Ditemukan 398 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — ., M.Si VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;
4918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;
Register : 24-08-2009 — Putus : 15-06-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 22/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 15 Juni 2009 — THOMAS POLIN, S.IP (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
6924
  • THOMAS POLIN, S.IP (Penggugat)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
    Nusa Tenggara Timur, Nomor 824.4.2/II/1075/1014NDtertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD Dari PemerintahKabupaten Kupang Ke Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
    Nip. 010 222069;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut baruditerima oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2009 sehingga sesuai dengan Pasal55 Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 824.4.2/II/1075/1014ND tertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD DariPemerintah Kabupaten Kupang Ke Pemerintah
    Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 824.4.2/I1/1075/1014ND tertanggal 23 Juni 2009, Tentang Alih Status PNSD DariPemerintah Kabupaten Kupang Ke Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua,khususnya Pada lampiran nomor 23 atas nama Thomas Polin, S.IPmengandung cacat hukum berupa :aTidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukandalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 2005, TentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, JunctoPeraturan Gubernur Nusa Tenggara
    Nusa Tenggara Timur Nomor 21Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (sesuai dengansalinannya) ;Bukti P11 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 824.4.2/II/1392/1364ND tanggal 08 September 2009 tentang Alih TugasDari Kabupaten Sabu Raijua ke Kabupaten Rote Ndao (sesuaidengan aslinya) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya Penggugat telah mengajukanlampiran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda L1
    Drs.Rudy Tonubesi, MSi., bukti Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 171.2/10/2009tanggal 15 Januari 2008 perihal Pengembalian Proses PenggantiDPRD Kota Kupang a.n. Drs.
Putus : 29-07-2008 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/TUN/2006
Tanggal 29 Juli 2008 — GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
6025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Register : 27-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 161/B//2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2022 — LAZIOSI AILIEN GUNAWAN vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
15414
  • LAZIOSI AILIEN GUNAWAN vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Register : 11-05-2011 — Putus : 27-06-2011 — Upload : 01-12-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 44/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Juni 2011 — HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, M.Si. vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
3215
  • HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, M.Si. vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Register : 28-10-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 16 Februari 2011 — HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, M.Si vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
8131
  • HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, M.Si vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
    Nusa Tenggara Timur Nomor:PEM.171.2/415/2010, tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti an Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Masa Jabatan 20092014, tanggal 01 Oktober2010gugatan .....Bahwa yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah sebagaiberikut : Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Kupang dari PARTAI INDONESIA SEJAHTERA Periode2009 2014 yang diresmikan penYR@RGtannya berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
    HENDRIYANUSRUDYANTO TONUBESSI, M.Si) dari kedudukannya sebagaiAnggota DPRD Kota Kupang dan Peresmian Pengangkatan sdr.SEMUS MAX LODEWYK BAITANU sebagai Pengganti an Antar WaktuAnggota DPRD Kota Kupang; Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:PEM.171.2/415/2010 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti an Antar Waktu) = Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Masa Jabatan Tahun20092014 yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan inididasarkan atas Keputusan Badan
    SHVWUS MAX LODBWYK BAITANUsebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kupang ;Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara yang berisi Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/415/2010, Tanggal 01 Oktober 2010 Tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar WektuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang MasaJabatan Tahun 20092014 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
    Hendryanus Rudyanto Tonubessi, M.Si) dari20kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Kupang danPengangkatan saudara Semus' Max Lodewyk Baitanu sebagaiPengganti Antar Waktu) Anggota DPRD Kota Kupang oleh karenaPeresmian Pemberhentian dari Anggota DPRD Kota Kupang sudahsesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diaturberdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan = yangberlaku ; Dalam Pokok PerkaraMenolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
    Nusa Tenggara Timur NomorPEM.171.2/415/2010 ~=tanggal 01 Oktober 2010 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu).
Register : 03-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 59/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 Maret 2020 — vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
8535
  • vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Register : 11-05-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 31 Oktober 2016 — NDOLU EOH Melawan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, dkk
8631
  • NDOLU EOH Melawan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, dkk
    Ndolu Eoh tanggal 26 Juni 2012 Nomor:02/Kel.EME/YKH/VV2012 perihal Jeritan Hati Keluarga Ello, Ndolu,Ndolu Eoh kepada Presiden RI di Jakarta dan tembusannya antara lainkepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur agar kalai boleh yangbersangkutan mendapat kembali ha katas tanah tersebut karena tanahtersebut dibeli dari hasil keringat sendiri sehingga yang bersangkutanakan mempertahankan tanah dimaksud sampai titik darah penghabisan; Surat Dorthia E.
Register : 08-04-2009 — Putus : 15-06-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 15 Juni 2009 — RUDYANTO TONUBESSI, M.Si (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
6320
  • RUDYANTO TONUBESSI, M.Si (Penggugat)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
Register : 06-07-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 16/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 29 Oktober 2015 — ,M.Si (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
10137
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; ---------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; ---------------------------------------------------------------4.
    Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------5. Menghukum Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; --------------------------------------------
    ,M.Si (Penggugat)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
Putus : 24-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt/2018
Tanggal 24 Mei 2018 — GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DKK
5021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DKK
Register : 27-10-2011 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 17-01-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 20/G/2011/PTUN-KPG
Tanggal 16 Februari 2012 — Permenas Lamma Kolly, SE (Penggugat) Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat)
5721
  • Permenas Lamma Kolly, SE (Penggugat)Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat)
    OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi obyek gugatan yaitu :Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM.171.2/264/1/2011tanggal 23 Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenAlor Masa Jabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;IL.DASAR GUGATAN :1.Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor masa jabatan 20092014 yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa
    dapat menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, NomorPEM.171.2/264/11/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun20092014 atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E., telah merugikanKepentingan Penggugat berupa kehilangan pekerjaan sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
    Bahwa .....10Bahwa penyampaian nama calon Anggota DPRD PAW diusulkan oleh BupatiAlor kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor surat Kemasy.220/38/VUI/2011 tertanggal 9 Agustus 2011.
    Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :PEM.171.2/264/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan20092014, tanggal 23 Agustus 2011.3.
    Mengingat konsiderans memper hatikan : Pada Konsiderans Memperhatikan imi , selain surat Ketua DPRDKabupaten Alor dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sertaPeraturan DPRD Kabupaten Alor.
Register : 22-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 109/B/ 2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 Juli 2016 — vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
5620
  • vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Register : 24-08-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 01-02-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 1 Februari 2016 — ALIS JONI HESRON SIOKAIN, S.H (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
8631
  • ALIS JONI HESRON SIOKAIN, S.H (Penggugat)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
    OBJEK GUGATAN 0 2022222 2 noone ennaAdapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatunan Hukuman Berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni HersonSiokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 ;B. TENGGANG WAKTU 3~= anna ane enna esetBahwa objek sengketa ini diterima oleh Penggugat melalui pos tanggal 29Mei 2015.
    Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif danmenimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Alis Joni Herson Siokain, SH, NIP 19630618 198603 1020, tanggal 18 Mei 2015 maka Surat Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur a quo akan terus berjalan apabila tidak ada gugatand.
    Peninjauan Kembali dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia ; Bahwa Penggugattelah selesai menjalani masa hukuman sesuai Surat Lepas Kepala LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Kupang Nomor W22.EA.PK.01.01.02039tanggal O01 April 2015 ; Bahwa Penggugatmenyampaikan Surat Nomor 01/AJHS/IV/2015 Tanggal 09 April 2015Perihal Laporan telah menjalani hukuman dan permohonan untuk dapatbekerja kembali sebagai PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah KotaKupang, namun tidak ada tanggapan dari Walikota Kupang ; Bahwakemudian Gubernur
    Nusa Tenggara Timur mengeluarkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015, tentangPenjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH;NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 ( Terlampir) ; Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa jauh sebelum Tergugatmengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:Upx.012.1/KEP/20/2015, = tentang Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat
    Tokoh,Msi ; 22020 nn ono nn nn enn nn nnn nce sensDASAR DAN ALASAN GUGATAN Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat Surat Keputusantersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015,Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni HersonSiokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 adalah:1.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DAMIANUS NAU DASNAN, SH, DKK VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DK
6233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAMIANUS NAU DASNAN, SH, DKKVSGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DK
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Direktorat Agraria atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Register : 02-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 93/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
ARNOLDUS NITJANO, SE
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
13229
  • Penggugat:
    ARNOLDUS NITJANO, SE
    Tergugat:
    GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
    OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/39/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ArnoldusNITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1 176, Pangkat/GolonganRuang : Penata (II/Cc).2Il.
    TENGGANG WAKTU 22202022 22222ee ene ne neeBahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang PemberhentianHalaman 3 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUNKPGTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaARNOLDUS NITJANO, SE., NIP. 19661231 199303 1 176,Pangkat/Golongan Ruang : Penata (Ill/c) diterbitkan pada tanggal 31Juli 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019melalui Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
    Hal tersebut berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/KEP/36/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang PencabutanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/147/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihHalaman 10 dari 56 halaman Putusan No.93/G/2019/PTUNKPGRendah Selama 1 (satu) tahun terhadap PNS atas nama ArnoldusNitjano, SE NIP. 19661231 199303 1 176, padahal terhitungtanggal 1 Nopember 2010 pangkat
    Nusa Tenggara Timur, ternyata bahwa ObjekSengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangDiterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
    Bahwa dengan demikian jelas bagi Tergugat bahwa yang dipersoalkanoleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan PenetapanTertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tergugatyakin karena Gugatan Aquo sudah melalui proses PemeriksaanPersiapan untuk menyempurnakan Gugatan Penggugat sebelumdikirimkan kepada Tergugat.
Register : 03-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 231/B/2019/PT. TUN. SBY
Tanggal 2 Desember 2019 — GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR. 2. ISMAIL UMAR
11850
  • GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR. 2. ISMAIL UMAR
    GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan El TariDalam hal inimemberi kuasakepada : 1. Nama : AlexonLumba,SH.,M.Hum; Halaman 1 PutusanNomor: 231 /B/2019/PTTUN SurabayaJabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NusaTenggara Timur ; 2. Nama : Vonica Djaga, SH ; Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada BiroHukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ;3. Nama : Lukas N.
Register : 07-03-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 17/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2022 — LAZIOSI AILIEN GUNAWAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
20345
  • LAZIOSI AILIEN GUNAWAN
    Tergugat:
    GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Register : 18-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Nopember 2019 — ,M.Si
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
12345
  • ,M.Si
    Tergugat:
    GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
    PeradilanTataUsaha Negara, menetapkan bahwa : Orang atau badanhukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau direhabilitasi;Bahwa semula Penggugat adalah orang opribadi yangberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Gubernur
    Nusa Tenggara Timur yang saatdiberhentikan sebagai Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Provinsi Nusa Tenggara J imur,Halaman 4dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPGBahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, makaPenggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan danstatus sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerimagaji yang merupakan sumber pendapatan satusatunya yang lebihlanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupiKe) Ltr aA 2h je ce cere errrBahwa
    Nusa Tenggara Timur Nomor:Upx.012.1/86/2010 tanggal 01 Juli 2010 Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat SetingkatLebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun atas nama Penggugatdinyatakan dicabut dan diyatakan tidak berlaku;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaYeni Emilia, SH, M.SI NIP. 19680620 199503 2 001Penggugat
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YeniEmilia, SH, M.SI NIP. 19680620 199503 2 001 Yang DiterbitkanOleh Gubernur Nusa Tenggara Timur ;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YeniEmilia, SH, M.SI NIP. 19680620 199503 2 001 Yang DiterbitkanOleh Gubernur Nusa Tenggara Timur ;4.
Putus : 13-04-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/Pdt/2022
Tanggal 13 April 2022 — GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR