Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.5/912/SK/2014, Tertanggal 9 September 2014, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ika Irawan Tambunan, S.Pd. ; ----------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.5/912/SK/2014, Tertanggal 9 September 2014, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ika Irawan Tambunan, S.Pd. ;-------------------------------------------4.

IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd VS Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara

Tengku Kamaluddin, SE ; Masingmasing Pegawai Negeri Sipil pada KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera,Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di JalanJend. Gatot Subroto No. 261 Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.

gugatan penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: SURATKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: Kw.02/1b/Kp.07.5/912/SK/2014 TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERISIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA, Tertanggal 9September 2014, atas nama IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSISUMATERA

Dengan demikian kekurangan jam pelajaran Penggugatpada MTsS Ar Rasyid seharusnya dapat dipenuhi oleh Penggugat melaluisatuan pendidikan lain dilingkungan Kantor Kementerian AgamaKabupaten Asahan ; .

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan berlakunyaKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor: Kw.02/1b/Kp.07.5/912/SK/2014 tanggal 9September 2014 tentang mutasi tugas Sdr.lka Irawan Tambunan, SPd,NIP.197905222005011008 dari Guru Muda Penjaskes MAN KisaranKabupaten Asahan menjadi Guru Muda Penjaskes MTsS ArRasyid SeiRenggas Kecamatan Kisaran Barat di lingkungan Kementerian AgamaKabupaten Asahan ; b.

Kantor Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara, (Bukti P12) ;.

Ayun Jaya Motor;Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; DINA ASSRIANA, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;ASTRID MONIKA, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;19.

., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia JalanAhmad Yani 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU81/BC/2012, tertanggal 6 Nopember 2012, selanjutnyadisebut sebagai ............. ccc ccee eee e eee eea cece TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, vs PT KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,

Bahwa mengenai pihak yang berperkara di pengadilan pajak dan pihakdalam perkara a quo adalah sama, sebagai berikut: Dipengadilan pajak, sebagai berikut:e Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;e Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak; Dalam perkara gugatan a quo, sebagai berikut:e Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;e Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Pajak;Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa gugatanyang

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitasTergugat sebagai berikut:IL Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat JenderalPajak, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 4042, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Hal. 22 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/20142. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karenaTergugat yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak bukanmerupakan pihak yang menerbitkan:a.

Subjek atau pihak yang berperkara sama:di Pengadilan Pajak, sebagai berikut: Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries; Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak;di dalam perkara gugatan a quo, sebagai berikut: Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries; Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Pajak;Hal. 36 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/2014d.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku JudexFacti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan samasekali tidak mempertimbangkan eksepsi error in persona yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali faktafakta hukum dandalildalil yang telah terbukti di depan persidangan;(2) Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannyamenyatakan identitas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaiberikut:IL Kementerian

absolut untukmengadili perkara a quo karena perkara a quo terkait Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB), sesuai Pasal 23 (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa gugatanpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hanya dapat diajukankepada Badan Peradilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA VS PT Bina Usaha Cipta Prima

N A J I B ; DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Rnnys Provimatcon,beralamat di Jalan Cilungup IV/Kenanga No.3 RT.02 RW.02Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Terhadap :DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara IlLantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat,dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada:1. IDA NOVIANTI, S.H.,M.H. (Pit.

OBJEK PERMOHONAN1 Surat tertanggal 3 Januari 2017 perihal aduan ditujukan kepada MenteriKeuangan Republik Indonesia dan tembusan kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.12 Surat tertanggal 12 Januari 2017 perihal aduan lanjutan ditujukan kepadaMenteri Keuangan Republik Indonesia dan tembusan kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.13 Surat tertanggal 9 Maret 2017 perihal upaya administrasi ditujukan kepadaDirektur Jenderal

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RepublikIndonesiaIl.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa obyekpermohonan adalah1) Surat Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 perihal aduan yangditulukan kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepadaDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;2) Surat Pemohon tertanggal 12 Januari 2017 perihal aduan lanjutanyang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepadaDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;3) Surat Pemohon tertanggal 9 Maret 2017 perihal

Bukti P6 : Surat Najib (Pemohon) kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan, tanggal 9Maret 2017, Hal : Upaya Administrasi. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/201 7/PTUNJKTPe8.10.11.12.13.14.Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Surat PT. Bank DKI Nomor : 919/GPA/IV/2015, tertanggal10 April 2015 Perihal : Pemberitahuan Lelang Agunan.

., M.ID
Terbanding/Tergugat : Kementerian PUPR RI

RICO WIDJAYA VS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF cq SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhali) yaitu sebuah PerguruanTinggi yang bemaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(dahulu: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanahdan bangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hakmiliknya/aset negara;.

Sekolah Tinggi Pariwisata BandungIndonesia (selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagai Tergugattersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karena seharusnyaPungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat /itis finiri oppertet;Dengan demikian penarikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifcq. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah tidak tepat;Halaman 9 dari 23 Hal.

Tuti Lestari danPembanding Il: Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, cq. BalaiPendidikan dan Latihan, cg.

PT AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI, VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA,

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
HARDI MISTANI

., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Tentang Perumahan Rakyat Nomor300/KPTS/M/2020, tertanggal 30 Maret 2020 tentangPengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPembendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah JalanTol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan DirektoratJenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, berkantor di Jalan Langsat No. 17,Kelurahan Rambung, Kecamatan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);

Noor Marzuki,selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Deddy Setiady, S.H., Direktur Penanganan Perkara Ruang danTanah;2. Ir. Suyus Windayana, M. App.Sc., Kepala Pusat Data dan InformasiPertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanselaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:3. Karsono, A.

Kom., Analis Sistem Informasi Pertanahan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 KebayoranHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 121 K/TUN/2017Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor38/SK.100/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016:Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;melawan:FOREST WATCH INDONESIA (FWI), berkedudukan di Jalan SempurKaler

Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimanadimaksud kepada Pemohon sejak keputusan ini berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewisde);Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut diatas berdasarkan pada Pendapat Majelis Komisioner sebagai berikut :iePendapat Majelis Komisioner pada angka 5 halaman 33 yang menyatakan :Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 dan angka 4 diatas, dapatdipahami bahwa dokumen HGU merupakan kebijakan yang dikeluarkanoleh Termohon (Kementerian

Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturanlainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanahyang dikuasai oleh Negara;Pendapat Majelis Komisioner pada angka 10 halaman 34 yangmenyatakan :Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 sampai dengan angka 9 terkaitdengan dokumen izin HGU selanjutnya Majelis Komisioner berpendapat IzinHak Guna Usaha merupakan kebijakan yang dibuat oleh Termohon(Kementerian

kepada Pemohon Kasasi berupa dokumenadministratif yang berhubungan dengan Hak Guna Usaha (HGU) tidak termasukinformasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimanadimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: KEMENTERIAN

BERKAT DWI KURNIA
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan R.I cq. DirekturJenderal Pajak Republik Indonesia cq.

PROFILIA INDOTECH dengan tidakmemperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Keuangan RI yangmengatur Tata Cara Pemeriksan Bukti Permulaan Tindak Pidana di BidangPerpajakan, yakni : Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014 jo. Permenkeu RINomor 18/PMK.03/2013 jo.

LUIS ISAKH DARIS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

RICO WIDJAYA lawan Kementerian Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi Parawisata Bandung

Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhaii) yaitu sebuah PerguruanTinggi yangDEMMAUING cee sscnswame vers eax 4bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu :Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanah danbangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hak miliknya/aset negara ;6.

Bandung(dahulu Jalan Hegarmanah Nomor 55 Bandung) seluaskurang lebih 1.733 M2 dan Bangunan 406 M2 (empat ratus enam meterpersegi) yang dibeli seharga Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluhlima juta rupiah) dari Doktorandus Raden Suwito dan Tuti Suwito (suamiisteri) selaku Penjual yang dalam hal ini dikuasakan kepada anaknyaPungki Bambang Purwadi pada tanggal 8 Januari 1991.Bahwa quod non (seandainya benar) Rico Widjaja membeli tanah danbangunan dari Pungki Bambang Purwadi maka seharusnya bukanhanya Kementerian

dalampengelolaan, pemeliharaan serta perbaikan dalam setiap tahunnyadibiayai oleh APBN.Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi PariwisataBandung Indonesia (Selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagaiTergugat tersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karenaseharusnya Pungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkaraa quo, sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat Jitis finiri oppertet.Dengan demikian penarikan Kementerian

;Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor :B505/0.2/Gph/03/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;Fotocopy Surat dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :PL.303/I/3/ Sesmen/KKP/05 tanggal 9 Maret 2005 ;Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 530.21053D.1.2tanggal 27 April 2005 ;Fotocopy Surat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 484/SB/ADUM/STPB/72005 tanggal 18 Juli 2005 ;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan PembetulanPajak Bumi Dan Bangunan Nomor

+JUMLAH......... ee Rp 241.000,DICATAT DISINI PULA : Bahwaatas isi putusan No. 439/Pdt.G/2012/PN.Bdg tersebut, PihakPenggugat Intervensi (NUNI SRI WAHYUNI, DKK) melalui kuasanya50PADHULLAH, SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013, telahmenyatakan Banding pada tanggal 22 Januari 2013 dan Pihak Tergugat dalamKonvensi ( KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFSEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG), melalui kuasanya ROSMIYATI,SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 5 Nopember 2012, pada tanggal

Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI

Star Energy Geothermal (WAYANG WINDU) Ltd;Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

., MM (Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;3. Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH(Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.Apada Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan) ;4. Rizal Alpiani, SH (Kepala Sub BagianBantuan Hukum I.C pada Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;5. Setya Pramusinta, SH., LL.M (KepalaSub Bagian Bantuan Hukum, DirektoratJenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;6. Sahat B. H. J.

Dessy Pratiwi Kusumaningtyas, SH(Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan) ;11. Hermin Wakhyudi, SH (Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;12. Rudi Purnomo, SH (Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUNJKT13.

Devyanti Intan Perwita, SH (Pelaksanapada Sub Bagian Bantuan Hukum,Direktorat Jenderal AnggaranKementerian Keuangan) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pegawai pada Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 105/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 4 Juli 2012tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AYUN JAYA MOTOR.;

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :RANTO SUPRAPTO, SH., Pelaksana pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungLANDO A SIRINGO RINGO, SE., Pelaksana padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok ; ELITA MARIANT P, SH, Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; CHRISTIAN, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksanapada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum Kementerian

RUDI PURNOMO, SH., Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Jalan Ahmad Yani 13230, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU81/BC/2012, tertanggal 6Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ PEMBANDING;MELAWANPT.

Penggugat: PT DAYA SAKTI; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/2/AS.00.02/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa

Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN RI VS PT. CITRA NIAGA NUSANTARA;

Zaenuri, S.H., Staf Pada Bagian Advokasi dan Dokumen Hukum,Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan;7. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Pada Bagian Hukum dan KerjasamaTeknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari;8.

Untuk itu mohon kepada Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadapobjek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal9 Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketatersebut.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanantentang Perintah Bayar luran zin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat(SPPIIUPH) Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang PerintahBayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPPIIUPH) Nomor$.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentangPerintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH)Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.