Nilai stok barang kadaluarsa yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepadaTergugat I senilai Rp. 108.270.785, (seratus delapan juta dua ratus tujuhpuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;b.

Klaim Tergugat I mengenai pinjaman Sus Seto sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) ;Bahwa adalah beralasan hukum apabila Penggugat menuntut juga pengembaliansisa uang deposit yang dihitung dari nilai stok barang kadaluarsa yang telahdikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat Isenilai Rp. 108.270.785,(seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh limarupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Jalan No.

Gula Kristal5. 1000 965 5.500 5.307.500Merah 250grGula Putih6. 48 12 10.780 129.360Cair 600MLGula Merah7. 72 72 11.110 799.920Cair 350MLTOTAL PENGEMBALIAN 108.270.785 *Catatan: Harga satuan yang tercantum di dalam tabel di atas didasarkanpada harga yang tercantum dalam Faktur Penjualan vide BUKTI P3, P4dan P5;Bahwa pengembalian persediaan yang telah kadaluarsa tersebut dilakukan olehPenggugat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 angka 3.6 PerjanjianPengangkatan Distributor Nomor 003/PPSDGEN/

atas barangpersediaan yang telah kadaluarsa tersebut kepada Tergugat I didasarkan padaperintah Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalamPerjanjian yang disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I, makaadalah beralasan hukum apabila Penggugat menuntut pengembalian berupauang senilai barang persediaan yang telah dikembalikan tersebut yang apabiladihitung adalah sebesar Rp. 108.270.785, (seratus delapan juta dua ratustujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;Bahwa

Apa mungkinPenggugat mau menerima pembelian barang dari produkprodukGulanas yang sudah kadaluarsa, jika jawabannya tidak berartiPenggugat telah mengungkapkan pernyataan bohong ;10.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN PALBahwa dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka masa kadaluarsa pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT berkaitandengan Pemutusan Hubungan Kerja adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejakPemutusan Hubungan Kerja dan atau terhitung sejak pengunduran diriPENGGUGAT.

Sehingganya pengajuan gugatan a quo patut dinyatakantelah kadaluarsa dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.Alasan untuk dapat dinyatakan gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa,sejalan dan bersesuaian dengan merujuk pada beberapa YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :Putusan Nomor 646 K/Pdt.SusPHI/2013, pertimbangan MahkamahAgung bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahuluPenggugat telah kadaluarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal82 UndangUndang No 2

a quo masih berlaku saat pemutusanhubungan kerja (PHK) terjadi antara para pekerja dengan pengusaha, Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN PALmaka adil dan beralasan hukum menyatakan gugatan para Penggugattelah kadaluarsa .Gugatan Mengandung KekeliruanPihak Yang DitarikSebagaiTergugat Dalam Perkara a quoBahwa dalam Surat Gugatannya, PENGGUGAT menarik TERGUGAT IIIin casu RIZAL TJAHJADI untuk ditarik sebagai pihak yang digugat dalamkapasitas dan kedudukannya secara pribadi.

Sejahtera Cipta Graha, mengacu pada Ketentuan Pasal82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka masa kadaluarsa pengajuangugatan oleh Penggugat berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerjaadalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja danatau. terhitung sejak pengunduran diri Penggugat. Sehingganyapengajuan gugatan a quo pada tanggal 31 Januari 2018 patutdinyatakan telah kadaluarsa dan beralasan hukum untuk dinyatakanditolak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 625 K/Pdt.SusPHI/2016adalah putusan tentang obyek gugatan perselisihan hak atas perjanjian kerjawaktu tertentu yang telah habis pada tanggal 31 Desember 2012, yang gugatandiajukan pada tanggal 10 Maret 2016, dengan berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 100/PUUX/2012 tanggal 19 September 2013, maka gugatan Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN PALtentang perselisinan hak masih berlaku kadaluarsa tuntutan hak adalah 2 (dua)tahun;Menimbang, bahwa

Memerintahkan Tergugat untuk mentaati keputusan ini denganmembatalkan Pendaftaran No.325925 dalam Daftar Umum;5, Biaya menurut hukum:Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa : Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di PengadilanNegeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2003; Bahwa merek Pioneer milik Tergugat di bawah nomor 325925 telahterdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan

diajukan pembatalannya olehpihak lain hanyalah merek dagang yang terdaftarnya di dalam DaftarUmum Merek belum lebih dari 5 (lima) tahun Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, adalah telahnyata bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 5 tahun, sehinggatidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana disyaratkan olehketentuan Pasal 69 ayat 1 UndangUndang No. 15 tahun 2001:Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya sebagai berikut Bahwa Gugatan Pengguagat telah kadaluarsa

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidanayang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM01/TMK/Euh.1/01/2018tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimyang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Andi Baso terbukti secara sah bersalah melakukantindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa

Unsur Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,berat/isi bersin atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggalHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Timpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usahaserta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuanharus dipasang/dibuat.Menimbang, bahwa terhadap

Unsur Memperdagangkanbarang yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa ataujangka waktupenggunaan/pemanfaatanyangbaikatas barang tersebut dan tidakmemasang label ataumembuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersihatau neto, komposisi, aturanpakai, tanggal pembuatan, akibatHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Timsampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

Terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa tidakmempunyai ijin dari pihak atau instansi terkait untuk menjual ataumemperdagangkan minuman jenis sopi.Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memperdagangkanbarang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan,

KAWUK (DPO) pada hari Sabtutanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 1.500 (Seribulima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah); Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut tidakmemiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar Bahwa pil jenis LL yang disita saksi dan rekan tersebut dikemas tanpaHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Gprterdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, jin edardan nama perusahaannya

KAWUK (DPO) pada hari Sabtutanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 1.500 (Seribulima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah); Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut tidakmemiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar Bahwa pil jenis LL yang disita saksi dan rekan tersebut dikemas tanpaterdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, jin edardan nama perusahaannya; Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jin

KAWUK (DPO) pada hari Sabtutanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 1.500 (Seribulima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah); Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut tidakmemiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar; Bahwa pil jenis LL yang disita saksi dan rekan tersebut dikemas tanpaterdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, jin edardan nama perusahaannya; Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jin

KAWUK (DPO) pada hari Sabtutanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 1.500 (Seribulima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah);Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut tidakmemiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar;Bahwa pil jenis LL yang disita saksi dan rekan tersebut dikemas tanpaterdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, jin edardan nama perusahaannya;Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jin dalam

Ciriciri fisik obat yang layak diedarkan kepadamasyarakat adalah obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasaIndonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupunmasa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari Deokes RI atau BPOM (misalnyaNo.

terdakwa 2. telah menjual pil /obat warna putih yang salah satu permukaan obatnya terdapat tulisan huruf Hkepada Luqman dengan harga Rp 30.000, ( tiga puluh ribu rupiah) ;e Bahwa saat itu Luqman, menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa laluterdakwa bersama terdakwa 2 pergi mengambil pil , Kemudian kembali menemulLuqman lalu terdakwa 2 menyerahkan pil tersebut kepada Luqman;e Bahwa pil/ obat tersebut dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturanpakai, isi kKandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa

Luqman sebanyak 3 kantong plastik klip yang masingmasing berisi 8 butirdengan harga Rp 30.000. ( tiga puluh ribu rupiah) ;Bahwa saat itu Luqman, menyerahkan uang tersebut kepada terdakwal. laluterdakwa 1 mengajak terdakwa pergi mengambil pil dan setelah itu kemballimenemui Lugman untuk menyerahkan pil tersebut;Bahwa yang menyerahkan pil tersebut kepada Luqman adalah terdakwa ;Bahwa pil/ obat tersebut dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturanpakai, isi kandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa

yang dapat menyimpan atau mengedarkan obat tersebut adalahapotik yang harus memiliki tenaga ahli dibidang kefarmasian dan harus memilikiSurat ijin usaha dari Disparindag setempat, dan pembeliannya harus dengan resepdokter ;e Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidakmemiliki jin menjual pil / obat tersebut; Bahwa benar para terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa

keadilanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa eksepsi Tergugat tentang kadaluarsa

batalnya suatuperikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undangundang khusushingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun; Bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuatPenggugat dengan Tergugat , Il pada tanggal 20 September 2000,dengan memperhatikan Pasal 1341 KUH Perdata, sejak haridiketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada,dalam hal ini gugatan dilakukan pada tahun 2015 sehingga telah lebihdari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan kadaluarsa

Menyatakan Terdakwa Budi Setiyadi Bin Asep Komarudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mencantumkan kadaluarsa, tidak memasang label penjelasan dan informasi petunjuk penggunaan sebagaimana dalam dakwaan campuran;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;3.

Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakatbertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalamtahun 2018 tersebut tidak memenuhi standardan/ataupersyaratankeamanan, khasiatataukemanfaatan, dan mutu karena tanpa memliki no registrasi dari Menteri Kesehatan Rli/pejabat yang berwenang atau tanpa jinedar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POMRI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obatobatantersebut seperti nama, batas kadaluarsa

sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh.Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakatbertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalamtahun 2018 tersebut tidak memilikiijin edarkarena tanpa memliki noregistrasi dari Menteri Kesehatan Rli/pejabat yang berwenang atau tanpa jinedar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POMRI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obatobatantersebut seperti nama, batas kadaluarsa

farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumahterdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaanberupa obat/ pil;Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhistandar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ bojetersebut tidak memiliki kKemasan/ label, tidak tertera informasi mengenaiobat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa

Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahanobat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasiyang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau denganmemperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antaralain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen,komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasipendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obatbebas, bebas terbatas obat keras, obat

Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi:A. Kewenangan Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Serang TidakBerwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo):B. Error!n Persona;Gugatan Penggugat Error Objecto;D.

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor26/G/2018/PTUNSRG., tanggal 20 Februari 2019, kemudian pada tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 135/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal24 Juni 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2019, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi

Gugatan Penggugat kadaluarsa/verjaring;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1. Gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);2.

Gugatan Penggugat kadaluarsa/verjaring;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagungtelan memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kag, tanggal 15November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

denganmenyatakan Para Termohon Kasasi mengundurkan diri, oleh karena ParaTermohon Kasasi terbukti mengundurkan diri sesuai pengakuan Penggugat sejak tanggal 31 Maret 2017 dan Penggugat II sejak 31 Maret 2018, kKemudianmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat/Judex Factitanggal 21 Januari 2019;Bahwa oleh karena surat pengunduran diri sah, maka gugatan yangdiajukan oleh Penggugat telah lampau waktu 1 (satu) tahun sejakpengunduran diri, sehingga telah kadaluarsa

Nomor 1053 K/Pdt.SusPHI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaikisepanjang mengenai amar ke3, yaitu untuk Penggugat I, gugatannya ditolakseluruhnya karena kadaluarsa, sedangkan untuk Penggugat II berhak atasuang kompensasi sebesar Rp6.566.463,00 (enam juta lima ratus enam puluhenam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa

Replik pada persidangan tertanggal 13 Pebruari 2012,kemudian dilanjutkan dengan Tergugat mengajukan Duplik dan tertanggal 20Pett 20) 12 geenececccencanannenenennennnennennintnn Renin GHeNnaeRLR NEROMenimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan buktibukti surat berupa P 1 sampai denganP i10.11.12.13.14.32Fotocopy Surat Kuasa Penggugat kepada Organisasi SPEE FSPMI, yangdiberi tanda dengan P 1;Fotocopy Surat gugatan tanggal 01 Januari 2012 sebelum masa kadaluarsa

nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nan nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnnMenimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara aquo ini telah jelas danterang pengakuan dan beban pembuktiannya telah melewati batas yangditentukan oleh UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan UndangUndang No.2 Tahun 2004 Pasal 82, melewati batas tenggang waktu (satu)tahun terhitung sejak tanggal 13 Maret 2006 dan terdaftar dalam RegisterNomor : 52 / G / 2012 / PHI.PN.TPI tertanggal O05 Desember 2012, makagugatan tersebut menjadi Kadaluarsa

Kontruksi dari UUKetenagakerjaan dan UU PPHI tampak tidak konsisten dan saling bertolakbelakang, disatu sisi mewajibkan Pengusaha hanya boleh melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah mendapatkan Penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial di satu sisimengatur kadaluwarsa atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Bahwa berkaitan dengan ketentuan kadaluarsa satu (1) tahun sebagai batasanwaktu dalam mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sebagaimana dalam

Kedua contoh PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut diatas adalah Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) demi hukum karena terjadi bukan atas kehendak salah satu pihak.Apabila Pengusaha lalai memberikan Pesangon terhadap PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang demi hukum dan Pekerja / Buruh mengajukangugatan sudah lewat satu tahun, apakah penerapan kadaluarsa dalamperistiwa seperti itu adl.?

dimana bukti tersebutmerupakan bukti Putusan dalam perkara No : 01 / G / 2012 / PHI.PN.TPIantara Penggugat dengan Tergugat yang di putus Tidak dapat di terima (NO)oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial yang sama danmasih ada kaitannya dengan perkara aquo, yaitu perkara No : 52 / G/ 2012 /PHI.PN.TPI yang merupakan lanjutan perkara antara Penggugat denganTergugatBerdasarkan uraian dan pasalpasal tersebut diatas, maka seharusnya perkaraaquo tidak dapat dinyatakan sebagai perkara yang kadaluarsa

berkomunikasi memesan pil double L danmenentukan lokasi transaksi jual beli pil double L ;Bahwa pil double L yang dijual oleh terdakwa kepada ROBY RISKYARDIANSYAH tersebut tidak ada pembungkusnya dan tidak terterakomposisinya serta tidak tertera aturan pakainya ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai serta khasiatdari pil double L tersebut ;Bahwa saat terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil double L dari SEPTI,SEPTI tidak menjelaskan tentang aturan penggunaan / mengkonsumsi. dosis,kadaluarsa

Jbg./ mengkonsumsi, dosis, kadaluarsa ataupun efek samping penggunaan pildouble L tersebut kepada ROBY RISKY ARDIANSYAH; Bahwa terdakwa berpendidikan STM dan terdakwa tidak pernah menjalanipendidikan di bidang kesehatan ; Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara terdakwa membeli pildouble L dari SEPTI sekitar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seingat terdakwasebanyak 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) butir dan 500 (lima ratus) butir; Bahwa terdakwa membeli pil double L per 10 (Sepuluh)

ataupun efek sampung penggunaan pil double L tersebut;Bahwa saat terdakwa menjual 10 (Sepuluh) butir pil double L kepada ROBYRISKY ARDIANSYAH terdakwa tidak menjelaskan tentang aturan penggunaan/ mengkonsumsi, dosis, kadaluarsa ataupun efek samping penggunaan pildouble L tersebut kepada ROBY RISKY ARDIANSYAH;Bahwa terdakwa berpendidikan STM dan terdakwa tidak pernah menjalanipendidikan di bidang kesehatan ;Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara terdakwa membeli pildouble L dari SEPTI

L danmenentukan lokasi transaksi jual beli pil double L ;Menimbang, bahwa pil double L yang dijual oleh terdakwa kepada ROBYRISKY ARDIANSYAH tersebut tidak ada pembungkusnya dan tidak terterakomposisinya serta tidak tertera aturan pakainya Sedangkan terdakwa tidakmengetahui komposisi dan aturan pakai serta khasiat dari pil double L tersebut ;Menimbang, bahwa saat terdakwa membeli 1000 (Seribu) butir pil double Ldari SEPTI, SEPTI tidak menjelaskan tentang aturan penggunaan /mengkonsumsi. dosis, kadaluarsa

ataupun efek Sampung penggunaan pil double Ltersebut ;Menimbang, bahwa saat terdakwa menjual 10 (Sepuluh) butir pil double Lkepada ROBY RISKY ARDIANSYAH terdakwa tidak menjelaskan tentang aturanpenggunaan / mengkonsumsi, dosis, kadaluarsa ataupun efek sampingpenggunaan pil double L tersebut kepada ROBY RISKY ARDIANSYAH;Menimbang, bahwa terdakwa berpendidikan STM dan terdakwa tidakpernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan ;Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dengan caraterdakwa

Upaya administratif telah kadaluarsa;2.

Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.BKL,tanggal 5 September 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengandihadiri kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Berawal pada bulan Maret tahun 2016 saksi IDA DWI LESTARI yangmempunyai usaha salon kecantikan Bintang Salon sedang terkenamasalan hukum di Polres Trenggalek terkait dugaan menjual produkkosmetik yang sudah kadaluarsa, selanjutnya saksi Ida Dwi Lestari BintiBakarudin menceritakan masalah yang membelitnya dan meminta solusikepada terdakwa Dwi Suhartatik binti Alm Salim dan saksi Fitria DianHapsari kemudian terdakwa meminta bantuan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Berawal pada bulan Maret tahun 2016 saksi IDA DWI LESTARI yangmempunyai usaha salon kecantikan Bintang Salon sedang terkenamasalah hukum di Polres Trenggalek terkait dugaan menjual produkkosmetik yang sudah kadaluarsa

;Bahwa ketika itu anggota Polres Trenggalek mengadakan operasi obatobatan dan menemukan kosmetik kadaluarsa.

Namun pada kenyataannya keluargaSaksi terus menerus dimintai uang dan akhirnya keluarga curiga lalumelapor ke Polres Trenggalek;Bahwa orang yang menawarkan akan membantu = menguruspenyelesaian perkara kosmetik tersebut adalah Saksi Fitria Dian danTerdakwa yang merupakan teman Saksi Ida;Bahwa permasalahan kosmetik kadaluarsa tersebut terjadi bulan Maret2016;Bahwa tentang berapa jumlah uang yang harus dipenuhi untukmenyelesaikan perkara Saksi Ida, menurut keterangan Saksi Fitria Dian,uang yang harus

Saat itu untukpinjaman di FIF sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)dengan jaminan BPKB mobil Toyota Rush dan setelah pencairanpinjaman, uangnya langsung diberikan Saksi Ida kepada Saksi FitriaDian;Bahwa Saksi dan Saksi Ida tidak pernah dipertemukan sama sekalidengan orang yang bernama Wahyu;Bahwa masalah kosmetik kadaluarsa yang mengenai Saksi Ida saat inisudah selesai;Bahwa atas kejadian ini Saksi dan Saksi Ida merasa dirugikan sebesarRp801.120.000,00 (delapan ratus satu juta seratus

Nomor 41 kK/Pdt.SusPHI/2018memori kasasi tanggal 20 November 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa gugatan tidak kadaluarsa karena sesuai Rumusan KamarMahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014kadaluarsa gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) berdasarkankeadilan, dalam perkara ini pemutusan hubungan

kerja (PHK) bulan April2015 gugatan Maret 2017, adil tidak kadaluarsa; Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) adil berdasarkan efisiensikarena kerugian tidak dibuktikan dengan laporan akuntan publik selama 2(dua) tahun berturutturut sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa adil memperoleh upah proses selama 3 (tiga) bulan sampaidengan anjuran Mediator karena putusan Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) menyetujui pemutusan hubungan kerja (PHK) yangbersesuaian dengan

Menghukum TERGUGAT dan II secara tanggung renteng untuk membayarongkosongkos yang timbul dalam perkara ini secara tunai.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex Aeguo et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:TENTANG EKSEPSISetelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatanPenggugat sudah mengalami Kadaluarsa .1.

Bahwa hal ini telah ditegaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum PerdataTentang Kadaluarsa pada pasal 1963 yang berbunyi seorang dengan itikad baikmemperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainyang tdak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atas nya dengan jalan kadaluarsa dan seorang yangdengan itikat baik menguasai selama tiga puluh tahun memperoleh hak miliktanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya lagi;2.

Bahwa berdasarkanpasal 1963 dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata Tentang Kadaluarsa jelas dinyatakan seorang dengan itikad baikmemperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga , atau suatu piutanglain yang tdak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama duapuluh tahun , memperoleh hak milik atas nya dengan jalan kadaluarsa danseorang yang dengan itikat baik menguasai selama tiga puluh tahunmemperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknyalagi;3.

analisa farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumahterdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaanberupa obat/ pil;Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhistandar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ bojetersebut tidak memiliki Kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenaiobat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa

Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahanobat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasiyang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau denganmemperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antaralain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen,komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasipendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obatbebas, bebas terbatas obat keras, obat

farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumahterdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaanberupa obat/ pil; Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker; Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhistandar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ bojetersebut tidak memiliki Kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenaiobat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa

botol obat THD/ pil koplo/ boje yang akan datangpada tanggal 01 Mei 2020 di rumah terdakwa;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa pesan, Terdakwa jual kepadaKunding yang beralamat di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandarseharga Rp. 1. 000.000, (Satu juta rupiah) perbotolnya;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izinedar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ Kemasan berupanama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa

dan di rumah terdakwatidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standarkeamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidakmemiliki Kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baikHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Poltanggal kadaluarsa

NT10, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 20012012.Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir.

LaSiada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan disyahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir.Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuanlangsung benih unggul jagung kegiatan APBNP Tahun 2012 22122012Nomor 40/BATSJH/209075/03/X1/2012 : Pertiwi3, Volume 252 Kg tanggal kadaluarsa 21042013.Hal. 17 dari 35 hal. Put.

LaSiada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan disyahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir.Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuanlangsung benih unggul jagung kegiatan APBNP Tahun 2012 22122012Nomor 40/BATSJH/209075/03/X1/2012 : Pertiwi3, Volume 252 Kg tanggal kadaluarsa 21042013.Hal. 21 dari 35 hal. Put.