• Menyatakan perkara Nomor : 237 /Pdt.P/2021/PA.Sr., telah selesai karena dicabut;

  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 390.000,00 ( Tigaratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;

  237/Pdt.P/2022/PA.Sr

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2021/ PA.JU. dari Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

  237/Pdt.P/2021/PA.JU

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 237/Pdt.P/2020/PA.JS dari Para Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

  237/Pdt.P/2020/PA.JS

• Menyatakan perkara Register Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Dum tanggal 05 Mei 2021 dicabut oleh Pemohon.
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

237/Pdt.G/2021/PA.Dum

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 237/Pdt.G/2024/PA.Lbs dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

  237/Pdt.G/2024/PA.Lbs

• Menyatakan bahwa perkara Nomor: 237/Pdt.G/2015/PA.Kis. telah selesai karena dicabut;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara Cerai Talak tersebut dari Buku Register Perkara;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

  PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2015/PA.Kis.a re vy 7SeoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan,tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikankuasa khusus kepada KUSYANTO,SH Advokat/Pengacara &Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

  KS/2015/PA.Kis, sebagai Pemohon;MELAWANTergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal Kabupaten Batubara (dirumah BapakSudarna). , sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal24 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran,Nomor 237

  yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANMenyatakan bahwa perkara nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Kis. telah selesaikarena dicabut;Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoretperkara Cerai Talak tersebut dari Buku Register Perkara;Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan di Kisaran, pada hari Senin tanggal27 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 H. oleh kamiMajelis Hakim

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.AGM dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

  237/Pdt.G/2021/PA.AGM

  PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2021/PA.AGMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:Dina Ayu Pratiwi binti Mahdaroni, tempat tanggal lahir, Air Padang, 27Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaanmengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa AirPadang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara,sebagai

  SupratmanGang Setia, Rt. 020 Rw. 001, Kelurahan PematangGubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Maret 2021 dan telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan AgamaArgamakmur dengan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 24 Maret 2021telah mengajukan gugatan dengan alasanalasan

  sebagaimana tersebut dalamsurat gugatan Penggugat sebagai berikut;Him 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.AGM.

  Supratman Gang Setia, Rt.Him 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.AGM020 Rw. 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan MuaraBangkahulu, Kota Bengkulu, selama itu juga Tergugat tidak memberikannafkah lahir maupun nafkah bathin;6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;7.

  ,Jumlah ........c cee Rp. 435.000,(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Him 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.AGM

• 1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh dari Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
  3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

  237/Pdt.P/2020/PA.Sbh

  PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2020/PA.SbhfaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara Elektroniktelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :Anri Gunawan Hasibuan Bin Pangumban Wira Hadi Hasibuan, lahir di Rambatanggal 16 Agustus 1986 (umur 33 tahun), agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat

  Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SbhKepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 23 Juli 2020 denganregister perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan halhalsebagai berikut :1.

  Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbhperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Anri Gunawan HasibuanBin Pangumban Wira Hadi Hasibuan) dan Pemohon II (Efi Yulita Binti AliAtas Siregar) yang dilangsungkan pada tanggal 05/01/2013 di Desa PasirPinang Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;3.

  Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SbhMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh,dinyatakan selesai karena dicabut ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon dan Pemohon II;Memperhatikan, pasal 10 ayat (1 dan 2) Undangundang Nomor 48 tahun2009 tentang

  Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SbhKetua Majelis,DtoWendri, S.Ag., M.H.Hakim Anggota Hakim Anggota IIDto DtoNur Khozin Maki, S.H.1 Akhmad Junaedi, S.SyPanitera Pengganti,DtoDedy Rikiyandi, S.H.I.Perincian Biaya Perkara: Pendaftaran : Rp 30.000, Biaya Proses : Rp 50.000, Panggilan : Rp 0, PNBP : Rp 10.000, Redaksi : Rp 10.000, Meterai : Rp6.000,Jumlah : Rp 106.000,(Seratus enam ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbh

• Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 1110/1994, tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 16.758 M2, yang dikeluarkan tanggal 02 November 1995 atas nama ABDUL HAMID HAJI ISMAIL dan yang terakhir atas nama MUHAMMAD HUSNY THAMRIN, SH ;3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut / mencoret dalam buku register tanah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 1110/1994, tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 16.758 M2, yang dikeluarkan tanggal 02 November 1995 atas nama ABDUL HAMID HAJI ISMAIL dan yang terakhir atas nama MUHAMMAD HUSNY THAMRIN, SH ;4.

• Memberi izin kepapa Pemohon (M.TASRIPIN bin SURYANI) untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohont (SUTI binti HASAN)
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

• Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Jnp dicabut.
• Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

237/Pdt.G/2019/PA.Jnp

PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2019/PA Jnp.~ = 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai gugat antara:XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Parangboddong, 2 Desember 1989, AgamaIslam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada,bertempat kediaman di Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto,sebagai penggugat;melawanXXXXXXXXXXX,, tempat tanggal lahir, Tamanroya, 10 Agustus

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersamadirumah orangtua penggugat, selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan,Hal 1 /13 hal Put No 237/Pdt.G/2019/PA Jnpsebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniaiseoranganak yang bernama; xxxxxxxxxxx,, dalam asuhan penggugat;3.

/Pdt.G/2019/PA JnpSubsider : Mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telahhadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, karena berdasarkan relaaspanggilan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Jnp.

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA Jnp dicabut.3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah, oleh Andi Maryam Bakri,S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Sulastri Suhani, S. HI sertaMusafirah, S.Ag.

Meterai : Rp. 6.000Jumlah : Rp. 516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)Hal. 5/5 hal Put No 237/Pdt.G/2019/PA Jnp

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srh dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

  237/Pdt.G/2020/PA.Srh

  PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srhah ait if 33seaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkaraPenguasaan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asistenrumah tanggga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 35 tahun,

  Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srhuntuk membuat Kartu Keluarga yang baru di Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;4. Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkahkepada anakanak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat danTergugat berpisah selama kurang lebih empat tahun;5. Bahwa Tergugat tidak bisa menyayangi dan peduli dengan anakanak Penggugat dan Tergugat dengan baik, apalagi Tergugat jarangpulang kerumah hingga tiga hari;6.

  Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.SrhTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakimternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yangdibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 April 2020 Penggugatdi persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yangtelah diajukannya pada tanggal 27 Februari 2020, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor:237/Pdt.G/2020/PA.Srh

  Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srh2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Sei Rampahdalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah, olehkami Nahdiyatul Ummah.

  Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.SrhdtoNUR AZIZAH, S.H.Rincian Biaya Perkara:1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00Biaya proses Rp 50.000,00Biaya Panggilan Rp 435.000,00Hak redaksi Rp 5.000,00Meterai Rp 6.000,00Jumlah biaya Perkara Rp 526.000,00(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) fF wn bPHalaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srh

• M E N E T A P K A N

  1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.Ktl, gugur;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp100.000 ( seratus riburupiah);

  237/Pdt.P/2021/PA.Ktl

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.AGM dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

  237/Pdt.G/2024/PA.AGM

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No . 237 / Pid.B / 2013 / PN.KPG., tanggal 16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----------------------------------3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5 .000.- (Lima ribu rupiah) ;-------------------------------------------------------------------

  Alor, RT. 05 / RW. 02, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota KUPaNg jsessensnssesesseeseeesesses: Kristen Protestan ;: Wiraswasta bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriKupang Nomor :237/Pid.B/2013/PN.KPG., tanggal 16 JanuariSoe Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JaksaPenuntut Umum, tanggal 25 September 2013. Nomor Reg.

  KUHAP ) memoribanding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada ;aooan= Menimbang, bahwa di samping itu permohonan = akanpemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukandalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yangditentukan oleh undangundang, maka secara formal permohonanbanding tersebut dapat diterima ;Pas Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati danmempelajari dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:237

  penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang beratringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurutMajelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhirasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula olehMajelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;Saaenae Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusanPengadilan Negeri Kupang Nomor :237

• MENGADILI

  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Kpg., yang dimintakan banding tersebut ;
  3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

• 1. Mengabulkan permohonan Pmohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Dgl selesai karena dicabut;
  3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Donggala tahun 2020 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

  237/Pdt.P/2020/PA.Dgl

  PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2020/PA.DglSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukanoleh:Moh.Rizky Aditya Bin Ahmad Santra, tempat dan tanggal lahir Donggala,08 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Bengkel, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKeluranhan Kabonga Kecil

  Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KantorHalaman 1 dari 5 putusan Nomor 237/Padt.P/2020/PA.DglUrusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi SulawesiTengah;2.

  Bahwa para Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inikepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2015;Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Dgl8.

  Atas nasehat Majelis Hakim,Pemohon dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonanya di depansidang pada tanggal 7 Juli 2020;Bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan olehPemohon dan Pemohon Il, Majels Hakim perlu mempertimbangan dalamsebuah penetapan;Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.DglBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud

  Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 206.000,00( dua ratus enam ribu rupiah )Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 237/Padt.P/2020/PA.Dgl

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonanya;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret permohonan Pemohon Nomor 237/Pdt.P/2019/PN.Lmg, dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

  237/Pdt.P/2019/PN Lmg

  PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2019/PN LmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalamperkara Permohonan atas nama Pemohon:Dr. Chrisna Budi Satriyo, bertempat tinggal di JI.

  ., Advokat & Penasehat Hukumpada LABH AL BANNA Lamongan yang berkedudukan di Jl.Veteran No. 55 C Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Nomor :138/2019/PN.Lmg yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lamongan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN.Lmg pada tanggal26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongantanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Lmg,tanggal

  menyatakan mencabutpermohonanya dengan menyerahkan surat pencabutan tertanggal 9September 2019;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan masih dalamtahap awal pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan olehPemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan ketentuan lain yangbersangkutan;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 237

  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untukmencoret permohonan Pemohon Nomor 237/Pdt.P/2019/PN.Lmg, dalambuku Register yang disediakan untuk itu;3.

  ., selaku Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Lamongan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.Panitera Pengganti HakimNafiuddin, S.H Jantiani Longli Naetasi, S.HRincian Biaya: Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,00 Administrasi : Rp50.000,00 Panggilan : Rp75.000,00 PNBP : Rp10.000,00 Materal : Rp6.000,00 Redaksi : Rp10.000,00Jumlah : Rp181.000,00(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN.Lmg

• Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran pasal 237 ayat (1) perda No.7 tahun 2010

  2. Menghukum ia dengan hukuman Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

  3. Membayar Ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

  4. Memerintahkan Barang Bukti dikembalikan kepada Terdakwa

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

  237/Pdt.G/2023/PA.Sdn