Ditemukan 4969 data
93 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)UU No. 13 Tahun 2003 dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan tentang ketenagakerjaan RI iainnyasebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) mulai darihalaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 11 (sebelas) tersebut diatas, sehingga secara hukum Judex Facti Tingkat Pertama haruslahdinyatakan batal Demi Hukum;Terbukti bahwa Majelis Hakim tidak menghadirkan bukti tentangPelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang berdampakkepada dikenakan sanksi berupa SPI
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
UNDING
184 — 100
sebelumnya pernah mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) ANDON paling lama 1 (satu) minggu sudah keluar; Bahwa Terdakwa menangkap telur ikan terbang menggunakan rompongyang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu; Bahwa saksi mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON padabulan Mei 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwamenyatakan membenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi abhiSugiarto, Spi
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, TBK KANTOR CABANG PANYABUNGAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL DJKN SUMATERA UTARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal
Terbanding/Turut Tergugat II : Panigoran Batubara
57 — 38
(dua ratus duapuluh tujuh meter persegi) atas nama AMRIL BAC yang terletakdi Desa/Kelurahan Sipolu Polu Kecamatan PanyabunganKabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera utara, telahdilelang dengan harga sebesar Rp351.000.000, (tiga ratus limapuluh satu juta rupiah) seharusnya Terlawan juga harusmengikuti sertakan PENILAI eksternal yaitu APPRAISALsehingga didapatkan penilaian yang objektif.Bahwa penilaian yang dilakukan oleh penilai menurut StandarPenilaian Indonesia (SPI 366), dasar penilaian yang
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
RAMLI
68 — 66
sebelumnya pernah mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) ANDON paling lama 1 (satu) minggu sudah keluar; Bahwa Terdakwa menangkap telur ikan terbang menggunakan rompongyang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu; Bahwa saksi mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON padabulan Mei 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwamenyatakan membenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi abhiSugiarto, Spi
312 — 106
bukti P 7 ;Foto copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 27560B0/8I/BDUT/1995, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8 ;Foto copy Surat Izin Bangunan Nomor 648/343/Seksi Perizinan, tertanggal 26Juni 1995, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 9;Foto copy Sertifikat Asuransi Kebakaran tertanggal 19 November 1995,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 10 ;Foto copy Surat Peringatan Nomor 1362/S/AMD/AAM Area1/BDGUT/SPI
115 — 2918
(Bukti P5);Bahwa kemudian Penggugat menerima SURAT PANGGILAN No. 002/SPI/HR/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya berisi: "memanggilPenggugat untuk masuk bekerja kembali seperti biasa pada tangga/ 11 April2017 dan mulai April 2017 upah dan sebagainya yang diterima Penggugat akandiberikan secara tunai langsung" (Bukti P6);Bahwa akhirnya pada tanggal 12 April 2017 Penggugat masuk bekerja danlapor tentang kehadiran Penggugat kepada Tergugat I, dan kemudian Tergugat memerintahkan Penggugat
83 — 42
Maimun, Nurlaili, danSumardi, SPi adalah yangmenandatangani Berita AcaraPemeriksaan Barang danmenyatakan perlengkapan kapalmotor kayu 8 GT tersebutdalam keadaan baik dan3 Kim Lian adalah pihak rekananyangdiuntungkan ;4 T.
Nurmahdi, SPi adalahpejabat penguji danmemberikan perintahpembayaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur pasal dakwaan Subsidairtelah terbukti dan terpenuhi didalam diri dan perbuatan terdakwa, maka haruslahdinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak
158 — 42
Nusa Niaga Raya telah dilakukanpembayaran 100 %.Bahwa dari hasil pemeriksaan SPI tidak ada temuan adanya perbedaanantara tagihan dengan pembayaran, tidak ada kerugian Negara.5 Sasi Drs. SLAMET MULYATNO, MBA.Tugas:Bahwa saksi adalah Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) PerumPegadaian.Bahwa Tugas dan Fungsi Kepala Satuan Pengawas Internal yang diaturdalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.
Hal ini sudah berlangsung bertahuntahun danbergantiganti pejabat, sudah pernah diperiksa oleh SPI namun tidakditemukan penyimpangan sehingga hal tersebut terus, kami lakukane Menurut saksi selama ini tidak ada penyimpangan dalam pembayaranyang merugikan Negara ( Perum Pegadaian).7 Saksi BUDI SRI YASONO, SE., MM.Bahwa saksi adalah Manager Keuangan.
Nusa Niaga Raya (PT.NNR) telah dilakukan pembayaran 100% sesuai denganperjanjian.e Bahwa saksi , Manager SDM dan Pimpinan Wilayahmenganggap pengeluaran untuk tenaga outsorching adalahsebagai Biaya Pegawai yang tidak memerlukan otorisasi lagidari kantor Pusat dan ketika hal tersebut dilakukanpemeriksaan oleh SPI dan Kantor Akuntan Publik tidakmenjadi temuan juga dalam laporan bulanan yang kamikirimkan ke Kantor Pusat Perum Pegadaian tidak adateguran.e Bahwa tenaga kerja outsorcing bekerja dahulu baru
Hal ini sejalan dengan LaporanHasil Pemeriksaan SatuanPengawas Intern (SPI) NomorLap.246/SPI/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.d Penunjukan langsung juga dilakukan dalam waktu bersamaanuntuk perusahaan PT. Bravo, PT. Mahakam dan PT. NNR.
Djuri, Mm periodeAgustus 2011 sd Mei 2012Seharusnya sesuai dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil PemeriksaanSatuan Pengawas Intern (SPI) Nomor Lap.246/SPI/XII/2010 tanggal 1Desember 2010, atas temuan tersebut harus ditindak lanjuti, akan tetapi faktaPinwil XI Perum Pegadaian melakukan pembiaran.
98 — 16
saksikembalikan ke kejaksaan sebesar Rp. 39.000.000, (tiga puluh sembilan jutarupiah).Bahwa honor resmi dari raskin yang saksi dapat sebesar + Rp. 2.900.000,(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.Bahwa dana biaya operasional raskin yang Rp. 112/Kg adalah dana yangdidrop oleh pusat yang berasal dari kredit Bank Bukopin.Bahwa saksi tidak tahu ada proses pertemuan untuk membicarakan masalahkontribusi.Bahwa pada waktu periode saksi tidak ada pemeriksaan BPK yang ada hanyapemeriksaan SPI
pusat dan SPI Jabar rutin setiap tahun.Bahwa sewaktu pemeriksaan SPI pusat dan SPI Jabar tidak ditemukanmasalah mengenai penggunaan BOP (biaya operasional) raskin.Bahwa saksi tidak memahami masalah penyisihan.Bahwa jika ada peraturan di bulog melarang untuk memberikan sebagian hakdari satker untuk kepentingan lain.
107 — 59
Ravataih at Moka Alamat tidak38 2692008 dan Pelestarian Ibrahim, SPi dan yang menerima adaLingkungan Hidup dana berupa cek an. JA (StafIndonesia Pusat Biro KAPP) sama dengan nomorSulsel 37.5.000.000Penerima yang berttd dalamkwitansi an. Muh. Fuad Nadhil Alamat tidak39 2692008 Lembaga Pena wey ah NN ESS moedan yang menerima dana berupa adacek an.
Muhammad Ibrahim,dan Pelestarian SPi dan yang menerima dana berupaLingkungan cek an. A (Staf Biro KAPP) samaHidup Indonesia dengan nomor 37Pusat Sulsel39 2692008 Lembaga Pena 5.000.000 Alamat tidakPenerima yang berttd dalam adakwitansi an. Muh. Fuad Nadhil danyang menerima dana berupa cek an.JA (Staf Biro KAPP) sama dengannomor 3740 12092008 Lembaga Pelangi 50.000.000 Alamat tidakNusantara Penerima yang berttd dalam adakwitansi an.
108 — 13
SPI 0085/SPIColl/KP/II/2011,tertanggal 7 Februari 2011e Tergugat Rekonpensi telah diperingati secara tertulis oleh PenggugatRekonpensi dengan surat No.
112 — 87
Akibat kelalaianPenggugat dalam melakukan kewajibannya tersebut, Tergugat selanjutnya memberikan peringatan/teguran yang patut dan selayaknyasecara hukum untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutang, yaitu : e Surat Peringatan No. 01/SPVDSP3704/0514 tertanggal 21 Mei 2014 ; e Surat Peringatan Il No. 01/SPI/DSP/3704/0514 tertanggal 28 Mei 2014 ;e Surat Peringatan Ill No. 01/SPIIVDSP/3704/0614 tertanggal 5 Juni 2014 ;Namun terhadap peringatanperingatan tersebut tidak ada itikadbaik dari Penggugat
110 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Furniture dan Renovasi Kantordalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan Tahun 2005 Nomor :SPI/3/008/2006/LHAK Tanggal 07032006;b. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Loose Furniture danRenovasi Kantor (Banking Hall) dalam rangka Standarisasi IdentitasPerusahaan (Rebranding) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.
Menetapkan barang bukti berupa :Alat bukti surat berupa :a.Laporan Hasil Audit Knusus Pengadaan Furniture dan Renovasi Kantordalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan Tahun 2005 Nomor :SPI/3/008/2006/LHAK Tanggal 07032006 ;Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Loose Furniture danRenovasi Kantor (Banking Hall) dalam rangka Standarisasi IdentitasPerusahaan (Rebranding) Pada PT.
96 — 24
407/Kpts/Um.6/1981 tanggal 9 Juni 1981 tentang Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular, terdakwa selaku KasubdinKeswan adalah pejabat yang berwenang melakukan tindakan pencegahan danpemberantasan penyakit hewan menular dalan hal ini adalah Flu Burung, kemudianKepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengeluarkan SK No. 06/DPPPYK/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Susunan Panitia Pengadaan Bahan danPeralatan :Ketua >: EKARINA YULIA, Spt.Sekretaris: DESFI HARDI, SPi
Penyakit Hewan serta Surat Keputusan MenteriPertanian No. 407/Kpts/Um.6/1981 tanggal 9 Juni 1981 tentang Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular, terdakwa selaku KasubdinKeswan adalah juga selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Fluburung, kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuhmengeluarkan SK No. 06/DPPPYK/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Susunan PanitiaPengadaan Bahan dan Peralatan : Ketua : EKARINA YULIA, Spt.Sekretaris: DESFI HARDI, SPi
194 — 464 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa dengan13.10.13.11.perlakuan Termohon Kasasi/Tergugat yang sewenangwenang dantidak adil tersebut dimana Pemohon Kasasi/Penggugat tidak ada atautidak pernah melakukan pelanggaran berat atau kesalahan berat danbelum pernah diberikan surat peringatan karena melakukankesalahan melalui mekanisme : SPI,SP2, maupun SP3 secaraberturutturut.
87 — 51
Untuk Penilaian Ganti Kerugian tertuang dalam StandarPenilaian Indonesia (SPI) sen 306 dengan istilah Nilai Penggantian Wajaryang dilengkapi dengan Petunjuk Tehnis yang dikeluarkan oleh MasyarakatProfesi Penilai Indonesia (MAPPI) melalui Komite Penyusun StandarHal. 33 dari 42 hal.
175 — 85
63BuktiBuktiBuktiP 11dP lleInstitute for Aerospace Survey andEarth Sciences ITC Enschede, TheNetherlands ; tanggal 29 Juni 1990,Nomor Diploma 011545 ;foto copy. sesuai asli suratKeputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor568/ PenIj/92 tanggal 20 Juli1992 tentang Penggunaan GelarPGDipIWRSPGDipIWRS, yang diberikan lembaga yangbersangkutan(International Institute for AerospaceSurvey and Earth Sciences ITC,Enschede, The Netherlands), yangdinilai sama dengan Ijasah NegeriSpesialis Satu (SPI
166 — 99
SOLEMANTO MANIK, SPi,GH jonennenennennanennennannnnennnnnnnenmne2. VICTOR P SINAGA, SH,CIN prannennnn enn enennentnnnnnenmnnnmnnne an3. BATARA RAJAGUKGUK,GH gonnnnnennnnnnnennnnnnnennennnnennnnennenen4.
DINO KRIESMIARDI, SH.
Terdakwa:
ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE
263 — 71
RPH Kota Malang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa pada tahun 2017 di BUMD RPH Kota Malang saksi menjabat sebagaiKepala Urusan Pengawasan dan Pengembangan SPI (satuan pengawasinternal).
Selanjutnya dalam kegiatan Kerjasama Penggemukan sapi di PD.RPHHalaman 53 dari 112 Putusan Nomor 26/Pid.SusTP K/2021/PN Sby.Kota Malang tahun 2017 saksi tidak memilikinya karena saksi tidakmenandatangani apapun.Bahwa tupoksi selaku Kepala Urusan Pengawasan dan Pengembangan SatuanPengawas Internal (SPI) berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA MALANGNOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAHRUMAH PEMOTONGAN HEWAN (PD.
Didik bahwa keuntungandalam perjanjian kerjasama penggemukan sapi tersebut untuk menaikkanpendapatan RPH Kota Malang.Bahwa sebagai SPI belum melaksanakan tupoksi selurunnya sesuai dengantugas saksi berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAHPEMOTONGAN HEWAN (PD. RPH) KOTA MALANG yaitu Pasal 19 dikarenakansaksi difokuskan dilapangan dan saksi kurang melakukan komunikasi/koordinas!
141 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas Laporan KeuanganPada Departemen Sosial Tahun 2008, Nomor 241HP1XV1I10412009tanggal 30 April 2009, pada lembar LHP SPI LK Departemen SosialTahun 2008, Halaman 4 dan 18, Paragraf Kedua dan Terakhir, BPK R.I.menyatakan bahwa selain itu terdapat tanah dan bangunan yang masihdalam sengketa yang tidak dinilai tetapi masih tercantum dalam LBMN,yaltu :a.b.cHal. 83 dari 97 hal. Put. No.88 PK/Pid.Sus/2016d.
Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah kekeliruan, karena MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat buktiPemohon Peninjauan Kembali berupa surat Hasil Pemeriksaan BPK R.1I.Atas Laporan Keuangan Pada Departemen Sosial Tahun 2008, Nomor24/HP/XV1/04/2009 tanggal 30 April 2009 (terlampir sebagai Lampiran 7).Dalam Hasil Pemeriksaan BPK R.I. tersebut pada lembar LHP SPI LKDepartemen Sosial Tahun 2008, Halaman 4 dan 18, Paragraf kedua danterakhir, BPK R.I. menyatakan bahwa

