Putusan Nomor 2137/B/PK/Pjk/2018dan Jasa Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013 MasaPajak Desember 2008;3.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85125/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00001/217/08/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015, tentangKeberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013, atasnama PT Sriboga Baturaya, NPWP 01.690.260.3057.000, AlamatPlaza Daniprisma Lt. 3 Jalan Sultan Hasanudin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan atas Surat Terbanding NomorS183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00081/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Menerima seluruh permohonan banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPh Badan TahunPajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16tanggal 6 Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPVWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16 tanggal 6Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI. Gebangsari Raya No.10,Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50114, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukumtetap;3. 4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02550/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02550/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa

057/Pdt.G/2006/PA.Pbg

057/Pdt.G/2011/PA.Ttb

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2011/PA.TtbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis' telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan olehHALIMAH binti SALMAN, umur 31. tahun, Agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PTATA, bertempat tinggal di KomplekPerumahan PT Charli Desa = Kasiau RayaKecamatan Murung Pudak Kabupaten

tinggal di Komplek Perumahan PTCharli Desa Kasiau Raya Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan surat suratbukti;Telah mendengar keterangan kedua belah pihakberperkara dan saksi saksi/saksi keluarga dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwas Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkandiMaretKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 022011 dengan Nomor =: 057

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..7.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri (ba'da dukhul ), tetapi belum di karuniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukundan baik, akan tetapi sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon seringmuncul perselisihan

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yangmenikah pada tanggal 20 Juni 2006 dan saksi hadir dalam acarapernikahannya;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidupbersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuaPemohon;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonbaik, tetapi sejak tahun 2011 mulai ada masalah disebabkanTermohon mandul, padahal sudah diperiksakan ke dokter;Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Pemohondan Termohon bertengkar

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pulamengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukandisebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpahadirnya Termohon;Menimbang

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syari dan pasalpasal dari perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaWates

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..SUHARTADTI, SH.

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

No. 1843 K/Pdt/2012Kecamatan Tangerang, Desa / kelurahan Cimone, atas nama HOORUSDYAN DHARMAWAN HOMARWIDJAMA tersebut.Bahwa kesepakatan untuk menjual asset PELAWAN tersebut bertujuanmengurangi beban hutang PELAWAN kepada TERLAWAN dan atas sisakewajiban PELAWAN kepada TERLAWAN tersebut telah dibuatperjanjian baru dengan nama / judul: PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1Desember 1998.Untuk menjamin hutang PELAWAN tersebut maka sebagai jaminanadalah asset PELAWAN berupa sebidang tanah Sertipikat

Hak GunaBangunan No. 3713/Situterate, Desa Siturate, Kecamatan Cikande,Kabupaten Serang.Bahwa oleh karena atas' sisa hutang PELAWAN sejumlahRp.639.000.000, (enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah ) telahdibuat kesepakatan yang baru, yaitu akta PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, maka semua perjanjianhutang pihutang sebelumnya berupa:Akta Nomor: 14 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS,SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDITPINJAMAN REKENING

Bahwa atas perjanjian hutang pihutang yang baru yaitu: aktaPERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998tersebut, sama sekali belum pemah dilakukan Peletakan HakTanggungan, maka secara otomatis dengan sendirinya apabilaTERLAWAN hendak menuntut hak pihutang kepada PELAWAN harusdilakukan melalui gugatan perdata biasa di pengadilan dan bukannyamempergunakan Titel Hak Tanggungan dan atau Penetapan SitaEksekusi dan atau anmaning berdasarkan Titel Hak Tanggungan yangtelah gugur atau batal

PK.51 PK/PRK/MGD/ VII/97) tanpa melihat Akta bukti T6A yang berupasurat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember1998, maka perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWANadalah sudah sesuai ketentuan Pasal 13820 KUHPerdata dan tidakmengandung dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog(penipuan).Bahwa namun titik persoalan di dalam perkara ini adalah apaka buktiT6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98,tanggal 1 Desember 1998, dimana Akte Perubahan tersebut

Pada saat menandatangani Perjanjian Perubahan No.: 057/PRPK/PB/ MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, PEMOHONKASASI berada dalam situasi lemah secara ekonomi, dimanasebagai akibat kondisi ekonomi nasional yang sulit makaPEMOHON terpaksa menyerahkan aset jaminan kepadaTERMOHON KASASI dan menadatangani Akta Perubahan,walaupun bunga yang dikenakan kepada PEMOHON KASASIadalah sangat tinggi yaitu sebesar 45 % setahun dan setiapsaat TERMOHON KASASI dapat menambah besaran bungatersebut ditambah denda 2 %

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak April 2001Nomor : 00002/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.200/WPU.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April2001 Nomor : 00002/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa April 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00002/227/01/057

057/Pdt.P/2015/PA.Buol

057/Pdt.P/2016/PA.Ktl

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Kt.ep aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan ltsbat Nikahyang diajukan oleh:Firdaus bin Zaini, Lahir di Pematang Lumut, 12 Agustus 1981, agama Islam,pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KM.3 (belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung

(belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannya bertanggal 28September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkaldengan Register Nomor 057

057/Pdt.P/2012/PA.Tjg

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/PA.Tjg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :H. JARKASI bin DARMAWAN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;Hj.

pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksidipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan suratpermohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung, tertanggal 20 Desember 2012,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan registerNomor 057

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057

Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.

ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016perihal Surat Peringatan Ill, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harusmenyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untukmenghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karenaPenggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kataguna menghindari tuntutan hukum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan ;.

Bahwa oleh karena perobuatan Tergugat adalah melanggar Undangundang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatanpada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksuddalam Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016, dinyatakan sebagai perobuatan melawan hukum dan segalaperbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;.

Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa danmemutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidaksah, sehingga batal demi hukum, serta perouatan atas dasar surattersebut batal demi hukum .

Menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dansegala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelakuusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan g UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan, dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan kewajiban debitur ;5.

No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.PrgBahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orangorang anak bernama :a.

No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx berumur9 tahun; xxx berumur 5 tahun lebih.; Dan kedua anak tersebut berada dalampemeliharaan penggugat. yang sekarang ikut bersama penggugat .

No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prganak 2 orang yang sekarang ikut bersama penggugat dan telah pisah tempat sudahberjalan 3 bulan disebabakan karena sering terjadi perselisiha dan pertengkarang karenatergugat menuduh penggugat selngkuh dengan lakilaki lain .Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukanbukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,sehingga

No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.PrgDra.Hj.St.Sabiha,MH. masingmasing hakim anggota, dengan didampingi olehDrs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri olehtergugat.Hakim Anggota,Dra.Hj.Mihara,SH.Dra.Hj.St.Sabiha,MH.Perincian biaya perkara:Ketua Majelis,Dra.Nurmiati,M.HI..Panitera Pengganti,Drs.H.Hasan, SH.

No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg

PUTUSANNomor: 057 / Pid.

Pol: SPHan/145/TX/2013/Reskrim, tertanggal 26 September 2013, sejak tanggal 26 September 2013sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013; e Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapiberdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP273/TPUL/N.4.19/ Halaman dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Epp.2/10/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;e Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri

menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, danpenyegelan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik bening kecil berisikanserbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 0,42(nol koma empat puluh dua) gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah botol obat keramik warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Samsung; (satu) helai jaket kulit;1Anern2=caSc2aQa=osfoas32=>=25 Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057

Si , Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagaiberikut :Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama YENI SATRIA OYONalias OYON Bin SABIRAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 27 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL) 28 ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. Panitera Pengganti,RUSTAM, SH.