Ditemukan 637325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
152 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 491 K/TUN/2017November 2014 tentang Penetapan Personalia Badan DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 2019 yang memutuskan Sadr. Ir. H. Mohamad Aris, S.H. selakuWakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yangditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan SekretarisJenderal Dr. H. R. A.
    Namun Penggugat secara sepihak mengklaim danmengatasnamakan diri sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Badan HukumDewan Pimpinan Pusat Partai dimana lembagai Badan Hukum DPP PPPtersebut tidak terdaftar dan tercatat didalam struktur kepengurusan yangdidaftarkan di Kemeterian Hukum dan HAM dan Penggugat hanyasebagai Wakil ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan KotaSurabaya;Bahwa Pengugat dan Penggugat II (H.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2017DPP Partai Persatuan Pembangunan dari Partai Persatuan Pembangunanmenjadi Badan Hukum sampai dengan kepengurusan yang terakhir tercatatdi Kementerian Hukum dan HAM R.I, hal ini bisa dibuktikan dari daftarSurat Keputusan Sebagai berikut:1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M40.UM.06.08Tahun 2003 Tanggal 6 Oktober 2003 tentang Pengesahan PartaiPersatuan Pembangunan Sebagai Badan Hukum Dengan Ketua UmumDr. H. Hmazah Haz dsn Sekertaris Umum HM.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2017Putusan Nomor 601 K/Pdt.SusParpol/2015 terlebin dahuludiselesaikan oleh forum internal PPP melalui mahkamah partai PPPsebelum diajukan ke Badan Peradilan.
    Bahwa Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nornor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "Badan dan/atauPejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang";Bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksudPasal 17 ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang, b.larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau, c. laranganbertindak sewenangwenang (Vide Pasal 17 ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014);Bahwa selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandikategorikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 September 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
93 — 37
  • Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;4. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala SubDirektorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;5.
    dan diberi tanda Bukti T1 sampaidengan Bukti T8, sebagai berikut:Bukti T1Bukti T2 :Bukti T3 :Bukti T4 :UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (fotokopi dari fotokopi);UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris (fotokopi dari fotokopi);Penjelasan UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan
    hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
    Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan TataHalaman 39 dari 66 him, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KTUsaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata dengan perluasannya adalah
    , yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:Halaman 53 dari 66 hlm, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KTPasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketaadalah :1.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 298/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat : Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
Terbanding/Penggugat : BOBBY SUHARDIMAN
69 — 18
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3757 B/PK/PJK/2022
Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT Indojapan Steel Center
83 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 61/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 April 2021 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Dr. Sri Untari Bisowarno., M.AP
Terbanding/Penggugat : H.A.M Nurdin Halid
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
70 — 5
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1633/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — PT BALI GIRIKENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111619.15/2010/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 16 Juli 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01745/KEB/WPJ.07/2016 tanggal30 Desember 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Untuk menginstruksikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untukmembatalkan, mencabut dan/atau mengubah Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00010/206/10/059/15tertanggal 27 Oktober 2015 untuk Tahun Pajak 2010 dan KeputusanTermohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01745/KEB/WPJ.07/2016tertanggal 30 Desember 2016;Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo
    Putusan Nomor 1633/B/PK/Pjk/2019tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01745/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Desember 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00010/206/10/059/15 tanggal27 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.069.173.1059.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 23-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3831 B/PK/PJK2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — PT ERA ASTA MARIN NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3689/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC
248 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117586.15/2012/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01326/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01326/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00003/206/12/052/16 tanggal 18 Mei 2016, atas nama PT PabrikCat dan Tinta Pacific, NPWP 01.303.297.4052.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.
    serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01326/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
266 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPh ymh dibayar 9,657,081.12 203,842.54 9,860,923.66 Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tertuang dalamSKPKB PPh Badan tersebut telah Pemohon Banding lunasi pada tanggal 23Januari 2009;ll. .Dasar Koreksi dan Alasan BandingA.
    Koreksi di dalam SKPKB PPh Badan sebesar US$ 10,957,137.33Koreksi sebesar US$ 10,957,137.33 dilakukan berdasarkan pengujian aruspiutang dan ditemukan terdapat selisih penjualan yang kurang dilaporkandengan rincian sebagai berikut:Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1406/B/PK/PJK/2017 Keterangan Jumlah (USD)Piutang per 31/12/2006 Trade receivables 76,660,222.00 ditambah : Bank of America No. Rek. 53843011 72,646,836.56(USD) Bank of America No.
    Putusan Nomor 1406/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian, jumlah peredaran usaha yang seharusnya menjadidasar rekonsiliasi adalah nilai peredaran usaha yang Pemohon Bandinglaporkan dalam SPT PPh Badan Pemohon Banding, yaitu sebesar US$163,961,299.51 bukan berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian keberatan;2.
    Terbanding hanya memperhitungkanpenyesuaian atas Sales yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa sebesarUS$ 465,393.87;Bahwa menurut Pemohon Banding, hal ini tidak tepat karena nilai sales sebesarUS$ 465,393.87 tersebut telah Pemohon Banding laporkan di dalam peredaranusaha yang Pemohon Banding laporkan di dalam SPT PPh Badan yangPemohon Banding laporkan.
    KesimpulanBahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Bandingseharusnya Surat Ketetapan Pajak PPh Badan tahun 2006 yang diterbitkanadalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 26 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — Drs. WARIDJAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SUGIHARTOYO, S.H., M.H.
179 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hilda Mulyadin, jabatan Kepala Seksi Badan Hukum Sosial,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;8.
    Pasal 15Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulanyang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut.;c. Pasal 21Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai denganPasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonanpersetujuan pembahan anggaran dasar.;d.
    Asas Bertindak Cermat;Bahwa asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atauPejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau denganperkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaramengambil suatu tindakan agar dipikirpikir dan dipertimbangkan masakmasak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihakmaupun kepentingan pihak ketiga;c.
    Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negaraadalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antaraorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usahanegara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Pasal 1Angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. UndangUndangNomor 5 Tahun 1986);j.
    Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 15-11-2023 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 305/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 30 Januari 2024 — Pembanding/Penggugat I : Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat II : ANTHONIUS, S.Pd.,M.M. Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat III : AGUSTINUS RANNU Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : Pdt. DR. EDIE RANTETASAK, M.M. Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat V : Ir. EDY DANIEL TONDOK Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : PITER BUYANG, S.Pi., M.Si. Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat VII : DR. RAEL RABANG MATASIK, S.T., M.T. Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat VIII : PAULUS RANTE TANDUNG, S.H. Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat IX : BARTO TANGDIBALI Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat X : Drs. APRIL BULO Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Pembanding/Penggugat XI : NELLI ANDRIANI DASE Diwakili Oleh : Nicolas DT, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PERHIMPUNAN MASYARAKAT TORAJA INDONESIA PMTI
90 — 96
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 366/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
60 — 7
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-12-2021 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 280/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juli 2022 — Penggugat:
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PT. ZEFINA BARA ENERGI
272 — 101
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT FARINDA BERSAUDARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
392 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 485 B/PK/Pjk/2020Bahwa Pemohon Banding mohon kiranya surat banding PemohonBanding dapat diproses dan dipertimbangkan, sehingga permohonanbanding dikabulkan seluruhnya dan jumlah PPh Badan yang lebih dibayaruntuk tahun pajak 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.146.557.468 dengan perincian sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian aE uOEoEPemohon Banding1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 201.405.519.0742 Harga Pokok Penjualan 100.564.292.9493 Penghasilan Bruto atau
    denganketerangan Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa(TSH Resources Berhad) Rp999.052.245.152(4) bahwa terdapat pembebanan bunga pinjaman dalam laporan labarugi sebesar Rp69.040.847.605,00;(5) bahwa terdapat pembebanan Rugi Kurs Tidak Direalisasi dalamLaporan Laba Rugi sebesar Rp/3.222.629.836,00;(6) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan transaksi denganpihak yang memiliki hubungan istimewa, antara lain dengan TSHResources Berhad, berupa pinjaman namun tidak didisclose dalamSPT Tahunan PPh Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-02-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 52/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 25 Juli 2023 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia disingkat (DPP-HAPI) diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,SH,MH
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
232 — 170
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275/C/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. PETROBAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
200 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 275/C/PK/PJK/2015peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47718/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Kronologi Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar Tahun Pajak2008:1. Bahwa SPTLB PPh Badan Tahun 2008, diterima KPP pada tanggal 20 Juni2013;2.
    Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47713/PP/M.1I/99/2013tanggal 29 Oktober 2013 telah cacat hukum karena diputuskan berdasarkanbukti stempel pos yang ada pada lembaran kertas tanda terimapengiriman dokumen intern KPP Migas sehingga bukan merupakan resisebagai bukti sah pengiriman dokumen dan tidak mempertimbangkan buktihukum berupa tanggal stempel pos pada amplop pengiriman dan resi posyang dikeluarkan oleh Badan
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukangugatan dengan dasardasar sebagai berikut: Kronologi Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar TahunPajak 2008:a)b)SPTLB PPh Badan Tahun 2008, diterima KPP pada tanggal 20 Juni2013;Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB63/WPJ.06/KP. 1105/2009 tanggal 12Juni 2009:Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor SPEMB.BP123/PJ.05/2009 tanggal 23 Desember 2009;Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan NomorSTPPBP181/PJ
    UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) huruf d yangberbunyi: "Gugatan Wajib Pajak atau) Penanggung Pajakterhadap: (d) penerbitan surat ketetapan pajak atau SuratKeputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuaidengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan hanya dapatdiajukan kepada badan peradilan pajak";Berdasarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
196 — 147
  • SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
    Rio Sudarsono, S.H., NIP. 19601212.198203.1.005,Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasipenanaman Modal;3. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., NIP. 19830801.200604.2.005, Kepala Bidang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, Badan KoordinasiPenanaman Modal;4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., NIP. 19850408.200901.2.001, Kepala Sub Bidang Pidana dan TataNegara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;Halaman 3 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PTUNJ KT5.
    ., NIP. 19840508.200802.1.001, Kepala Sub Bidang Perdata dan TataUsaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;6. Nova Herlangga Masrie, S.H. M.H., NIP.19791126.200801.1.001, Kepala Sub BidangArbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal;7. Ratih Indriningtyas, S.H., NIP.18960219.200901.2.003, Kepala Sub BidangAlternatif Penyelesaian Sengketa, Badan KoordinasiPenanaman Modal;8. Paramastri, S.H., NIP. 19860723.200901. 2.002,Analis Pertimbangan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal;9.
    Pengembangan peluang dan potensi penanamanmodal di daerah dengan memberdayakan badan usahaPembuatan peta penanaman modal di Indonesiag. Koordinasi pelaksanaan pelaksanaan promosi sertakerjasama penanaman modal;h.
    Seharusnya perusahaan yang sudahHalaman 255 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PT UNJ KTmempunyai ijin usaha sudah harus berproduksi, saya tidak tahu jikadilapangan perusahaan tidak berproduksi;Bahwa jika ljin dicabut bukan berarti badan hukumnya hilang, jika ijindicabut sebagai badan usaha maka dia masih dapat beroperasikarena yang dicabut hanya kegiatannya, tapi sebagai badan hukumperusahaan ini masih ada;Bahwa terhadap jjin prinsip yang dicabut dapat dilakukanpermohonan ulang sepanjang memenuhi
    Surat usulan Pencabutan perusahan Penanaman Modal yangditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau KepalaBPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan PengusahaanKPBPB atau Kepala Administrator KEK;b.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 60/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BERAU JAYA PERKASA
Terbanding/Penggugat : PT. SAMBAS MINERALS MINING. Diwakili oleh H. ANTON TARIGAN, SE
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
150 — 27
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-10-2022 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 09-03-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 357/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 8 Maret 2023 — Penggugat:
Wang Xiu Juan Alias Susi
Tergugat:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PT Tuah Globe Mining
363 — 240
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 27-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 252/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 2 Mei 2018 — YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
234 — 156
  • Bahwa Penggugat mengetahui adanya keadaan yang merugikanPenggugat dari Tergugat ketika Penggugat menerima surat dari DirekturPerdata Kasubdit Badan Hukum No.
    Yuen), hingga kemudian memperolehpengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. CHalaman 36 dari 88 halaman.
    Bahwa, antara YAYASAN KAWALUYAAN (Tergugat Il Intervensi) danYAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI (Penggugat) pada dasarnyaadalah 2 (dua) badan hukum yayasan yang berbeda satu sama lain, dantelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 2 (dua) namaYAYASAN yang pada dasarnya terdapat perbedaan;2.
    HT.01.02.Tahun 2006 Tanggal16 Juni 2006 Tentang Pengesahan Badan Hukum YAYASAN KAWALUYAAN;3.
    Faktanya bagaimana apakah benar Badan Hukum tersebutkelanjutan dari Badan Hukum yang sudah ada, dasar hukumnya bagaimanaapakah ada Surat Keputusan yang menunjukan bahwa Badan Hukum tersebutmerupakan kelanjutan dari Badan Hukum yang sudah ada;Bahwa apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 /egal standing dari Penggugat adalah adanyakepentingan.