Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan kwitansi nomor0022/SPP/06.14/20163.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan kwitansi nomor0022/SPP/06.14/20164. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani) sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

Penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemeliharaan jalan semenisasi.Bahwa saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor0020/SPP/06.14/2016, tanggal 21 April 2016 terkait kegiatan pembangunanpagar kantor Desa Citra Damai yang diajukan dan untuk disetujui bayar olehKepala Desa Citra Damai saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (PucukMerah) sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansinomor : 0022/SPP/06.14/20163. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016..

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan kwitansi nomor0022/SPP/06.14/20165. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani) sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

kegiatan.d Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan tahapan PNPMMPD dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsip PNPM MPD.Halaman 17 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMemberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan kepada masyrakatpelaku PNPM MPD di desa dan kecamatan.Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah lokal baik didesa dan antar desa.Memfasilitasi pembentukan pengembangan Badan Kerja sama AntarDesa.Melakukan

KalimantanTengah sejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2014 yangmembawahi 13 Kabupaten dan 130 Kecamatan;Bahwa menurut ahli sesuai buku PTO salah satu tugas saksi adalahmelakukan pemantauan dan supervisi serta mengkoordinasikan upayadan tindak lanjut pelestarian kegiatan;Halaman 85 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN PlkProsedur yang ahli ketahui adalah adanya laporan dari masyarakat padabulan Agustus 2014, bahwa kelompok pemanfaat kegiatan SPP di Kec.Timpah sudah mengajukan proposal

kegiatand Memastikan dan memfasilitasi terlaksananyatahapan tahapan PNPM MPD dari tahapanperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsipPNPMMPe Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingankepada masyrakat pelaku PNPMMP di desa dankecamatanf Memberikan pelatihan peningkatan kapasitaspemerintah lokal baik di desa dan antar desag Memfasilitasi pembentukan pengembangan BadanKerja sama Antar Desah Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadapproses pencairan

kegiatand Memastikan dan memfasilitasi terlaksananyatahapan tahapan PNPM MPD dari tahapanperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsipPNPMMPHalaman 167 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMemberikan pelatihanpelatihan dan bimbingankepada masyrakat pelaku PNPMMP di desa dankecamatanMemberikan pelatihan peningkatan kapasitaspemerintah lokal baik di desa dan antar desaMemfasilitasi pembentukan pengembangan BadanKerja sama Antar DesaMelakukan

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan ;2.

Hutan yang disebut sebagaiparuparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkanpada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak danberkurang, dan hal tersebut juga telah memicu terjadinya pemanasan global(global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yangbergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkanperanserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup merasa sangat dirugikan atas

Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuandidirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan : danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Be Bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) adalah Badan Hukum yangberkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikanberdasarkan

tanggal 5 Agustus 2010 Nomor :AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 TentangPengesahan AktaPendirian Yayasan Riau Madani ( Badan Hukum yayasanRiauMadani), diberi tanda P.1;Foto copy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor . 29 tanggal 19Oktober 2009,yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H, yang mana dalam Pasal 3 Ayat (2)huruf eAkta Pendirian Yayasan Riau Madani di nyatakan dengan tegasbahwa tujuandidirikannya Yayasan Riau Madani salah satunyaadalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalamupaya pelestarian

sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah pula menyebutkan secara jelas dancermat mengenai siapasiapa saja yang diajukan sebagai Tergugat dan juga telah menyebutkandalildalil gugatan secara jelas dan cermat yang menjadi dasar untuk mengajukan petitumgugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang No 41 tahun 1999tentang kehutanan, telah menentukan bahwa organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian

fungsi hutan, dimana selanjutnya padaAyat (2) Pasal dan Undangundang tersebut, telah mengatur pula akan syarat limitatiforganisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan, yaitu :e Berbentuk badan hukum ;e Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuandidirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;e Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal butir 1 UndangUndang No. 16 Tahun 2001disebutkan

faktorfaktor lelas lereng, jenis tanah dan intensitashujan, setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutanpelestarian alam dan taman buru (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (a) Kawasan hutandengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masingmasingdikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluh empat atau kurang, diluar hutan suaka alam,dan hutan pelestarian

Tentang Perubahanatas Undangundang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undangundang sebagaimana terdapat dalam Pasal :e Pasal 60 ayat (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan sertadalam pengawasan kehutanan ;e Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memeliharadan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan ;e Pasal 73 ayat :1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi. bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan ;c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya ;2.

akibat dari perbuatan Tergugat I dan II yang telahmerubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadiperkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha tanpa izin pelepasankawasan hutan dari Menteri Kehutanan R.I., maka kawasan hutantelah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu berkurangnyakawasan hutan seluas 1.294 Ha sehingga hutan sebagai paruparudunia menjadi menipis dan dapat memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming) sehingga Penggugat sebagai OrganisasiLingkungan Hidup yang bergerak dalam bidang pelestarian

Dalam Pasal 24 PP Nomro 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasanhutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) HutanKonservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan SuakaMargasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksiyang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksiyang dapat dikonversi (ayat (1)

alam dan taman buru (3) Hutan Produksi yang dapatdikonversi (a) Kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah danintensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluhempat atau kurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam (b) kawasanhutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangantransmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)), ketentuan lebih lanjutmengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, (P.2) berupa photokopiBuku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat,( P.3) berupaSurat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beunyot,Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, ( P3) berupa Surat Ketrangan UntukCerai/Talak yang deluarkan Keuchik Gampong Beunyot, Kecamatan Juli,Kabupaten Bireuen, ( P.5) berupa Berita Acara Penasehatan PerselisihanNomor: 150/Bp.4/2019 tanggal 14 juni 2019 yang keluarkan oleh Ketua BadanPenasihat, Pembinaan dan Pelestarian

Pts. 254/Pdt.G/19/MS.Birsesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301ayat (1) dan (2) RBg;Menimbang, bahwa bukti ( P.5) berupa Berita Acara PenasehatanPerselisihan tanggal 14 juni 2019 yang keluarkan oleh Ketua BadanPenasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( Bp4), Kecamatan Juli,Kabupaten Bireuen dan ditanda tangani, adalah merupakan akta outentik yangdibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, makadengan demikian bukti ( P.5) tersebut dapat

dijatunkan kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan,dan 20 (duapuluh) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah)subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana putusan Majelis Hakim tersebuttanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa, menggingat Pemerintah saat inimenekankan bahwa perkara Illegal loging harus mendapat penanganan yang seriuskarena dampak lingkungan yang diakibatkan dari perbuatan tersebut secara tidaklangsung dapat merugikan negara dalam pelestarian

sehinggapengangkutan kayu tersebut tidak terlaksana dengan demikian perbuatan pidanatersebut belum selesai, atau belum voltooid karena belum terjadi pemindahan kayu ulindari suatu tempat ke tempat lain dengan sarana angkutan.as Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer yang menyatakan bahwa putusanMajelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa mengingatPemerintah saat ini menekankan perkara Illegal loging harus mendapat penangananyang serius karena dampaknya sangat merugikan negara dalam pelestarian

Bahwa Penggugattelah berusaha keras menyelesaikan perselisihantersebut dengan meminta bantuan orang tua Penggugat danTergugat, bahkan Penggugat sudah datang dan meminta nasihat dariBadan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kota.Yogyakarta, namun tidak membuahkan hasil sebagaimanaPenggugat harapkan;7.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 Pengelolaan KSA KPAKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakansalah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di PulauSumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan,Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki Keanekaragaman hayatiyang tinggi, balk flora maupun fauna, Taman Nasional Tesso Nilo(TNTN) dengan luas 81.793

pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 355/Pid.B/LH/2019/PN Plwpenyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air sertaenergi air, panas, dan angin serta wisata alam;pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam Dan Kawasan Pelestarian

Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal1 Mei 2004 tentang Rekomendasi bahwa Kawasan hutan produksipada areal eks HPH PT INHUTANI IV khususnya di areal eks PT DwiMarta seluas 38.576 hektar layak untuk diubah fungsi menjadiKawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Nasional sebagaikawasan konservasi gajah.d.

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan tersebutdilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan,memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung;Bahwa dasar hukum penggunaan kawasan hutan konservasiantara lain : UndangUndang No. 5 tahun 1990 tentangKeanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,UndangUndang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PeraturanPemerintah No. 28 tahun 2011 Pengelolaan KSA KPA Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam;Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah

Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei2004 tentang Rekomendasi bahwa Kawasan hutan produksi pada areal eksHPH PT INHUTANI IV khususnya di areal eks PT Dwi Marta seluas 38.576hektar layak untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alamdengan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan konservasi gajah;4. SK MENHUT Nomor 255/Menhut!

kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa perselisihan/pertengkaran tersebut sering terjadi, sehingga mengakibatkan kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis/bahagia, serta mengakibatkan di antaraPengugat dengan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan September 2015 sampai sekarang (Sudahsekitar 11 bulan).6.Bahwa pe Ymasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan" untuk didamaikan, dansudah ditempuh ke Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), namun tidakberhasil.Hal. 2 dari

Permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahdiupayakan didamaikan dan sudah ditempuh ke Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), namun tidak berhasil.Menimbang, bafiwa memperhatikan dalil gugatan tersebut. Penggugatmendasarkan alasan cerainya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomcr 9 Tahun 1975 jo.

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pelestarian hutan;Yang meringankan :1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;2. Terdakwa belum pernah dihukum ;3.

No.0564/Pdt.G/2014/PA.YkSerta tidak ada suatu peninggalan apa pun yang dapat digunakansebagai pengganti nafkah;Bahwa Penggugattelah berusaha keras menyelesaikan perselisihantersebut dengan meminta bantuan keluarga Penggugat bahkanPenggugat sudah datang dan meminta nasihat dari BadanPenasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP 4)/KUA Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta, namun tidak membuahkan hasilsebagaimana Penggugat harapkan;Bahwa mengenai Hak Pengasuhan Anak Penggugat denganTergugat yang bernama

Bahwa puncak dari pertengkaran pada bulan september 2013 Pemohonmengajukan ke BADAN PENASEHATAN,PENASEHATAN, PEMBINAANDAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) untuk membujuk Termohonpulangkerumah tinggal bersama, tetapi Termohon tetap tidak mau pulangkerumah tinggal bersama meskipun harus berpisah dengan Pemohon ataupunBercerai ;6.

Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernahmelakukan alur di Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi Sumatera Selatan ; ( Bukti P2)10.11.12.Bahwa pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnyaberjalan harmonis dan Termohon memenuhi kewajibamlya lahir dan batin sebagaiseorang suami ;Bahwa hasil dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal September 2008Lahir anak seorang anak yang bernama XXXX;Bahwa keduanya pada awalnya tinggal

Tujuan Khusus, meliputi :e Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat,khususnya masyarakat miskin dan ataukelompok perempuan, dalam pengambilankeputusan, perencanaan, palaksanaanpemantauan dan pelestarian pembangunane Melembagakan pengelolaan pembangunanpartisifatif dengan mendyagunakansumberdaya lokale Mengembangkan kapasitas pemerintahan desadalam menfasilitasi pengelolaan pembangunanpartisifatife Meneyediakan prasarana sarana sosial dasardan ekonomi yang diprioritaskan olehmasyarakate Melembagakan

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama berada dalam tahanan dengan dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 4 (empat) bilah kampak ;Hal 2 dari 28 halaman, No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sdn. 3 (tiga) bilah golok ; 9 (sembilan) bilah peret ; 2 (dua) unit baterai ; Dirampas untuk dimusnahkan ; Kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg kayu gaharu ; Dikembalikan kepada Taman Nasional Way Kambas' gunakepentingan Pelestarian

Lang-Lang Buana 9 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);198. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Penetapan Pendanaan Nomor : 02/TP/RDG/II/2015, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015, waktu 12.00 s/d selesai bertempat di Kantor BKAD, Rdg, tentang penetapan pendanaan terhadap kelompok Lang-Lang Buana 10 Dusun Kubakal (Pempatan), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);199. 1 (satu) bendel copy legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjelasan X Pelestarian

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPMMandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram.h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuaidengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.i.

Nomor 4/PID.TPkK/2020/PT DPSMelakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana PenggunaanDana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat olehdesa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dansesuai dengan ketentuan.Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa.Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MADdan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian

Kelompok dalam kategori kelompokberkembang atau siap.Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diaturtentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :a) Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen :RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian PinjamanKelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dansurat rekomendasi

Sehingga dengan tidakdilaksanakannya verifikasi lapangan, maka hal tersebut bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalam PenjelasanX tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka6 tentang alur perguliran.Bahwa proposal ketiga puluh dua kelompok fiktif yang dinyatakan lolosverifikasi tersebut, oleh Terdakwa WAYAN SUKERTIA diserahkankepada Tim Pendanaan guna dilakukan rapat pemutusan kredit SimpanPinjam Perempuan (SPP), dalam rapat pemutusan kredit tersebut

Selain itu perbuatan Terdakwa WAYANSUKERTIA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) PNPMMP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir angka 10.1.2. huruf c angka 6 tentang alur perguliran.Akibat perobuatan Terdakwa WAYAN SUKERTIA tersebut telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi N WAYAN MURNIATIAls. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ;b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, Kecuali biaya ataupengeluaran riil ;c.

Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatanapabila memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organsasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; danc. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRBahwa Penggugat adalah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan,

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya point (2) halaman (3)sebagai Yayasan Wahana Sinergi Nusantara yang merupakan suatuorganisasi sosial kKemanusiaan yang bergerak dibidang lingkungan hidupdan kehutanan dengan salah satu tujuan berdirinya untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan danlingkungan hidup diseluruh Wilayah Nusantara;2.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point (1) halaman (3)sebagai Yayasan Wahana Sinergi Nusantara yang merupakan suatuorganisasi sosial kKemanusiaan yang bergerak dibidang lingkungan hidupdan kehutanan dengan salah satu tujuan berdirinya untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan danlingkungan hidup diseluruh Wilayah Nusantara.c. Bahwa pada dalil Gugatan point (2) s/d.(11) halaman (8) dan (4)menyatakan Tergugat sebagai Badan Hukum Publik Cq.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya point (1) halaman (3)sebagai Yayasan Wahana Sinergi Nusantara yang merupakan suatuorganisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dibidang lingkunganhidup dan kehutanan dengan salah satu tujuan berdirinya untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup diseluruh Wilayah Nusantara.b.

1986 Tanggal 6 Juni 1986 TentangTata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Tesso Nilo merupakanHutan Produksi Terbatas.2) Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 522.51/EK/1678, tanggal 31Juli 2002, Perihal Usulan Kawasan Konservasi Gajah di ProvinsiRiau.3) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadutanggal 1 Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasan hutanproduksi pada areal eks HPH PT INHUTANI IV khususnya di arealeks PT Dwi Marta seluas 38.576 hektar layak untuk diubah fungsimenjadi Kawasan Pelestarian

Dimana didalam pasal 30Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE menjelaskanfungsi : Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungansystem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenistumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya";Kawasan TN.

Tesso Nilo, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perludiawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari, dengan pertimbanganbahwa potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Kawasan HutanProduksi Terbatas Tesso Nilo dan sebagai upaya perlindungan,pelestarian dan pemanfaatan secara lestari Sumber daya alam hayati danekosistemnya serta tidak adanya perijinan pada sebagian Hutan ProduksiTerbatas Tesso Nilo (pencabutan PT Inhutani IV) dan adanya dukungandari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten