Ditemukan 384984 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi elektronik Informasi publik Keterbukaan informasi Komisi informasi
Pengadilan PN LIMBOTO
Upload : 16-01-2018
Putusan PN LIMBOTO Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Lbo
171 — 105
  • Gorontalo, tepatnya di rumah kostmilik saksi USI, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dantanpa hak, mendidtribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumenelektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemarannama baik, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Pada hari
    Menyatakan Terdakwa HEYN FUJI ASTUTI Alias HEYN telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RINomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;2.
    dan TransaksiElektronik ;Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumtersebut tidak sesuai antara Pasal Pokok dengan Junto Pasalnya karenaPasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atasUURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan
    : 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo11diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
    ) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari,atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;Bahwa, perkataan mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik di sini merupakan pengertian apa yang dibuat olehterdakwa dalam sebuah informasi Elektronik dapat diakses dan diketahuioleh orang lain sehingga menjadi kan orang lain menhetahui apa yangterjadi sementara kebenarannya haruslah dibuktikan ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 14-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2015/PT PDG
Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD AFDAL, SH
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
41 — 25
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus ITE
Register : 13-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 23 Maret 2021 — TAHYAN Bin DUL WAHID
546 — 530
  • Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaanalternatif kKedua penuntut umum.2.
    Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronikATAU;KEDUABahwa terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 04Agustus 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2020, bertempat di rumah di JI. Raya Jetis Rt. 025 Rw. 006 Kel/ DesaSidaurip Kec. Binangun Kab.
    Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pili1.
    Perobuatan tersebut dapat dilakukandengan berbagai macam cara atau modus (misalnya: mencari tahu data loginatau password);Bahwa yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan terkait informasi atau data elektronik adalah Aktifitas yangberkaitan dengan manipulasi dan modifikasi serta pemindahan dan/ataumenyembunyikan Informasi/ Dokumen Elektronik;Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk
    Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pilitentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutpautdengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1025/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 9 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 26
  • Pasal 27 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBangkalan tertanggal 3 Juni 2020 No Reg PDM 08/BKL/01/2020 pada pokoknyaTerdakwa telah dituntut sebagai berikut:Halaman 9 Putusan Nomor 1025/PID.SUS/2020/PT SBY.1. Menyatakan terdakwa MOH.
    HOSEN bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo.
    HOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemarannama baik ;2.
    Pasal 27 ayat (3) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.. Menjatunkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MOH HOSEN dengan pidanapenjara selama 6 (ENAM) BULAN ;. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan..
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 59/Pdt.Sus-KIP/2020/PN Pal
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat:
BENNY TANDRA
Tergugat:
Gereja Bethany Indonesia Cab. Palu
384 — 126

  • MENGADILI

    - Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/PTS/PSI/KI-STLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020

    MENGADILI SENDIRI

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Termohon) sebagai badan publik, telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai

    badan publik, yakni tidak menyampaikan salinan informasi publik berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;

    3. Menghukum kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk menyampaikan, dan atau menyerahkan salinan informasi publik berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;

    4. Menghukum Termohon Keberatan

    Menyatakan bahwa Dokumen Laporan Keuangan periode tahun 2005sampai dengan Tahun 2016 Merupakan Informasi Terbuka;Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Pal3.
    Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh
    Menimbang bahwa dalam kesimpulan Pemohon Keberatan yang padapokoknya Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badanhukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publiksebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;b. Menimbang bahwa, Pemohon selain sebagai Jemaat dan Pelayan Tuhandan Bendahara Umum di Gereja in cassu Termohon juga sebagai WargaNegara Indonesia sehingga secara Hukum merupakan Subyek dalamsengketa Informasi perkara a quo;c.
    Bahwa secara yurudis, pertimbanganpertimbangan hukum yang diambilatau digunakan oleh Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah di dalammenjatuhkan putusan dalam perkara/sengekta Informasi Publik Nomor:07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 adalah selain sudah tepat dan benar, jugatelah berdasarkan hukum acara yang berlaku, karena tidak satupun alat buktiyang diajukan oleh Pemohon ataupun dalildalil hukum yang dikemukakanoleh Pemohon dipertimbangkan secara lalai oleh Komisi Informasi PublikSulawesi Tengah;2.
    Publik, danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi TengahNomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020MENGADILI SENDIRI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 04-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;
260 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adinur M.AP/Termohon Informasi, Stefanus Doni/Pemohon Informasi, MerahJohansyah dari Jatam Kaltim serta Drs. H.
    tentang KeterbukaanInformasi Publik, hanya menggunakan Pasal 11 angka (1) huruf asaja tentang informasi yang Wajib tersedia setiap saat, yakni BadanPublik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawahpenguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,;padahal mengenai informasi yang dikecualikan diatur lebih lanjutHalaman 11 dari 18 halaman.
    Selain hal tersebut seharusnya MajelisKomisi Informasi tidak hanya menggunakan Pasal 1/7 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasiyang dikecualikan atas permohonan pemohon informasi, dalam halini Majelis Komisi Informasi juga harus mempertimbangkan Pasal 17Halaman 13 dari 18 halaman.
    dikabulkan;Bahwa Termohon Informasi/Pemohon Keberatan (sekarang PemohonKasasi) keberatan terhadap petitum poin (6.1) dan (6.2) yang dikabulkandalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur a quo, yangberbunyi:(6.1) Majelis Komisioner menyatakan bahawa informasi yang dimintakanPemohon pada paragraf (2.2) merupakan informasi terbuka;(6.2) Menyatakan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohonadalah bagian dari Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dandikuasai oleh Termohon;Berdasarkan
    Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untukmemberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta olehPemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi;ataub.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 705/Pid.B/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
172 — 76
  • Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Dengan sengaja, tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekitar jam16.00 Wita Saksi Eka Angga Helian
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dart masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/KI/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — AGUS SUPRIYANTO VS INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN;
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 081/X/KIBantenPS/2018 Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya3.
    mengadili dan memutus Perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi tentang /ega/ standing pemberi kuasa danpenerima kuasa;Menimbang, bahwa Keberatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Kuasa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi
    Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten
    PS/2018, tertanggal 10 Januari 2019;5 Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh PemohonKasasi/ Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sejak salinanputusan diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi sejak 7 (Tujuh) hari kerja;6 MenghukumTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa
    danmengadili Kasasi atas Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohonkiranya dapat memutuskan perkara a quo dengan seadiladilnyasebagaimana azaz exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkankepada Tuhan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 April 2019yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 390/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
198 — 132

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Anak Dari SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja membuat/dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan
    Setelah mendapatkan informasi tersebutselanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukanpenyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggarkesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terdakwa pelaku dugaan tindakHalaman 4dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN.Bglpidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,selanjutnya Tim Subdit V menuju ke tempat yang bisanya terdakwa melakukanperjalanan atau lokasi dimana terdakwa sering
    Kota bengkulu; Bahwa setelah mendapatkan data terhadap pelaku dugaan tindak pidanabermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,Halaman 10dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN. Bg!
    Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untukmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan..
    "mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui SistemElektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE).
    Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melaluiSistem Elektronik (Vide.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 691/PID/2023/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tomy Marwanto S.H.
Terbanding/Terdakwa : KASNO
28 — 13
  • 26 Nopember 2015 dan atas putusan tersebut ada upaya banding taggal 7 Desember 2015;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 119/KI- Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019;
  • 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan Eksekusi; menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor: 119/KI-Prov.Jatim-PS-A
    Kediri berisi tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pengajuan ulang permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 6 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pemberitahuan tidak ditanggapinya surat saksi tanggal 6 Pebruari 2018 tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha berikut pengajuan keberatan yang kedua sehubungan tidak ditanggapinya permohonan saksi kepada atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    KASNO;
  • 2 (dua) lembar Surat Panggilan Sidang ajudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  • Tanda bukti pengiriman atau resi pengiriman Putusan Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 119/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
422 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam sengketa informasi publikNomor : 0442/X/KIPDKIPS/2013 di Komisi Informasi Publik Provinsi DKIJakarta ;Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yangmemeriksa sengketa informasi publik tersebut memberikan putusan padatanggal 05 Mei 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum ;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Pemohon Keberatan menerimasalinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0442/X/KIPDKIPS/2015 tanggal 5 Mei 2015 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut
    /atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengankewenangannya apabila tanggapan atas pejabat pengelola Informasi dandokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan PemohonInformasi publik.
    informasi sesuai dengan isi surat Pemohon ;4.3.
    Bahwa Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 0440/X/KIPDKIPS/2013, terhadap Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta, inti Putusan Majelis Komisionermengabulkan permohonan informasi dari Pemohon denganmemerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sesuaidengan isi surat Pemohon ;4.4.
    Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 338/Pid/2013/PT.Smg
Tanggal 19 Desember 2013 — HANDOJO Bin ACHMADI HARSONO
141 — 93
  • MULIA REJEKI WATERINDO bekerjasamadengan terdakwa HANDOJO BIN ACHMADI HARSONO yangmerupakan orang yang ahli dalam bidang air minum kemasan dansekaligus paham dalam hal Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)untuk memproduksi dan sekaligus pemasaran air kesehatan merkMYOXY.
    Haltersebut menunjukkan adanya indikasi registrasi member yang tidakprosedural ; Bahwa menurut Ahli JOSUA SITOMPUL, SH, IMM, membermyox rcom yang menerima bonus mengetahui bahwabonus yang mereka terima adalah informasi Elektronik atau DokumenElektronik yang dibuat oleh perusahaan MYOXY berdasarkanperhitungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bonus yang dimaksudberupa nilai rupiah yang dapat mereka miliki (Konten).
    MULIA REJEKI WATERINDO bekerjasamadengan terdakwa HANDOJO BIN ACHMADI HARSONO yangmerupakan orang yang ahli dalam bidang air minum kemasan dansekaligus paham dalam hal Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE) untuk memproduksi dan sekaligus pemasaran air kesehatanmerk MYOXY.
    Menyatakan terdakwa HANDOJO bin ACHMADI HARSONO, bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengantujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebutdianggap seolaholah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    Undang Undang nomer 11 tahun2008 termaksud; Menimbang, bahwa menurut pasal 38(1) maupun pasal 39(1)(2) UndangUndang no 11 tahun 2008 termaksud, memberikan kesempatan bagi setiaporang yang dirugikan akibat menggunakan Teknologi Informasi dariPenyelenggara Sistem Elektronik, untuk mengajukan gugatan perdata maupunpenyelesaian melalui Arbitrase.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2013
Tanggal 25 April 2013 — PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
52 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembanding berpendapat bahwa alasanpermohonan informasi publik tetap harus berdasarkan peraturan perundangundangan dan apabila informasi digunakan tidak sesuai dengan alasan/tujuanpermohonan informasi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan.
    diamanatkan oleh Pasal 6 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik..
    Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Informasi Jawa Tengahsecara keliru dan/atau belum memeriksa secara seluruh dalam pertimbanganhukum huruf E. Pendapat Majelis (4.33).
    dan lebih berarti bagi yang menerima;e Jogiyanto (1990:8) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yanglebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima;Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 (Ketentuan Umum) Nomor 1 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yangdihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publikyang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan
    Badan Publik lainnya sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 26-01-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bkl
Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA PURWANTO ARIFIN,SH.
Terdakwa:
ACH. SUBAIRI al. SUBAI
59 — 17

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 25-02-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 25 Februari 2019 — ROY MARTEN BELE BAU alias ROY
318 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Desa Mantelen, RT OO8/RWO2, KelurahanWedomu, Kecamatan Tasifeto Timur, KabupatenBelu:Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta/Pengemudi;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambuakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 45 Ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi
    dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;Atau;Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belutanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:Halaman 17 dari 9 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/20181.Menyatakan Terdakwa Roy Marten Bele Bau alias Roy terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan
    melakukan tindak pidana Dengan sengaja dantanoa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaiksebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikjuncto Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi
    Menyatakan Terdakwa Roy Marten Bele Bau alias Roy tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
    judexfacti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa; Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Kupang Nomor163/PID/2017/PT.KPG., tanggal 12 Desember 2017 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Atb,tanggal 2 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa ROY MARTEN BELEBAU alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-02-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PT SURABAYA Nomor 97/PID/2013/PT. SBY
Tanggal 20 Februari 2013 — PAULINA PRADANI, S.Sos
42 — 28
  • Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;---------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;---------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANTI, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukumdengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari,memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;2. Menjatuhkan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa (satu) unit handycam merk Panasonicwarna silver model No.
    Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangipelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasandan informasi ; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) bulan ; .
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1335/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
Dede Herdiana,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD SYAHID ALS AHMAD FATIHUL ALIF
59 — 0

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SYAHID als AHMAD FATIHUL ALIF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 349/Pid.B/2015/PN. Idm.
Tanggal 16 Desember 2015 — WIJAYANTI Binti H. SIRAD
123 — 59
  • SIRAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIJAYANTI Binti H. SIRAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.
    DASTEM Binti RIPAN selaku adik saksi yang berada diNegara Dubai;Bahwa setelah mendengar informasi via telepon dari Sdri.
    Pasal 45ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut ;1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;4 Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;Ad.1.
    Adami Chazawi, S.H (dalam artikelnya berjudul PenghinaanKhusus Menurut UU ITE, http: michazawi.bl id/2 nghinaankhususmenurutuuite3115.html), maka harus dicari di luar UU ITE, khususnya darisudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi.
    Sehingga dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakansarana teknologi informasi menurut UU ITE, perbuatan mendistribusikan diartikan sebagaiperbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan,mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atautempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologiinformasi.
    Dari kalimat tersebut denganmenghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentrasmisikandapatlah dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkattertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkanteknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usahamelakukan transaksi elektronik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs MADURA CORRUPTION WATCH
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Keberatan tidakspesifik menyampaikan alasan dimintanya informasi publik tersebut.Bahwa apabila alasan permohonan informasi yang diajukanTermohon Keberatan tidak jelas maka potensial menimbulkanpenyalahgunaan informasi dan data oleh Termohon dan hal inibertentangan dengan tujuan pembentukan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor60/IV/KIProv. JatimPSAMA/2016, tanggal 14 April 2016;3.
    Untuk mengajukan halhal yang baru, Pemohon Kasasi pada sidangtertanggal 27 Juni 2016 mengajukan bukti berupa keterangan ahllihukum administrasi yang akan member penjelasan tentang: Persyaratan formil dan materiil terkait dengan permohonan informasiberdasarkan ketentuan hukum; Batasan hukum terhadap informasi yang telah diberikan, mengingatPemohon informasi telah memberikan informasi yang dimintapemohon informasi namun perkara di komisi informasi tetapdilanjutkan karena pemohon informasi merasa tidak
    Bahwa alasan untuk memintainformasi publik harus jelas untuk tujuan apa serta informasi publiktersebut dipergunakan untuk apa. Bahwa Termohon Kasasi dalampermohonannya menyebutkan alasan permintaan informasi bersifatHalaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2016abstrak dan umum. Termohon Kasasi tidak spesifik menyampaikanalasan dimintanya informasi publik tersebut.
    Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008, selain dibebani untuk memberikan informasi, oleh hukum,Pemerintah Kota Surabaya juga dibebani kewajiban untuk menjalankanfungsi kontrol terhadap informasi yang diminta tersebut, agar informasitidak disalahgunakan;Telah ada kesepakatan mediasi dan Pemerintan Kota Surabaya Telahmemberikan informasi yang diminta;Pemohon Kasasi telah menjalankan kewajibannya untuk menjalankankewajibannya yaitu menyampaikan informasi kepada Termohon
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
358 — 138

  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI :

    1. Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya ;
    2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 dan memerintahkan Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik untuk memberikan seluruh
    informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;
  • Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.1.449.000,- (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
    Penggugat:
    Yayasan LNG Badak
    Tergugat:
    1.Haposan Marbun
    2.Daud Padang
    3.Anang Sugiharto,
    4.Achmad Wildan
    5.Hendrik Dosayang
    6.Suhartanto
    7.Benny Lengkong
    8.Asikin Usman
    9.Rustadji
    Turut Tergugat:
    Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
    Pasal 9;tidak ditanggapinya permintaan informasi:;permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;tidak dipenuhinya permintaan informasi;pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataupenyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalameroaoUndangUndang ini.
    dalam UUNo 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik danPeraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik Bahwa ketentuan UU mengatakan Informasi yang Wajib Disediakandan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008dikatakan pada ayat(1) Setiap Badan Publik wajid mengumumkan Informasi Publiksecaraberkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan
    Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)Pasal 1 ayat 3 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yangterjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publikdan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hakmemperoleh dan/atau. menggunakan Informasi Publikberdasarkan peraturan perundangundangan.Pasal ini menjelaskan jika gugatannya penggugat didasarkan atassengketa informasi maka seharusnya antar Termohon
    informasi berkala sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9;c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yangdiminta;e. tidak dipenuhinya permintaan informasi:;f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diaturdalam UndangUndang iniBahwa dari awal persidangan penggugat mendalilkan bukanbadan publik dan informasi yang dimintakan oleh PemohonInformasi tidak dapat diberikan karena bukan informasi publikmaka
    Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 dikatakanpada ayat(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secaraberkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;Cc. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada