Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :..Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diauditmaupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit.

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor:65/G/2013/PTUN BDG) nn enn nnn nnnnnnnnnnn ene ecccceeec.

Bukti T 42September 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan putusan)Salinan Putusan Nomor : 65/G/2013/PTUN.BDG dalamperkara antara DR. YUDI JUNADI, SH, MH MelawanKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANKEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI JAWABARAT tanggal 2 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengansalinan putusan) ;Salinan Putusan Nomor : 31/PUUX/2012 dalam perkarakonstitusi yang diajukan oleh Ir.

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:..Mayelis berpendapat bahva laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diauditmaupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit.

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor:65/G/2013/PTUN BDG);c. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusantersebut di atas, juga telah digunakan dalam Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKTtanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) dan Putusan PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUNJBI tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde);9.

Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.Bukti T 42Bukti T 43Bukti T 44Bukti T 45Bukti T 46Bukti T 47Bukti T 48Bukti T 49Bukti T 50Bukti T 51Bukti T 52Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Desember2002 (fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :65/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 2 Desember 2013(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 236PK/PID.SUS/2014, tanggal

tidakbersifat individual dan tidak bersifat final sebagaimana telahdiputus dalam beberapa putusan pengadilan dengan obyeksengketa yang serupa dengan perkara a quo (berupa LHPKKN)yaitu:1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yangtelah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakanbahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan oleh BPKP tidak bersifat final (videBukti TI, TII8).2) Putusan PTUN Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN BDGtanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap, dengan obyek sengketa berupa Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Operasional Direktur PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Kabupaten CianjurHalaman 150 dari 172 halaman.

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 97).Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Bandung dalampertimbangan hukumnya menyatakan:Halaman 151 dari 172 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapimasih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yangdiaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukanaudit.

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 100101).Amar Putusan:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungsecara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No:65/G/2013/PTUNBDG.

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 107).Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, denganobyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran2011 (vide Lampiran IV Memori Kasasi).Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI

Putusan Nomor 53 K/TUN/2017C.Putusan PTUN Bandung Nomor 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan;.. Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diauditmaupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit.

(vide halaman 100 sampai dengan 101 Putusan PTUN BandungNomor 65/G/2013/PTUN BDG);Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu HasilHalaman

Putusan Nomor 197 K/TUN/2017Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiridan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;(vide halaman 9 sampai dengan 10 Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 197/B/2002/PT.TUN.JKT);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 65/G/2013/PTUN BDG tanggai 2 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalampertimbangan hukumnya disebutkan:...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit

;(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor 65/G/2013/PTUN BDG);Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan Hasil Audit Investigatif yang menjadi objek sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu hasilaudit investigasi

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifatrekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diauditmaupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit.

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor:65/G/2013/PTUN BDG);Halaman 42 dari 79 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2016c.

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan;..Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapunyang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yangpelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjutdari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang memintauntuk melakukan audit.

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG);d.

audit maupun pihak lainyang terkait;Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebutMajelis Hakim dapat menerimanya karena telahtepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itudiambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;(vide halaman 9 s.d. 10 Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT);Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 65

/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Hal 63 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKT...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil auditdalam bentuk apapun yang dilakukan olehTergugat hanyalah bersifat rekomendasi yangpelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansiyang diaudit maupun dari pihak yang memintauntuk melakukan audit.

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN BDG);Gs Putusan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakimberpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yangmenjadi Objek Sengketa a quo tidak mempunyaiakibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun

Putusan PTUN Bandung Nomormor: 65/G/2013/PTUNBDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap (/nkracht van gewjsde), dalam pertimbanganhukumnya disebutkan:..Majelis berpendapat bahve laporan hasil audit dalambentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalahbersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak sertamerta tetapi masih memerlukan tindak lanjut daripimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yangmeminta untuk melakukan audit.

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor:65/G/2013/PTUN BDG).

Bukti T29Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN.BDG tanggal 2 Desember 2013 ;(Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 22/G/2014/PTUNPTK (Fotocopy sesuai denganPSST aPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam sengketa Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKTtanggal 3 Maret 2015; (Fotocopy sesuai dengan aslinya)Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Kendari atas Guatan Perlawanan Nomor :11/G.PLW/2013/PT.TUN.Kdi

Untukitu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya pemberitahuan atauketerangan saja bukan merupakan Keputusan TUN.Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Verifikasi yangditerbikan BPKP atas permintaan resmi dari Instnasi Lain(sebagaimana juga obyek sengketa a quodalam hal iniditerbitkan atas permintaan resmi BP Batam) bukanlahKeputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final dantidak berakibat hukum telah digunakan dalam Putusan PTUNBandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember2013 yang telah

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);e.

2015, tanggal 22 Desember 2015 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 18/G/2017/PTUN.Jkt, tanggal 9 Mei2017 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 219/B/2017/PT.TUN.Jkt, tanggal4 Oktober 2017 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.Jkt, tanggal17 Desember 2002 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 65

/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 2Desember 2013 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.Jbi, tanggal 21 Januari2014 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 20Februari 2014 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.SBY,tanggal 3 September 2014 ;halaman 120 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks45.

Bukti T 38 : Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN.BDGtanggal 2 Desember 2013 (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidakmengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikankesempatan yang patut dan cukup ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkanKesimpulan tertulis secara elektronik pada aplikasi E Court tanggal 2 Juni2020, Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapiterlampir dalam Berita Acara

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde), vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN BandungNomor: 65/G/2013/PTUN BDG);22eneeeeeceenneeeeenese. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/P TUN. JBI 2nn2ennnnncenn cence cence cece ececenee11.

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN BandungNomor: 65/G/2013/PTUN BDG); e. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI sebagaimana pertimbangan hukumnya telahdiuraikan secara rinci pada Eksepsi Huruf A di atas; 8.

Putusan PTUN Bandung Nomor 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentukapapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasiyang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukantindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihakyang meminta untuk melakukan audit.

;(Vide halaman 100 sampai dengan 101 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 65/G/2013/PTUN.BDG);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat LaporanHasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun