Ditemukan 360 data
156 — 56
M.Sc. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM sebagai Hakim Anggota,Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri olehTergugat maupun Penggugat.
203 — 49
M.Sc. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM sebagai Hakim Anggota,Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri olehTergugat maupun Penggugat.
80 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbandingsebesar Rp4.355.027.130,00, termasuk didalamnya PPh Pasal 23 Tahun2007 sebesar Rp209.502.114,00 ternyata ditolak Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar karena tidak ada dasar hukumnya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana fiskal Pemohon Banding selaku Terdakwamerasa kesulitan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda sesuaiketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf g, karena kelemahan aturan ketentuanpidana pajak sendiri sebagaimana Bapak Djangkung Sudjarwadi
244 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbandingsebesar Rp4.355.027.130,00, termasuk didalamnya PPh Badan Tahun2007 sebesar Rp1.246.380.200,00 ternyata ditolak Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar karena tidak ada dasar hukumnya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana fiskal Pemohon Banding selaku Terdakwamerasa kesulitan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda sesuaiketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf g, karena kelemahan aturan ketentuanpidana pajak sendiri sebagaimana Bapak Djangkung Sudjarwadi
280 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sdr Djangkung Sudjarwadi,SH.,LLM berbedaPendapat (Dissenting Opinion) dan Majelis Hakim Agung membenarkanpendapat tersebut, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali telah menjalani seluruh hukuman, yang dalam kedudukan hukumyang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naunganAAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisir dari amar putusanPutusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Januari 2012 di antaranya yang diputus :1.
158 — 62
M.Sc. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM sebagai Hakim Anggota,Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri olehTergugat maupun Penggugat.
317 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbandingsebesar Rp4.355.027.130,00, termasuk didalamnya PPh Pasal 21 Tahun2005 sebesar Rp70.646.969,00 ternyata ditolak Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar karena tidak ada dasar hukumnya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana fiskal Pemohon Banding selaku Terdakwamerasa kesulitan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda sesuaiketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf g, karena kelemahan aturan ketentuanpidana pajak sendiri sebagaimana Bapak Djangkung Sudjarwadi
melawan
PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk
51 — 23
,Sudjarwadi, SH. dan Sumadi, SH. berdasarkan surat kuasaNo. 16/8/Sr.Ka/GBI, tanggal 30 Januari 2014, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat;DanHARRYS MAHBOBY, bertempat tinggal di Jalan Setono 50 RT 04 RW Ol,Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalamhal ini memberikan kuasa kepada Hari Tomin, SH, BagusAsmarayudha,SH dan Dwi IL Munir, SH Advokad yangberalam di Jalan Jaya Wijaya No.02 Pare Kab.
234 — 155
DEDI SUDJARWADI, S.H.6. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.7. YUDHA PASETIA BHAKTI, S.H.8. NASARUDIN, S.H.9. WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor diJalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 18120 dan Jalan AdonisSamad Nomor 18 Palangka Raya 73111, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK19/SU04/2/2017 tanggal 27 September 2017.Halaman 1 dari 77 hal Put. Pkr.
245 — 250
Dedi Sudjarwadi, S.H., Jabatan Penelaah Hukum;6. Nasarudin, S.H., CLA., Jabatan Penelaah Hukum;7. Tiara Kusumaningrum, S.H., CLA., Jabatan Auditor Pertama padaBiro Hukum dan Komunikasi;8. Husseini Irnawati, S.H., C.Fr.A., CLA., Jabatan Auditor Pertama padaBiro Hukum dan Komunikasi;9.
138 — 79
Dedi Sudjarwadi, S.H.;8. lrawan Amin Nugroho, S.H., CLA;9. Yudha Prasetia Bhakti, S.H.;10. Nasarudin, S.H., CLA;11. Widya Castrena Budi Dharma, S.H.;12. Tiara Kusumaningrum, S.H.;13.
544 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Penelaah Hukumpada Biro Hukum dan Humas BPKP;12 Dedi Sudjarwadi, S.H., jabatan Penelaah Hukum pada BiroHukum dan Humas BPKP;13 Irawan Amin Nugroho, S.H., Jabatan Asisten PemberiKonsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum danHumas BPKP;14 Nasarudin, S.H, Jabatan Asisten Pemberi Konsultasi danBantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;15 Puspita Dewi Putri, S.H., Jabatan Asisten PemberiKonsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum danHumas BPKP;16 Z.M.
pada Biro Hukum dan Humas BPKP;Mufti Marga Santoso, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPenelaahan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;Wahyu Wibawa, S.H., jabatan Pemberi Konsultasi danBantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;Hotma Maya Marbun, S.H., jabatan Pemberi Konsultasi danBantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;Yani Nurapriyani Mulyani, S.H..M.M., jabatan PenelaahHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;Tri Endang Mudiastuti, S.H., jabatan Penelaah Hukumpada Biro Hukum dan Humas BPKP;Dedi Sudjarwadi
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
RM Sudjarwadi Klaten yang nota bene jugamenerima Dana Defisit Program Kompensasi Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tahun 2004, di mana dalamangka 1 menyatakan : Penerimaan Dana Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak merupakan penerimaanRumah Sakit yang harus disetor ke Rekening Kas Umum DaerahPropinsi Jawa Tengah sesuai Pasal 44 ayat (1) Keputusan MenteriDalam Negeri No. 29 Tahun 2002.
(vide, lampiran bukti dalam pledoihalaman Terakhir) Adapun isi selengkapnya surat dari SekretarisDaerah yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.RM Sudjarwadi Klaten adalah sebagai berikut :1.
121 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Auditor Madya;Dedi Sudjarwadi, S.H., jabatan Penelaah Hukum;Teguh Santoso Apriyanto, S.E., jabatan Auditor Pertama;10. Irawan Amin Nugroho, S.H., jabatan Pemberi Konsultasidan Bantuan Hukum;11. Yudha Prasetia Bhakti, S.H., jabatan Pemberi Konsultasidan Bantuan Hukum;12. Nasarudin, S.H., jabatan Penelaah Hukum;13. Widya Castrena Budi Dharma, S.H., jabatan PenelaahHukum;14. Ahmad Faozan S., S.E., jabatan Auditor Pertama;15.
178 — 232
Dedi Sudjarwadi, S.H. NIP. 19720225 199803 1 00113. Irawan Amin Nugroho, S.H. NIP. 19870405 201012 1 00214. Yudha Prasetia Bhakti, S.H. NIP. 19861231 201012 1 00315. Nasrudin, S.H.
130 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2015terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo dengan mengambilalih pertimbangan hukumdalam Majelis lainnya pada Pengadilan Pajak salah satu Anggota MajelisPengadilan Pajak, yaitu Sdr Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M., berbedaPendapat (Dissenting Opinion) dan Majelis Hakim Agung membenarkanpendapat tersebut, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali telah menjalani seluruh hukuman, yang dalam kedudukan
135 — 25
,MM, SUDJARWADI, SH selaku Pegawai Bank Indonesia yangberalamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jalan Brawijaya No.Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/16/GBVSrt.K/B tanggal20 Mei 2016;Selanjutnya disebut sebagai ..................:::ceeeeeeeesteeeteseeeeeees TERGUGAT III ;Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata No. 3/Pdt.G/2016/PN. Mot4.
206 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dedi Sudjarwadi, S.H.;7. lrawan Amin Nugroho, S.H.;8. Yudha Prasetia Bhakti, S.H.;9. Nasarudin, S.H.;10. Widya Castrena Budi Dharma, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil (PNS)pada Badan Pengawasan Keuangan' danHalaman 1 dari 71 Halaman.
123 — 107
., Dedi Sudjarwadi, S.H., BeniSubarjo, S.H., lrawan Amin Nugroho, S.H., Yudha Prasetia Bhakti, S.H.,Nasarudin, S.H., Widya Catresna Budi Dharma, S.H., beralamat di Jl.Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan JI.
26 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang muliauntuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajakdalam perkara a quo.Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat PendapatBerbeda (Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi,SH.