Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Bin SUMENI telah bersalah melakukan tindakpidana Penyelundupan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal102A huruf (e) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RINomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaantunggal kami.2.

MajelisHakim berpendapat atau sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsurpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ada padaperbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 102A huruf eUU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentangKepabeanan diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurutpendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: Penyelundupan

Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Bin SUMENI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyelundupan di BidangEkspor ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dan (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa IKHSAN Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENYELUNDUPAN DI BIDANG EKSPOR

SEPAKAT tersebut merupakan Barang yangDilarang untuk Diekspor, e Bahwa akibat penyelundupan Kayu Teki tersebut, kKerugian negara tidak bisadihitung dari sisi Material karena kayu teki/oakau tersebut dilarang di eksporke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan beakeluar maupun pajak dalam rangka ekspor;e Bahwa Penyelundupan Kayu Teki/Bakau tersebut, Negara dirugikan secaraImmateriil yaitu hutan teki / bakau yang berfungsi sebagai perlindungansistem penyangga kehidupan untuk mencegah

Belakang Padang Kota Batam untukdibawa menuju Jurong Port Singapura TANPA dilindungi dengan dokumenyang sah berupa: Pemberitahuan Pabean (manifest) dan PPFTZ01,merupakan Tindak Pidana Penyelundupan di Bidang Eksporsebagaimana dimaksud Pasal 102 A huruf a jo. huruf e UU Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidakkeberatan dan membenarkannya.2.

Belakang Padang Kota Batam, menuju JurongPort Singapura TANPA dilindungi dengan dokumen yang sah, merupakan TindakPidana Penyelundupan di Bidang Ekspor (vide: Pasal 102 A huruf a jo. huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006) dan berakibat Negara dirugikan raImmaiteriilyaitu hutan teki / bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyanggakehidupan (untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi,mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah) menjadi tidakberfungsi.

Menyatakan Terdakwa IKHSAN Bin UMAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENYELUNDUPAN DIBIDANG EKSPOR;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjaraselama 2(dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan

ELENG BIRU pada saat diperiksa oleh Tim Patroli BC8005, sedang memuat pasir timah dari Pulau CempedakKendawang Kalimantan Barat yang akan dibawa ke KuantanMalaysia, tanpa dilindungi dengan dokumen yang sesuai denganpemberitahuan Pabean (manifes) ;Bahwa KM.ELENG' BIRU yang dinahkodai terdakwa yangmengangkut pasir timah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima)karung atau sekitar + 14.125 (empat belas ribu seratus dua puluhlima) kilogram tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan tindakpidana penyelundupan

Menyatakan Terdakwa HARIANTO Bin ABU HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor

.: PDS05/TBK/Ft.2/03/2012 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu,tanggal 06 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadiliperkara tersebut memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa HARIANTO Bin ABU HASAN bersalah melakukantindak pidana *Penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanansebagaimana dalam dakwaan2 Menjatuhkan pidana terhadap

Perbuatan tersebut merupakan tindakpidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Undangundang Nomor 17 tahun 2006,Pasal 102A huruf e ;e Bahwa menurut ahli kerugian negara akibat penyelundupan pasir dari sisi materialtidak ada karena pasir tersebut dilarang untuk di ekspor ke luar daerah pabeanIndonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalamrangka ekspor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor : 02/MDAG/PER/1/2007.

LTDSingapore tempat terdakwa bekerja ;Bahwa kerugian Negara akibat penyelundupan pasir dari sisi material tidak adakarena pasir tersebut dilarang untuk di ekspor ke luar daerah pabean Indonesiasehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka eksporsesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 02/MDAG/PER/1/2007.

bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggunganjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanyaMajelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana penyelundupan

telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakatpada umumnya ; Mengingat, Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas UU Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang Undang Nomor : 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa HARIANTO Bin ABU HASAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan

FITRItelah melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimanadimaksud pasal 102A huruf e UU nomor :17 tahun 2006disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barangekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) UU Nomor 17 Tahun2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidangekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun danpidana penjara paling lama 10 tahun dam pidana dendapaling sedikit Rp. 50.000.000, dan paling banyakRp.5.000.000.000, .Bahwa

Menyatakan Terdakwa JUMAIN bin WUJUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

tanpa dilengkapi dokumen resmi keimigrasian sertadokumen perjalanan dari Jakarta menuju Pantai Tamperan Pacitanyang kemudian rencananya akan dibawa ke Australia untukmendapatka suaka adalah perbuatan yang telah memenuhi rumusanunsur paSal di atas;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telahterpenuhi:;Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutanPenuntut Umum oleh karena perbuatan Terdakwa baru pada tahapmelakukan percobaan penyelundupan

selesai pada saat terdakwa beserta orangasing yang diangkut dalam kendaraan yang dikemudikannya telahtiba di Pacitan dan alasan bahwa orang asing tersebut belum keluardari wilayah Indonesia adalah karena peran yang dilakukan olehterdakwa sebatas hanya mengantar dari Jakarta sampai PantaiTamperan saja sedangkan peran yang membawa orangorang asingtersebut hingga keluar dari wilayah Indonesia merupakan peranberbeda dari orang/pihak lain yang belum terlaksana, sehinggakriteria atau kwalifikasi dari Penyelundupan

Cross type V5: warna merah ;Statusnya akan ditentukan dalam amar putusanMenimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia haruspula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyaditetapkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkanputusan pidana terhadap terdakwa, terlebin dahulu perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan pidana tersebut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak membantu upaya pemerintah untukmenanggulangi Penyelundupan

Menyatakan Terdakwa JUMAIN bin WUJUD telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penyelundupan Manusia ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas olehkarenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

berkas perkara ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor420/Pid.B/2010/PN.BTM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;Telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padapersidangan tanggal 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut ; Menyatakan terdakwa LA JAMBU bin LA NDOKE bersalah melakukantindak pidana "PENYELUNDUPAN

Menyatakan terdakwa LA JAMBU Bin LA NDOKE tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : PENYELUNDUPAN ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan;3.

ISNAWI Bin ANIYIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Ekspor Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

TINAFU JAYA Il tersebut merupakan larangan untukClekSPOr, e Bahwa kerugian negara akibat penyelundupan kayu bakau atau teki dari sisimaterial tidak bisa dihitung secara fiskal karena kayu bakau atau tekitersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidakmungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor.Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan tersebut adalahkerugianimmateriil yaitu hutan teki / bakau yang berfungsi sebagaiperlindungan sistem penyangga

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan ParaTerdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang EksporYang Dilakukan Secara Bersamasama; Haan Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatifdan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut maka dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; wenceeeene Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan

ISNAWIBin ANIYIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Ekspor Yang DilakukanSecara Bersamasama; 20222 2n noone2.

Menyatakan terdakwa AIDIL FITRI Bin PETTA KALLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor

HORNET tersebut dan membawanya keKanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau karena diduga melakukan tindak pidanakepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud Pasal102A huruf c jo huruf e Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;e Bahwa saksi menyatakan sewaktu ditegah dokumen yang ada dimiliki MT.HORNET, yaitu :1 (satu) lembar Provisional Certificate of Registrasy MT.HORNET tanggal 02 Februari 2012 ;1 (satu) lembar

HORNETdi Perairan Tanjung Lokan, setelah itu muatan tersebut akan dibawah oleh MT.HORNET menuju East OPL Malaysia tanpa dilindungi dengan dokumen yang sahsesuai dengan pemberitahuan pabean, perbuatan terdakwa. tersebut merupakantindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU Kepabeanansebagaimana dimaksud pasal 102A huruf (c) jo. pasal 102A huruf (e) UU Nomor 17tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan ;e Bahwa menurut ahli jika pengeluaran terhadap

diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggunganjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanyaMajelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana secara bersama melakukan penyelundupan

memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakatpada umumnya ;41 Mengingat, Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor: 17 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang Undang Nomor : 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa AIDIL FITRI Bin PETTA KALLU terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan

2013 tentang Ketentuan ImporProduk Holtikultura ; Peraturan menteri pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukansayuran Umbi lapis Segar Ke dalam wilayah Negara Republik IndonesiaPasal 14 disebutkan tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri dari : Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya :Pelabuhan Laut Belawan, Medan ; Bandar Udara Soekarnohatta, Jakarta : dandPelabuhan Laut SoekarnoHatta, Makassar ;Bahwa Kerugian negara akibat penyelundupan

Dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Impor yangtidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(2) UU Nomor 17 Tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ; Bahwa

2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura ; Peraturan menteri pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukansayuran Umbi lapis Segar Ke dalam wilayah Negara Republik IndonesiaPasal 14 disebutkan tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri dari : Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya ; Pelabuhan Laut Belawan, Medan ; =Bandar Udara Soekarnohatta, Jakarta ; Pelabuhan Laut SoekarnoHatta, Makassar ; Bahwa Kerugian negara akibat penyelundupan

merah tersebut yaitue Bea masuk : 20 % x Rp. 107.757.000, = Rp. 21.551.400,(dibulatkan : Rp. 21.551.000,) ;e PPN: 10 %x Rp. 129.308.000, (harga perolehan + bea masuk) =Rp.12.930.800, (dibulatkan Rp. 12.931.000,) ;e PPh: 7,5 % x Rp. 129.308.000, (harga perolehan + bea masuk) =Rp.9.698.100,(dibulatkan Rp.9.698.000,) ; e Secara materil negara dirugikan Rp. 44.180.000, (empat puluh empatjuta seratus delapan puluh ribu rupiah) ; Bahwa ahli menyatakan perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakpidana penyelundupan

di bidang impor yang melanggar UU Kepabeanansebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 tahun 2006 tentangPerubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ; Bahwa ahli menyatakan kerugian negara akibat penyelundupan barangbarang bekas yang dikemas dalam bentuk karungan dari sisi material /keuangan Negara tidak dapat dihitung secara fiskal karena pakaian bekasyang dikemas dalam bentuk Karungan tersebut dilarang diimpor ke Indonesiasehingga tidak mungkin dikenakan bea masuk maupun

ANDI HARUN Bin PETTA LOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyelundupan di bidang ekspor

ANDIHARUN bin PETTA LOLO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama melakukan Penyelundupan di bidang eksporsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf (e)UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa . HANDI binNABI, terdakwa II. ANDI AGUSMAN bin PETTA KALLU danterdakwa Ill.

kapal MT.SOECHI ANINDYA di daerah pabeanIndonesia yang diangkut oleh Kapal MT.FULFILL keluar daerah pabeanIndonesia tanpa dilindungi dokumen yang sah, perbuatan tersebutmerupakan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalampasal 102 A huruf e UU RI No.17 tahun 2006 dan dalam pasal 102A hurufe UU RI No.17 tahun 2006 disebutkan setiap orang yang mengangkutbarang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah sebagaimanadimaksud dalam pasal 9A ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2006 dipidanakarena melakukan Penyelundupan

FULFILL (berbenderaMongolia) dan akan dibawa ke luar negeri (East OPL Singapor),merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor karena32tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10A huruf ajo. huruf c jo. huruf e Berdasarkan Undangundang Nomor 17tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10tahun 1995 tentang Kepabeanan ;e Bahwa menurut ahli Kawasan pabean adalah kawasan denganbatasbatas tertentu dipelabuhan laut, Bandar udara, atau tempatlain yang ditetapkan untuk lalu lintas

diperoleh dari hasil ship to ship yang dilakukan di perairanTanjung Kedabu, Kecamatan Selat Panjang, Kabupaten Meranti, PropinsiRiau dengan MT.SOECHI ANINDYA akan dibawah ke East OPL Singapura; Bahwa dihubungkan dengan keterangan Ahli Kepabeanan dariKantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau IRIANTA JAYANDARU ARIO,yang menerangkan bahwa setiap orang yang mengangkut barangekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah sebagaimana dimaksuddalam pasal 9A ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2006 dipidana karenamelakukan Penyelundupan

selamapersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan halhal yangdapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanyaMajelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan54meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamamelakukan penyelundupan