Ditemukan 3688 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Eksploitasi minyak bumi Niaga minyak bumi Minyak Gas bumi Pengangkutan minyak bumi tanpa izin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
276 — 240
  • SUTAN BHATOEGANA, MM ta2013. 2 (dua) lembar copy Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Minpada hari Selasa s.d Rabu, 28 s.d 29 Mei 2013 untuk acara Pelaksanaan Fungsi AnggarandanPenetapan Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, Subsidi BBN, Alpha dan Voltserta Besaran Subsisi BBM dalam RUU APBNP T.A. 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan KRIDrs. Ir. H.
    TRI YULIANTO, SH tanggal 29 November 2012. 1 (satu) bundel copy Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar PendapatPembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, Subsidi BBN, Alpha serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014 tanggal 5 Juni 2013. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan cover berwarna kuning dengan lambang Garudadan tulisan REPUBLIK INDONESIA dengan judul Bahan Menteri Energi Dan Sumber Daya MinerPada Rapat Kerja Dengan Komisi VII DPR RI Mengenai
    ((satu) buah kertas ikatan uang berlogo Bank Niaga 100 lembar @ Rp. 100.000, Rp. 10.000.0( 14211(satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Mentemengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 September 1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat :Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, Subsidi BBM, Alpha serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014 tanggal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
216 — 123
  • Bahwa dalam perkara aksi terdahulu salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalamPutusan perkara saksi tersebut adalah menyamakan kasus Saukani Hasan Raismantan Bupati Kutai tentang dana perimbangan minyak bumi dan gas , yangdijadikan yurisprudensi hukum pembagian hasil biaya pemunggutan , Pembagianhasil tersebut tidak sama dengan bagi hasil Biaya PemunggutanSAKSI NOMOR 24 MAMAN YUDIAe Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan I(satu) kalitanggal. 23 Desember 2008 dan semua keterangan
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 21-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 991/Pdt.P/2018/PN Bjm
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pemohon:
ABDUL HADI
71 — 8
  • Penuntut Umum tanggal 21012014 Nomor : Print70/Q.3.10/Epp.2/1/2014sejak tanggal 21012014 s/d 09022014 ;(tahanan Kota)Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam dakwaan 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi Subsidiar pasal 53huruf d UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan suratperintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas.Mengingat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
85 — 20
  • /DPRD/2013 38 Pendamping Kegiatan Konsultasi pelaksanaandana bagi hasil sumber daya alampertambangan minyak bumi dan batubara keDitjen Minyak dan Gas Bumi dan DitjenMineral batubara dan panas bumi diKementerian Pertambangan dan EnergiJakarta 20 s.d. 23November 2013 090/63/DPRD/2013 Hal 187Putusan Pengadilan TipikorNo. 118/Pid.Sus.
    /DPRD/2013Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Oktober 201338 Pendamping Kegiatan Konsultasi pelaksanaan 20 s.d. 23 090/63/DPRD/2013dana bagi hasil sumber daya alam November 2013pertambangan minyak bumi dan batubara keDitjen Minyak dan Gas Bumi dan DitjenMineral batubara dan panas bumi diKementerian Pertambangan dan EnergiJakarta39 Pendamping Kegiatan Bimtek Optimalisasi 27 s.d. 30 094/164/sekrDPRD/2013pendapatan asli daerah serta sumber daya November 2013alam yang ada dalam rangka meningkatkankesejahteraan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
71 — 15
  • /DPRD/2013Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Oktober 201338 Pendamping Kegiatan Konsultasi pelaksanaan 20 s.d. 23 090/63/DPRD/2013dana bagi hasil sumber daya alam November 2013pertambangan minyak bumi dan batubara keDitjen Minyak dan Gas Bumi dan DitjenMineral batubara dan panas bumi diKementerian Pertambangan dan EnergiJakarta39 Pendamping Kegiatan Bimtek Optimalisasi 27 s.d. 30 094/164/sekrDPRD/2013pendapatan asli daerah serta sumber daya November 2013alam yang ada dalam rangka meningkatkankesejahteraan
    TPK/2016/PN.Mdn 38 Pendamping Kegiatan Konsultasi pelaksanaan 20 s.d. 23 090/63/DPRD/2013dana bagi hasil sumber daya alam November 2013pertambangan minyak bumi dan batubara keDitjen Minyak dan Gas Bumi dan DitjenMineral batubara dan panas bumi diKementerian Pertambangan dan EnergiJakarta39 Pendamping Kegiatan Bimtek Optimalisasi 27 s.d. 30 094/164/sekrDPRD/2013pendapatan asli daerah serta sumber daya November 2013alam yang ada dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-02-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 62/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 25 Oktober 2011 — THEDDY TENGKO, SH, M.Hum
142 — 244
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; 405.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
736 — 1711
  • ADITYA WISNUWARDANA SEKY untukmenjadi Komisaris PT Sugih Energy Tbk, perusahaan yang bergerak dibidang minyak bumi dan gas, beralamat di Menara BCA, GrandIndonesia dan kemudian pindah ke Graha Ortus, kepemilikan mayoritasPT Sugih Energy Tbk adalah Golden Hills Energy, yang merupakankendaraan investasi oleh Ortus Holding melalui Advance Energy;Bahwa untuk keperluan operasional anak perusahaan ORTUSHOLDING melakukan berbagai upaya penggalangan dana didalamnegeri maupun di luar negeri.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
116 — 34
  • Vipronity Power Energy bergerak dalam bidang usahapertambangan batubara, pembuatan briket batubara termasuk penggalian,pengolahan dan pemasaran hasilhasilnya kecuali tambang minyak bumi dan gas,distributor, leveransir, supplier, agen perwakilan baik dari perusahaan dalam negerimaupun luar negeri.Izin yang dimilik PT. Vipronity Power Energy adalah :a. SIUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor :Putusan Nomor 06/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 208Mr.