Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat KPU

Putusan Nomor 49 P/HUM/2018perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Halaman 36 dari 61 halaman.

Negara yang berwenang yaitu :Rufina Indrawati Tenggono, SH, Notaris di Tangerang pada tanggal 15Oktober 2010.Bahwa pada saat PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Ilmembuat dan menandatangani kedua akta tersebut yaitu Akta PJB No.4 dan Akta PJB No. 6 pada tanggal 15 Oktober 2010 dihadapan PejabatNegara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT II telah dewasa.b.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak berada dalampengampuan/perwalian berdasarkan putusan/penetapan daripengadilan.3.3.

Bahwa pengikatan jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan ke dalam Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No. 6 tidakbertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan Akta PJBNo. 4 serta Akta PJB No. 6 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan danpersetujuan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan persetujuanTERGUGAT Il yang ditandatangani dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu. Rufina Indrawati Tenggono, SH., Notaris diTangerang.4.

Bahwa dengan Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No 6 yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Illdihadapan Pejabat Negara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono,SH., Notaris di Tangerang, maka berakibat hukumnya Akta PJB No. 4 danAkta PJB No. 6 menjadi akta otentik, yaitu akta yang tandatangan dari parapihaknya tidak diragukan lagi keabsahannya, karena Akta PJB No. 4 dan AktaPJB No. 6 adalah akta otentik sehingga isi dan ketentuan yang tertuangdalam Akita PJB No. 4 dan

generalis KUHDdan KUH Perdata samasama termasuk lingkungan hukumkeperdataan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas judex factie dalamputusannya tidak bisa menafsirkan makna Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini jugaterjadi ketika menjelaskan tentang kedudukan dari KPU Gunungkidul danargumentasi hukum yang dipergunakan oleh judex factie adalah tidakHalaman 49 dari 57 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT YYKtepat, dan KPU Kabupaten Gunungkidul bukanlah pejabat

negara, dansampai saat ini tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU)adalah pejabat negara, karena kedudukan KPU dalam hal ini termasukTerbanding (KPU Kabupaten Gunungkidul) adalah lembaga independenyang diamanahi' oleh Konstitusi Republik Indonesia untukmenyelenggarakan pemilihan umum;Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding semula Penggugatmohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagaiberikut:1.

Majelis Hakimtingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, denganmenambahkan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memoribandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama bersifatambigu dengan mengatakan dalam pertimbangannya telah menafsirkanmakna Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan dan argumentasi yang dipergunakan juga tidak tepat, olehkarena KPU Kabupaten Gunungkidul bukanlah pejabat

negara, dan sampaisaat ini tidak ada satupun ketentuan Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pejabat negara,karena kedudukan KPU dalam hal ini termasuk Terbanding (KPU KabupatenGunungkidul) adalah Lembaga independen yang diamanahi oleh KonstitusiRepublik Indonesia, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan Pembanding semula

Negara dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang oleh UndangUndang Dasar1945 diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan umum di KabupatenGunungkidul, berwenang melakukan verifikasi mengenai calon Bupati atauWakil Bupati yang akan maju dalam pemilihan umum, untuk menentukanapakah calon tersebut in casu calon independent cq Penggugat memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam undangundang maupun peraturan yangsudah ditetapkan oleh Komisi Pemilinan Umum Republik Indonesia;Menimbang, bahwa

Pengadilan patutmemerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah,membetulkan atau meralat biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam AktaNikah Nomor : XXX 1980, disesuaikan bunyi dictum amar penetapan dibawahini;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebutsangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itu pemerintahberkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, dankelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agartidak merugikan kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalisyariah, atau sependapat dengan kaidah figh, serta mengambil alih menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lboygic ac ,JI se pL VI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang

kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / nama ayahPemohon dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohondengan suaminya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon dan tahunlahir Pemohon (bukan atau tidak mengenai data

dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2 danP3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yangdikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon (bukan atau tidakmengenai data pelaksanaan perkawinan

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Pengajuan Pensiunan para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama Pemohon J) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus segala administrasi;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

Permohon mengenai penetapan perubahan biodatatahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknyakepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalankeluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk kelengkapan administrasi mencalonkan sebagai Kepala Desa;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara

Salinan Penetapan.Nomor 0666/Padt.P/2018/PA.JrMenimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkankepastianakanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi lbadahHaji dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut

negara dalam hal iniKantor Kepala xxxx XXXXXXXxX XXxXxx yang secara hukum dipandang sahkarena teregister dan terdapat pengesahan dari kepala desa xxxxxxxxHalaman 12Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GMBarat.Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagaiberikut:a.

Untuk diketahui dan dicermati oleh para penggugat bahwasurat keterangan hibah tersebut merupakan surat yang diterbitkanoleh pejabat negara yaitu kepala desa sekotong barat denganregister nomor : 21/7./1981 tertanggal 15 oktober 1981 dan haltersebut mengandung arti bahwa surat keterangan hibah tersebutmemiliki nilai pembuktian yang jelas bahwa benar telah terjadi jualbeli antara tergugat dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua daripenggugat

negara mengeluarkansurat keterangan hibah yang teregister di pbembukuan kantor desa.Selanjutnya, dalil tergugat yang menyatakan bahwa teLah terjadikesepakatan LISAN dari tergugat pada tanggal 16 juni 2020 akanmemberikan tanah seluas 20 are untuk ahli waris yang berhak dari AmaqRuminep dan kemudian tanggal 20 juni kKesepakatan dirubah menjadiRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) adalah pernyataan yangdipaksakan, karena hal tersebut hanya merupakan keinginan ataupermintaan dari para penggugat yang

negara yang diberikan wewenangoleh undangundang untuk melakukan hal tersebut, untukpertanyaan penggugat yang menanyakan bukti autentik dan ijabkabul tersebut pada dasarnya telah terjawab dan diakui secarabersamasama keberadaannya oleh penggugat dan tergugatadalah surat keterangan No:21/7/1981.

Bahwa uraian pada replik penggugat pada poin 5 merupakanuraian yang tidak benar dan keliru. terkait dengan surat keteranganNo.21 tahun 1981 tersebut merupakan surat yang disusun dandisahkan oleh kantor desa/kepala desa sekotong barat sebagaipejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan sangatlahtidak mungkin seorang pejabat negara/aparatur negara melakukantindakan membuat surat keterangan yang bertentangan denganaturan hukum dan dengan adanya surat keterangan itu menimbulkanHalaman 39Putusan

Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri SipilHalaman 11 dari 56 halaman.

atau jaminan hari tua, uangpesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja;e.Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri;Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya;Penjelasan angka 3:Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehinggaPasal 7 menjadi sebagai berikut:Pasal 7:Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPhPasal 21 adalah:a Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan

tua atau jaminan haritua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungandengan Pemutusan Hubungan Kerja;Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri;Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya;Penjelasan angka 3:Halaman 27 dari 56 halaman.

Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas Seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akanmenghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :26Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah ....adalah: setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang27Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,adalah :Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,An fF wo NP PpPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,de Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 15Januari 2013 Pasal (1) angka (15): Dalam rangka memenuhi kaidahkaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinaskhusus untuk halhal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perjalanan dinasdalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap yaitu: a.

No. 2328 K/Pid.Sus/2015kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinaskhusus untuk halhal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perjalanan dinasdalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap yaitu: a.

Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 15 menyatakan bahwaDalam hal jumlah hari perjalanan ternyata kurang dari jumlah hari yangditetapbkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangbersangkutan wajib menyetorkan kembali uang harian, biaya penginapan,uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya;Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan surat perintah tugas yang dibuatdan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Bupati Donggala atau oleh WakilBupati Donggala

No. 2328 K/Pid.Sus/2015kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinaskhusus untuk halhal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perjalanan dinasdalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai tdaktetap yaitu: a.

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanak para Pemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan YangBaik ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa jelasjelas bertentangan dengan ketentuanperundangundangan tentang tata cara pendaftaran tanah,sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupunmateri yang tercantum didalam objek sengketa sehinggaperbuatan Tergugat menerbitkan HGU tersebut adalahmerupakan Keputusan Pejabat Negara yang termasuk ruanglingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sependapatatau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam SuratTuntutan, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman (pidana) terhadap paraterdakwa ternyata terlalu ringan ; Bahwa hukuman yang dijatunkan kepada para terdakwa selain untukmembuat jera dan membina para terdakwa juga untuk mencegah agarorang lain tidak melakukan perbuatan pidana pemilu seperti yang dilakukanoleh para terdakwa dan memberikan pendidikan berpolitik kepadamasyarakat khususnya Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;Halaman 5 dari 8 halamanPutusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PT PAL Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa akancukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam SuratTuntan kami ; Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkaratidak mempertimbangkan Surat Tuntan kami khususnya terhadap halhalyang memberatkan dan meringankan seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang

Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidakmelaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatantersebut. (Vide: Pasal 20 Ayat 1, 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2003Tentang Advokat).4. Bahwa Sdri. Reni Susilawati, SH dan Sdr. Amrirudin Rahman, SH.Seharusnya tidak menjalankan profesi Advokat sepanjang yangbersangkutan menjabat sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak menyesatkanmasyarakat yang sedang mencari keadilan di Kabupaten Sukabumi.5.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang memintapengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokatatau. mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalammenjalankan tugas profesinya;2S: Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakantugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pasal 20 ayat 1 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dihubungkan dengan kedudukan KuasaPenggugat saat ini sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenmaka

Negara adalah :1.

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undangundang;Menimbang, bahwa kedudukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen di dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai quasi yudisialakan tetapi di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tidak menyebutkan anggota Badan PenyelesaianSengketa Konsumen adalah sebagai Pejabat Negara sehingga dalil Tergugatdan Turut Tergugat Il yang menyatakan Advokat yang merangkap sebagaiAnggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah

TPS)Bersifat Individual: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.Bahwa Surat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Surat biasa yangbersifat Dinas, yang ditujukan kepada suatu Pejabat Negara yaitu MenteriKehutanan RI yang memegang suatu Departemen yaitu DepartemenKehutanan.Oleh karena Surat Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa dan ditujukankepada Pejabat Negara yaitu Menteri Kehutanan RI, maka dengan demikianSurat tersebut tidak

TPS) yang ditujukan kepada MenteriKehutanan R.1 : Bahwa oleh karena Surat yang dijadikan Obyek Sengketa ditujukankepada Menteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, adalahsangat keliru kalau Penggugat menyatakannya Surat Tergugat tersebutmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Oleh karena Surat Tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Negarasehingga tidak dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, olehkarena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketatersebut ;5.3.Sejauhmana

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013antara Tergugat yang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara denganMenteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, tidak adakerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dialami olehPenggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka adalahberdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan Gugatan tidak diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor34/G/2011/PTUNSMD, Tanggal 12

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkandipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuHalaman 41 dari 59 halaman.

Bahwa definisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkanHalaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau sengketa antara para pihak. Maka untuk itu diharapkanputusan hakim yang dijatunkan hendaknya mencerminkan nilai Keadilandan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnyaoleh kedua belah pihak;7.