MENGADILI

1. Dalam Penundaan:------------------------------------------------------------------------

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/ KPU-Kot/VIII/ 2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Walikota dan Wakil WalikotaKota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018.

Walikota danWakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018; Bahwa Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Parepare di Mahkamah Konstitusi adalah KeputusanKomisi Pemilihan Umum Nomor Nomor Nomor 80/PL.03.3Kpt/7372/KPUKot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota danWakil Walikota Parepare Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018, jugaselaras dan sejalan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam

Walikota dan Wakil Walikota ParepareTahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018.

Walikota dan WakilWalikota Parepare Tahun 2018, dimana Keputusan yang menjadiHalaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.Obyek Gugatan a quo (Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaParepare Nomor 91/PL/03.7Kpt/7372/KPUKot/VIII/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilihdalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,tanggal 12 Agustus 2018), berbeda dengan Keputusan KomisiPemilinan Umum

Nomor: 80/PL.03.3Kpt/7372/KPUKot/VII/2018tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ParepareTahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018; Bahwa berdasarkan paragraf kelima dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: Keputusankeputusan yang belum atau tidak merupakan hasilpemilihan umum dapat digolongkan sebagai Keputusan dibidang urusan pemerintahan

BAHWA KOMISI PEMILIHAN SUMUM KOTA SERANG (TERGUGAT)RY SEBAGAI PELAKSANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTASERANG, DIDALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PEKERJAANNYATELAH MELAKUKANSPERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GARAMELANGGAR ATAU TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN YANGSEHARUSNYA" DIPATUHI. aa enna nana nnn1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilifian UmumKota Srang Nomor : 325/HK.03.01Kpt/3673/KPU Kotfti2018 tentangPeritapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Waiikota Serang tahun3018: Serta BERITA ACARA MODEL BA.HP PERBAIKAN KWK tanggal12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan PersyaratanAdministrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan CalonSy Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 atas> nama Agus lrawan Hasbullah danSyamsul Bahfi.3.

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan wanWalikota Serang* hun 2018; serta BERITA ACARA MODEL BAPPERBAIKANKWK tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil PenelitianPerbaikansPersyaratan Administrasi Dokumen PersyaratarPencalonanDan > Bereyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dat?

Walikota dangy Wakil Walikota Serang tahun201 Qj nana nnnn nena nen n nen cence ccc cee2.

Walikota dan.

(Vide Pasal153 UU Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota).Bahwa Pemilihan Walikota Tangerang Selatan 2015 diikuti 3 pasangan calonyaitu :1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Mohamad Iksan Modjo LiClaudia Chandra.2. Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Drs H Arsyid M.Si dr ElvierAriadiannie, Sp Mars3. Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Hj Airin Rachmi Diany S.H.,M.H.

DrsH Benyamin Davnie.Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan NomorUrut 3 telah terjadi berbagai pelanggaran berupa penggunaan program dankegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan oleh Pasangan CalonWalikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (Airin RachmiDiany Benyamin Davnie) selaku pasangan Petahana.Bahwa terhadap pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatanPemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan tersebut seharusnya Tergugatmemberikan sanksi pembatalan

Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KotaTangerang Selatan, Banten pada Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaTangerang Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 1 yang memenuhi syaratberdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/KPTS/KPU Kota TangerangSelatan015.436901/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaYang Memenuhi Syarat.2.

Pernyataan ini jelas berbau kampanye karena hanya dalam waktubeberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Walikotadan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota.Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelumhartt H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuran34.33.36.37.38.layanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS).

Benyamin Davnie jugadibatalkan sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaTangerang Selatan2015 dan sudah seharusnya pula Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPUKota Tangerang Selatan015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang PenetapanRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dicabut.IV.

Salmaza, MAPsebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilihdalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, karenakemudian ternyata sejak awal pasangan tersebut telah tidak sah sebagaiPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan H. Affan Alfian, SEbukan orang Aceh.

Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yangmenetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Terpilin Dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Tahun 2018;5.

Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Terpilin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaSubulussalam Tahun 2018.3.

Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Terpilin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaSubulussalam Tahun 2018..

., DKK sebagai Para Penggugat Melawan KomisiPemilihnan Umum Kota Pekanbaru sebagai Tergugat ; Bahwa Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissalkarenadikeluarkan dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum,a.Bahwa isi pertimbangan yang menyatakan yang berwenang danmengadili ini perkara ini adalah Mahkamah Konstitusi : Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sangaterat hubungannya dengan perselisihan perolehan suara tahap akhirhasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

PERTENTANGAN PERTAMA.4.1.4.2.4.3.4.4.Bahwa yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi adalahSurat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARUNomor : 9/Kpts/KPUKota004.435265/l/2017 tanggal 22 Februari2017 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGANPEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017 dan BERITA ACARAREKAPITUSI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017 TANGGAL 22

Februari 2017Nomor : 30/BA/IV2017 ; 2 202222222Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah SURATKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA PEKANBARU NOMOR :11/Kpts/KPUKota004.435265/II/2017 TENTANG PENETAPANPASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIHDALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTAPEKANBARU TAHUN 2017, TANGGAL 15 MARET 2017 ; Bahwa yang maksud ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA TAHUN 2017 ; 2222 222 222 one noe neINDIVIDUAL :KTUN Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukandan berlaku khusus kepada orang yang disebut dan diantara namayang disebut dalam Obyek KTUN ; FINAL :KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERLAWAN tersebut diatastidak lagi memerlukan Persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata UsahaNegara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitifdan telah menimbulkan akibat hukum kepada PELAWAN ; Bahwa TERLAWAN adalah

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Maret 2017 PENGGUGATmengetahui Komisi Pemilinan Umum Kota Pekanbaru mengeluarkanKeputusan Nomor : 11/Kpts/KPUKota044.435265/II/2017 TentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TerpilihDalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017;5.8. Bahwa Surat Keputusan tersebut telah menghilangkan Hak PELAWAN5.9.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Serang Nomor 325/HK.03.01Kpt/3673/KPUKot/II/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun2018; Serta Berita Acara Model Ba.Hp PerbaikanKwk tanggal 12Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan PersyaratanAdministrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan CalonDalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 atasnama Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri;3.

Putusan Nomor 276 K/TUN/PILKADA/2018Mengadili Sendiri :e Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;e Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Serang Nomor 325/HK.03.01Kpt/3673/KPUKot/II/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun2018; Serta Berita Acara Model Ba.Hp PerbaikanKwk tanggal 12Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan PersyaratanAdministrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan CalonDalam Pemilihan Walikota

Putusan Nomor 276 K/TUN/PILKADA/2018terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Penggugat tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sebagaiCalon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaSerang Tahun 2018; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danasasasas umum pemerintahan yang baik;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai

Walikota danWakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 yaituPasangan Calon Ir.

Terhadap Penggantian Pejabat/Mutasi Pejabat yang dilakukan ColonWalikota Petahana dalam masa Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kotamobagu Tahun 2018.

(Sesuai denganaslinya);: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaKotamobagu Nomor : 05/PP.02.3Kpt/7174/KPUKot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaKotamobagu Tahun 2018.

Bukti T31Kot/VII/ 2018, Tanggal 26 Juli 2018 tentang PenetapanPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TerpilihDalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaKotamobagu Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);:Fotokopi Berita Acara Nomor : 03/PP.02.03BA/7174/KPUKot/VII/2017, Tanggal 24 Juli 2017Tentang Penetapan Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaKotamobagu Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopi);:Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KotaKotamobagu tentang Kronologi

Walikota DanWakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018 yaituPasangan Calon Ir.

(Vide Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PemilinanGubernur, Bupati dan Walikota).Bahwa Pemilihan Walikota Tangerang Selatan 2015 diikuti 3 pasangan calonyaitu :1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Mohamad Iksan Modjo Li ClaudiaChandra.2. Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Drs H Arsyid M.Si dr Elvier Ariadiannie,Sp Mars3. Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Hj Airin Rachmi Diany S.H.,M.H.

Drs HBenyamin Davnie.Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan NomorUrut 3 telah terjadi berbagai pelanggaran berupa penggunaan program dankegiatan Pemerintahn Daerah untuk kegiatan pemilihnan olen PasanganCalon Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (AjrinRachmi Diany Benyamin Davnie) selaku pasangan Petahana.Bahwa terhadap' pelanggaran berupa penggunaan program dankegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan tersebut seharusnyaTergugat memberikan sanksi

Walikota dan Wakil WalikotaTangerang Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 1 yang memenuhi syaratberdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/KPTS/KPUKota Tangerang Selatan015.436901/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan PasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 153 UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka Penggugatmemenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ini.POKOK GUGATANBahwa secara resmi Tahapan Pemilihan

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota TangerangSelatan Nomor : 70/Kpts/KPUKota Tangerang Selatan015.436901/XII/2015Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tangerang Selatan Tahun 2015;4..

Pernyataan ini jelas berbau kampanye karena hanya dalam waktubeberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Walikotadan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota.dd) Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa harisebelum harti H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuranlayanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali a quo adalah Pasangan CalonPeserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BandarLampung Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai peserta pemilihanmelalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar LampungNomor 46/HK.03.1Kpt/1871/KPUKota/IX/2020 tentang PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaBandar Lampung tahun 2020, Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkansebagai Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 02 atas namaMuhammad Yusuf Kohar S.E., M.M

Menyatakan tetap sah dan berlaku mengikat Keputusan KomisiPemilinan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 00//HK.03.1Kpt/187/KPUKot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang PembatalanPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BandarLampung Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon Hj. Eva Dwiana, S.E.,dan Drs.

Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;Memerintahkan Termohon KPU Kota Bandar Lampung untukmelanjutkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BandarLampung Tahun 2020 dengan menerbitkan keputusan yang menetapkanPasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Muhammad Yusuf Kohar,S.E., M.M.

Putusan Nomor 2 PK/PAP/2021Tanggal 08 Januari 2021 Tentang Pembatalan Pasangan CalonPeserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar LampungTahun 2020. (vide Bukti: T 1);4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Mahkamah Agung RImengeluarkan Putusan Nomor: 1 P/PAP/2021 atas PermohonanSengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan olehPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaBandar Lampung Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama Hj. EvaDwiana, S.E., dan Drs.

/I/2021tanggal8Januari2021 tentang PembatalanPasanganCalonPeserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BandarLampung Tahun 2020 atas nama pasanganHj.

Membatalkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/ll/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaGorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;3.

tentang Penetapan PasanganCalon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun2018 tertanggal 27 Februari 2018 (Bukti P12);Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 7/G/PILKADA/PT.TUN.MKS.

Walikota dan WakilHalaman 23 dari 33 halaman.

Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3kpt/7571/KPUKot/II/2018 tanggal 12 Februari Tahun 2018, tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Gorontalo Tahun 2018 (Bukti T1);2.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota GorontaloNomor 15/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/II/2018, tanggal 27 Februari2018, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaGorontalo Nomor 10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/II/2018, tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Gorontalo Tahun 2018;3.

Djati Utomo menjabat Kasie Sat Pol PP Kota Kediri untukpemenangan calon pemilihan Walikota Kediri, setelah itu terdakwa membuat surattertanggal 7 Oktober 2013 seolaholah surat itu dari Pemda Kota Kediri yang intinyasaksi korban harus membayar biaya pembelian seragam sebesar Rp.1.500.000, saksikorban menyerahkan uang sesuai isi surat.

Djati Utomo menjabat Kasie Sat Pol PP Kota Kediri untukpemenangan calon pemilihan Walikota Kediri ;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.

Djati Utomo menjabat Kasie Sat Pol PP Kota Kediriuntuk pemenangan calon pemilihan Walikota Kediri ;e Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuat surat tertanggal 7 Oktober 2013seolaholah surat itu dari Pemda Kota Kediri yang intinya saksi korban harusmembayar biaya pembelian seragam sebesar Rp.1.500.000,00 (satu jutalimaratus ribu rupiah) dan kemudian saksi korban menyerahkan uang sesuai isisurat;e Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuat surat lagi tertanggal 16 Oktober2013 ditunjukan kepada saksi

Djati Utomo menjabat Kasie Sat Pol PP Kota Kediriuntuk pemenangan calon pemilihan Walikota Kediri.

Djati Utomo menjabat Kasie Sat Pol PP Kota Kediriuntuk pemenangan calon pemilihan Walikota Kediri dan dengan memberikan beberapakali surat yang berkop surat Pemkot Kediri kepada Saksi korban, dipandang oleh MajelisHakim telah menggerakkan atapun membujuk saksi korban untuk menyerahkan uangkepada Terdakwa sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tigaratus ribu rupiah), yangkemudian oleh Terdakwa uang tersebut dihabiskan untuk keperluan seharihari danbukan untuk pengurusan pekerjaan saksi korban;Menimbang

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota pada Pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota PalopoTahun 2018 atas nama Dr. AAHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si danBUDI SADA, S.IP. MM yang memenuhi syarat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Penggugat tidak memiliki legal standing;2.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Kota Palopo Nomor 32/PP.02.3Kpt/7373/KPUKot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota PalopoTahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota pada Pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota PalopoTahun 2018 atas nama Dr.

Walikota dan WakilWalikota Jayapura Tahun 2017;B.

Nuralam S.E., Msi. sebagai PasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Jayapura Tahun 2017. Padahal, sudah sangat terangbenderang Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P. dan Dr.

untuk mencabut Surat Keputusan KPUKota Jayapura Nomor 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016 tentang PenetapanPasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota JayapuraTahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk menerbitkan Surat Keputusanbaru tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota danWakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang memenuhi syarat yaituPasangan Calon Dr.

Walikota dan Wakil WalikotaHalaman 9 dari 26 halaman.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaJayapura tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Jayapura Tahun 2017;3. Memerintahkan Komisi Pemilinan Umum Kota Jayapura untuk mencabutSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 24Oktober 2016 Nomor 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016 tentang PenetapanPasangan Calon dalam Pemilihnan Walikota dan Wakil Walikota JayapuraTahun 2017;4.

Suratsurat :Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT KPGa. 1 ( satu ) Jepitan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah( NPHD ) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan PanitiaPengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KupangNomor : 62 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 07 /Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 18 Juli 2016.b. 1 (satu ) Jepitan Dokumen Adendum Naskah Perjanjian HibahDaerah ( NPHD ) Antara Pemerintah Kota Kupang denganPanitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaKupang

Dima untuk Bulan Oktober 2016e) 1 ( satu ) lembar Daftar Honorarium Sekretariat PanitiaPengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota danWakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Oktober 2016,tanggal 31 Oktober 2016.5. 1( satu ) Dokumen Pembayaran Uang Sewa Mobil MinibusToyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan OperasionalSekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016,yang terdiri dari :a) 1 ( satu ) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor,Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan

Agustinus M.Manafe, SH untuk Bulan Nopember 2016.Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT KPG9. 1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia10.Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :a. 1 ( satu ) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat PanitiaPengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota danWakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016,tanggal 30 Nopember 2016.1 ( satu

DIMA untuk bulan Desember 2016.e. 1 (Satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawaskecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikotakupang tahun 2017 tertanggal 30 Desember 2016.tetap terlampir dalam berkas perkarac) Barang bukti berupa :1. 1(satu ) Buah Lemari 3 ( tiga ) Pintu.2. 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitamdengan Nomor Polisi DH 3081 HZ3. 4(empat ) buah ban dan velg beserta 1 ( satu ) Set Audio Fariasipada Mobil Mobil Datsun Warna Hitam dengan

Dalam RangkaPelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT KPG1Kupang Periode 2017 2022, Terbilang Rp.1.000.000.000.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana( SP2D ), Nomor : 0537 / BTL/ LS / DAU / 1.20.00 / 2016,tanggal 22 Juli 2016.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar ( SPM )Tahun Anggaran 2016, Nomor : 121 / BTL/ LS / DAU KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS( Barang dan

No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan DalamPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado, MODEL BA.1KWKPERSEORANGAN, tertanggal 15 Juni 2015 dan Rekapitulasi JumlahDukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota/WakilWalikota, MODEL B.2KWK PERSEORANGAN dengan JumlahDukungan 42.872 jiwa.

(Terlampir); Bahwa, KPU Kota Manado melakukan Rekapitulasit DukunganPasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota di Tingkat Kota Manado dengan Berita Acara MODEL BA.5KWK PERSEORANGAN tanggal 15 Juli 2015 tentang RekapitulasiDukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan Jumlah 12.608 jiwa,beserta Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimasingmasing Kecamatan tersebar.

(Terlampir); Bahwa, dalam Tahapan Masa Perbaikan Pasangan Calon Perseorangantanggal 7 Agustus 2015 sesuai dengan dokumen Rekapitulasi JumlahDukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Manado MODEL B.2KWK PERSEORANGAN denganJumlah Dukungan 53.508jiwa.

(Terlampir);Bahwa, KPU Kota Manado melakukan Rekapitulasit DukunganPasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota di Tingkat Kota Manado tanggal 21 Agustus 2015 MODELBA.5KWK PERSEORANGAN dengan hasil Jumlah Dukungan 23.956jiwa, dimana pada 4 Kecamatan: Kecamatan Malalayang, KecamatanMapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario dengan JumlahDukungan masingmasing Kecamatan mendapat 0 Dukungan jiwa.

Walikota dan Wakil Walikota Manado ModelB2KWK Perseorangan dengan jumlah dukungan 53.508 jiwa;Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan rekapitulasidukungan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manadotanggal 21 Agustus 2015 ( Model BA.5KWKPerseorangan ) dengan hasiljumlah dukungan suara 23.956 jiwa, dimana pada 4 kecamatan yaituKecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua,Kecamatan Sario dengan jumlah dukungan masingmasing kecamatanmendapat dukungan O (nihil)

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Kota Bandung Nomor 13/PL.03.3Kpt/3273/Kota/11/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaBandung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;4.

Tata Usaha Negara Pemilihan ditentukan secara limitatifsebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atauCalon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan CalonWakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasanganCalon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan CalonWakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon dari jalurperseorangan dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota BandungTahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Bandung Nomor:54/PL.03.2Kpt/3273/KPUKot/XII/2017 Tentang Penetapan BakalPasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukanVerifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan Walikota dan WakilWalikota Bandung tahun 2018 atas nama Ir.

huruf c dapat mengajukanpermohonan sengketa proses pemilihnan oleh KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kotahingga tahap penetapan pasangan calon;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan BadanPengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 upaya keberatan yang dapatdilakukan oleh Penggugat atas terbitnya Keputusan Komisi PemilihanUmum Kota Bandung Nomor 13/PL.03.3Kpt/3273/Kota/II/2018 TentangPenetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota BandungDalam Pemilihan

Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018yang dianggap merugikan dibatasi sampai dengan mengajukan upayaadministrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa prosesPemilinan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung,putusan mana bersifat mengikat:Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atasdapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat adalah BakalPasangan Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum(legal standi in judicio) untuk menggugat karena Penggugat

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berupaSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor:32/PP.02.3Kpt/7373/KPUKot/II/2018 Tentang Penetapan PasanganCalon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan WakilWalikota Palopo Tahun 2018;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang berupaSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor:32/PP.02.3Kpt/7373/KPUKot/II/2018 Tentang Penetapan PasanganCalon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan WakilWalikota Palopo Tahun 2018;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentangPenetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta PemilihanWalikota Dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018;5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPalopo Nomor: 32/PP.02.3Kpt/7373/KPUKot/II/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota PadaPemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yangmenetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Walikota Dan WakilWalikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota PalopoTahun 2018;5.

Bahwa Penggugat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilihdalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sangat keberatan ataspelaksanaan pemilihnan Walikota dan Wakil Walikota Manado yangdilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telahmembuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manadodi tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannyasecara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundangundanganyang ada sebagaimana tahapan

Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO2820162021 dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado tahun2015, akan tetapi fakta hukum pelaksanaannya dilaksanakan padatanggal 17 Februari tahun 2016; .

Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kota Manado No. 59/KPTS/KPUMDO023/PILWAKO/2016 tertanggal23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Terpilin periode 20162021 dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Manado Tahun 2015 atas nama DR. Ir.

Walikota dan WakilWalikota Manado Tahun 2015 atas nama DR.

Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2016;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga objek gugatan merupakan rangkaianpelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang telah menjadikewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoHal. 93 dari 96 Hal.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KomisiPemilinan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun2018, tanggal 12 Februari 2018;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Pada Pemilinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;5.

Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira MulyasariParamastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikotapada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tidakbertindak cermat dan tidak bersikap hatihati, karena Ir.

Sumber Wetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo bahwa di Kantor Kelurahan Mayangan kota Probolinggoada unjuk rasa untuk meminta pencoblosan ulang pemilihan Walikota KotaProbolinggo, mengetahui informasi tersebut timbul niat terdakwa untuk menuju keKantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, setelah tiba di Kantor KelurahanMayangan Kota Probolinggo pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul21 : 30 wib terdakwa melihat masa yang sudah berkumpul di depan kantor kelurahanMayangan menuniut untuk dilakukan

N941RP;Bahwa pengrusakkan itu terjadi dikarenakan banyak masyarakatyang unjuk rasa meminta pencoblosan ulang pemilihan Walikota diKantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, pada saat itu selainmerusak mobil dinas KPU, Massa juga merusak Kantor KelurahanMayangan dan membakar Mobil Dinas Polres Probolinggo Kota ;Bahwa khusus Mobil KPU, massa merusak dengan caramenggunakan batu) dan tangan kosong yaitu). degan caramendorongnya dari samping hingga terbalik sehingga mengalamikerusakkan ;e Bahwa Saksi

N941RP;e Bahwa didalam kesehariannya Saksi bertugas sebagai anggota PolriPolresta Probolinggo ;e Bahwa pengrusakkan itu terjadi dikarenakan banyak masyarakatyang unjuk rasa meminta pencoblosan ulang pemilihan Walikota diKantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo ;e Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena situasi disekitarlokasi temapt mobil dinas KPU dirusak penerangannya cukup ;e Cara massa merusak mobil dinas KPU adalah dengan caramelempar dengan batu kemudian mobil tersebut didorong hinggaterbalik

N941RP sampai terbaliksehingga mengakibatkan rusaknya mobil tersebut ;e Bahwa pengrusakkan itu terjadi dikarenakan banyak masyarakatyang unjuk rasa meminta pencoblosan ulang pemilihan Walikota diKantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo ;e Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat adanya masyarakatyang sedang berunjuk rasa meminta pencoblosan ulang pemilihanWalikota karena tertarik Terdakwa ikut massa yang melakukandemonstrasi di Kantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo ;e Bahwa Terdakwa tiba dilokasi

Sukirman,dimana dari 10 ( sepuluh ) orang warga tersebut selain mendorong adajuga yang melempar dengan batu dan kayu kearah mobil, Mobilmerupakan barang bergerak dimana Mobil Dinas KPU yang seharusnyadigunakan untuk operasional pemilihan walikota Probolinggo mengalamikerusakan sehingga KPU Kota Probolinggo mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama warga lainnyadilakukan secara terangterangan tidak dengan sembunyisembunyi, padahari