pada diri para pemohon;Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak (adopsi) diperlukan adanyakejelasan status anak dan status orang tua anak, yakni asal usul anak, statusorang tua anak, dan data calon anak angkat, berdasarkan fakta hukum di atashal tersebut telah terpenuhi sehingga majelis berkesimpulan tidak adanyapenyelundupan hukum yang mengarah pada kasus perdagangan manusia atauhuman trafficking dalam perkara permohonan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor

Oleh sebab itu, pengangkatan anakharus dilakukan atas dasar persetujuan dan bukan atas dasar adanya paksaanatau perjanjianperjanjian yang bertentangan dengan hukum Negara danInternasional untuk mencegah lembaga pengangkatan anak dijadikan sebagaimodus human trafiking (perdagangan manusia);Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat berjenis kelamin lakilaki,lahir pada tanggal 21 Mei 2018, bernama Muhammad Aksal Alfitra.

dalam Undangundang RINomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesiamenyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesiasecara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnyaPenyakit masyarakat dan jika melihat penjelasan Pasal tersebut dapatdiketahui bahwa yang dimaksud Penyakit masyarakat antara lainPengemisan dan gelandangan, Pelacuran dan Perjudian, Penyalangunaanobat dan Narkotika, Pemabukan, Perdagangan

manusia, Penghisapan/Praktik Lintah darat dan pungutan liar.3.

Thoma Sumatera Utara Medan ;Bahwa bentuk dari perdagangan Manusia dapat berupa Ekspolitasi Seksualdan dapat juga berupa Ekspoitasi Ekonomi ;Bahwa semua orang dapat menjadi korban dari perdagangan manusiatermasuk anak anak, wanita dan laki laki ;Bahwa Dampak Eksploitasi terhadap korban yaitu Kerugian Psikis, SecaraFisik, Ekonomi dan Mendapat kekerasan.

Dimana bentuk eksploitasiterhadap pekerja dapat berupa Hak hak yang tidak diberikan, dankelebihan jam kerja.Bahwa menurut saksi perkara ini termasuk kedalam Ekspolitasi /Perdagangan Manusia yang dapat dikenakan Pasal 2, 4, 9, 10, 11 Undang Undang Perdagangan Manusia ;Bahwa menurut saksi Eksploitasi tidak memiliki batas waktu dan usia dimanamenurut saksi dalam perkara ini seharusnya Terdakwa dikenakan dalampasal 10 Undang Undang Perdagangan Manusia ;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti syarat

Apalagi sesuai keterangan saksi Jabiela Nur Islam alias Bella dan Saksi DeviNikmatul Rizki, di dalam kamar 206 sudah ada para lelaki pelanggan (saksiHadi Iswanto dan Saksi Anton Andri H (petugas Reskrim dari PolresPelabuhan Tanjung Perak Surabaya);b Pemberi informasi pada petugas adanya praktek perdagangan manusia ternyatatidak ada atau tidak diketemukan;c Ada perbedaan yang signifikan antara kesaksian saksi verbalisan dan saksiHendrajaya, yang saling menerangkan sebagai orang yang menelpon danmemesan

Aparat kepolisian,kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untukmemberantas tindak pidanatindak pidana yang kualifikasinya lebihberbahaya seperti narkotika, terorisme, perdagangan manusia ataupelanggaran HAM berat.e Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistemperadilan dapat dikurangi sehingga bebaninstitusi pengadilansebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.a.

Thoma Sumatera Utara Medan ;Bahwa bentuk dari perdagangan Manusia dapat berupa Ekspolitasi Seksualdan dapat juga berupa Ekspoitasi Ekonomi ;Bahwa semua orang dapat menjadi korban dari perdagangan manusiatermasuk anak anak, wanita dan laki laki ;Bahwa Dampak Eksploitasi terhadap korban yaitu Kerugian Psikis, SecaraFisik, Ekonomi dan Mendapat kekerasan.

Dimana bentuk eksploitasiterhadap pekerja dapat berupa Hak hak yang tidak diberikan, dankelebihan jam kerja.Bahwa menurut saksi perkara ini termasuk kedalam Ekspolitasi /Perdagangan Manusia yang dapat dikenakan Pasal 2, 4, 9, 10, 11 Undang Undang Perdagangan Manusia ;Halaman 28 dari62 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Lbp Bahwa menurut saksi Eksploitasi tidak memiliki batas waktu dan usia dimanamenurut saksi dalam perkara ini seharusnya Terdakwa dikenakan dalampasal 10 Undang Undang Perdagangan

Manusia ; Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti syarat yang harus di penuhi olehseorang pekerja dikarenakan saksi bukan ahli Tenaga Kerja ; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidakmengerti atas keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telahmengajukan barang bukti berupa :1 (satu) Buah paspor Republik Indonesia an.

Ahli melihat terdakwa dalam hal ini merupakan pihak yangmembuat seorang perempuan (saksi korban) terjerat dalam lingkaranpraktek perdagangan manusia karena terdakwa memiliki Kemampuan danstrategi untuk bisa mengendalikan saksi korban agar menghasilkan ataumemberi manfaat bagi terdakwa, saksi ada dibawah kendali terdakwakarena terdakwalah yang menyediakan fasilitas dan mencari pembeli /pelanggan serta telah memenuhi unsur dalam Undangundang Nomor 21Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan

sebelumnya di atas, Pengadilanberpendapat ketidaksesuaian prosedur ini pada akhirnya berkaitan denganbeberapa hal substansial dalam penerbitan objek sengketa yakni sebagai berikut:Menimbang, bahwa sasaran sanksi dalam pasal 55 jo pasal 38 ayat (2)huruf (k) Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisataadalah bagi pemilik usaha perhotelan atau penginapan yang menyediakan saranaakomodasi dengan dilengkapi sarana atau memfasilitasi tindakan asusila sepertiprostitusi atau menyajikan perdagangan

manusia.

Dengan kata lain sasaran normaini adalah pelaku usaha yang menyediakan atau memfasilitasi sarana hiburanyang melanggar asusila atau perbuatan tercela seperti menyediakan Pekerja SeksKomersil atau terlibat perdagangan manusia (human trafficking) dan tindakan lainyang termasuk kategori asusila atau tercela.

, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk dapat dipesalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur yang didakwakan haruslah terbukti;Halaman 12 dari 17 halamanPutusan Perkara Pidana No. 157/Pid.sus/2018/PN.BglMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara alternative, yaitu kesatu melanggal pasal 12UU RI No. 21 tahun2007 tentang perdagangan

Manusia atau kedua melanggar pasal 296 KUHP atau ketigaMelanggar Pasal 506 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka majelisHakim akan memilin dakwaan yang majelis anggap bersesuaian dengan faktafaktahukum tersebut diatas yaitu dakwaan alternative ke dua melanggar pasal pasal 296KUHP, yang unsurunsur sebagai berikut :1.

dua) butirPutusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 171 (satu) Jaksa Penuntut Umum tidak cermat melihat point tersebut yang manapoint tersebut berbunyi antara lain menyatakan Terdakwa Ibrahim AbdullahKoteng telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamasamamelakukan kekerasan terhadap saksi Antonius Aluman Alias Antonsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.Sementara khusus ini berkaitan erat dengan Perdagangan

Manusia atauOrang, sesuai UndangUndang Trafficking No. 21 Tahun 2007.Bahwa karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai KUHAP danJurisprudensi Mahkama Agung (MA) No. 492K/Kr/1981 Tanggal 8 Januari 1983.Pengadilan Tinggi telah cermat dan tepat yang berbunyi tuduhan yang samarsamar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum, karena itu kami PenasehatHukum Terdakwa tidak mengurangi rasa hormat terhadap Jaksa Penuntut Umum ,Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis HakimPengadilan

No.6 K/Pid.Sus/2010Pengapusan Perdagangan Manusia (Trafficking)Perempuan dan Anak (tulisan tangan) ;336) Kliping Koran Riau Pos tentang adanyakasus Trafficking ;337) Lampiran Rancangan Peraturan DaerahProvinsi Riau No. .. tanggal 2006 tentangPencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak ;338) Peraturan Daerah Provinsi Riau No.tanggal 2006 tentangPencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak ;339) Instrumen dan Daftar WawancaraPengumpulan

(asli) ;348) Surat No.W4.Dh.Um.01.10 399 tanggal 13Juni 2006 perihalPenjelasan Data Perkara Pidana PerdaganganPerempuan dan Anak(copy) ;349) Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei2006 perihal Data Perdagangan Manusia,Pornoaksi/Pornografi dan PJTKI. (copy) ;350) Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi danTata Rias Pengantin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun2006.

Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihalData Perdagangan Manusia, Pornoaksi/Pornografi danPJTKI (copy) ;124. Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata RiasPengantin KabupatenIndragiri Hilir Tahun 2006 (copy) ;125. Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak DaerahKhusus Pajak Hotel dan Restoran untuk = bulan Juni2006 ;Hal. 247 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010126.

Lampiran MRancangan Peraturan Daerah ProvinsiRiau No. .... tanggal 2006 tentang Pencegahan danPenghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking)Perempuan dan Anak ;112. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. .... tanggal2006 tentangPencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak ;113. Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan DataPengkajian dan Penelaahan Ranperda tentangTraffcking Provinsi Riau ;114.

Surat No.B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006perihal Data Perdagangan Manusia,Pornoaksi/Pornografi dan PJTKI (copy) ;124. Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata RiasPengantin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006(copy) ;Hal. 455 dari 469 hal. Put. No.6 K/Pid.Sus/2010125. Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak DaerahKhusus Pajak Hotel dan Restoran untuk bulan Juni2006 ;126.

Fira) yang dalamkesulitan ekonomi atau sedang tidak ada pekerjaan dengan sendirinyamenghalalkan atau dengan kemauan sendiri mau memberi jasa,Halaman 16 dari 19 halaman Pidana Nomor 119/PID.SUS/2018/PT PDGwalaupun pada kenyataannya mereka sebenarnya belum melakukanaktifitas seksual dengan saksi Ishar Lanovridena Panangian Siregar;Bahwa penyamaran yang dilakukan oleh saksi Ishar LanovridenaPanangian Siregar, walaupun dalam penyamaran untuk mengungkapsuatu tindak pidana perdagangan manusia tersebut

SAKSI SRI MAELANI alias ENCIK Binti OMAN, keterangannya dibacakandari BAP Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, pada saat diperiksa di Kepolisian saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani ;Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadikorban perdagangan manusia ;Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015sekira pukul 10.00 WIB di Kp.

dipertimbangkanberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, dan apabilasalah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatanlainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa dari rumusan jenisjenis perbuatan pidanayang terdapat dalam unsur ini, maka menurut Majelis perbuatan yangpaling relevan dipertimbangkan adalah perbuatan penipuan ;Ad. 4 untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah NegaraRepublik IndonesiaMenimbang, bahwa, Dewan Keamanan Persatuan Bangsabangsa (PBBB) mengartikan perdagangan

manusia sebagai upayaperekrutan, pemindahan, penampungan serta penerimaan seseorangdengan menggunakan ancaman, kekerasaan atau dengan bentukpaksaanpaksaan lainnya.

Bentuk pemaksaan tersebut dapat berupapenculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, sertamenerima dari atau memberi imbalan (bayaran) kepada orang yangmemiliki wewenang atas orang lain untuk memperoleh manfaat dariorang tersebut untuk tujuan eksploitasi.Menimbang, bahwa dengan definisi tersebut, penghilangankebebasan individu atas diri sendiri untuk tujuan eksploitasimerupakan bagian dari perdagangan manusia.

Perdagangan manusia digunakanuntuk mendeskripsikan mengenai perpindahan wanita dan anakanak atauperpindahan manusia yang pelakunya menggunakan cara mempengaruhi,membohongi, menculik, dengan tujuan untuk eksploitasi manusia;Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1259 K/Pid.Sus/201314Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penangananterjadinya perpindahan manusia.

Ahli JAMALI LINUS, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan pendapatsehubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia sesuaidengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang dilakukanoleh Terdakwa;Halaman45 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/e Bahwa yang dimaksud dengan AKAN adalah Antar Kerja AntarNegara (pengiriman tenaga ke luar negeri), sedangkan AKAD adalahAntar Kerja Antar

Unsur Melakukan Perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratanutang atau memberi bayaran atau manfaat, walupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orangterebut di wilayah Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa unsur unsur perdagangan manusia ;1.

terpaksa menyetujui menjalani pekerjaankarena adanya tekanan minimal adanya salah satu sifat jahat seperti (ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratanutang) sebagaimana diatur dalam unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) UU nomor 21tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kasus prostitusi merupakanbentuk kerjasama bisnis dua pihak, bukan tindakan perdagangan

manusia.

bagiTerdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabilaTerdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amarputusan, akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan terhadap Terdakwa ;~~~~~~77777777377377777777777Halhal yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa tidak ikut menyukseskan programPemerintah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luarnegeri untuk menekan terjadinya obyek perdagangan

manuSia,termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,kesewenangwenangan, kejahatan atas harkat dan martabatMANUS af mmHalhal yang meringankan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akanmengulangnya kembali; ~~~~~~~~~~~7~777777777777777777 Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelitbelitdalam memberikan keterangan;~~~~~~~~~~~~ 375 Terdakwa belum pernah dihukum; ~~~~Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan halhalmemberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkandengan