Putusan Nomor 2312/B/PK/Pjk/2018Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding: NomorKEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00102/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Januari 2012sebesar Rp470.908,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungansebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp.906.204.534,002. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp.90.620.453,003. Dikurangi:a.

Jumlan PPN yang Masih Harus dibayar ( R p14.192.374.676,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89271/PP/M.XX.B/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00102/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2312/B/PK/Pjk/2018Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00102/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015; dan4.

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00102/207/12/063/15tanggal 8 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00376/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor 00014/206/10/062/13 tanggal 9 Oktober 2015 Tahun Pajak 2010seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00376/KEB/WPJ.04/2016tanggal 21 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor0001 4/206/10

Terbanding untuk mengembalikan segala kelebihanpembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini besertabunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110622.15/2010/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00376/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal21 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00014/206/10/062/15 tanggal 9 Oktober 2015, atas nama PT CahayaPrestasi Indonesia, NPWP 02.393.381.5062.000, beralamat di SampoernaStrategic Square, South Tower Lantai 29, Gedung South Quarter Tower ALantai 12, Jalan R.A.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00376/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 4/206/10/062/15 tanggal 9 Oktober 2015 serta seluruh surat tagihanpajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00376/KEB/WPJ.04/2016 tanggalHalaman 3 dari 7 halaman

/2016 tanggal 21 Desember 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 0001 4/206/10/062/15 tanggal9 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.393.381.5062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

No. 1213/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSlebih dari itu terutama terhadap psikologis anakanak, pertumbuhan danperkembangan masa depan anak ;m.

No. 1213/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah terakhir bertempatkediaman bersama di Jalan Saidi, Cipete Jakarta Selatan, kemudian pindah ke Jl.Ketapang Pasar Minggu selama lebih kurang 13 tahun, kemudian pindahkerumah dibelakang rumah semula di Jl.

No. 1213/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSmasingmasing bernama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, dan 2.

No. 1213/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

No. 1213/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS

Putusan Nomor 2357/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00339/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00106/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp406.844.330,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan sebagaiberikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.775.409.750,002. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 277.540.975,003. Dikurangi:a.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp 24.005.003.855,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89284/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00339/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00339/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 00106/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00339/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00339/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor :00106/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2356/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor KEP00326/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00109/207/12/063/15 tanggal 8September 2015 Masa Pajak Agustus 2012 sebesar Rp 7.903.324,00dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.436.314.061,002. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 143.631.406,003. Dikurangi:a.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp 18.029.087.758,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89278/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00326/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00326/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor 00109/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00326/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00326/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor :00109/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Perpanjangan Penuntut Umum :Dalam Rutan sejak tgl 01-04-2016 s/d tgl 10-05-2016.3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri:Dalam Rutan sejak tgl. 10-05-2016 s/d tgl 29-05-2016.4. Penuntut Umum : Dalam Rutan Sejak tgl. 10-05-2016 s/d tgl 29-05-2016.5. Majelis Hakim : Dalam Rutan Sejak tgl. 26-05-2016 s/d 24-06-2016.6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tgl. 25-06-2016 s/d 23-08-2016; 7.

Putusan Nomor 2388/B/PK/Pjk/2018Put89290/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 28 November 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00116/207/13/063/15,tanggal 8 September 2015, Masa Pajak Agustus 2013, sebesarRp. 284.399.192,00 dikurangkan menjadi

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp.28.106.676.569,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89290/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00116/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00337/KEB/WPJ.04

/2016, tanggal 28 November 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2013,Nomor: 00116/207/13/063/15, tanggal 8 September 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.330.617.8063.000, adalah yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2415/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00342/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00113/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Oktober 2013 sebesar Rp2.520.000,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 18.009.933.561,002. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.800.993.356,003. Dikurangi:a.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp27.105.616.754,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89292/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00342/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00342/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00113/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00342/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00342/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor :00113/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

TAP.063/0.4.10/Epp.1/02/2016 tanggal 20 Februari 2016 sejak tanggal26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;Penuntut Umum berdasarkan Surat Penetapan No. 0.PRINT.53 /0.4.10 /Epp.02/04/2016 tanggal 5 April 2016 sejak tanggal 5 April 2016 sampaidengan tanggal 24 April 2016;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat PenetapanNo. 89/Pid.B/2016/PN.Yyk tertanggal 7 April 2016 sejak tanggal 7 April 2016sampai dengan 6 Mei 2016;Hal 1 dari 25 hal Put.No.89/Pid.B/2018/PN.Yyk5.

Surat pelimpahan perkara, Nomor : B901/0.4.10/Epp:/04/2016,tertanggal April 2016, dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta;2. Berkas perkara atas nama terdakwa : UDI RACHMANTO binDJIANTO (alm) ;22 22222 2no none nn enn ne3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM0/0.4.10/Ep.1/03/2016, tertanggal 5 April 201 6;4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor : 89/Pen.Pid.B/ 2016/PN.Yyk, tertanggal 7 April 2016 tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;5.

Suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; oenn Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diDersidanQan j nne annem nnn nn ne nn nn nen nnn nena enn nn nnn nnn nanncasoenn Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 11 Mei2016, Nomor Register Perkara : PDM....YOGYA/04/2016 yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa UDI RACHMANTO Bin DJIJANTO

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Nikah No.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan tersebut, Penggugatmendasarkan alasan cerainya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNo. 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fighiyah tersebut, untuk mengakhirimafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwaperceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumahtangga dalam keadaan seperti ini, hanya akan menambah madharat bagi kedua belahpihak, sesuai dengan pendapat DR.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Perincian biaya :PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiJumlahttd.Ustiana Putri Utami, S.H.: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00: Rp 700.000,00: Rp 5.000,00: Rp 6.000,00: Rp 816.000,00(delapan ratus enam belas ribu rupiah)Untuk salinan sesuai dengan aslinyaPengadilan Agama Jakarta SelatanPanitera,Sufyan, S.H.

Putusan Nomor 87/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89293/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00343/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 28 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor001 14/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak November2013

/2016 tanggal 28 November 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor: 00114/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PT.Maya Agro Investama, NPWP: 02.330.617.8063.000, beralamat di: GedungHalaman 2 dari 8 halaman.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00343/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 87/B/PK/Pjk/2019November 2013 Nomor 00114/207/13/063/15 tanggal 8 September2015 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00343/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00114/207/13/063/15 tanggal 8 September2015; dan,4.

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor:00114/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyataHalaman 4 dari 8 halaman.

RBB/07/IV/2016/BNNP DIYdengan No Kode Laboratorium 010709/T/04/2016,010710/T/04/2016,010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/ 2016mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol No urut 61 lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menerima NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yangberwenang.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam

RBB/07/IV/2016/BNNP DIYdengan No Kode Laboratorium 010709/T/04/2016, 010710/T/04/2016,Halaman 7dari24 Putusan Nomor 1/PID.Sus/2017/PTYYK010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016, 010713/T/04/2016, 010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/2016 mengandung Metamfetamin sepertiterdaftar dalam Gol No urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menguasai NarkotikaGolongan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa

RBB/07/IV/2016/BNNP DIYdengan No Kode Laboratorium 010709/T/04/2016,010710/T/04/2016,010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/ 2016mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol No urut 61 lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan tersebut tanpa ada ijin daripihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

RBB/07/IV/2016/BNNP DIYdengan No Kode Laboratorium 010709/T/04/2016,010710/T/04/2016,010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/ 2016mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol No urut 61 lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk membawa NarkotikaGolongan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132

RBB/07/IV/2016/BNNP DIYdengan No Kode Laboratorium 010709/T/04/2016,010710/T/04/2016,010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/ 2016mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol No urut 61 lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalahWarga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171105707829008 yangdikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 11 04 2016 ;2.

bernama HABIBUR RAHMAN,lahir di BATAM, pada tanggal 10 NOVEMBER 2012, Anak ke DUA, LAKI LAKI DARI SUAMI ISTERI : KRISNALDI dan EKA RAHMADIA,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16221/KUCSBTM/2012yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam pada tanggal 29 November 2012 ;Bahwa identitas diri anak Pemohon yang tertera di dokumen KartuKeluarga (KK) No : 2171100103100026 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 04

2016 bernama HABIBUR RAHMAN, lahir di BATAM, pada tanggal10 11 2012, nama orang tua KRISNALDI (Ayah) dan EKARAHMADIA (Ibu) ;Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan nama anakdi AKTA KELAHIRAN ANAK Pemohon tersebut karena ada salahpengetikan yaitu nama anak Pemohon HABIBUR RAHMAN sebenarnyanama anak Pemohon HABIBURRAHMAN ;Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan perbaikan perubahannama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan berdasarkan KutipanAkta Kelahiran Nomor : 16221/KUCSBTM/2012

PencatatanSipil Kota Batam tertanggal 05 04 2016, diberi tanda P4;Selanjutnya suratsurat bukti tersebut telan dicocokkan denganaslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermateralcukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut Pemohon jugatelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama 1.

dan Pencatatan SipilKota Batam tertanggal 05 04 2016; Bahwa benar, Anak Pemohon yang ke dua yang bernama HABIBURRAHMAN telah memilki Akta Kelahiran Nomor : 16221/KUCSBTM/2012yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam pada tanggal 29 November 2012, dengan identitas sebagaiberikut nama HABIBUR RAHMAN, lahir di BATAM, pada tanggal 10NOVEMBER 2012, Anak ke DUA, LAKI LAKI DARI SUAMI ISTERI :KRISNALDI dan EKA RAHMADIA;Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 171Pdt.P/2018

Putusan Nomor 2263/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding NomorKEP00350/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00110/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak September2012 sebesar Rp. 670.902.580,00 dikurangkan menjadi Nihil denganperhitungan sebagai berikut :1.

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp.19.079.539.566,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat Uraian Banding tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89279/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00350/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00350/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00110/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00350/KEB/WP4J.04/2016 tanggal

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00350/ KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 29 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2012 Nomor00110/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan No. 2665/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.No.XXX/100/V/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di kediamanPenggugat yang beralamat di Jakarta Selatan dan sudahdikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Jakartapada tanggal 29/08/2006.ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Jakartapada tanggal 17

Putusan No. 2665/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan Penggugat telah mengajukanbuktibukti, sebagai berikut :A Surat:1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 31740154830011, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, P.1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/100/V/2006 tanggal 19 Mei 2006yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,P.2.Saksisaksi :SAKSI I (bu kandung

Putusan No. 2665/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa faktafakta kejadian tersebut merupakan rangkaian faktayang menunjukkan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat yang membuktikan telahterjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga antarakeduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi tersebut jugadidasarkan atas fakta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasilserta di

Putusan No. 2665/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan inidiucapkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkanpada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis,Drs. H. Jarkasih, M.H. dan Drs. H.

Putusan No. 2665/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.

Putusan No. 2793/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu,Jakarta Selatan.Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkankehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tanggal yangsakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi Allah Swt.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediamanorang tua Penggugat di Jakarta Selatan.Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpulsebagaimana

Putusan No. 2793/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus, maka Pengadilanmembebankan Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbuktibukti berupa :A. Surat :1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174046505750013 atas namaPENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.1.2.

Putusan No. 2793/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga antarakeduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi tersebut jugadidasarkan atas fakta keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namuntidak berhasil serta di muka sidang dalam kesimpulannya Penggugat telah menyatakantetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Putusan No. 2793/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut dapat disimpulkanfakta hukum yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusan No. 2793/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89288/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengusulkan agar KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP0035/KEB/WPJ.04/2016

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp26.989.029.829,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89288/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00335/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00335/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 NomorHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/201900110/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruh surattagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00335/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor001 10/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015; dan,4.

/2016 tanggal 28 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 Nomor00110/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2234/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89277/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding : NomorKEP00327/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00108/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Juli 2012sebesar

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp. 16.870.675.942,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89277/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00327/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/ataumencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00327/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2234/B/PK/Pjk/2018Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012 No. 00108/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 sertaseluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00327/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Bukti T2 : Dana Pensiun BNI Unit & PPJB C0917 Nomor 004/BAST/AP//2019 tanggal 31Jan19;Bukti T2.a : Dana Pensiun BNI PPJB Nomor 596/PPJB/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal April 2016;Perjanjian Pembelian Kembali PPJB C0117 Nomor 002596/PPK/HJ DLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;3.

Bukti T3 : Dana Pensiun BNI Unit & PPJB C1106 Nomor 005/BAST/AP//2019 tanggal 31Jan19 ;Bukti T3.a : Dana Pensiun BNI PPJB Nomor 597/PPJB/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal April 2016;Perjanjian Pembelian Kembali Nomor 003597/PPK/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;4.

Bukti T29LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;Perjanjian Pembelian Kembali Nomor 008602/PPK/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;:Dana Pensiun BNI Unit & PPJB C1505 Nomor 030/BAST/AP/IX/2019 tanggal 2Sep19;:Dana Pensiun BNI PPJB Nomor 601/PPJB/HJPDLB/Bukti T29.a.

Bukti T30LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;Perjanjian Pembelian Kembali Nomor 007601/PPK/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;: Dana Pensiun BNI Unit & PPJB C1509 Nomor031/BAST/AP/IX/2019 tanggal 2Sep19;: DanaPensiun BNI PPJB Nomor603/PPJB/HuBukti T30.aPDLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;Perjanjian Pembelian Kembali Nomor 009603/PPK/HJPDLB/LGLI/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;: Dana Pensiun BNI Unit & PPJB C1602 Nomor. Bukti T31032/BAST/AP/IX/2019 tanggal 2Sep19;Hal. 24 dari 45 Hal.

Bukti T34 ;Dana Pensiun BNI Unit & PPJB C1906 Nomor 035/BAST/AP/IX/2019 tanggal 2Sep19;Bukti T34.q : Dana Pensiun BNI PPJB Nomor 607/PPJB/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;Perjanjian Pembelian Kembali Nomor 013607/PPK/HJPDLB/LGL/04/2016 tanggal 20 Apr. 2016;.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00352/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor00112/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 sebesarRp188.465.920,00 dikurangkan menjadi Nihil, dengan perhitungansebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.728.440.642,002. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 672.844.065,003.

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp19.357.079.704,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89281/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00352/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00352/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00112/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00352/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00352/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 29 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2012 Nomor00112/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.