkan pada dalil angka 6 dan angka 7 yang menyatakan padaintinya menuduh Termohon II melakukan tindakan sewenangwenangdan pelanggaran hukum, tidak mendasarkan perintah undangundang.2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 10-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.JPR
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
PT. BUDEWA TANE MBAI
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
169 — 96
  • Kedudukan Hukum (Legal Standing) PemohonMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenaiaspek kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonana quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka yang berhak untuk mengajukanpermohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang permohonannyadianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 32/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
1.RATNA WILIS
2.JONI OKTA PANDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG
Intervensi:
1.JONI ZULHENDRA
2.ZULFI
3.ZAMZAMI
4.REZA HIDAYAH AMRIVI
5.NOVRI
6.AHMAD KARIM
308 — 176
  • & PenolakanHalaman 36Putusan Perkara Nomor: 32/G/2021/PTUN.PDG3..4.5,6,7.8.9.Bukti T.Il.Intv3Bukti T.1I.Intv4Bukti T.1l.Intv5Bukti T.1I.Intv6Bukti T.II.Intv7Bukti T.Il.Intv8Bukti T.1I.Intv9Pelantikan Nomor : O2/JMjd Alhuda/JKPJRG/V/2021;Fotokopi Undangan Rapat dari Jamaah Masjid AlHuda, Masyarakat Jati Koto Panjang Jati rumahGadang, Kelurahan Jati, Kecamatan PadangTimur, Nomor : Ist/JMjd Alhuda/JKP.JRG/V/2021,Tanggal 21 Mei 2021, kepada Bapak/Ibu/NinikMamak/Bundo Kandung/Pemuda/Jamaah;Fotokopi Permohonana
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
135 — 55
  • Pasal 2 ayat (2) dan (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa dalam permohonana quo memuat Posita dan Petitum Pemohon yang bukan merupakanlingkup kKewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 21/PUUXII/2014Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2016 dan telah masuk materi perkara.
    Bahwa berdasarkan uraian yang sangat jelas tersebut di atas,terbukti permohonana quo adalah permohonan yang diajukandengan niat licik sehingga menjadi sangat beralasan bagi YangMulia Hakim Praperadilan a quo pada Pengadilan NegeriSurakarta menyatakan menolak permohonan a quo untukHalaman 23 dari 90 Putusan No.04/Pid.Pra/2017/PN Sktseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan a quotidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).D.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 24-03-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 7
  • pertengkaran dan sejak itu jugaPemohon meninggalkan Termohon yang disebabkan karena Termohon kasarterhadap Pemohon dan Termohon terlalu banyak menuntut masalah keuangan;Selain itu kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohondan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2020;Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, maka dapatditarik fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retakdan tidak dapat lagi dirukunkan;Bahwa oleh karena itu, dalildalil pada permohonana
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Praperadilan Jinayat
Register : 27-03-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Tpg
Tanggal 19 April 2017 — Sukanti (Pemohon)
262 — 52
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonana quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini, dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat(1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yangtidak memenuhi persyaratan
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 01-03-2017 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 18
  • Bahwa berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan denganadat Batak, selanjutnya pemuka adat memberi gelar dan berhakmenyandang gelar Marga Xxxxxx, tidak dapat dijadikan alasan pembenaryang dapat membenarkan di kabulkannya Permohonan A Quo begitu jugaPoint 7 halaman 3 tidak ada hubungan / korelasinya dengan PermohonanA Quo;13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2019
Tanggal 4 April 2019 — WAN ISKANDAR VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
104 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum(legal standing) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil aquo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2011;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, danPemohon memiliki Kedudukan hukum (legal standing), maka permohonana quo secara formal dapat diterima;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanpokok permohonan, yaitu apakah
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 24-07-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 24 Juli 2018 — EDI UTOMO
719 — 176
  • Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)c. April 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)d. Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — SUNARJO SAMPOERNA (direktur PT LANCAR SAMPOERNA BESTARI) VS PRESIDEN RI;
779 — 851 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang MuliaMajelis Hakim Agung menyatakan bahwa Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonana quo;Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UndangUndang KetentuanUmum Perpajakan karena bunyi Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengharuskan bahwa setiapsubjek pajak dalam hal ini Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orangpribadi untuk menyelenggarakan
    Putusan Nomor 34 P/HUM/2020Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing):Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehinggaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -AKMALULHUDA -ENDI YUSUF MANSHUDI, SPd Bin SOMA SASMITA -WAWAN SUMANTRI
109 — 27
  • Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitua. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/V1V2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,00b. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV/2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,00
    Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitu1. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/VIV/2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,002. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,007
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-04-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 246/Pdt.P/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
PT UNGGUL MAKMUR UTAMA
Termohon:
1.VEERAS LIMITED HONGKONG
2.PT INTI OMAR MANDIRI
3.PT MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
224 — 256
  • Oleh karenanya,terhadap Permohonan yang demikian, mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan a quomerupakan Permohonan yang belum waktunya untuk diajukanmenurut hukum (premature), sehingga sepatutnya Permohonana quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).C.
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Tab
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat:
1.I GUSTI NGURAH SUAMBA
2.MEKEL PURIAGA
3.I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN
Tergugat:
1.I Wayan Feri Kencana Alias Wayan Fery Kencana
2.Ida Ayu Adi Dwipayanti, SH.MKn. Notaris dan selaku PPAT
3.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Ashi
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
84 — 55
  • Fotokopi dari fotokopi Permohonana Kredit tanggal 19 Januari 2015, atas namaPemohon yaitu Wayan Fery Kencana yang ditujukan kepada PT. BankHalaman 33 dari 46 Putusan Perdata Nomor 165/Pdt.G/2019/PN TabPerkreditan Rakyat Ashi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T Ill 2;. Fotokopi Analisa Permohonan Kredit Konsumtif, atas nama : Wayan FeryoOKencana, Reg No : 12000022, Tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T Ill 3;4.
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 09-04-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA GRESIK Nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Gs
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 37
  • Harusnya dianggap menerima seluruh dalildalil Permohonana quo dan embuat kesepakatan bersama terkait dengan pemberiannafkah iddah dan mut'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Termohonsesungguhnya berkeinginan untuk berpisahn dengan Termohon dansudah tidak ada usaha mempertahankan rumah tangga denganPemohon;6.