Ditemukan 3588 data
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
217 — 131
2020, yang manasurat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohonpada tanggal 17 September 2020, dan pada pokoknyaberisi Permohonan registrasi IUP Operasi Produksi milikPemohon;Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yangdiajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun faktahukum yang menunjukkan jika Termohon telah menindaklanjuti Permohonanyang diajukan Pemohon dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana
Terbanding/Tergugat I : HIKMAH ABDULLAH BAJENED,
Terbanding/Tergugat II : HISYAM OMAR BAJENED
Terbanding/Tergugat III : HAYKEL OMAR BAJENED
Terbanding/Turut Tergugat III : IBRAHIM AHMAD BAJENED
Terbanding/Turut Tergugat IV : NASIR AHMAD BAJENED
126 — 81
Bahwa Penggugat mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadi perkara ini berkenan memutus sebagai berikutMengadili :Menerima dan mengabulkan permohonana banding dari Pembanding ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor156/Pdt.G/2020/PN Bor tanggal 13 Januari 2021;Mengadili sendiri: Menolak eksepsi Tergugat ,IIl Turut Tergugat I,Il tentang kompetensiabsolut;Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memriksa danmengadili gugatan Penggugat; Memerintahkan Pengadilan Negeri
253 — 153
keuangan kepada saksi MARWAN selaku Kepala Cabangdi Malang, sehingga saksi MARUAN melaporkan perbuatan Terdakwa kepadasaksi Korban ARIZAL AZIZ selaku pemilik PT INDAH CARGO;Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 759/Pid.B/2015/PN MlgBahwa setelah korban mendapatkan laporan dari Saudara MARUANtentang perbuatan Terdakwa , akhirnya saksi korban ARIZAL AZIZ tidakmenjadikan Terdakwa sebagai Agen Otonom PT INDAH CARGO di MalangKemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 saksi korban ARIZAL AZIZmengajukan permohonana
193 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya Permohonana quo, diajukan oleh Para Pemohon;Dengan demikian Permohonan a quo adalah permohonan yang tepatdan benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK khususnyaPasal 127 UUK dan oleh karenanya patut dan layak untuk diperiksadalam persidangan di Pengadilan Niaga;PT lIgata Jaya Perdania Adalah Perusahaan Pengembang (Developer)Yang Membangun Perumahan Rosedale Dan Perumahan Citra SejakTahun 1994, Mempunyai Kewajiban Melakukan Pemecahan Sertifikat SertaBalik Nama Ke Atas Nama Pembeli
JOHN FREDDY SIMBOLON,SH
Terdakwa:
FAJRUL IKHSAN Bin HARUN.
37 — 7
KESIMPULAN DAN PERMOHONANA.
PT. BUDEWA TANE MBAI
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
155 — 85
Kedudukan Hukum (Legal Standing) PemohonMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenaiaspek kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonana quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka yang berhak untuk mengajukanpermohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang permohonannyadianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak
1.Heriyadi
2.RICHO IRAWAN
Termohon:
1.Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh di Langsa
2.Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
58 — 13
DALAM POKOK PERMOHONANA. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Memenuhi Lebih dari2 (dua) Alat Bukti Yang Sah.1. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 3 yaitu menyatakanPenetapan Tersangka terhadap Pemohon HERIYADI maupun RICHOIRAWAN tidak sah secara hukum. Atas Petitum tersebut Pemohonmendasarkan pada dalil angka 6 dan angka 7 yang menyatakan padaintinya menuduh Termohon II melakukan tindakan sewenangwenangdan pelanggaran hukum, tidak mendasarkan perintah undangundang.2.
RACHMAT SUMADIHARDJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
272 — 216
Bahwa atas saran dari Pejabat Kantor Pertanahan Purwakarta yangPenggugat lupa nama dan jabatannya, untuk melengkapi permohonana quo Penggugat disarankan membuat SURAT PERNYATAAN(waarmerking notaris), sehingga kemudian Penggugat membuat suratpernyataan tertanggal 19 November 2019 yang diwaarmerking olehIndarti Hartawani, SH, Notaris Kabupaten Bandung, yang isinya padaintinya:1) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum saya tidak lagi mempunyaihutang kepada Citibank, PT Bank Umum Nasional dan Bank Ball;
103 — 27
Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitua. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/V1V2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,00b. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV/2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,00
Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitu1. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/VIV/2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,002. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,007
91 — 37
Harusnya dianggap menerima seluruh dalildalil Permohonana quo dan embuat kesepakatan bersama terkait dengan pemberiannafkah iddah dan mut'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Termohonsesungguhnya berkeinginan untuk berpisahn dengan Termohon dansudah tidak ada usaha mempertahankan rumah tangga denganPemohon;6.
ALBERTUS SUGENG MULYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. WALUYA ESA SAKTI
154 — 168
Terutama telah melanggarKetentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 Paragraf 1 Peraturan Mentri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hakatas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yangmenyebutkan : Permohonana Hak Milik.....sebagaimana dimaksud dalamayat (1) memuat : Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi DATAYURIDIS dan DATA FISIK; 72222 22 nne enn nen n nee neeHURUP b: letak batasbatas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambarsituasi Sebutkan tanggal dan nomornya
Terbanding/Penuntut Umum : ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
69 — 91
Terdakwa Rudi Rahadian Ridwan RD adalah analisis permohonana hak tanahdan pendaftaran pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal; 1Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP/32.2/XIII/2016 tanggal 16Desember 2016 ;b.
216 — 115
Selain itu dalam Pasal 52 UU No.30 tahun 2014 disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi :a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuatsesuai prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka atas diri Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonana quo sebagaimana
512 — 677
Menolak secara keseluruhan permohonana Pra Peradilan dariTersangka Drs JOHAN ANUAR, SH.MM Bin H. NANG AGUS /PEMOHON2. Menyatakan surat ketetapan Nomor : SK / O3/IX / 2016 / Kor /Ditreskrimsus tanggal 9 September 2016 (Surat Ketetapan Tersangkaatas nama Pemohon Pra Peradilan Drs. JOHAN ANUAR, SH.MH Bin H.NANG AGUS) adalah sah menurut hukum.3.
Ir. MUSTI BANGUN
Termohon:
BUPATI KARO
62 — 59
Karo tanggal 20 Januari 2016 setelahselesai menjalani hukuman = sampai terbitnya ObjekPermohonan a quo Pemohon aktif bekerja yang dapatdibuktikan dengan absensi dan DP3 (Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan) untuk tahun 2016, tahun 2017 danDP3 Tahun 2018 belum dapat dibuat.Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Pemohonmenyampaikan Surat Keberatan terhadap Objek Permohonana quo kepada Termohon karena :Halaman 12 dari 63 hal.Put.No.2/P/FP/2019/PTUN.MDN Termohon mengenakan pasal Tindak Pidana
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, pertimbangan dan putusan tersebut mutatismutandis berlaku juga terhadap permohonan a quo;Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan keberatanPemohon telah diuji dalam Putusan No. 17 P/HUM/2017 tanggal 17 Mei 2017dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonana quo, maka permohonan hak uji materiil a quo haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima
108 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak Ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana
329 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
tuntutan dalam permohonan a quoyang menyebutkan dasar gugatan karena adanya perbuatan melawanhukum padahal faktanya causalitas hubungan hukum antara Penggugat danTergugat, apabila ada permasalahan karena hak dan kewajiban yang terusiktelah diatur dan dicover dengan dasar wanprestasi, Menjadikan dasargugatan Penggugat bertentangan dengan tertio beracara, konstruksi hukumdan Yurisprudensi, sehingga Permohonan a quo kabur/tidak jelas (obscuurlibel) oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonana
PT. ARNINS CORPORATION
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
140 — 54
Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide buktiP1 dan Bukti P2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansiTermohon pada tanggal 27 September 2020, hal mana atas dalil yangdisampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohontersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana quo, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan
PT. MARIMUN BARA SEJAHTERA diwakili Ir. Herdi Suherdi Sarma
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
102 — 81
Administrasi pemerintahandiatas, maka pengajuan permohonan aquo di PTUN Samarinda diajukan kePTUN setelah berlakunya permohonan keputusan sebagai KTUN Fiktifpositif . 4.Bahwa keputusan TUN Fiktifpositif yang menjadi obyek sengketa dalampermohonan aquo sebagaimana diuraikan termohon dalam bagian angka romawi tersebut diatas, maka dengan demikian pengajuan permohonan aquo telahdisesuai kan dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) UU Administrasi pemerintahan tersebut di atas .IV.FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONANA