Ditemukan 119228 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. sarana marindo; Pt. sarana steel Pt. sarana lombok utama ; Pt. sarana titian permata Memberikan sarana untuk kejahatan Memberi sarana mengakibatkan mati Sarana global finance indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 12-05-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 064K/PDT.SUS/2007
Tanggal 12 Mei 2008 — SARANA RIAU VENTURA
86 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA RIAU VENTURA
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 25-05-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr
Tanggal 26 September 2018 — wirda hanum lawan pt sarana baja perkasa
123 — 21
  • wirda hanum lawan pt sarana baja perkasa
    SARANA BAJA PERKASA : Perusahaan yang bergerak dalam Usaha Rental ofConstruction Equipment, Earthwork & Civil Engineering Contractorberalamat di Jalan Kol.Bejo No.48 Pulo Brayan Barat II,Medan Timur,Sumatera Utara atau Sector PT.IKPP Tbk Pinang Sebatang KM.26Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada HENDRA ONGKO selaku KepalaCabang PT.SARANA BAJA PERKASA, dan selanjutnya KuasaSubstitusi kepada BANGUN VH PASARIBU,SH., BAGAN JAYASINAGA,SH., SYAFRUDIN SIMBOLON
    SARANA BAJA PERKASA Perawang;3. Bahwa gaji terakhir pengugat yang diterima dalam sebulan sebesar Rp.2.428.000, (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu) dan besaran UMKHalaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr(upah minimum kabupaten) siak tahun 2018 sebesar Rp. 2.600.614, (dua jutaenam ratus ribu enam ratus empat belas).4.
    Agar pengusaha/PT Sarana Baja Perkasa dapat memberikan uangpesangon kepada pekerja/Sdri. Wirda Hanum yaitu 2 (dua) kali ketentuanpasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan.2.
    Sarana Perkasa dapat memberikan uangpesangon kepada Pekerja Sdri. Wirda Hanum yaitu 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr12.13.2.
    SARANA BAJA PERKASA Perawang;3. Bahwa gaji terakhir pengugat yang diterima dalam sebulan sebesar Rp.2.428.000, (Dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu) lebih rendah dariUMK Kabupaten Siak sebesar Rp. 2.600.614,00;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-07-2023 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 April 2024 — Penggugat:
PT HIDRO ENERGI PERSADA
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD Sarana Jaya)
45 — 26
  • Penggugat:
    PT HIDRO ENERGI PERSADA
    Tergugat:
    Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD Sarana Jaya)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1057 B/PK/PJK/2023
Tanggal 18 April 2023 — SARANA TITIAN PERMATA;;
28 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA TITIAN PERMATA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2091 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — TANJUNG SARANA LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TANJUNG SARANA LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-05-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Mei 2015 — GRAHADHIKA SARANA PURNAJATI
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GRAHADHIKA SARANA PURNAJATI
    GRAHADHIKA SARANA PURNAJATI, beralamat di JalanM.H. Thamrin 40, Surabaya, beralamat korespondensi: d.a.
    VYI/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan TerbandingNomor KEP1606/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang KeberatanWajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00075/207/08/607/1 1tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Agustus 2008 sebagimana telahdibetulkan dengan KEP97/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011juncto KEP10/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012;Atas Nama: PT Grahadhika Sarana
    Grahadhika Sarana Purnajati, NPWP: 01.771.411.4607.000, beralamat di:Jalan M.H. Thamrin 40, Surabaya, alamat korespondensi: d.a.
    Grahadhika Sarana Purnajati, NPWP: 01.771.411.4Halaman 28 dari 31 halaman.
    Rp354.364.091,00 yang dibatalkan Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa Klinik KecantikanEstetika pada dasarnya adalah satu sarana
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 14-12-2016 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr
Tanggal 14 Desember 2016 — Sarana Aspal Nusantara
87 — 15
  • Sarana Aspal Nusantara
    Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2016, selanjutnya disebutSCDAQAL..0..eeeeee cece cence ee ee eee ee ee ee ee tees ae aeaeeee sree eteteeesesesttteeeeeeieeee ss PENG QuUgat;MELAWANPT SARANA ASPAL NUSANTARA, dengan alamat JI. HB.SuparnoRahmad ,Rt 25, Palaran, Samrinda ,Kalimantan Timur, memilihkedududukan hukum dikantor kuasanya, dan para Kuasa yang mewakiliadalah : 1.
    IRWANFADLY ,Pegawai PT SARANA ASPAL NUSANTARA. ,pada bagianOperasiaonal,alamat Sugih warah RT 013 /RW 004 ,Kel.Sugih Waras,KecSaradan Kab.Madiun ,JJawa Timur. 3. ASEP PERMADAI, Pegawai PTSARANA ASPAL NUSANTARA, pada bagian Operasional ,alamatJL.Dusun Manguntapa ,Desa Singkup ,Kec.Pasawahan, Kab.Kuningan Jawa Barat.
    15 juta;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan = sangkalannya/bantahannya Tergugat mengajukan fotocopy buktibukti surat yang telahdibubuhi materai secukupnya yakni bukti T1 s/d T15 dan telahdiperlihatkan aslinya ternyata cocok, alat bukti mana selanjutnya diberitanda sebagai berikut :T=1T2T3T4T5T6TH7T8T9T10T= 11T12T13Foto copy surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samrinda Nomor74/Pdt.SusPHV/2015/PN.Smr., tanggal 18 Januari 2016;Foto copy surat Peraturan Perusahaan PT Sarana
    AspalNusantara, tanggal 21 Juni 2013;Foto copy surat Peringatan, tanggal 2 Juni 2014;Foto copy surat Peringatan tanggal 12 Maret 2015;Foto copy surat Panggilan, 19 Juni 2015;Foto copy surat Absensi Penggugat;Foto copy surat Monitoring Kegiatan Karyawan (Penggugat)PT Sarana Aspal Nusantara, tanggal 10, 13, serta 14 Maret2015;Foto copy surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda Nomor : 565.2204/D TK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili olehRicky Hermanto, jabatan Direktur PT. Sarana Titian Permata,selanjutnya memberikan kuasa kepada Juskuandi, beralamat diJalan H.
    Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, Alamat: Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia BlokHalaman 44 dari 47 halaman.
    Sarana Titian Permata tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
    SARANA TITIAN PERMATA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,Halaman 46 dari 47 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 —
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA SAWIT RIAU tersebut;
    SARANA SAWIT RIAU VS PT. PALMECHANDRA ALAMI
    SARANA SAWIT RIAU, berkedudukan di Jl. Pemuda III No.1,Medan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada EMMY SIHOMBING,S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl. Bambu Runcing No. 30,Medan;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;melawan:PT. PALMECHANDRA ALAMI, berkedudukan di Jl. Pemuda BaruIll No. 11 11A, Medan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada ONANPURBA, S.H., C.N., Advokat/Pengacara & Legal Consultant, beralamatdi JI.
    SARANA SAWIT RIAU, beralamat di JI.Airlangga No. 13 1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan MedanPetisah, Medan;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat I/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan padapokoknya atas dalildalil :1 Bahwa pada
    Sarana Sawit Riau,patut dan bertanggungjawab pula atas hutang Tergugat I, karenasecara factual tergugat II lah yang mengelola PT. Sarana Sawit Riautersebut;Bahwa Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, sudah berulangulang mengingatkan Tergugat I maupun Tergugat IJ, akan membayarkewajibannya kepada Penggugat sebesar yang telah disepakati;Akan tetapi peringatanperingatan Penggugat tidak ditanggapi oleh TergugatI maupun Tergugat II;Hal. 5 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 /B/PK/Pjk/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — TEKNIKA SARANA GARDIAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TEKNIKA SARANA GARDIAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    TEKNIKA SARANA GARDIAN, tempat kedudukan KomplekPertokoan DBest, Blok E43 Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. JenderalGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2. Budi Christiadi, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;3.
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor28659/PP/M.XII/16/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak KEP 7012/WPJ.04/2009 tanggal 16 Desember 2009,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Mei 2008Nomor : 00007/207/08/062/09 tanggal 11 Agustus 2009, atas nama : PT.Teknika Sarana
    TEKNIKA SARANA GARDIAN, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
    TEKNIKA SARANA GARDIAN itersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H.,Msc, Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.dan Marina Sidabutar, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 11 Oktober 2023 — SARANA SUKSES SENTOSA
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA SUKSES SENTOSA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — ANTAR SARANA REKASA
38 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTAR SARANA REKASA
    Putusan Nomor 570/B/PK/PJK/2016Antar Sarana Rekasa hanya dapat bergerak/berpindah dari satu tempat ketempat lain apabila ditarik oleh kapal lain yang bermesin. Crane Barge inimerupakan sarana yang penting di dalam memindahkan barang dari satu kapalke kapal lain atau dari satu tempat ke tempat lain.
    (Terlampir gambar Crane Barge PT Antar Sarana Rekasa)bahwa berikut ini Pemohon cantumkan lampiran KMK RI Nomor370/KMK.03/2003, definisi Crane Barge dari internet, dan informasi lainnyayang terkait, sebagai berikut :.
    Antar Sarana Rekasa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanHalaman 9 dari 34 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-11-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 204/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 8 Nopember 2012 — PILLAR MULTI SARANA UTAMA
22 — 1
  • PILLAR MULTI SARANA UTAMA
    PILLAR MULTI SARANA UTAMA, beralamat di JI. Radin Inten Il BlokCC/2, Taman Buaran Permai, Jakarta Timur, selanjutnyaGisebut SEDAGAl 0... eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2012, 30Agustus 2012, 20 September 2012, 11 Oktober 2012 dan 8 November 2012 ; Telah membaca pula Relaas Panggilan Sidang masingmasing tanggal27 Juli 2012 dan 17 September 2012 telah diterima oleh Satriadi,SH selakuKuasa Penggugat ;Hal dari 2 hal.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 21-08-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/II/2015
Tanggal 19 Nopember 2014 — SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA (SP2J)
668 — 162
  • SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA (SP2J)
    SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA, yang oleh karenajabatannya diwakili oleh :NamaJabatanKewarganegaraanAlamatMARWAN HASMENDirektur Utama PT. Sarana Pembangunan PalembangJayaIndonesia: Jl. R. Sukamto Kompleks PTC Mall Blok G No. 48PalembangSelanjutnya disebut .
    SARANA PEMBANGUNANPALEMBANG JAYA berdasarkan keputusan direksi PT.
    Sarana Pembangunan Palembang JayaNomor : 09/SP2J/SKDir/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 dan tidak mematuhiKeputusan Direksi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Nomor : 322/SP2J/SKDir/V/2012 tanggal 09 Mei 2012. Dengan demikian tindakan Tergugatmengeluarkan surat keputusan Direksi PT.
    Sarana Pembangunan Palembang Jaya Nomor174/SP2J/SEDir/X1I/2011, perinal Pengangkatan sebagai Karyawan atasnama Jatmiko (PeENQgugal)..............:cceeeeeeeeeeeeeeneeteneteteetteteeeeeees diberi tandaP1;2. Keputusan Direksi PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Nomor045/SP2J/SEDiVP/IX/2013..........ceceeeeeeeseeeceeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tandaP2;3.
    Sarana Pembangunan Palembang Jaya Nomor :322/SP2J/SKDir/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Denda Ketidakhadiran dan Keterlambatan bagi Karyawan ............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — DUTA SARANA PERKASA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUTA SARANA PERKASA
    DUTA SARANA PERKASA, beralamat dalam Surat KeputusanKeberatan: Kp. Kedep Desa Tlajung Udik, Bogor, PO BOX 1097/JAT13013, alamat korespondensi: Gedung Alia Lt. 5, Jl. M. .
    Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/2015Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00599/207/10/431/12 tanggal 17 Juni 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atasnama: PT Duta Sarana Perkasa, NPWP : 01.241.497.5431.000 alamat:Kampung Kedep, Tlajung Udik, Bogor, PO BOX 1097/JAT13013, sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp16.042.091.896,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 1.604.209.190,00Pajak Masukan : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 473.637.358,00
    PT DutaSarana Perkasa; Kertas Kerja Pemeriksa; Surat KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Nomor S1329A/VPJ.04/KP.1003/2014 tangga 23 Mei 2014 tentang Jawaban Permintaan a.n PTDuta Sarana Perkasa; SPT PPN Masa Pajak Agustus PT Tapian Kencana Sejati Lampiran 2Formulir 1107B;bahwa hasil pemeriksaan atas dokumendokumen yang diserahkanPemohon Banding dan penjelasan Terbanding diketahui faktafakta sebagaiberikut:bahwa koreksi dilakukan Terbanding karena menurut Terbanding atasFaktur Pajak No 010.000.10.00000172
    diselenggarakan, Pemohon Banding menyatakanbahwa atas Faktur Pajak 010.000.10.00000172 tersebut adalah atas namaPKP Pembeli PT Lancarjaya Mandiri Abadi NPWP 01.668.184.3002.000tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp 7.749.504,00 dengan Nilai PPN nyasebesar Rp 774.950,00;bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding memberikanbukti Lampiran 2 SPT PPN Formulir 1107 B atas nama PT Tampian KencanSejati NPWP 01.683.236.2017.000 berupa Daftar Pajak Masukan dan PPnBM yang menyatakan PKP Penjual PT Duta Sarana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — MULTI SARANA AVINDO
161 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULTI SARANA AVINDO
    MULTI SARANA AVINDO, beralamat di Jalan S.
    (PBA) atau KSOdimana hanya satu pihak saja dari partisipan KSO yang memiliki kendaliyang signifikan atas aset dan operasi KSO;Paragraf 8:Kerjasama Operasi (KSO) adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebihdimana masingmasing pihak sepakat untuk melakukan suatu usahabersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimilikidan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut;Pemilik Aset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraanusaha tertentu yang dipakai sebagai obyek atau sarana
    ABK) yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor32 tanggal 17 Oktober 1997 yang antara lain diktumnya:Pasal1 : Perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Mei 1997 untukjangka waktu 20 tahunPasal2 : PTI Anugerah Bara Kaltim sebagai Pihak Keduamenyediakan dana yang diperlukan dan bertanggungjawab atas semua pembiayaan kegiatan eksplorasi daneksploitasiPasal3 : Pembagian pendapatan berdasarkan ProductionSharing dimana PT Multi Sarana Avindo (PT.
    padaperkara a quo harus dibatalkan.e Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put.55268/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 18 September 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP191/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 16 Maret 2012, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2007 Nomor: 00539/207/07/725/10 tanggal 29 Desember 2010,atas nama: PT Multi Sarana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1710 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Agustus 2011 — JOLINA SARANA UTAMA Vs. PT. CIPTA PAPERIA
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOLINA SARANA UTAMA Vs. PT. CIPTA PAPERIA
    JOLINA SARANA UTAMA, diwakili oleh Lukianto Wijaya,selaku Direktur, berkedudukan di JI. R.E. Martadinata No. 1 H,Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:ZAINUDDIN SOTI, SH. dan kawankawan, para Advokatberkantor di JI. Raya Bumi Sani Blok H. No. 25, TambunSelatan, Bekasi 17510;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:PT.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 29-04-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 35/PDT/2024/PT BJM
Tanggal 14 Mei 2024 — Sarana Persada Maritime Diwakili Oleh : UJANG KOSASIH.S.H
Terbanding/Tergugat : PT. SINAR SARANA SAMUDERA
23 — 23
  • Sarana Persada Maritime Diwakili Oleh : UJANG KOSASIH.S.H
    Terbanding/Tergugat : PT. SINAR SARANA SAMUDERA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 13 Juli 2022 — PT JASA SARANA VS AYI MOHAMAD SUDRAJAT, S.E.Ak
144 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT JASA SARANA tersebut;
    PT JASA SARANA VS AYI MOHAMAD SUDRAJAT, S.E.Ak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT SARANA CITRANUSA KABIL
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SARANA CITRANUSA KABIL
    PUTUSANNomor 1149/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3304/P J/2018, tanggal 19 Juli 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA CITRANUSA KABIL
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104559.35/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 08 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00165/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 22Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012, Nomor 00002/245/12/217/14, tanggal 31 Desember 2014,atas nama PT Sarana
    Desember 2012 Nomor 00002/245/12/217/14 tanggal 31Desember 2014, atas nama PT Sarana Citranusa Kabil, NPWP02.017.459.5217.000, beralamat di Jalan Hang Kesturi KAV.C4,Kabil Industrial Estate Nongsa, Batam, Kepulauan Riau 29467,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1149/B/PK/Pjk/2019perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.