Ditemukan 341 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
195 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamaPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UU Pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukumadministrasi.;Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.(Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan)untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebin kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari..tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetap melakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaranpajakterutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari..tampak jelas pemerintah telah melaksanakan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajakharustetapmelakukan mekanismeadministrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebihkentara apabila pemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu,Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintahtelah melaksanakan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihal penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Pau/us Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari ... tampak jelas pemerintah telahmelaksanakanketentuan UU Pajak sesuai ja/ur atau mekanisme yangsebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi."Bahwa lebih lanjut menu rut pendapat hukum dari Dr.(Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahcq DirektoratjenderalPajakharustetap melakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaanbuktipermulaan) untukmenghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebihkentara apabila pemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu,Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintahtelah melaksanakan
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi MA belum dapat secaralangsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
262 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
262 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan ketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur atau mekanisme yangsebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
134 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bermamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UndangUndang Pajaksesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnya yaitumelalui jalur hukum administrasi. ,Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dariDr.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yangsebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi. Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasuspajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAbelum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi MA belum dapat secaralangsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
201 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015 Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yangsebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 mekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan)untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UndangUndang
Register : 26-02-2024 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PA MANADO Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Mdo Tanggal 20 Maret 2024 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
[endif]-->
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arsyad Boyoh bin Ahmad Boyoh) dan Pemohon II (Un Tumewu Binti Ahmed Tumewu) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1974 di Desa Kantor KUA Banjer;
3.
Register : 13-11-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte Tanggal 16 Februari 2024 — Penggugat:
Iswan Ma'rus Dkk
Tergugat:
Newcrast Mining Limited
Turut Tergugat:
PT NUSA HALMAHERA MINERALS
154 — 0
154 — 0
Sherly Jackline Tumewu:Uang Pesangon (1 x 9 x Rp,26.704.288-) = Rp 240.338.592,-Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp 26.704.288,-) = Rp 133.521.440,-Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp 26.704.288,- : 25 x 12 ) = Rp 12.818.058,-Jumlah keseluruhan (Rp 240.338.592,- + Rp 133.521.440,- + Rp 12.818.058,- ) = Rp 386.678.090,0046.
Putus : 16-07-2024 — Upload : 06-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Tanggal 16 Juli 2024 — NEWCREST MINING LIMITED lawan ISWAN MA'RUS, DKK dan PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
54 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sherly Jackline Tumewu: Uang Pesangon (1 x 9 x Rp26.704.288,00) = Rp240.338.592,00; Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp26.704.288,00) = Rp133.521.440,00; Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil); (Rp26.704.288,00 : 25 x 12) = Rp12.818.058,00; Jumlah keseluruhan (Rp240.338.592,00 + Rp133.521.440,00 + Rp12.818.058,00) = Rp386.678.090,00;46.