Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Sgn
Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
248 — 55
  • Bahwa atas uraian faktafakta tersebut diatas, secara nyatamembuktikan permohonana quo yang diajukan oleh PEMOHON TIDAKSUMIR sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 80 Ayat (4) UU PT;31.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
SWANDIKA KALU SANGAJI
Termohon:
1.Kepolisian Sektor Tanjung Priok
2.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
3.Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
204 — 347
  • ./2016/PN.Jkt.Utr diatas, sehingga mohon kiranya permohonana quoditerima sebab telah memenuhi syarat formil;PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DIAJUKAN DENGAN DASARPENAHANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH DANKELIRU MENGENAI ORANGNYA4. Bahwa permasalahan a guo bermula ketika Pemohon pada hariSabtu tanggal 27 Februari 2016, sedang mengendarai motor Supra X125 milik Pemohondan pada saat itu Pemohon kebetulan melewatiwilayah Sunter.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1025/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 26 Januari 2015 — PEMOHON melawan TERMOHON
18 — 3
  • Akan tetapi ternyata ituhanya manis dimulut saja karena pada kenyataannya hingga permohonana ceraitalak ini diajukan, Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita idamanlainnya tersebut;Bahwa puncaknya pada tanggal 18 April 2014 didepan orang tua Pemohon danTermohon, Pemohon meminta keiklasan kepada Termohon untuk mengijinkanPemohon menikah lagi secara resmi dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL) /selingkuhannya, sehingga Termohon merasa sangat tersakiti dan tidak bisamenahan lagi perasaan Termohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI, dkk
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh,tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan UndangUndang No. 3 tahun 2009, MajelisHakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suaraterbanyak, yaitu mengabulkan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — SISWAJA MULJADI, DKK VS MENTERI KEHUTANAN RI;
73 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Produksi Terbatas,Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Konversi.9 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkanKeputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tanggal 6 Juni 1986tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dari I Riau SebagaiKawasan Hutan.10 Dengan demikian Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tanggal6 Juni 1986 sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.11 Terhadap dalil keberatan Pemohon yang mempertentangkan objek permohonana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 250/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 15 September 2020 — PT. SEYANG ACTIVEWEAR >< H. RUSLAN
417 — 214
  • Sehingga dengan demikian Permohonana qou tidak lagi dapat diadili dengan pembuktian yang sederhana;Bahwa terhadap Pemohon PKPU tidak dapat dikatakan sebagai utangyang sederhana sebab sampai perkara a quo berjalan masihdipermasalahkan dalam persidangan peradilan umum sebagaimanaTermohon telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Pemohon yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta dengan register perkara No.26/PDT.G/2020/PN.PWKtertanggal 26 Agustus 2020;Bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Maret 2013 — ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, dkk ; PT. AYUNDA PRIMA MITRA, dkk
1271 — 1056 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakanadalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasukdalam ruang Iingkup hukum perdagangan (Pasal 66 huruf b UU No.30/1999);Adapun faktanya PutusanPutusan Arbitrase nternasional yang menjadi obyekpermohonan a quo adalah putusanputusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkuphukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b dan Penjelasan UU No.30/1999 berdasarkanfakta sebagai berikut:(a) PutusanPutusan Arbitrase Internasonal yang menjadi obyek permohonana
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3090 — 1247
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pasal 28 ayat (4) UUD 1945.Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.KETERANGAN DPR RITerhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonana quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebin dahulumenguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) yang dapatdijelaskan sebagai berikut:1.
    Dengan demikiansaya tetap berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan permohonana quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-07-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APHI) VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI KEUANGAN RI., 3. DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
95 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2000) dan pendekatannilai jual pengganti (pendekatan kapitalisasi pendapatan);Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakanbahwa Pasal 1 ayat (10) Perdirjen 36/2011 bertentangandengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2007 adalah sama sekali tidak beralasan, danmerupakan dalil yang mengadaada serta tidak berdasarhukum, sehingga sudah seharusnya kalau Majelis Hakim AgungMahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonana quo untuk menyatakan permohonan uji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 —
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena ituterdapat adanya hubungan sebabakibat antara objek permohonan hak ujimateriil dengan Para Pemohon, yaitu dengan diterbitkannya objek permohonana quo, maka terdapat kerugian hak Para Pemohon (khususnya Pemohon danPemohon Il) yang tidak dapat optimal dalam menyelenggarakan kegiatanPemerintahan Daerah di Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan JayaKecamatan Kunto Darussalam, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba MakmurKecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;Menimbang, bahwa
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
PT. Saridewi Membangun
Termohon:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
168 — 136
  • Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, makaterdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonana quo, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;Menimbang, bahwa apakah Kepala Kantor Pertanahan Kota Paluselaku Termohon dalam perkara permohonan a quo, memiliki Kewenanganuntuk menerbitkan keputusan dan/atau melalukan tindakan yangdimohonkan?
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 11-04-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 113/Pid.B/2012/PN.SBB
Tanggal 13 Juni 2012 — HENDRA YUNANSYAH, SH
151 — 29
  • Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribulima ratus rupiah)Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangantelah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringananhukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sertaTerdakwa merupakan tulang punggu keluarga ;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonana terdakwa tersebut, maka PenuntutUmum dalam
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-03-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 32-K/PM II-08/AD/I/2016
Tanggal 28 Maret 2016 — ARYO BAGUS WIDYA ASMORO,SERTU
45 — 16
  • Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak (umur 4 tahun) yang masih membutuhkan kasihsayang dan topangan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa terhadap permohonana Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakimbermendapat oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap penyalahgunaNarkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf aUndangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS BUDIYANTO
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
200 — 122
  • SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagai berikut1) Tahap Permohonana)b)Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan olehSYAHFARDIYANTO selaku Komisaris Utama PT ARGHENTOBOGASARI yang bukan merupakan lembaga Linkage namunhanya sebagai pihak yang akan menyediakan kandang, ayam,dan pakan serta membeli telur yang dihasilkan untuk mengangsurcicilan kredit.Terdakwa 2.
    SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan Terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagaiberikut :1) Tahap Permohonana) Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan oleh SAHFARDIYANTOselaku Komisaris Utama PT ARGHENTO BOGASARI yang bukanmerupakan lembaga Linkage namun hanya sebagai pihak yangakan menyediakan kandang, ayam, dan pakan serta membeli teluryang dihasilkan untuk mengangsur cicilan kredit.b) Terdakwa 2.
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 05-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby
Tanggal 5 September 2016 —
205 — 57
  • Bahwa terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untuk dicatatkan, namunhanya bersifat admintratif sedangkan untuk Merk, Paten, Disain Industri dlltersebut adalah melalui proses pendaftaran dan juga melalui prosesverivikasi untuk menghasilkan output berupa Sertifikat, sedangkan untukpencatatan lisensi sendiri tidak memerlukan output berupa sertifikat,Hal.54 Putusan No.09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sbynamun hanya cukup dengan Cap dan tanadatangana sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatan tersebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
270 — 134
  • Jawaban Terhadap DalilDalil PermohonanA. Eksepsi1. Permohonan Praperadilan Gugur2. Penetapan Tersangka bukan Obyek PraperadilanA. Dalam Pokok Permohonan1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.2. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan karena Bertentangan denganKetentuan Hukum3. Tentang Tidak Sahnya Penahanan karena dilakukan Tanpa Berdasaratas Hukum.4. Tentang Tindakan Isolasi yang dilakukan Terhadap Pemohon padaAwal Masa Penahanan.5.
    JAWABAN ATAS DALILDALIL PERMOHONANA. EKSEPSI1.
Pengadilan PA MASOHI Perdata Agama
Register : 01-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA MASOHI Nomor 138/Pdt.G/2020/PA Msh
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 17
  • Kesimpulan dan PermohonanA. KesimpulanSetelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari pemohon danTermohon beserta saksisaksi dan buktibukti yang ada dari masingmasing Prinsipal, bahwa termohon sama sekali tidak menginginkanperceraian ini terjadi akan tetapi pemohon sangat nafsu untuk berceraimaka pemohon juga harus melaksanakan tanggung jawab untukmembesarkan dan menafkahi anak hingga anak pemohon dan termohonmandiri.B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — TONY RICHARD SAMOSIR (KETUA UMUM KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI)) VS PRESIDEN RI;
2609 — 4853 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon,menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kKedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
96 — 74
  • Bahwa pelanggaran syarat formil yakni perubahan/ penambahan permohonana quo yang tanpa memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukanpendapat dan persetujuannya. Maka perubahan/ penambahan permohonan aquo menurut Yurisprudensi dianggap tidak sah karena karena judex facti salahmenerapkan hukum vide putusan mahkamah agung nomor 843 K/ Sip/ 1984 ;23.
    Maka terhadap permohonana quo kami mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraaj) walaupun Pemohon/ Tergugat Rekonpensimelakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa ;PRIMER:Dalam Provisi:1. Mengabulkan dan menerima provisi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
211 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P23):Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 69/PERPSG/X/69 P/HUM/2018, tanggal 15 Oktober 2018:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Oktober 2018,yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Sehubungan Dengan Formil PermohonanA.