Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 C/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — PT DEYON RESOURCES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
166 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit PPh Badan 0 0 014. PPh Kurang (Lebih) Bayar 0 1.722.239.520 1.722.239.52015. Sanksi Adm Pasal 13 (2) KUP 0 826.674.960 826.674.96016.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
464 — 289
  • badan hukum perdata yang merasadirugikan dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya suatu KeputusanTata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukangugatanguna membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yangmengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdatatersebut.
    Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan HukumDan PErsetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;b.
    Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai untutanganti rugi dan atau direhabiltasi,Bahwa secara negasi Gugatan atas sengketa tata usaha negara tidakberdasarkan diajukan selain Orang atau Badan Hukum Perdata, makadengan demikian pengaturan wewenang Badan Hukum Perdata secarahukum dalam arti hanya Badan Hukum Perdata yang mempunyaikedudukan hukum (/egal standing);Bahwa dalam gugatan perkara tata usaha negara aquo, PENGGUGATmendalilkan memiliki
    Legal Standing karena Penggugat bukan Badan Hukum Perdata;3.
    Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-05-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juni 2022 — Penggugat:
himpunan pengusahan nahdlyin
Tergugat:
menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
200 — 76
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. AICA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun Surat KEP39/PJ.07/2007 Pemohon Banding lampirkan;Terbanding Nomor: atas telah Pemohondiajukan berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 TahunKeputusan Keberatan Terbanding Nomor:.LLATAR BELAKANGSURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYARbahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap SPT LB PPh Badan Tahun2004 yang Pemohon Banding sampaikan tanggal 3 Nopember 2006, KPPPMA menerbitkan SKPKB PPh Badan tanggal 1 Nopember 2007 yangmenyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak dikoreksi USD3,623,379.00, sehingga
    PPh Badan menjadi kurang bayar USD 1,076,918.00.Pemohon Banding telah membayar lunas pajak terhutang yang terdapat dalammenjadiSKPKB PPh Badan tersebut.
    Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2014 PERMOHONAN KEBERATANbahwa atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun 2004 tersebut di atas,Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan, yang diterima KPPPMA pada tanggal 31 Januari 2008 (surat permohonan keberatan PemohonBanding lampirkan);KEPUTUSAN KEBERATANbahwa atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan,Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP39/PJ.07/2009 tanggal 27Januari 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2004.
    Employment Benefit 157,525.00 157,525.00Pengurang Penghasilan BrutoPost Employment Benefit 54,148.00 26,542.00 27,606.00211,673.00 184,067.00 27,606.00 Koreksi Fiskal sejumlah $184,067.00 telah Pemohon Banding lakukan pada SPT PPh Badan 2004d.
    Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2014mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkansurat keputusan Terbanding Nomor : KEP39/PJ.07/2009 sehinggapenetapan atas PPh Badan Tahun Pajak 2004 menjadi PPh Badan LebihBayar sebesar USD 252,175.00 dengan rincian sebagai berikut:Tabel 4(Dalam Dollar Amerika Serikat) Uraian Jumlah Menurut Pemohon BandingPeredaran Usaha 24,235,543.00Harga Pokok Penjualan 20,568,642.00Laba Bruto 3,666,901.00Penghasilan Bruto dari Luar (329,267.00)Penghasilan Bruto 3,337,634.00Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PT. BANDUNG PERKASA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
231 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengurangkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor : 00046/206/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010Tahun Pajak 2007;bahwa dengan perincian sebagai berikut: SemulaUraian (Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan Netto 4.262.557.114,00(42.335.201,00)4.220.221 .913,00 Konpersas!
    kena Pajak 637.851 .552,00 AEE EG) 595.516.351,00PPh Pasal 25 Terutang 173.855.300,00 (12.700.500,00) 161.154.800,0037.172.080,00 0,00 37.172.080,00Kredit Pajak 0,00PPh Kurang(Lebih) Dibayar 136.683.220,00 (12.700.500,00) 123.982.720,00Sanksi Administrasi 65.607.946,00 (6.096.240,00) 59.511.706,00UJumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar 202.291.166,00 (18.796.740,00) 183.494.426,00 2. bahwa penerimaan sebagian permohonan keberatan didasarkan kepadaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    SSP tanggal 30 November 2010 Rp. 60.000.000,00Rp. 70.000.000,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39618/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1399/WPJ.09/BD.06/201 1tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 #Nomor00046/206/07
    Bahwa adapun isi Amar Putusan Pengadilan Pajak a quo adalahsebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1399/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor: 00046/206/07/441/10 tanggal 07 Juli 2010 atasnama PT. Bandung Perkasa Jaya, NPWP 02.064.164.3441.000,beralamat di Jl.
    Putusan Nomor 725/B/ PK/PJK/2013empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) sesuai denganSPT PPh Badan Tahun 2007 PEMOHON Pk;20.Bahwa berdasarkan NovumNovum di atas, kiranya Yang Mulia MajelisHakim Peninjauan Kembali dapat menerima perhitungan PajakPenghasilan Badan Tahun 2007 PEMOHON PK, sehingga menjadisebagai berikut : No. Uraian Jumlah (Rp)1. Peredaran Usaha 52.290.823.333.2. Harga Pokok Penjualan 57.323.993.680.3. Laba Bruto (12) (5.033.170.347.)4. Biaya Usaha 3.882.820.755.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — PIMPINAN UNIT KERJA-SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, untuk selanjutnya disebut (PUK.SP.RTMM-SPSI) PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DAN PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA vs. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Distribution Indonesia dan PT.Coca cola Bottling Indonesia Jakarta Operation (disebut Serikat Pekerja) yangdiketuai oleh Budi Dwi Rahardjo dan Sekretaris Sudiyono, dengan Nomor BuktiPencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan : 02 Maret 2010 dikeluarkan padatanggal 3 Maret 2010, hal ini berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan
    Putusan Nomor 70 PK/TUN/2013berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo perkara No 35/G/2011/PTUN JKT tanggal 30 Juni 2011, karena telah sesuai dengan UndangUndangNo 9 th 2004 tentang perubahan Azas UndangUndang No 5 th 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 , menyatakan sebagai berikut :Ayat (1) : Orang atau Badan Hukum Perdata yang marasa kepentingannya dirugikanoleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
171 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatuKeputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurutundangundang ini apabila sudah jelas:a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yangmengeluarkannya;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;c.
    Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNHalaman 5 dari 81 halaman.
    permohonan pengesahan badan hukum atas namaPenggugat.
    diajukandalam permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan AdvokatIndonesia.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2016nama organisasi profesi atau ormas yang legalitasnya badan hukumterdaftar atas nama Peradin selaku badan hukum perdata yangtelah mendapat pengakuan/pengesahan dari negara yang dalam halini diwakili Tergugat , baik sebagai badan hukum perdata yangsifatnya pengakuannya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)yang masih berlaku atau Badan hukum yang ditunjuk ataudiperintahkan undangundang; Perubahan nama Organisasi Persatuan Advokat Indonesia yangdipimpin Ketua Umum Ropaun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
309 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat,atas PPh Badan menjadi sebagai berikut:koreksi Peredaran Usaha Koreksi Positif Peredaran Usaha dalam USD No Keterangan Keputusan Permohonan Ditambah /Keberatan Banding (Dikurangi)1 Peredaran Usaha 6.409.067 ,49 (6.409.067,49)HPP:Management Fee 3.656.178,00 (3.656.178,00)Depresiasi dan Amortisasi 479.091,14 (479.091, 14)Mining Project Cost Recovery 230.643,90 (230.643, 90)Mining Third Party Material 79.457 ,06 79.457 ,06 2 Mining Consumables
    Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84413/PP/M.XIIIS/15/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1202/WPJ.19/2012 tanggal12 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00024/406/09/091/11 tanggal15 Juni 2011, atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
362 — 421
  • Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor AHUAH.01.060024661 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan TamanHarapan Malang tanggal O7 Mei 2021, bertindak berdasarkankapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 Angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yangHalaman 3 dari 72 halaman.
    ,berkedudukan di Kota Malang serta telah diterima dan dicatatKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam SistemAdministrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017 dibatalkan olehPutusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2019 danSistem Administrasi Badan Hukum menyangkut Yayasan PendidikanTaman Harapan Malang di lakukan Blokir oleh Tergugat.9.2.
    Putusan No.157/G/2021/PTUN.JKT.Administrasi Badan Hukum (SABH), tidak termasuk faktafakta perdata terlebihperselisinan internal diantara para pihak dan tidak ada ketentuan yangmengatur setiap permohonan yang diajukan, Tergugat harusmengkonfirmasinya kepada pihakpihak terkait.
    ,M.Kn., berkedudukan di Kota Malang.Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasansusunan terakhir organ yayasan terdiri atas (in casu objek sengketa) :Pendiri : Sardjono Donosepoetro.Djohan Tjahjana.Hermanto Sugeng.Ketua Pembina : Barlian Ganesi.Anggota : Lusuana Susanti.Drs. Wagijo Harso Sandjojo.Drs.
    Kata orang dalam undangundang ini tidakdapat ditafsirkan siapa saja boleh mengajukan gugatan untuk membatalkanobjek a quo karena pembuat undangundang telah menyatakan secara jelastentang orang atau badan hukum dalam Undangundang Yayasan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 332/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2022 — Penggugat:
Team Advokat AAI
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
286 — 164
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3069 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT SAIMODA GARMINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
100 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ERAMITRA AGRO LESTARI
71 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
180 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP 667/PJ/2001 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juli 2016 — PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 26
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1634/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI SAWIT KENCANA
185 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1634/B/PK/Pjk/2018MengadiliMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1576/WPJ.07/2012 tanggal15 Agustus 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00092/406/09/058/1 1tanggal 24 Juni 2011 Tahun Pajak 2009 atas nama PT. Bumi SawitKencana, NPWP: 02.111.132.3058.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 15, JI.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1576/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Nomor: 00092/406/09/058/11 tanggal24 Juni 2011 Tahun Pajak 2009 atas nama PT. Bumi SawitKencana, NPWP: 02.111.132.3058.000, beralamat di MultivisionTower Lt.15, JI. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi,Halaman 4 dari 9 halaman.
    permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP15/76/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT TIRA ANDALAN STEEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Madya Jakarta Timur adalah Rp570.887.371,00;Bahwa usulan dari Penggugat jumlah sanksi administrasi Surat Tagihan Pajakatas Pajak dibayar di muka Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah nihil,sehingga Penggugat tidak membayar angsuran pokok PPh Badan Masa PajakApril s.d.
    Tahun 2008, dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun2008 terbukti bahwa pokok pajak dalam Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25Masa Pajak April sampai dengan Juni 2008 tidak dikreditkan dalam SPTTahunan PPh Badan Tahun 2008;Bahwa karena pokok pajak dalam Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Aprilsampai dengan Juni 2008 belum dikreditkan dalam SPT Tahunan PPhbadan Tahun Pajak 2008, maka Pemohon Peninjauan Kembali dapatmengkreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT PPh Badan TahunPajak 2008 sesuai dengan Pasal 8
    Sehingga angsuran SPT Masa PPh Pasal 25 Badan bulanApril sd Juni 2008 tidak kami setorkan dan dilaporkan. Hal ini telahdibuktikan dengan laporan keuangan audit tahun 2008 dari AuditorJimmy Budhi & Rekan dimana perusahaan mengalami kerugian sebesarRp712.115.435,00 sedangkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008hanya kurang bayar sebesar Rp3.143.877,00 dan telah kami setorkandan dilaporkan.
    Sehingga menurut kami angsuran SPT Masa PPh Pasal25 Badan tahun 2008 yang tidak kami laporkan tidak merugikan negara;.
    Untuk STP angsuran masa PPh Pasal25 Badan yang telah dikabulkan adalah:a. STP angsuran masa PPh Pasal 25 #$=~Badan Nomor00141/106/109/007/09 tanggal 9 Oktober 2009 Masa Pajak April s.d.Juni 2009 telah dikabulkan, semula sebesar Rp632.297.545,00menjadi sebesar Rp18.338.311,00 sesuai Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00118/WPJ.20/ KP.0703/2010 tertanggal28 Oktober 2010:b.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara Wilayah SUMBAR Diwakili oleh Ir. H. Isrin Agoes. MBA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PUSAT AKATAN ALUMNI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Diwakili oleh H.R. Muhammad Syafi'i, SH.M.Hum
69 — 15
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. MITRA TIRTA UTAMA Diwakili Oleh : Eko Sapta Putra, S.H.
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. OCEANIA DEVELOPMENT.
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. WISMA AMAN SENTOSA.
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PT. PALU GADA MAS.
103 — 18
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
252 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Darihasil pemeriksaan, terhadap kewajiban PPh Badan, KPP LTO IV menerbitkanSKPKB PPh Badan Nomor 00003/206/1 1/093/13 tanggal 22 April 2013 denganrincian perhitungan sebagal berikut: No. Uraian Fiskus Peimahaean Ait Koreksi(Disetujui)1. Peredaran Usaha 240.394.597.535) 240.394.597.535) 02. Harga Pokok Penjualan 128.984.344.364 128.984.344.364 03. Laba Bruto (1 .2) 111.410.253.171 111.410.253.171 04. Biaya Usaha 28.565.763.053) 28.565.763.053 05.
    10.048.137.330 Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1584/B/PK/PJK/2017 Bahwa rincian tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;Bahwa sebagaimana tampak pada rincian diatas, terdapat koreksi atasperhitungan Penghasilan Kena Pajak yang menimbulkan tambahan PPh yangmasih harus dibayar sebesar Rp10.413.609.802 dan atas jumlah tambahan PPhtersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran penuh pada tanggal20 Mei 2013 dengan Surat Setoran Pajak (Lampiran 3);Bahwa atas penerbitan SKPKB PPh Badan
    Dalam keputusan tersebut, Dirjenpamenolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanjumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan tersebutsebagaimana dirincikan sebagai berikut: Ditambah, .. . .
    Kesimpulan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmengajukan permohonan agar Pengadilan membatalkan koreksi Terbanding,sehingga perhitungan pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP382/WPJ.19/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang merupakan keputusan ataspermohonan keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPh Badan Tahunpajak 2011 Nomor 00003/206/11/093/13 tanggal 22 April 2013 harus ditetapkankembali menjadi SKPKB dengan perhitungan sebagai berikut: Pemohon Banding Fiskus Koreksi yangNo
    Panglima Polim No. 1Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, sehingga perhitungan PPh Badan TahunPajak 2011 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp. 19.112.330.245,Kompensasi Kerugian Rp. 0.Penghasilan Kena Pajak Rp. 19.112.330.245,Pajak Terhutang Rp. 4.778.082.500,Kredit Pajak Rp. 4.501.209.415.PPh yang kurang/ (lebih) dibayar Rp. 276.873.085,Sanksi Administrasi Rp. 88.599.387,Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 365.472.472,Menimbang, bahwa sesudah putusan yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-12-2015 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 255/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juni 2016 — PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
172 — 59
  • Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKTdan keputusan Muktamar Ke33 a quo, dan mengajukansengketa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;14.Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa a quo, atas arahan Sub36Direktorat Badan Hukum khususnya seksi Badan Hukum Sosial padatanggal 18 Agustus 2015 karena adanya pelaksanaan Muktamar Ke33NU yang sarat akan pelanggaran AD/ART, Para Peserta Muktamardiarahkan untuk membuat Surat Permohonan Pemblokiran/PenundaanPersetujuan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan PerkumpulanNahdlatul
    M.HH05.0T.01.01) yang mewajibkan prosedur dalammenerbitkan Objek sengketa harus melalui Seksi Badan Hukum Sosial,Subdirektorat Badan WHukum, Direktorat Perdata dan DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum yang bertugas memberikanpertimbangan hukum terhadap persetujuan atau tidaknya PermohonanObjek Sengketa a quo. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip berturutturut pasalpasal tersebut seperti di bawah ini:a.
    Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKT40kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum.Pasal 294 huruf g:Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal293, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi :g. pemberian pertimbangan pengesahan, persetujuan danpenerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatasdan badan hukum sosial.Direktorat Perdata dalam menjalankan tugasnya membuatpertimbangan pengesahan, persetujuan dan penerimaan badanhukum sosial (Perkumpulan
    Subdirektorat Badan HukumPasal 300:Subdirektorat Badan Hukum mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan pemberian pertimbangan, pengesahan, persetujuan danpenerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatas danbadan hukum sosial.Pasal 301 huruf d:Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal300, Subdirektorat Badan Hukum menyelenggarakan fungsi:d. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pengesahan badanhukum sosial, persetujuan dan pemberitahuan perubahananggaran dasar dan perubahan data
    badan hukum sosial.Pasal 303 ayat (8):(3) Seksi Badan Hukum Sosial mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pemberianpersetujuan penggunaan nama, pemberian pengesahan badanhukum, persetujuaan perubahan anggaran dasar sertapenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar danperubahan data badan hukum sosial.Sub Direktorat Badan Hukum dan Seksi Badan Hukum Sosial dalammenjalankan tugasnya melakukan penyiapan bahan rancangankebijakan teknis serta penerimaan pemberitahuan