Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2014 Nomor 00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116841.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00326/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02402/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/14/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 116841.99/2014/PP, atas nama PT CheilJedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00326/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2014, Nomor 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0O,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116944.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitanKeputusan Tergugat Nomor KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Nomor 00327/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak Januari 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116942.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057

a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..7.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri (ba'da dukhul ), tetapi belum di karuniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukundan baik, akan tetapi sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon seringmuncul perselisihan

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yangmenikah pada tanggal 20 Juni 2006 dan saksi hadir dalam acarapernikahannya;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidupbersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuaPemohon;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonbaik, tetapi sejak tahun 2011 mulai ada masalah disebabkanTermohon mandul, padahal sudah diperiksakan ke dokter;Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Pemohondan Termohon bertengkar

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pulamengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukandisebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpahadirnya Termohon;Menimbang

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syari dan pasalpasal dari perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaWates

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..SUHARTADTI, SH.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa

Putusan Nomor 168/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB PajakPenghasilan Nomor 00012/206/13/057/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak2015 dan Peneliti Keberatan telah menerima sebagian dan menolaksebagian sehingga Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mengeluarkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01398/KEB/WPJ.07/2016 tertanggal 21September 2016 dengan

uraian banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109166.15/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01398/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00012/206/13/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01398/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00012/206/13/057/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama PTSuksespermata Indonusa, NPWP 01.626.140.6057.000, alamat:Jl.

Putusan Nomor 168/B/PK/Pjk/2019(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013, Nomor:00012/206/13/057/15, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.626.140.6057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebin bayar sebesar USD 111,306.71 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Peredaran Usaha sebesar USD1,354,219.64yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117114.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057

Putusan Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor00080/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Maria Zandra Novita, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 05 RT057 RW 017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseaeeeees PENGGUGAT;LawanOis Dahlia, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057

RW017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ............cccceceeceeeeeaeaeeeeeeeeeeaseeeeeenees TERGUGAT ;Joewarti, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya diSe@but SCDAQAL ............ccecceseeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat;Setelah menerima dan memperhatikan

Janji) TERGUGATI kepadaPENGGUGAT;Bahwa melihat itikad tidak baik dari TERGUGATI dan untuk menjamin agarGugatan ini tidak siasia, maka PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini Majelis Hakim PemeriksaHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Sda12.Perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas harta TERGUGATI berupa tanah dan bangunan rumah yangberdiri di atasnya terletak di Perumahan Griyo Pabean 1 Blok No. 02, RT.057

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah danbangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di PerumahanGriyo Pabean 1 Blok No. 02, RT. 057 RW. 017, Desa Pabean,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah dan bangunan rumah Bapak NARNO(Blok I No. 01);Sebelah Timur: Tanah dan bangunan rumah Bapak DANI(Blok I No. 38);Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah Bapak RASYD(Blok I No. 03);Sebelah Barat: Jalan/Kavling/Tanah Kosong;Menghukum TERGUGATI untuk

RW 017 Desa PabeanKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sedangkan para Tergugat beralamat diPerumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017 Desa Pabean KecamatanSedati Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berdomisili didaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntutsah menurut hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II, danmenuntut

Putusan Nomor 3254/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Februari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65987/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP25/77/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858032010 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 15 JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor: 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor: 160858032010 atas namaPT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00026/207/10/057

salinan Keputusan yangdibanding ;Bahwa selain dari persyaratan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) ;Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WPJ.07/BD.06/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan PermohonanKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Februaridan Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WP/07/BD.05/

Jumlah yang masih harus dibayar 116.393.070,00 tanggal 2 Agustus 2007 melaluiBahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07surat Nomor 0O66/PT.JICM/FN/X/2007tanggal 29 Oktober 2007 kepada KPP PMA IV dengan jumlah pajakterutang menurut Pemohon Banding adalah Nihil ;Hal. 5 dari 30 hal. Put.

Pada kenyataannya permohonan restitusi PPNyang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Februari 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007. Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu PemohonHal. 9 dari 30 hal. Put.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwapenerbitan SKPKBPPN Nomor 00183/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus2007 tersebutseharusnya batal demi hukum karena diterbitkanmelebihi jangkawaktu yang telah ditetapbkan dalam Pasal 17BUndangUndang KUPmaupun Keputusan Terbanding Nomor KEP160/PJ./2001 tanggal 19Februari 2001 ;2.

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez,dengan perhitungan PPh Badan tahun pajak 2013 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: UraianTerbanding(Rp)Pembatalan olehPengadilan Pajak(Rp)Pemohon Banding(Rp) Peredaran Usaha1.034.981.554.112(5.043.951.695)1.029.937.602.417 Harga Pokok Penjualan676.535.741.885(1.825.137.858)678.360.879.743 Biaya Usaha386.452.615.691(65.456.100.092

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021 tanggal 14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih)dibayar sebagai berikut: raian Jumlah MenurutTerbanding1 Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEPKEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15,tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor: 00017/206/13/057

No. 1843 K/Pdt/2012Kecamatan Tangerang, Desa / kelurahan Cimone, atas nama HOORUSDYAN DHARMAWAN HOMARWIDJAMA tersebut.Bahwa kesepakatan untuk menjual asset PELAWAN tersebut bertujuanmengurangi beban hutang PELAWAN kepada TERLAWAN dan atas sisakewajiban PELAWAN kepada TERLAWAN tersebut telah dibuatperjanjian baru dengan nama / judul: PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1Desember 1998.Untuk menjamin hutang PELAWAN tersebut maka sebagai jaminanadalah asset PELAWAN berupa sebidang tanah Sertipikat

Hak GunaBangunan No. 3713/Situterate, Desa Siturate, Kecamatan Cikande,Kabupaten Serang.Bahwa oleh karena atas' sisa hutang PELAWAN sejumlahRp.639.000.000, (enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah ) telahdibuat kesepakatan yang baru, yaitu akta PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, maka semua perjanjianhutang pihutang sebelumnya berupa:Akta Nomor: 14 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS,SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDITPINJAMAN REKENING

Bahwa atas perjanjian hutang pihutang yang baru yaitu: aktaPERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998tersebut, sama sekali belum pemah dilakukan Peletakan HakTanggungan, maka secara otomatis dengan sendirinya apabilaTERLAWAN hendak menuntut hak pihutang kepada PELAWAN harusdilakukan melalui gugatan perdata biasa di pengadilan dan bukannyamempergunakan Titel Hak Tanggungan dan atau Penetapan SitaEksekusi dan atau anmaning berdasarkan Titel Hak Tanggungan yangtelah gugur atau batal

PK.51 PK/PRK/MGD/ VII/97) tanpa melihat Akta bukti T6A yang berupasurat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember1998, maka perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWANadalah sudah sesuai ketentuan Pasal 13820 KUHPerdata dan tidakmengandung dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog(penipuan).Bahwa namun titik persoalan di dalam perkara ini adalah apaka buktiT6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98,tanggal 1 Desember 1998, dimana Akte Perubahan tersebut

Pada saat menandatangani Perjanjian Perubahan No.: 057/PRPK/PB/ MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, PEMOHONKASASI berada dalam situasi lemah secara ekonomi, dimanasebagai akibat kondisi ekonomi nasional yang sulit makaPEMOHON terpaksa menyerahkan aset jaminan kepadaTERMOHON KASASI dan menadatangani Akta Perubahan,walaupun bunga yang dikenakan kepada PEMOHON KASASIadalah sangat tinggi yaitu sebesar 45 % setahun dan setiapsaat TERMOHON KASASI dapat menambah besaran bungatersebut ditambah denda 2 %

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah surat Nomor 056/GME/SE/III/2020 dan Nomor 057

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c.

RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin);Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan ParaPenggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No.056/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat (i.c. RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c.

RidnaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung) sebesar Rp. 105.803.034, (Seratus lima jutadelapan ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah);Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No.057/GME/SE/III/2020 tanggal O6 Maret 2020 untuk Tergugat Ildr/Penggugat II dk (i.c.

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016perihal Surat Peringatan Il, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harusmenyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untukmenghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karenaPenggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kataguna menghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan ;.

Bahwa oleh karena perouatan Tergugat adalah melanggar Undangundang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatanpada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksuddalam Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segalaperbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;.

Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa danmemutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidakHalaman 3 dari 37 Putusan No.28 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgnsah, sehingga batal demi hukum, serta perbuatan atas dasar surattersebut batal demi hukum ; 222022 nee rne noeBahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana

peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan kewajiban debitur ;Berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim PemeriksaPerkara untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :PRIMMATA g ~1.2.5:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan 5 Menyatakan Surat No.B.057

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon I (Sajum bin Madyasa) Tempat Tanggal Lahir , Kebumen, 27 tahun dan Pemohon II ( Makiyah binti Sanwiranom) Tempat Tanggal Lahir, Kebumen 21 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 057/23/II/461.Pel-V/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tanggal 24 -10-1992 diubah

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada Tanggal 2821991 dihadapan Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggayam, Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah No.057/23/II/461.PelV/91 Tertanggal 24101992;2.

Bahwa permohonan ini sebagai syarat menikahkan anak paraPemohon, karena Nama dan Tanggal lahir Para Pemohon yang tertulisdalam Akta Nikah dan Tanggal lahir yang tertulis dalam KTP Para Pemohonberbeda, yaitu didalam Kutipan Akta Nikah No: Kutipan Akta Nikah No.057/23/II/461.PelV/91 Tertanggal 24101992, Tertulis Pemohon Sajumbin Madyasa, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 27 tahun dan PemohonI!

Menetapkan nama Pemohon Sajum bin Madyasa, Tempat TanggalLahir, Kebumen, 27 tahun dan Pemohon II Makiyah binti Sanwiranom,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 tahun yang tertulis dalam KutipanAkta Nikah No. . 057/23/lI/461.PelV/91 Tertanggal 24101992yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam,Penetapan NomorHalaman 2 dari 9 halamanKabupaten Kebumen dirubah menjadi Pemohon Muhyanto bin Madyasa,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen 1631964 dan Pemohon II Makiyah bintiSanwiranom, Tempat Tanggal

Pemohon II yang telah dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKebumen NIK 3305214206660001 tanggal 30 Agustus 2012 telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sertadinazegelen (bukti P.2);Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggayam, Kabupaten Kebumen No. 057/23/II/461.PelV/91 Tanggal24101992 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeteraicukup serta dinazegelen (bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Menetapkan nama Pemohon (Sajum bin Madyasa) Tempat Tanggal Lahir ,Kebumen, 27 tahun dan Pemohon II ( Makiyah binti Sanwiranom) TempatTanggal Lahir, Kebumen 21 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNo. 057/23/II/461.PelV/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tanggal 24 101992diubah menjadi Pemohon ( Muhyanto bin Madyasa) Tempat tanggal Lahir,Kebumen 16031964 dan Pemohon II (Makiyah binti Sanwiranom), TempatTanggal Lahir Kebumen 05051968 ;3.

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73246/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/208/11/057/13 tanggal25 Juni 2013 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualanatas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atasBarang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057/13 tanggal 25 Juni2013 Masa Pajak

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20212019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017,atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001777.16/2019/PP

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPUJ.07/2019tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01910/NKEBIWPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal17

Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000

Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor00012/277/16/057

ACHOI saksi danrekan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr.ACHOI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di halaman Pekong Jalan K.STubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban, KecamatanSingkawang Tengah, Kota Singkawang dan yang kedua di rumah sdr.ACHOI yang beralamat di jalan R.A Kartini Gg.Durian RT/RW 013/005,Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, KotaSingkawang;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr. ACHOI!

APIN.Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wibsaksi dan rekan tim lainya mendapat informasi bahwa Di halaman PekongJalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan berlangsungtransaksi narkotika jenis sabu antara Sdr.

ACHOI saksitangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman Pekong Jalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota SingkawangHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor :150/Pid.Sus/2021/PN.Skwsedangkan sdr.

Pajak NomorPut84191/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:Penggugat mohon agar gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP00230/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajid Pajak Masa Pajak Agustus s.d.September 2013 Nomor: 00353/107/14/057

2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84191/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00230/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Februari2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib PajakAtas Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00353/107/14/057

/15 tanggal 9 Juli 2015 Masa Pajak Agustus s.d.September 2013 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00353/107/14/057/15 tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jendaral Pajak Nomor KEP04/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT.Agronusa Investama, NPWP: 02.275.541.7057.000, Alamat: MultivisionTower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan DK Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

September 2013 Nomor: 00353/107/14/057/15 tanggal9 Juli 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04/WPUJ.07/KP.0503/2016tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT Agronusa Investama,NPWP: 02.275.541.7057.000, beralamat di Multivision Tower Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3