KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO

KANTOR CABANG BOJONEGORO
3.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRETUR JENDRAL KEKAYAAN NEGEARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR,KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG (KPKNL))SURABAYA
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
Turut Terbanding/Tergugat I : JOVITA
Turut Terbanding/Tergugat III : KOMALA INAWATI

Penggugat:
1.SULISTYANINGSIH
2.ISTIQOMAH
3.ADAM SAPUTRA
4.NUR CHOLIK ARIFIN
5.SUHERMAN
6.TITIN NUJI RAHAYU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Menteri ATR/BPN))

Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No.140 tertanggal 3 Oktober 1990 yangdi keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tertulis namaRUPINI lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Mei 1972 sebagaimana fotocopy terlampir; (Bukti.P6).

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tertulis namaRUPINI lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Mei 1972, adalah benarorangnya sama/ satu..

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tertulisnama Rupini ;Bahwa pada Bulan April 2016 pemohon datang ke Kantor BadanPertanahan Negara Kabupaten Bojonegoro dengan maksud akanHalaman 4 dari14 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2017/PN Bjn4melakukan perubahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 140tertanggal 3 Oktober 1990 untuk di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat HakMilik (SHM), namun mengalami kegagalan karena pemohon baru tahubahwa nama pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik pemohontersebut diatas

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tertulis nama Rupini,bertanda P7;Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunanatas nama Lasinah tanggal 4 Januari 2016, bertanda P8 ;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orangsaksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2017/PN Bjn5.

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tertulisnama RUPINI lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Mei 1972,adalah benar orangnya sama@/ satu.3.

kekayaan atas nama PEMOHON yangdikeluarkan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa PaculKecamatan/Kabupaten Bojonegoro, bertanggal 26 Oktober 2013, (P.5);Surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon, tertanggal 18 Nopember2013, tanpa tanda tangan Pemohon, (P.6);Surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tertanggal 18September 2013 tanpa tanda tangan Termohon, (P.7) ;Fotokopi sertifikat tanah seluas 239 M2 atas nama Abu Hasan SHM Nomor 944yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 24 Februari 2011, (P.8);Fotokopi sertifikat tanah seluas 460 M2 atas nama Abu Hasan SHM 641 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 21 Februari 2005, (P.9);Fotokopi sertifikat tanah seluas 525 M2 atas nama Abu Hasan SHM 476 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 4 Mei 2001, (P.10);Fotokopi sertifikat tanah seluas 1.270 M2 atas nama Abu Hasan SHM 95 yangdikeluarkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 5 Nopember 2009, (P.11);Fotokopi sertifikat tanah seluas 141 M2 atas nama Abu Hasan SHM 3206 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 9 Oktober 2012, (P.12);Halaman 7 dari 14 : Putusan nomor: 2379/Pdt.G/2013/PA.Bjn13.

Fotokopi sertifikat tanah seluas 6.571 M2 atas nama Abu Hasan SHM 212 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 14 Mei 2007, (P.13;14. Fotokopi sertifikat tanah seluas 2.460 M2 atas nama Abu Hasan SHM 386 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati KabupatenBojonegoro pada tanggal 31 Maret 1984, (P.14);15.

Karyadi ; 2. 1 (satu) lembar surat nomor 2005/2-35.22/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan jumlah bidang Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tahun 2010 ; 3. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 50/KEP-35.22/III/2010 tahun 2010 tentang penetapan peserta Proyek Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 ; 4. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sertifikat Nomor : 14/BA-35.22

Maret 2010 ; 8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK. 62 Tahun 2010 Tentang penetapan lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ; 9. 1 (satu) bendel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 198 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ; 10. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 50/KEP-35.22/III/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Peserta Proyek Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2010 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 6.

Bahwa berawal adanya program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah(P3T) atau program Prona yang merupakan program Kantor Wilayah Pertanahan JawaTimur, dan berdasarkan Surat dari Kanwil Pertanahan Jawa Timur Nomor 1540/35.300/11/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,mengusulkan sebanyak 1500 bidang tanah untuk wilayah Bojonegoro, dan dari 1500bidang tanah yang diusulkan untuk mengikuti program P3T (Percepatan PelakasanaanPedaftaran Tanah) atau PRONA, dimana

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,mengusulkan sebanyak 1500 bidang tanah untuk wilayah Bojonegoro, dan dari 1500bidang tanah yang diusulkan untuk mengikuti program P3T (Percepatan PelakasanaanPedaftaran Tanah) atau PRONA, dimana Desa Malingmati mendapatkan jatah 200bidang tanah sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBojonegoro Nomor : 197/6.35.22/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang ditujukan kepadaKepala Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa dalam

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada yang dikeluarkan oleh para pemohonuntuk staf atau karyawan kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan mengenai belangko (berkas) tidak harus membeli dikoperasi Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tetapi bisa dibuat sendiri dengan ketentuan harussama dengan yang aslinya ;e Bahwa benar saksi menerangkan sebenarnya untuk biaya yang harus dikeluarkan olehpara pemohon untuk pembuatan sertifikat secara

Bahwa benar saksi menerangkan mengenai pembelian tugu batas di koperasi PertanahanKabupaten Bojonegoro itu tidak diharuskan untuk membeli di kopeasi Pertanahan KabupatenBojonegoro dan sepanjang sudah memenuhi ketentuan secara teknis itu bisa dibuat sendiri ataumembeli sendiridiluar koperasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada yang dikeluarkan oleh para pemohonuntuk staf atau karyawan kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan

Bupati Bojonegoro Nomor :141/193/KEP/412.11/2007 Tanggal 27 Juli 2007 ; Bahwa pada Tahun 2010 Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo KabupatenBojonegoro mendapatkan Program Prona/ Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (P3T) yang merupakan Program Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur danDesa Malingmati mendapatkan jatah 200 bidang tanah sesuai dengan surat dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 197.6.355.22/II/2010tanggal 18 Maret 2010 ; Bahwa sumber keuangan dari Program Prona

Safi'i, terletak di Desa Margomulyo,Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro) maka untuk itu PARAPenggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriBojonegoro melalui melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agarsupaya berkenan untuk memutuskan;Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (T.VII) untukmencoret/menghapus Sertipikat, Nomor 1450/Desa Margomulyo, Luas6.630 m?

Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (T.VII) untukmencoret/menghapus Sertipikat, Nomor 1450/Desa Margomulyo, Luas 6.630 m?

Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (T.VII) untukmenerbitkan kembali Sertipikat, Nomor 1450/Desa Margomulyo, Luas 6.630m?, Surat Ukur, tanggal: 27 Juli 1982, Nomor 2038/1982, terdaftar atas namapemeganghak Siti Aminah B. Safi, terletak di Desa Margomulyo,Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro atau Apabila Kantor PertanahanKabupaten Bojonegoro (T.VII) tetap tidak bersedia untuk menerbitkanHalaman 12 dari 22 Hal. Put.

#39;i terhadap Termohon (Siti Alfiah binti Darjan) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 17 Maret 2020, sesuai Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 2 Oktober 2023;

Karenatanah terperkara telah beralin menjadi tanah Negara, sebagimanaditegaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalamSurat Nomor : 570351.7579 tanggal 30 April 2008 (Bukti T4).Berdasarkan fakta tersebut, pertimbangan Judex Factie tersebut harusdibatalkan..

Sesuaipengakuan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, permohonanperpanjangan HGB diajukan pada 13 September 1980, kemudian barudisetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tanggal16 Februari 1989 (9 tahun kemudian).

Kenyataannya walaupun telahdisetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, sampaisaat ini (29 tahun kemudian) permohonan perpanjangan HGB tersebuttidak pernah diterbitkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Propinsi JawaTimur.Proses perpanjangan selama 29 tahun tersebut sangat tidak logis jikahanya diartikan masalah administrasi dan birokrasi.

Demikian juga tidak pernah ada petugasdari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang datang ke asramaLedok Wetan (obyek sengketa) untuk melakukan pengukuran atas tanahterperkara. Dengan demikian sangat jelas dasar penerbitan SertifikatHGB No. 33 Tahun 1975 adalah tidak sah. Oleh karena itu sangatberalasan jika permohonan perpanjangan HGB atas tanah terperkaraHal. 13 dari 15 hal. Put.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,semula sebagai: Turut TergugatKonpensi, sekarang sebagai: Turut Terbanding;

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,semulasebagai: Turut TergugatKonpensi, sekarang sebagai: Turut Terbanding;PENGADILAN TINGGltersebut; Telah membaca: 7772222 noon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Januari 2017,Nomor 893/PEN.PDT/2016/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding; 2.

( seratus sembilan puluh sembilanmeter persegi ) beserta bangunan rumah di atasnya, yang terbuat daridinding tembok, lantai keramik, atap genteng, yang terletak di DesaSemenpinggir RT. 08 RW. 01, Kecamatan Kapas, KabupatenBojonegoro, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah utara : Lasti;e Sebelah barat : Salam;e Sebelah timur : Sukri;e Sebelah selatan : Jalan ;Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, atas nama Sukisno, Nomor : 511, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, tanggal

Bjn., ( Bujti P. 8 ) ;Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Sukisno, Nomor : 511, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 April2005, ( Bukti P. 9 ) ; 22222 neon nnnnnnn nnnFotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) sepeda motor merkHonda Supra tahun pembuatan 2004, Nomor Polisi : B 6616 PAC, warna merah,type NF 100 LD, Seri C No. 9209862 G, ( Bukti P. 10 ) ;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2orang saksi, masingmasing

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro(Termohon) untuk melaksanakan putusan tersebut;b.

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (Termohon),akan tetapi Termohon tidak memberikan jawban terhadap suratpermohonan ke dua (2) yang diajukan oleh pemohon (vide Bukti P14);13.Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2019, pemohon kemballimengirimkan surat permohonan yang ke tiga (38) Nomor:44/JF/IX/2019 yang pada pokoknya, pemohon memohon untuk ke3 (tiga) kalinya atas pembatalan dan pencoretan peralihnan hakatas tanah sertipikat hak milik Nomor: 121 atas nama Setiyonokepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, akantetap!

Termohon tidak memberikan jawaban terhadap suratpermohonan konfirmasi pertama (1) yang diajukan oleh pemohon(vide Bukti P18).19.bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Pemohon mengirimkan suratpermohonan konfirmasi ke dua (2) Nomor: 56/JF/III/2020 kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (Termohon),akan tetapi Termohon tidak memberikan jawaban terhadap suratpermohonan konfirmasi ke dua (2) yang diajukan oleh pemohon(vide Bukti P19).Putusan Perkara Nomor : 17/P/FP/2020/PTUN.SBY.Halaman 18 dari

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, Pemohon mengirimkan suratpermohonan baru Nomor. 64/Jf/VIII/2020, yang pada pokoknyameminta pencoretan, pencabutan, dan pembatalan peralihan hakatas sertipikat tanah hak milik (SHM) Nomor 121 a/n Setiyono,akan tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro(Termohon) tidak memberikan jawaban/balasan atas suratpermohonan yang dikirimkan oleh pemohon (vide Bukti P21);23.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 kembali mengirimkan suratpermohonan Nomor. 73/Jf/X/2020

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Jalan TeukuUmar No.112 Bojonegoro, sebagai Tergugat IV ;5. Mochamad Mansur, SH.MH.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO, beralamat di JI.

Bahwa berawal adanya program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah(P3T) atau program Prona yang merupakan program Kantor Wilayah Pertanahan JawaTimur, dan berdasarkan Surat dari Kanwil Pertanahan Jawa Timur Nomor 1540/35.300/11/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,mengusulkan sebanyak 1500 bidang tanah untuk wilayah Bojonegoro, dan dari 1500bidang tanah yang diusulkan untuk mengikuti program P3T (Percepatan PelakasanaanPedaftaran Tanah) atau PRONA, dimana

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,mengusulkan sebanyak 1500 bidang tanah untuk wilayah Bojonegoro, dan dari 1500bidang tanah yang diusulkan untuk mengikuti program P3T (Percepatan PelakasanaanPedaftaran Tanah) atau PRONA, dimana Desa Malingmati mendapatkan jatah 200bidang tanah sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBojonegoro Nomor : 197/6.35.22/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang ditujukan kepadaKepala Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa dalam

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada yang dikeluarkan oleh para pemohonuntuk staf atau karyawan kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan mengenai belangko (berkas) tidak harus membeli dikoperasi Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tetapi bisa dibuat sendiri dengan ketentuan harussama dengan yang aslinya ;e Bahwa benar saksi menerangkan sebenarnya untuk biaya yang harus dikeluarkan olehpara pemohon untuk pembuatan sertifikat secara

Bahwa benar saksi menerangkan mengenai pembelian tugu batas di koperasi PertanahanKabupaten Bojonegoro itu tidak diharuskan untuk membeli di kopeasi Pertanahan KabupatenBojonegoro dan sepanjang sudah memenuhi ketentuan secara teknis itu bisa dibuat sendiri ataumembeli sendiridiluar koperasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada yang dikeluarkan oleh para pemohonuntuk staf atau karyawan kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa benar saksi menerangkan

Bupati Bojonegoro Nomor :141/193/KEP/412.11/2007 Tanggal 27 Juli 2007 ; Bahwa pada Tahun 2010 Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo KabupatenBojonegoro mendapatkan Program Prona/ Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (P3T) yang merupakan Program Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur danDesa Malingmati mendapatkan jatah 200 bidang tanah sesuai dengan surat dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 197.6.355.22/II/2010tanggal 18 Maret 2010 ; Bahwa sumber keuangan dari Program Prona

Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO Diwakili Oleh : SUDARWANTO., S.ST.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR Diwakili Oleh : Arif Ramasiwi Gayuh Priambodo, S.H., M.Kn.

Nomor 123 K/Pdt/201710.Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tanggal 22 Desember2010;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukumdengan menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas sebidangtanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1609/Desa Baureno, seluas 180 m?

(seratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 464/Baureno/2010 tertanggal 11 Mei 2010, yang terletak di Desa Baureno,Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tanggal 22 Desember2010, apabila perlu dengan bantuan alat Negara;Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukumSertfikat Hak Milik Nomor 1609/Desa Baureno, seluas 180 m?

DWI SRI HANDAYANI,; Bahwa VIKY ARIYA GUMELAR diberi sebidang tanah oleh neneknya dan sekarangsudah bersertifikat Hak Milik No. 612 atas nama VIKY ARIYA GUMELAR yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 18 Agustus 2009e Bahwa VIKY ARIYA GUMELAR berkeinginan menjual tanah tersebut namun terhalangkarena umur VIKY ARIYA GUMELAR masih belum cukup umur / belum Dewasa makamembutuhkan seorang wali;e Bahwa VIKY ARIYA GUMELAR lahir pada tanggal 19 Januari 1996 . sesuai denganKutipan

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan caramempunyai bangunan Rumah terbuat dari kayu jati berdiri diatas TanahPekarangan milik saya ( P ) Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas NamaSaya (P ) yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro padatanggal 03 November 2017, Nomer : 779 dengan Luas Tanah : 604 M2yang terletak di Dusun Gempol Garut Ds. Jelu Kec. Ngasem Kab.Bojonegoro sebagai tempat tinggal tanpa hak dan tanpa seizin Saya ( P )sebagai Pemilik yang syah.2.

Saya ( P ) yang dibuatoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 November2017 dengan Nomer : 779 dengan Luas tanah : 604 M2 dan Nomer : 780dengan Luas tanah 597 M2 sampai sekarang yang membayar Pajak 2( Dua ) Bidang Tanah tersebut adalah Saya (P ).4. Bahwa Saya (P ) sudah berkali kali berusaha untuk menemui secara baik baik terhadap Tergugat dan Tergugat II untuk saya ajak bicara namunTergugat dan Tergugat Il tidak mau menemui dan bicara dengan Saya(P).5.