Ditemukan 1704514 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-02-2013 — Upload : 18-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/MIL/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — KARNIADI
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/MIL/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 — JOKO PRIYONO
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 201 K/MIL/2011Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :"Desersi di masa Damai ;sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2jo ayat 2 KUHPM ;Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM, kami mohon agarTerdakwa dijatuhi :Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalanipenahanan ;Kami mohon pula agar barangbarang bukti :Berupa Barangbarang : Nihil ;Berupa Suratsurat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani
Putus : 04-10-2006 — Upload : 04-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/PDT/2003 Tanggal 4 Oktober 2006 — Baiq isah; Hajjah baiq saodah; Baiq mustika; Hajjah baiq rapiah; Baiq maniah; Hajjah baiq sapiah; Baiq fatimah; Lalu mustakim; Baiq sukariani; Lalu muslim; Lalu muh yani; Lalu muh. ahyan; Baiq helmi; Baiq sumarni; Baiq isnainingsih; Amaq Mahrip; Amaq nurul aini; udin; muksan; lalu muhammad; Haji mustamin; Amaq suknah
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
itutidak pernah berhasil, karena para Tergugat dalam perkara ini tetap bertahantidak mau memberikannya kepada para Penggugat ;Bahwa tindakan/perbuatan dari almarhum Lalu Mukdas alias MamiqSumarni (orangtua dari para Tergugat 1 sampai dengan 10) telahmendatangkan kerugian, baik secara materiil maupun moril bagi paraPenggugat dalam perkara ini ;Bahwa segala bentuk peralihan atas tanah ladang sengketa dan tanahsawah sengketa II yang telah dilakukan oleh orangtua dari para Tergugat 1sampai dengan 10 pada masa
Putus : 08-04-2010 — Upload : 02-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/MIL/2010 Tanggal 8 April 2010 — HENDRIKUS WENDEL ALUPAN
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke1 KUHPM ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II15Kupang tanggal 17 November 2009 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Pratu Hendrikus Wendel Alupan NRP. 31010742620481terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi di masa
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendrikus Wendel Alupan,Pratu Nrp. 31010742620481, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai denganpemberatan ;2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan 20 (Duapuluh) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ; Pidanatambahan ; Dipecat dari dinas Militer ;3.
Memperbaiki kualifikasi tindak pidana Putusan Pengadilan Militer Ill15Kupang Nomor PUT/31KPM.II15/AD/XV/2009, tanggal 17 November 2009sehingga berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendrikus Wendel Alupan,Pangkat Pratu Nrp 31010742620481, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Pengulangan desersi di masa damai ;3.
Putus : 16-09-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/Mil/2020 Tanggal 16 September 2020 — NASRI;
280 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
280 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-06-2012 — Upload : 18-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/MIL/2012 Tanggal 1 Juni 2012 — M. YUDHA SETIAWAN
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer IIl12 Surabaya Nomor 251K/PM.III12/AD/X1/2011, tanggal 12 Desember 2011 sekedar mengenai Pidanatambahannya, sehingga menjadi :Pidana pokok : Penjara 8 (delapan) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangtelah dijatuhkan ;Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;4.
Putus : 05-10-2006 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408K/TUN/2003 Tanggal 5 Oktober 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Ali Kuncoro Dkk (44 orang)
257 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmelaksanakan Kesepakatan No. 300/D/MI/V1I/1996, tanggal 30 Juni 1996 sangatmenyimpang sekali terhadap pokok permasalahannya, mengingat timbulnyasengketa itu sendiri adalah akibat. dari tidak diakuinya Masa Kerja Penggugatterhadap Kesepakatan Bersama No. 300/D/MI/VI/1996 akibat alih statusperusahaan yakni dan Eks. PT. Jico Agung ke PT.
,ME. & Rekanserta LKBHP YABAK, pada tanggal 11 Maret 2002 ;Bahwa bukti yang dilihat untuk mengambil keputusan dari Tergugathanya atas dasar Kesepakatan Bersama No. 300/D/MI/VI/1996 tanpamempertimbangkan buktibukti adanya pengakuan bahwa masa kerja Sdr. AliKuncoro sendiri dkk. ( 44 orang) diakui dimulai dari Eks. PT. Jico Agung olehPengusaha PT. Miwon Indonesia, Tbk.
Ali Kuncoro sendiri dkk. ( 44 orang) khususnya pemberian yang terkaitdengan perhitungan masa kerja dan dihitung mulai masuk di Eks. PT. JicoAgung merupakan hak/pendapatan yang memang diterima sebelum adanyaperalihan ;Bahwa adanya pengakuan/pemberian hakhak kepada Sdr. Ali Kuncorosendiri dkk (44 orang) dari Pengusaha PT. Miwon Indonesia Tbk. Setelahperalinan yang berdasarkan perhitungan masa kerja dari ex PT.
Jico Agungantara lain : Mendapatkan hak cuti besar dengan perhitungan berdasarkan masa kerja ; Pemberian bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) dihitung berdasarkan masakerja dan dihitung mulai dari PT. Jico Agung ; Adanya pengakuan dalam bentuk Piagam Penghargaan masa kerja dari PT.Miwon Indonesia Tbk. yang masa kerjanya dihitung dari mulai masuknyakaryawan di PT. Jico Agung ;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003Bahwa para pekerja Eks. PT. Jico Agung selama ini yang keluar (4orang) dari PT.
Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang)mempunyai masa kerja terhitung sejak mulai dari PT. Jico Agung sampaidengan sekarang ;b. Mewajibkan kepada Pengusaha/Perusahaan PT. Miwon Indonesia Tbk.untuk membayarkan hakhak para karyawan (44 orang) yang belumdiselesaikan sesuai dengan Permen No.03/M/1996, Jo, Kepmen No.150/M/2000 Pasal 21, 22, 23 dan 24 ;4.
Putus : 24-01-2007 — Upload : 14-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351K/AG/2006 Tanggal 24 Januari 2007 —
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/MIL/2014 Tanggal 21 Mei 2014 — ABDUL HARIS APRIYANTO
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Serma Hamid Gunadi selaku atasan langsung Pemohon Kasasiyang di depan persidangan Pengadilan Militer 104 Palembang telahmenyatakan perilaku Pemohon Kasasi baik, loyalitas tinggi, tanggung jawabterhadap pekerjaan yang diberikan selalu dikerjakan dengan baik dan tenagaPemohon Kasasi masih diperlukan Kesatuan serta Pemohon Kasasi masihbisa dibina.Bahwa apabila Pemohon Kasasi tetap dipecat dari Dinas Militer sebagaiPrajurit TNI, Pemohon Kasasi siap menjalankan putusan tersebut, namunbagaimana nasib dan masa
sampai dengan tahun 2001 melaksanakan OperasiHorisontal di Ambon ; Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan SatgasOperasi Rajawali 07 di Papua.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbanganhukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa
Putus : 15-09-2004 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9PK/TUN/2004 Tanggal 15 September 2004 — Ketua Yayasan Pendidikan Dipanegara Ujung Pandang; Drs. Nurdin Yusuf
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2009 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13B/PK/PJK/2006 Tanggal 8 April 2009 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. MULTIGAMBUT INDUSTRI
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
S3201/PJ.51/1996, tanggal 25 Nopember 1996 terlampir.Bahwa terhadap apa yang telah Pemohon Banding laporkan di dalamSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai denganDesember 1999 sudah sesuai dengan surat Terbanding tersebut. Dengandemikian semua Pajak Masukan telah Pemohon Banding lunasi sesuai FakturPajak yang Pemohon Banding terima sebesar Rp. 12.471.746.573,00 ;Hal. 2 dari 11 hal. Put.
No. 18 B/ PK/PJK/2006.Bahwa kelebihan Pajak Masukan ini Pemohon Bandingkompensasikan atau dipindahkan ke masa berikutnya ;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai Masukan ;Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai yang terutang sebagaimana tersebut diatas, telah Pemohon Banding lunasisebesar +/ 50% sesuai dengan bukti pemindahbukuan dan Surat Setoran Pajaksebagai berikut : Nomor Pbk/Surat Setoran Pajak Tanggal Jumlah (Rp) Pbk
Kep0151/WPJ.07/KP.0509/2004, tanggal 18Juni 2004, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2000 Nomor. 00029/207/00/057/04, tanggal 28 Januari 2004, atas nama PT.Multigambut Industri, NPWP. 01.332.790.3057.000 alamat Jalan TeukuUmar Blok Il No. 15, Komplek Regency Park, Batam, sehingga PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan
Kep0151/WPJ.07/KP. 0509/2004 tanggal 18Juni 2004 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2000 Nomor. 000029/207/00/057/04 tanggal 28 Januari 2004 adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Hal. 9 dari 11 hal. Put.
Peninjauankembalisebagai berikut :Bahwa alasanalasan dalam permohonan Peninjauankembaili tidakdapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar yaitu tidakterdapat putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2004 ; bahwa kegiatan usaha Pembanding/Termohon Peninjauankembali adalahmelakukan penyerahan CPO, dan baru dilaksanakan sejak saat mulaiberproduksi tahun 2001 ; bahwa Pajak Masukan Masa
Putus : 28-01-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT / 01-P / PMT.III / AD / I / 2008 Tanggal 28 Januari 2008 — Mayor Inf M. Mahmud Nrp 529605
43 — 21
43 — 21
Mahmud pangkat Mayor Inf Nrp 529605terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanPelanggaran Lalu Lintas : BNKB habis masa berlakunya. 2. Memidana Terdakwa dengan pidana : Pidana : Sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah) subsidair kurungan penggantiselama 20 (dua puluh) hari. 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000, ( dua puluh ribu rupiah ). 4. Menetapkan barang bukti berupa : a. Barangbarang : 1 (satu) unit kKendaraan Dinas TNI AD roda empatjenis Daihatsu.
Register : 21-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1857 B/PK/PJK/2021 Tanggal 22 Juli 2021 — MASA JAYA;
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASA JAYA;
Register : 19-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 B/PK/PJK/2023 Tanggal 25 Mei 2023 — GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 21-06-2007 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18K/PHI/2007 Tanggal 21 Juni 2007 — Andre Da Costa ; PT. Bank Rakyat Indonesia
124 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-01-2017 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 8-K/ PM.II-09/AD/I/2017 Tanggal 1 Februari 2017 — SERMA ENDANG TARSIDI
62 — 32
62 — 32
Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepadaPengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :Tidak hadir tanpa izin di masa damaiSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86ke1 KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agarmemidana Terdakwa dengan :a. PidanaPenjara: selama 4 (empat) bulan, dikurangkanseluruhnya selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara.b.
Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diaturdalam aturanaturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahuibahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerusselama masa dinasnya, dan apabila ia ingin meninggalkankesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang caramendapatkannya sudah diatur secara rinci.4.
Register : 13-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2796 B/PK/PJK/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 — CV GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 05-03-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 02-02-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 17-K/BDG/PMT-II/AD/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 — Misbah Afandi Praka NRP 31020586520781
76 — 22
76 — 22
Menyatakan Terdakwa Misbah Afandi, Praka NRP31020586520781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Desersi di masa damai dengan pemberatan2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana pokok : Penjara selama 10 bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanansementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3.
Militer menolak seluruhkeberatankeberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memoribandingnya dan sependapat dengan Putusan Pengadilan TingkatPertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akanmenanggapinya secara khusus.Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsurunsurtindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer Il10 SemarangNomor : 03K/PM.II10/AD/I/2015 Tanggal 3 Februari 2015 yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa
Putus : 28-02-2007 — Upload : 14-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370K/AG/2006 Tanggal 28 Februari 2007 —
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 444/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV GAYA MASA, beralamat di Jalan Kalijudan 34 Surabaya,yang diwakili oleh Doktoranda Nyonya Rugaya, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan
Gaya Masa, NPWP01.707.672.0619.000, Jenis Usaha Jasa Pendistribusian Pupuk, beralamatdi Jalan Kalijudan 34 Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 April 2015, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV GAYA MASA;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 B/PK/Pjk/20212. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. M.