generalis KUHDdan KUH Perdata samasama termasuk lingkungan hukumkeperdataan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas judex factie dalamputusannya tidak bisa menafsirkan makna Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini jugaterjadi ketika menjelaskan tentang kedudukan dari KPU Gunungkidul danargumentasi hukum yang dipergunakan oleh judex factie adalah tidakHalaman 49 dari 57 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT YYKtepat, dan KPU Kabupaten Gunungkidul bukanlah pejabat

negara, dansampai saat ini tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU)adalah pejabat negara, karena kedudukan KPU dalam hal ini termasukTerbanding (KPU Kabupaten Gunungkidul) adalah lembaga independenyang diamanahi' oleh Konstitusi Republik Indonesia untukmenyelenggarakan pemilihan umum;Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding semula Penggugatmohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagaiberikut:1.

Majelis Hakimtingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, denganmenambahkan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memoribandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama bersifatambigu dengan mengatakan dalam pertimbangannya telah menafsirkanmakna Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan dan argumentasi yang dipergunakan juga tidak tepat, olehkarena KPU Kabupaten Gunungkidul bukanlah pejabat

negara, dan sampaisaat ini tidak ada satupun ketentuan Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pejabat negara,karena kedudukan KPU dalam hal ini termasuk Terbanding (KPU KabupatenGunungkidul) adalah Lembaga independen yang diamanahi oleh KonstitusiRepublik Indonesia, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan Pembanding semula

Negara dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang oleh UndangUndang Dasar1945 diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan umum di KabupatenGunungkidul, berwenang melakukan verifikasi mengenai calon Bupati atauWakil Bupati yang akan maju dalam pemilihan umum, untuk menentukanapakah calon tersebut in casu calon independent cq Penggugat memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam undangundang maupun peraturan yangsudah ditetapkan oleh Komisi Pemilinan Umum Republik Indonesia;Menimbang, bahwa

Oleh karena itu, katamenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calondalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota dapat dimaknai bahwa tindakan atau keputusan yangdilakukan Pejabat Negara, Pejabat Daerah,Pejabat ASN, anggotaTNI/Polri, Kepala Desa yang dilarang adalah keputusan dan/atautindakan mewujudkan kepentingan salah satu pasangan calon,disebabkan karena adanya intervensi dan pengaruh salah satupasangan calon, tidak adil atau tidak objektif terhadap pasangancalon atau

Hal inijuga ditegaskan dalam Pasal 29 huruf (j) UU No 6 Tahun 2014tentang Desa yang melarang kepala desa ikut serta dan atauterlibat dalam kampanye pemlihan umum dan pemilihan kepaladaerah; Bahwa Ahli menjelaskan dikaitkan dengan posisi kasus yakni sebagaiBerikut:v Unsur Subjek, yaitu Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatursipil Negara dan kepala desa atau sebutan /ain/Lurah.Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu yang dikuatkan denganbukti pengangkatan selaku Kepala Desa Pangahu berdasarkansurat Keptusan

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan;3. Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur pasal tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salahsatu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangansaksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa Terdakwa merupakan Parat Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim.

Landasan Sosiologis;1.Bahwa dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkandalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telahterjadi dalam penyelenggaraan negara, praktikpraktikusaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentuyang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat Termohon dalam rangkamewujudkan

harus dijadikan acuan (Utrecht,1983);Bahwa selain penafsiran sistematis, pembacaan secarayuridis juga tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yangkhas dan selalu) ada dalam membaca aturanperundangundangan, dan kemudian disempurnakandengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebihlanjut dari penafsiran gramatikal;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri;Halaman 50 dari 69 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 5, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk didalamnya pejabat negara pada lembagatinggi negara yang salah satunya adalah anggota DPD RI

Justru kemudian, Komisi Pemilihan Umumtelah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UUPemilu. yang inkonsisten dalam mengatur pelaranganterhadap mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkandiri sebagai pejabat negara yang akan nantinya akan dipilihdalam penyelenggaraan Pemilu, di mana syarat calonpresiden dan wakil presiden sebagaimana tertuang dalamPasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum mengatur mengenai larangan untuk mencalonkandiri sebagai presiden dan wakil presiden

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan Aktakelahiran anaka Para Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga

penetapan perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sangat merugikan hak keperdataan bagipara Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanansebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebuthams diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warganegara;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan nama dan nama orang tua para Pemohon untuk kelengkapanadministrasi pengurusan akta kelahiran anakanak para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, para Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar). sehingga permohonan

Jimy adalah untuk para Terdakwa pakaiatau konsumsi.Bahwa para Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima 1 (Satu) kantongplastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor:LP.21.107.99.20.05.0131.K tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. selaku Koordinator KelompokSubstansi Pengujian

Jimy seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sertamemiliki semua barangbarang yang ditemukan tersebut, selanjutnya paraTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa para Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 01 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukurankecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;n Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal

., juga status saksi sebagai seorang dosen,sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsungpada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilankeputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen sertaseluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya.

RUNTUWENEdan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar danbahkan keluarga akan menjadi tercemar., juga status saksi sebagai seorang dosen,sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsungpada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilankeputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen sertaseluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya.

berdasarkan penjelasan tersebut, Penggugat menyerahkanberkasberkas kepemilikan tanah untuk didaftarkan pengukuran sertapenyertipikatan hak kepemilikan tanah ;Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat denganmengemukakan azas formal pemilik harus menguasai fisik sebagai syaratpenyertipikatan tanpa menyebutkan dan menjelaskan azas formal tersebutberdasarkan ketentuanketentuan/peraturanperaturan yang mana tentangpertanahan kepada Penggugat adalah tindakan sewenangwenang Tergugatselaku Pejabat

Negara ;Bahwa Tergugat secara yuridis mengakui tanah tersebut adalah milikPenggugat ;Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat denganusalan tanah tersebut telah dikuasai pihak lain adalah bertentangan denganketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 ;Hal. 2 dari hal. 7 Put.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Pengajuan Pensiunan para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama Pemohon J) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus segala administrasi;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

Permohon mengenai penetapan perubahan biodatatahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknyakepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalankeluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk kelengkapan administrasi mencalonkan sebagai Kepala Desa;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara

Hal ini sesungguhnya telah biasa dalam praktekrekruitmen Pejabat Negara, dimana praktek seperti ini sering terjadidalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial;Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejaklahirnya UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia lumpernah an Komisioner Komnas HAM RImencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. bahkan KomisionerKomnas HAM Periode 200720012 jumlah Anggota Komisionerhanya berjumlah 11 (sebelas orang) termasuk PENGGUGAT

PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012dalam menyelenggarakan urusan KOMNAS HAM yang diperoleh ataspenetapan sidang Paripurna Komnas Ham, yang dibiayai dari dana APBN,dan diberi tugas dan wewenang oleh Komnas HAM sesuai Peraturan KomisiNasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak AzasiManusia untuk memilin dan menetapkan Calon Anggota Komnas HAM gunaselanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke sidang Paripurna Komnas HAM ; Menimbang, bahwa kedudukan Ketua dan Sekjen Komnas HAM adalahsebagai Pejabat

negara karena Komnas HAM adalah Lembaga Mandiri yangkedudukannya setingkat dengan lembaga Negara Lainnya sebagaimana diaturdalam pasal 1 Peraturan Komnas HAM tentang Tata Tertib Komnas HAMNo.11/KOMNAS HAM/IV/2008 jo UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengandemikian Ketua Komnas HAM dan Sekjen Komnas HAM adalah penyelenggaranegara yang mempunyai tugas dan wewenang yang diperoleh secara atribusi(karena undangundang) yang dibiayai dari dana APBN dan berwenangmenerbitkan Surat Keputusan(Beschikking)

perorangan atau individutErtENtU 5n non nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nnn cnn ncn ncn ne nen nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat VIII dan Turut Tergugat sebagai PejabatNegara pada lembaga yang menyelenggarakan fungsi urusan atau administrasipemerintahan, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan olehPenggugat bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh orang perseorangan ( onrechtsmatigedaad ) melainkan merupakanperbuatan melanggar hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Komnas HAMatau Pejabat

Negara pada suatu lembaga mandiri yang kedudukannyasetingkat dengan lembaga negara lainnya dalam mengambil kebijakan publikdan berdampak pula terhadap publik ;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 297/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum gugatanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara atau Badanpublik yang menyangkut kebijakan publik maka objek perkara ini tidaklahtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa

bukti apapun.Sebaliknya Pemohon Kasasi dihadapan sidang telah menyampaikan dalildalil(didalam Memori Banding Pembanding) dan buktibukti yang sama sekali tidakmendapat pertimbangan dari Judex Facti, yaitu :1.Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 372/61/1990 tertanggal 5Agustus 1990 (T1), Bahwa dari bukti ini dapat dilinat banwa Tergugatadalah benar sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah objek perkara,dan telah dikuasai secara turun temurun dari orang tua Tergugat, Bukti iniditerbitkan oleh Pejabat

Negara yang terendah, yaitu Kepala Desa NageriKec.

Nomor 1656 K/Pdt/2014dengan Tergugat, dan Bukti ini diterbitkan oleh Pejabat Negara yangterendah, yaitu Kepala Desa Nageri Kecamatan Juhar PemerintahKabupaten Karo yaitu Bawar Ginting Oleh karena itu bukti ini sah secarahukum.3.

hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Halaman 7 dari 19 Nomor 44/Pid.Sus /2016/PN Str.Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;.

rizki hermawan sebagai upah karena saksi rizki hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

mengenai penetapan perbaikan biodatatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kandat(setempat) sangat merugikan hak keperdataan bagiPemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperbaikan biodatanya untuk pengurusan pendaftaran pergi haji Pemohon bersama istrinya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

. ; Bahwa dari bukti bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat sangat kuatdan telah melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku yangditandatangani secara sah oleh saksi saksi, Pejabat Negara (KepalaDesa) Penfui Timur, Camat Kupang Tengah dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan tugastugas pemerintahan yang bersifat atributif.Putusan Nomor 156/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 7 dari 28Oleh karena, Penggugat meminta agar membatalkan PERNYATAANPELEPASAN

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangHal 2 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.Simditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat

Menyusun perubahan tarif PPh pasal 21yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10 % bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan tarif baru.b.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan kepada PIHAK KEDUA;dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan dan penyampaian perubahan SPT ataspajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telahdibayarkan oleh PEMDA sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002.B. Drs. H.

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

Yasin &Rekan) dan Pihak IT menerima tugas tersebut untuk melakukan pekerjaaandalam penyusunan dan pengumpulan perubahan SPT atas pajak penghasilanPasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telah dibayarkan oleh Pemdasebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiscal 2001 dan 2002 yang disesuaikan dengan tarif baruberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.