Ditemukan 1532 data
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2193 K/Pdt/20158. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggungrenteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng sebesar Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluhenam ribu rupiah);10.
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1677 K/Pdt/20158. Menghukum Tergugat s.d. Tergugat IX untuk membayar uang paksa(dwangsom) masingmasing sebesar Rp500.000,00 kepada Penggugatsetiap hari, setiap lalai memenuhi putusan ini terhitung semenjak putusandiucapkan sampai dilaksanakan;9.
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2960 K/Padt/20158. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;9.
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2906 K/Pid.Sus/20158. 1 (satu) gulung kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi barang yangdiduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamina / Sabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam simcard XL Nomor08785951 1562;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permintaan
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
./20158.
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2761 K/Padt/20158.Menyatakan bahwa tanah/objek sengketa seluas + 5.000 m? (lima ribumeter persegi) yang terletak di Kelurahan Talise dahulu Kecamatan PaluTimur sekarang Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan batas batas: Sebelah Utara Jalan/tanah milik Sdri. Retno sekarang Tergugat ; Sebelah Selatan Kintal dari Pudji Rahayu/kintal rumahnya Sayed; Sebelah Timur Kintal Polsek Palu Timur/Sdr.
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2220 K/Pid.Sus/20158. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 2783 / 2015 /$.849.Tah.Sus.lIk / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli2015 ;9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.
296 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 559 K/Pid.Sus/20158. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 04 Februari 2013sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;9.
86 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2637K/Pdt/20158. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran harga tanahdimaksud sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yangdikonsinyasikan melalui kKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;10.
Terbanding/Terdakwa V : risky insani
Terbanding/Terdakwa III : royani
Terbanding/Terdakwa I : wahyudi
Terbanding/Terdakwa IV : syafrudin noor
Terbanding/Terdakwa II : khairil umami
59 — 21
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejaktanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015;te Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampaidengan tanggal 27 Nopember 20158. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbarusejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2016/PT BJM9.
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 727/ B /PK/PJK/20158. 2.8. 3.Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olehPengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajakpemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukantersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;Bahwa PP 31, antara lain mengatur sebagai berikut :Pasal 1 angka 1 huruf c:Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
Putusan Nomor 727/ B /PK/PJK/20158. 4.usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit ataukegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai danunit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau;Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menafsirkan danmenerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN denganmenyatakan bahwa jika memperhatikan ketentuan yang adadalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ketentuan
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 834 K/Ag/20158.
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
saat ini Kantor Pelayanan Pajak belummenjawab surat Penggugat tersebut;bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebut;bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan olehPemeriksa adalah berdasarkan asumsi dan tidak melihat datadatayang ada;. bahwa menurut Penggugat surat ketetapan pajak diterbitkan harussesuai dengan datadata dan/atau faktafakta;Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1078 /B/PK/PJK/20158
Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) karena pada tanggal 11 April 2004 PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) sudah tidak terdaftarlagi sebagai PKP maka pemeriksaan yang dilakukan TERGUGATpada tanggal 8 Mei 2012 seharusnya Pemeriksaan Untuk TujuanLain yaitu Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2) huruf c PMK No.199/PMK.03/2007.Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1078 /B/PK/PJK/20158.
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3398 K/Pdt/20158. Fotocopy Surat kepada Polda Jawa Timur Up. Dir. Binmas NomorRef: 11/15806/DS/SP/A3 tanggal 23 Juni 2011, Perihal: SuratPemberitahuan Pemutusan Kerjasama Tenaga Pengamanandengan PT. FSSI, bukti T8:6.
Nomor 3398 K/Pdt/20158. Bahwa sejalan dengan faktafakta di atas, pendapat para ahli hukum,ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata berikut dengan azasazasyang terkandung didalamnya, dengan jelas mensyaratkan bahwaseseorang baru dapat dikatakan lalai apabila terlebin dahulu dinyatakanberada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling);Pendapat para ahli hukum dan ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata secara tegas dan jelas mensyaratkan:1.
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1394 kK/Pdt/20158. PEMERINTAH RI Cq. BPN PUSAT DI JAKARTA Cq.KAKANWIL BPN PROPINSI SULAWESI UTARA DIMANADO Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA MANADO, berkedudukan di Jalan Pomorow, KotaManado;9. KEPALA KELURAHAN ALUNGBANUA, berkedudukan diKelurahan Alungbanua, Kecamatan Bunaken, Kota Manado;10.
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 585 PK/Pdt/20158. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segalabiaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;Subsidair: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 447 K/Pdt.Sus.PHI/20158.
31 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 656 K/Ag/20158. Menetapkan bahwa (Sseperdua) bagian dari harta bersama sebagaimanatersebut pada poin 7 (tujuh) amar putusan ini adalah harta warisan darialmarhum Muh. Saleh Dg. Sila;9. Menetapkan bahwa bagian dari harta sebagaimana tersebut pada poin 7(tujuh) amar putusan ini adalah sebagai berikut:9.1. H. Atikah Dg. Rannu binti H. Jamaluddin mendapat 4/76g9 atau58,0729 %;9.2. Hj. Heria binti Muh.Saleh Dg. Sila mendapat420/7680 atau 5,4687 %;9.3. Mochtar bin Muh. Saleh Dg.
49 — 8
Nomor 2276 K/Pdt/20158. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat di atas objekperkara a quo milik Penggugat telah menimbulkan kerugian moril danmateriil, dengan perincian sebagai berikut:Kerugian Materiil:Luas objek perkara a quo x harga tanah setempat/meter 5.125 m?
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1359 k/Pdt/20158. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap ParaTergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan hinggadilaksanakan;9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu,walau diajukan verstek, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya;10.