M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; ------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor

34

/G/2016/PTUN-SRG tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan

banding;-------------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

/G/2016/PTUNJKT.Tanggal 7 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 26 dari 36 halaman.

Tanggal 18 Oktober 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 1 November 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 9 November 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Kasasi Nomor 34/G/2016/PTUNJKT. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor 60 K/TUN/20172.2namun dalam Putusan Perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN.JKTtertanggal 7 Juni 2016 sama sekali tidak dimasukan baik dalampertimbangan hukum Majelis Hakim maupun dalam petitum,sehingga Putusan Majelis Hakim PTUN Nomor : 34/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 7 Juni 2016 juncto Putusan Majelis HakimPTTUN Nomor : 249/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 18 Oktober2016 tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 30 ayat 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, baiksecara substantive

Sebagaimana tercantum pada halaman 71 Putusan PTUNNomor : 34/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 7 Juni 2016, dimanasaksi dari Pihak Pemerintah (Nofrita Azil S.H., M.M.) yangmenyatakan bahwa Saksi pernah mendatangi Dinas TenagaKerja Terkait dengan dua Serikat Pekerja yang sama, setelahsaksi berkoordinasi, saksi tetap menyatakan bahwa DinasTenaga Kerja salah karena tidak boleh mencatatkan nama yangsama.b.

BANK CENTRAL ASIA TBK, ataudisingkat dengan nama SP NIBA BCA tersebut, oleh sebab itu PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2016/PT.TUN.JKT.Tanggal 18 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta 34/G/2016/PTUNJKT. Tanggal 7 Juni 2016 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.PL,tanggal 14 Februari 2017, Kemudian pada tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 104/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2017, dan diterimapada tanggal 27

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 3Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 104/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 8Agustus 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu Nomor 34

/G/2016/PTUN.PL, tanggal 14 Februari 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Oleh karena itu beralasan gugatan Penggugatdinyatakan kabur sehingga patut menurut hukum gugatan Penggugat untukditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.MDNtanggal 14 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2017DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.294.000,(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor164/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 16 Nopember 2016, yang marnya sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:34/G/2016

/G/2016/PTUNMDN jo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkaraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2016/PTUNMDNtanggal 14 Juli 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan KontraMemori Banding, ternyata tidak ada halhal yang baru yang perludipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkansecara cermat oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan;b.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor34/G/2016/PTUNMDN tanggal 14 Juli 2016 yang dimohonkan bandingharuslah dikuatkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah terbukti hanya mengambilalin pertimbangan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2016/PTUNMDNtanggal 14 Juli 2016 dengan alasan tidak ada halhal yang baru dalammemori banding Pemohon Kasasi, pada hal menurut hukum

Intervensi dan bukan milik Penggugat karenasesungguhnya Pengguat telah melepaskan Haknya atas lokasi tanahtersebut kepada Suami Tergugat II Intervensi melalui jual beli yang sah danprosedural untuk itu maka Penggugat sudah tidak memiliki hak apapun lagiterhadap lokasi tanah tersebut sehingga Penggugat tidak dapat mengklaimmemiliki kepentingan yang dirugikan dari terbitnya Objek Perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34

/G/2016/PTUN.KDItanggal 8 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Tidak Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan Gugatan Penggugat;Halaman 8 dari 21 halaman.

/G/2016/PTUN.KDI yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Penyelesaiannyamelalui peradilan umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NI WAYAN NURATI;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 105/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 2Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor 34/G/2016/PTUN.KDI, tanggal 8 Maret 2017 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan

/G/2016/PTUN.KDI,tanggal 8 Maret 2017;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 olehDr.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:34/G/2016/PTUN.MTR., tanggal 10 Januari 2017;3.

Nomor 849 k/Padt.SusPHI/2016Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 34/G/2016/PHI.SBY., tanggal 2 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak tanggal 25 Mei 2015;2.

gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 2 Mei 2016dengan dihadiri Kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut, Tergugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 42/Kas/2016/PHI Sby. juncto Nomor 34

/G/2016/PHISby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai/diikuti denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 26 Mei 2016, kKemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya

menolak pemutusan hubungan kerja karena alasanmengundurkan diri yang dinyatakan oleh Tergugat, sebab Penggugat tidakpernah menyatakan mengundurkan diri, melainkan melawan perintahatasan karena diduga perintah tersebut melawan hukum.Bahwa jika mengacu kepada Putusan PHI:(1)Nomor: 28/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 18 Juli 2013 antara PalentinBatubara VS PT Aqua Farm Nusantara Toba Growout Project.(2)Nomor: 48/Pdt.SusPHI/2017/PN.Smr, antara Pajri Januardi VS PT.Fangiono Agro Plantation.(3)Nomor: Putusan No. 34

/G/2016/PHI.Sby, antara Moch.

Putusan PHI No.34/G/2016/PHI.Sby, antara Moch. Wahyudi VS PT.Mitra Adi Perkasa Cabang Jawa TimurWahyudi terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja pada 15Februari 2016 lalu itu, lantaran ia diturunkan jabatannya dari AsistenSupervisor menjadi Sales Staff secara sepihak sejak 11 Februari 2015.Dirinya merasa demosi tersebut sangat menyiksa batinnya hinggamudah sakit dan tak kunjung sembuh, kendati telah berobat dibanyaktempat.Sementara utk permasalahan Penggugat (Sdra.

yang kurang pihak, sehinggaTergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim PTUN Mataram yangmengadili Perkara a quo untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapatditerima (Niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana diamanatkan ketentuanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972tanggal 11 November 1975 yang mewajibkan agar gugatan kurang pihakdinyatakan tidak diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34

/G/2016/PTUNMTRtanggal 10 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi;Menolak Eksepsi Tergugat & Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 88, diterbitkan tanggal 13November 2003, Surat Ukur Nomor 94/Prabu/2003, tanggal 3 November2003, terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten LombokTengah, luas 16.750 m2, atas nama Ni Made Suci Martini;Mewajibkan kepada Tergugat untuk

banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017 dan diterima pemberitahuanisi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya olehTerbanding/Penggugat pada tanggal 9 Juni 2017 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 34

/G/2016/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Mataram Permohonan tersebut diikuti dengan MemoriKasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtersebut pada tanggal 4 Juli 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Il yang pada tanggal 5 Juli2007 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukanJawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi , IIyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

kasuistis, yakni sejakkapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan keputusanobjek sengketa atau sejak kapan Para Penggugat mengetahui keputusankeputusan objeksengketa a quo secara resmi menurut hukum;Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Perkara No.68/G/2016/PT UNPLGBahwa Tergugat mendalikan bahwasanya Para Penggugat telah mengetahui sertipikatsertipikat objek sengketa, karena sebelumnya pernah digugat dalam perkara No.24/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 12 Oktober 2016, dan perkara No. 34

/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 20 Oktober 2016, dan perkara No. 01/P/FP/2016/PTUN.PLG,tanggal 28 September 2016;Bahwa dalam perkara No. 24/G/2016/PTUN.PLG dengan objek sengketa Sertipikat HakMilk No. 2078, Surat Ukur No. 958/Gasing/2003 a.n.

Saini Asan, yang kemudiandiputus pada tanggal 12 Oktober 2016, dengan amar Putusan pada pokoknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dan saat ini perkara tersebut masih dalampemeriksaan di tingkat kasasi: Sedangkan dalam perkara No. 34/G/2016/PTUN.PLGyang menjadi objek sengketa adalah sikap diam Tergugat terhadap permohonan ParaPenggugat, dan diputus pada tanggal 20 Oktober 2016, dengan amar Putusan menolakgugatan Para Penggugat.