Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan danhal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab~ diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

a quo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikanPembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui prosesmediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembandingagar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Terbanding tetappada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalamhal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai Tasrih

yaArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamkKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay leol cuariig) OMI sl (ila pid!

PA.PlhPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Dalam keadaanseperti ini Al Quran Surat AlBaqoroh ayat 229 mengisyaratkan :Artinya : Talak ( yang dapat dirujuki ) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yangmaruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Oleh karena alternatif pertama imsak bil maruf atau mempertahankan perkawinan dengancara yang maruf sudah tidak mungkin lagi, maka alternatif kedua Tasrih bi iksan ataumenceraikan dengan cara yang baik merupakan jalan keluar yang terbaik.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal

Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PengadilanTinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama dengan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat IbnuSina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyiArtinya :Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetapkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dancememperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram

(telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih biihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam KitabAt Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alihsebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadipertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN Blin.

Luwlolld d3g0 Vg A tro login 2293 oI yb alisl uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisinan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam halini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamKitab Fikih sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi

PA.MtpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

., masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota dibantu olehAHMAD M TASRIH, SE., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DONALDWI SISWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan ParaTerdakwa. 299 222 2n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanaHakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiAHMAD M TASRIH, SE.

suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;2 22220022 n2 one c ec cecenne eeeMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh DIAN AKBARWICAKSANA, S.H., S.Psi. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicinserta dihadiri oleh Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,I FERDL, S.H.VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.Il DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H. sebagai Penuntut Umum danTerdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,. FERDI, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. ANDI AHKAM JAYADI, S.HPANITERA PENGGANTI,AM. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut: t . athaak) ole Je aloe Le Lilli : Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

., M.H. dan Alvin ZakkaArifin Zeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Hanindyo Budi Danarto, S.H, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H Anteng Supriyo, S.H, M.HAlvin Zakka

Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHal.16dari16 Putusan No. 185/Pid.Sus/2018/PN Bin.

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih