Penetapan No.504/Pat.P/2021/PA.PIhorang tua nakal untuk melakukan penyeludupan hukum dengan dalih atasdasar keadaan terpaksa atau memaksakan diri melakukan pernikahan terhadapanaknya sementara usianya masih di bawah batas minimal yang ditentukan diatas;Menimbang, bahwa revisi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2019Tentang Perkawinan sangat berpotensi meningkatkan penyeludupan hukumdimaksud. Meningkatnya usia perkawinan bagi wanita, berbanding lurusdengan peningkatan potensi pernikahan di bawah umur.

Meski demikian, bukan berartiupaya legalisasi pernikahan di bawah umur tanpa Dispensasi Kawin tertutup,peluang masih terbuka, tentunya dengan satu jalan yaitu penyeludupan hukum;Menimbang, bahwa modus yang umum dipraktikkan adalah tanpaDispensasi Kawin, perkawinan tidak tercatat tetap dilaksanakan dan untukselanjutnya diajukan permohonan pengesahan nikah sesudah maupun sebelumpemohon berusia 19 tahun, dan pengabulan permohonan pengesahan denganalasan dan keadaan seperti di atas merupakan awal dari

penyeludupan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il telah melanggarketentuan atau UndangUndang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkinsuatu perbuatan yang melanggar UndangUndang disahkan menurut UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Ketua Majelis dan Hakim Anggota berpendapat permohonan Pemohontersebut ditolak;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)Menimbang, bahwa dalam penetapan

memerintahkan orang lain, untuk membawaseseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidakterorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayahIndonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah Negara lain,yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secarasah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atautanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi4maupun tidak, dipidana karena Penyeludupan

pasal 120 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;Subsidair :Bahwa terdakwa BUDI YADI ALS BUDI pada hari Selasa tanggal 11 Desember2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Desember 2012bertempat di Pelabuhan Tikus Tanjung Memban Batu Besar Nongsa Kota Batamatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhokum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, melakukan percobaan untuk melakukan penyeludupan

tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi(keberatan):Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan SaksiSaksi yaitu:Saksi ANTONIUS.P NAINGOLAN, disumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hariSelasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempatdi atas boat viber di Pelabuhan tikus Tanjung Memban Batu BesarNongsa Batam ;e Bahwa saksi bersama Tim Satgas penyeludupan

Saksi LAMHOT PASARIBU, disumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hariSelasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempatdi atas boat viber di Pelabuhan tikus Tanjung Memban Batu BesarNongsa Batam ;e Bahwa saksi bersama Tim Satgas penyeludupan orang (peopleSmugling)yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;e Bahwa pada saat itu didalam boat ada 7 (tujuh) orang didalam boatterdiri dari Terdakwa sebagai Nakhoda,

akta kelahirannya karena ada kesalahan penulisannama Bapak Pemohon;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuanuntuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yangsebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca KARYATUN diperbaiki menjaditertulis dan terbaca HAYATUN;Bahwa ibu Pemohon belum pernah berganti nama;Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki nama ibu dalamakta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen sertauntuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untukmelakukan penyeludupan

Bapak Pemohon;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuanuntuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yangsebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca KARYATUN diperbaiki menjaditertulis dan terbaca HAYATUN;Bahwa ibu Pemohon belum pernah berganti nama;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PN Tdn Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki nama ibu dalamakta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen sertauntuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untukmelakukan penyeludupan

pabean Indonesia denganmembawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/tidak dilengkapi dokumen manifes, maka perbuatan tersebut merupakantindak pidana Kebapeanan melanggar Pasal 102 huruf a UU Nomor 17tahun 2006;Bahwa dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 tentangperubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan disebutkanbahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantumdalam manifes sebagaimana dimaksud dalam 7A ayat (2); dipidana kerenamelakukan penyeludupan

impor dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana tinak pidanapenyeludupan di bidang Impor dengan dugaan melanggar Pasal 102 hurufa UndangUndang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas uUNomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan;Bahwa kerugian Negara atas penyeludupan

Penyeludupan pakaian bekas sangat merendahkanharkat dan martabat Bangsa karena Negara lain akan menganggapIndonesia sebagai Negara penampung sampah dan kerugian lainnyaadalah kerugian lainnya adalah kerugian immateriil yaitu industri di dalamnegeri dapat menurun produksinya karena kalah bersaing dengan pakaianseludupan tersebut atau bahkan dapat mematikan industri di dalam negerisehingga mengakibatkan lapangan kerja berkurang dan semakin banyakpengangguran.

Penyeludupan pakaian bekas sangat merendahkan harkat danmartabat Bangsa karena Negara lain akan menganggap Indonesia sebagaiNegara penampung sampah dan kerugian lainnya adalah kerugian lainnyaadalah kerugian immateriil yaitu industri di dalam negeri dapat menurunproduksinya karena kalah bersaing dengan pakaian seludupan tersebut ataubahkan dapat mematikan industri di dalam negeri sehingga mengakibatkanlapangan kerja berkurang dan semakin banyak pengangguran.

Harahap, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa nama Pemohon ada perbedaan karena karena orangtua Pemohonberbeda memberi nama anaknya pada saat lahir ibunya Pemohon membernama Yessi Yolanda Harahap dan pada saat sekolah Sekolah Dasar ayahPemohon memberi nama LEHA PEBRIANI HARAHAP dan nama tersebutdipakai untuk mendaftar sekolah dan nama tersebut dipakai sampaisekarang;; Bahwa Pemohon sebenarnya lahir tahun 2001 dan saksi tahunya karenamelihat Ijasah; Bahwa Permohonan dibuat bukan untuk penyeludupan

Sekolah Dasar di Desa Aek Buatan; Bahwa nama ayah Pemohon Lumbang Harahap dan ibu Pemohon PurnamaSiregar dan Pemohon bersaudara 5 orang;nama Pemohon ada perbedaan karena karena orangtua Pemohon berbedamemberi nama anaknya pada saat lahir ibunya Pemohon memberi namaYessi Yolanda Harahap dan pada saat sekolah Sekolah Dasar ayah Pemohonmemberi nama LEHA PEBRIANI HARAHAP dan nama tersebut dipakai untukmendaftar sekolah dan nama tersebut dipakai sampai sekarang;; Bahwa Permohonan dibuat bukan untuk penyeludupan

Menyatakan ..........1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IDRIS SIMATUPANG ALSAMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penyeludupan Manusia sebagaimana diatur pidanadalam Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IDRISSIMATUPANG ALS AMAT dengan pidana penjara selama : 6 (enam)tahun, denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Subsidair3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa : 1

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Januari 2013, Nomor :533/Pid.B/2012/PNTB, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya:1.Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD IDRIS SIMATUPANG AliasAMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana: PENYELUDUPAN MANUSIA;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : MUHAMMAD IDRISSIMATUPANG Alias AMATdengan pidana penjara selama : 4 (empat)tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah)dengan ketentuan apabila denda

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohonadalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohondikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;7.

Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan Permohonan ke PengadilanNegeri;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginanuntuk melakukan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dariyang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca FITRIANI AJ dirubahmenjadi tertulis dan terbaca FITRIANI;Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohonadalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohondikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan

Pemohon memiliki akta kelahiran; Bahwa Pemohon bernama Fitriyana; Bahwa Bapak Pemohon bernama SYAHRIL dan IbuPemohon bernama YULIARTI; Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalahberkeinginan untuk memperbaiki nama bapak Pemohon didalam AktaKelahiran Pemohon;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN TdnBahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama bapakpemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakandokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukanuntuk melakukan penyeludupan

FitriyaniBahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalahberkeinginan untuk memperbaiki nama bapak Pemohon didalam AktaKelahiran Pemohon;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Tdn Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama bapakpemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakandokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukanuntuk melakukan penyeludupan hukum Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahannya namabapak Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnyanama

MENDASARI SIANTURI;Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohondari ROYANTI MENDASARI SIANTURI diganti menjadi ROYANTIMANDASARI SIANTURI;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Tdn Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitianOrangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohontersebut; Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebutbertujuan untuk menyamakan dokumen serta untuk keperluan pemohondi kemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan

MARUHUM HUTASOIT, S.Th dan telah memiliki 2 oranganak lakilaki yang bernama NATANAEL dan MATTHEW, sebagaimanaketerangan Saksi HASIHOLAN SIREGAR, Saksi INTANIDA SIANTURI, danSaksi KATARINA DAMERIA di persidangan dan bukti P4 dan P3;Menimbang bahwa Pemohon di dalam positanya menyatakan bahwatujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut bertujuan untukmenyamakan dokumen serta untuk keperluan pemohon di kemudian hari danbukan untuk melakukan penyeludupan hukum;Menimbang bahwa Saksi INTANIDA SIANTURI

BgJuncto Pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum(reths on dekking), maka penggugattetap dibebani Pembuktian.Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2orang saksi yaitu masingmasing Hanifah binti Lapasse dan Tepu bintiSinosi.Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani

2013Desa SUKA TEPU atas nama KIPAR TARIGAN (Tergugat IX), administrasipenerbitan Sertipikat Hak Milik No.90 Tahun 2013 atas nama KIPARTARIGAN ditanda tangani oleh Kepada Desa Suka Tepu, seharusnyaadministrasi tanah objek perkara tunduk kepada Pemerintah Desa UjungTeran, karena tanah objek perkara berada dibawah pemerintahan KepalaDesa Ujung Teran Kecamatan Merdeka;Bahwa jual beli antara BENTUK KAROKARO TORONG dengan KIPARTARIGAN (Tergugat IX) yang ditanda tangani oleh Tergugat VII, telahterjadi penyeludupan

Penggugat I/Penggugat II yang tinggal di Desa Ujung Teran, supayaTergugat IX tidak membeli tanah objek perkara karena tanah objek perkaraHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pdt/2019/PT MDNadalah milik PENGARAPEN SEMBIRING, akan tetapi Tergugat IX ahirnyamembeli tanah objek perkara pada tahun 2009 serta memohon Sertipikatkepada Badan Pertanahan Kabupaten Karo pada tahun 2013 sertamengalihkan administrasi tanah objek perkara dari Desa Ujung Teran keDesa Suka Tepu, jelas Tergugat IX telah melakukan penyeludupan

Agraria No: 9 /1999 di sebutkan bahwa cacathukum Admistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah :kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang undangan,kesalahan subjek hak, kesalahan perhitungan luas kesalahan data yuridis dandata fisik yang tidak benar dan kesalahan lainya yang bersifat administrative.Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim Judex Facti yang menyebutkanbahwa berdasarkanfaktafaktahukum yang demikian,Majelis hakim berpendapatbahwa benar para tergugat melakukan penyeludupan

tergugatlX memohon kepada Tergugat VIII (BadanPertanahan Nasional Kabupaten Karo,untuk menerbitkan Sertifikat Hak MilikNo 90 Tahun 2013 atas nama Pemohon Banding pada perkara AquoTergugat IV, KIPAR TARIGAN di Desa Suka Tepu, Padahal MenurutFaktannya setelah meninjau lokasi tanah objek perkara di Desa UjungTeran kecamatan Merdeka, sehingga menurut pendapat Judex Facti padaHalaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pdt/2019/PT MDNpengadilan Negeri Kabanjahe perbuatan pemohon banding telahmelakukan perbuatan penyeludupan

Bahwa pertimbangan Hukum Judex Fakti telah terjadi penyeludupan Hukumadalah:1. Hakim Judex Facti telah keliru dalam memeriksa perkara No: 46 /pdt G.2018/ Kbj karena pada pertimbangan Judef fakti Pengadilan NegeriKabanjahe telah memeriksa serta, mengadili perkara tanpa ataumengesampingkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Bandingpada perkara Aquo sebagai Tergugat.2.

AKRAM alias ROSAN alias AKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan percobaan penyeludupan manusia sebagaimana dalam dakwaan kedua ; 2.

AKRAM ,, telah terbukti bersalah bersamasama melakukan tindak pidana penyeludupan manusia dengan percobaan untuk masukke Negara lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal120 ayat (1) Jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN M.

AKRAM alias ROSAN alias AKRAMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama melakukan percobaan penyeludupan manusia sebagaimana dalamdakwaan kedua ;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan :3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan

Oleh karena itu Putusan tersebut, haruslah DITOLAK ;Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan HukumNomor.16/Pid.C/2019/PNMdn, Tanggal 14 Oktober 2019 (Salinan Resmi)telan melakukan penyeludupan hukum, disebabkan tidak adamencantumkan keterangan para saksi baik yang diajukan Penyidik dariPihak Polda Sumatera Utara yaitu Saksi Tjen Mui Lien, Saksi LeonardSalim, dan Saksi Maria ;Bahwa, begitu juga tidak adanya keterangan saksi yang meringankan (ade charge) diri Terdakwa yang bernama Tuan RUSDI

Timur Kota Medan ada niat memberikan uang pindah sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), akan tetapi pihakHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN5)6)7)8)Terdakwa/Pembanding belum mau menerimanya disebabkan belumadanya kecocokan perihal uang ganti rugi pengosongan kamar pada objekpada perkara a quo ;Bahwa, dengan demikian Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo seolaholah telah melakukanperbuatan yang dikwalifiser sebagai perbuatan penyeludupan

, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukpemeriksaan perkara Pemohon 1 dan Termohon Il berdasarkan relaaspanggilan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Pkp tertanggal O09 Oktober 2017Pemohon 1 dan pemohon Il datang menghadap sendiri kepersidangan;Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Pemohon Ildipersidangan Majelis Hakim berupaya menjelaskan agar para Pemohon dapatmelanjutkan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama setempat karenadilihat dari kepentingannya untuk anak akan berakibat penyeludupan

Didasarkan ataspertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada putusanNomor 248/Pdt.G/2015/PN Mnd pada halaman 42, sangatlah tepat danbenar terjadi penyeludupan hukum yang jelas dilakukan oleh Warga NegaraAsing yakni Tergugat 1/Pembanding 1/Termohon 1, dimana Penerima hibahadalah Warga Negara Asing yang cukup mampu secara ekonomi, sertahubungan hukum apa ?

tibatiba Pemberi hibah memberikan hibah kepadaTergugat 1 untuk tiga tanah secara bersamaan sehingga Majelis Hakimmemandang adanya penyeludupan hukum seorang Warga Negara Asinguntuk memiliki tanah di Indonesia. Ini terang dan jelas sudah diluarkepatutan seorang yang tidak mampu secara ekonomi membeli tanah yangbegitu luas untuk selanjutnya dihibahkan kepada seorang yang mampusecara ekonomi.

Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim PertamaPengadilan Negeri Manado ini sudah berdasarkan keyakinan denganmemeriksa berbagai keterangan dari saksisaksi maupun buktibukti yangada, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 179/Pdt/2015/PTMDO patutlah dikesampingkan dan mengandung kekeliruan, keganjilanserta diluar norma kepatutan, pertimbanganpertimbangan hukumnya tanpamempertimbangkan faktafakta yang ada dan dalildalil yang sudah terbuktimengenai perbuatan melawan hukum dan penyeludupan

dan termohon, hingga patut dinyatakan bahwa berbagai fakta yangsaling bertautan dan berhubungan satu sama lain tersebut telah saling mendukung danmemperkuat dalil permohonan pemohon sebagaimana yang dikehendaki oleh perkaraini, hingga layak dinyatakan bahwa kesaksian saksi kedua tersebut patut diterima ;Bahwa, dengan tidak terbuktinya selama ini ada pihak yang berkeberatan danatau mempermasalahkan pernikahan pemohon dan termohon, maka itu merupakanpetunjuk yang membuktikan tidak adanya indikasi penyeludupan

hakhak anak tersebut yang mungkin terlantar karenatidak adanya status hukum yang jelas hingga hal tersebut tidak hanya menyebabkan tidakadanya kepastian hukum tetapi juga menyebabkan tidak adanya keadilan dankemanfaatan bagi anak tersebut ;Bahwa, dengan melihat prilaku pemohon yang lebih memilih menikah dari padamelakukan pergaulan bebas di luar nikah serta sikap pemohon yang bertanggung jawabuntuk memelihara anak hasil pernikahannya dengan termohon, selain telah memperkuatkeyakinan tidak adanya penyeludupan

pasirsebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK 19 Juni 2012 adalah dalammasa sewa Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE,yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman SuteraUtama, 81300 Skudai, Johor, dan berdasarkan Nota Sewa PelayaranBerjangka tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACIDbs17CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTELTD (PENGGUGAT), maka segala peristiwa yang terjadi termasuktindak pidana penyeludupan

Dan selama masa sewa PihakPLACID CONSTRUCTION ENTERPRISElah yang bertanggungjawab penuh atas penggunaan Kapal Tongkang tersebut;Bahwa terhadap Mr.GO (Manager Operasional KIAN HIAPHOLDINGS PTE LTD/PENGGUGAT) yang dituduh oleh JaksaPenuntut Umum dan sebagaimana diberikan kesaksiannya olehNakhoda Kapal yang memerintahkan penyeludupan pasir bukanlahtanggung jawab PENGGUGAT.

Berdasarkan ketentuan tersebut selama masapenyewaan Kapal Tongkang PENGGUGAT, terkait dengan muatankapal yang ternyata hasil tindak pidana penyeludupan adalahmerupakan tanggung jawab Nakhoda. Dan seharusnya Nakhoda wajibmenolak apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuaidengan dokumen muatan.

TERGUGAT tidak pernah mengirim surat,memberitahukan, memeriksa, menghadirkan atau memanggilPENGGUGAT selaku pemilik Kapal Tongkang yang diajukan sebagaibukti persidangan tindak pidana penyeludupan pasir. Oleh karenaTERGUGAT tidak pernah mengirim surat, memberitahukan,memeriksa, menghadirkan atau memanggil PENGGUGAT terkaitpengoperasian Kapal Tongkang milik PENGGUGAT mengakibatkanKapal Tongkang PENGGUGAT dirampas begitu saja untuk negara,beserta dengan suratsuratnya.

Dari keterangan tersebut, ternyata saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada seorang pun yangmengetahui secara pasti, apakah benar Pemilik Kapal (Penggugat) tidak terlibatdidalam Tindak Pidana Penyeludupan Pasir tersebut?. Sehingga, Majelisberpendapat bahwa keterangan saksisaksi tersebut, tidak dapat menguatkan dalil65dalil Penggugat dan oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi Ahli yaitu DR.Mudzakir, SH.

pabean Indonesia denganmembawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/tidak dilengkapi dokumen manifes, maka perbuatan tersebut merupakantindak pidana Kebapeanan melanggar Pasal 102 huruf a UU Nomor 17tahun 2006;Bahwa dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 tentangperubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan disebutkanbahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantumdalam manifes sebagaimana dimaksud dalam 7A ayat (2); dipidana kerenamelakukan penyeludupan

tahun dan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana tinak pidanapenyeludupan di bidang Impor dengan dugaan melanggar Pasal 102 hurufa UndangUndang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas uUHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PNTjbNomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan;Bahwa kerugian Negara atas penyeludupan

lalu petugas patroli Bea Cukai naik ke ataskapal dan melakukan pemeriksaan di kapal tersebut, dan menemukanberupa Pakaian Bekas/Balepress sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) yangtidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah berasal dari Malaysia;Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;Bahwa kerugian Negara atas penyeludupan

Cukai naik ke atas kapal dan melakukan pemeriksaandi kapal tersebut, dan menemukan berupa Pakaian Bekas/Balepresssebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) yang tidak dilengkapi dokumenkepabeanan yang sah berasal dari Malaysia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;Menimbang, bahwa kerugian Negara atas penyeludupan

Penyeludupan pakaian bekas sangat merendahkan harkat danmartabat Bangsa karena Negara lain akan menganggap Indonesia sebagaiNegara penampung sampah dan kerugian lainnya adalah kerugian lainnyaadalah kerugian immateriil yaitu industri di dalam negeri dapat menurunproduksinya karena kalah bersaing dengan pakaian seludupan tersebut ataubahkan dapat mematikan industri di dalam negeri sehingga mengakibatkanlapangan kerja berkurang dan semakin banyak pengangguran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukpemeriksaan perkara Pemohon 1 dan Termohon Il berdasarkan relaaspanggilan Nomor 0016/Padt.P/2017/PA.Pkp tertanggal 14 Juni 2017 Pemohon 1dan pemohon II datang menghadap sendiri kepersidangan;Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Pemohon Ildipersidangan Majelis Hakim berupaya menjelaskan agar para Pemohon dapatmelanjutkan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama setempat karenadilihat dari kepentingannya untuk anak akan berakibat penyeludupan

NO. 849 GGE danditemukan Ballpress (pakaian bekas) lalu Petugas Bea dan Cukaimenanyakan kepada Terdakwa tentang dokumen muatan yang diangkutlalu Terdakwa menerangkan bahwa muatan berupa Ballpress tersebut tidakdilengkapi dengan dokumen; Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya; Bahwa kerugian negara akibat penyeludupan

Penyeludupan pakaian bekas sangat merendahkanharkat dan martabat bangsa karena negara lain akan menganggapIndonesia sebagai negara penampung sampah dan kerugian lainnya adalahkerugian immateriil yaitu. industry di dalam negeri dapat menurunproduksinya karena kalah bersaing dengan pakaian selundupan tersebutatau bahkan dapat mematikan industry di dalam negeri sehinggamengakibatkan lapangan kerja berkurang dan semakin banyakpengangguran.

Cukai menanyakan kepada TerdakwaHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PNTjbtentang dokumen muatan yang diangkut lalu Terdakwa menerangkan bahwamuatan berupa Ballpress tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;Menimbang, bahwa kerugian negara akibat penyeludupan

Penyeludupan pakaian bekas sangat merendahkanharkat dan martabat bangsa karena negara lain akan menganggap Indonesiasebagai negara penampung sampah dan kerugian lainnya adalah kerugianimmateriil yaitu industry di dalam negeri dapat menurun produksinya karenakalah bersaing dengan pakaian selundupan tersebut atau bahkan dapatmematikan industry di dalam negeri sehingga mengakibatkan lapangan kerjaberkurang dan semakin banyak pengangguran.