Ditemukan 647942 data
169 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HINDOLI;
23 Februari 2011:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39994/PP/M.VII/15/2012, tanggal 10 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP888/WPJ.07/2010, tanggal 07 September2010, mengenai Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 #Nomor:00110/406/07/058/09 tanggal 02 Oktober 2009, atas nama : PT
6,753,017.00Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan Terutang USD 0.00Kredit Pajak PPh Pasal 23 USD 34,593.00 Fiskal Luar Negeri USD 4,777.00Jumlah kredit pajak USD 39,370.00Pajak Yang Kurang /(Lebih) Dibayar (USD 39,370.00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39994.R/PP/M.VII/15/2012, tanggal 11 Desember 2012, adalah sebagaiberikut:Membetulkan kesalahan tulis pada halaman 6667 Putusan PengadilanPajak Nomor: PUT.39994/PP/M.VII/15/2012, yang diucapkan tanggal 10September 2012 atas nama: PT
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP888/WPJ.07/2010, tanggal 7 September 2010, mengenai KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00110/406/07/058/09tanggal 2 Oktober 2009, atas nama PT Hindoli, NPWP01.061.916.1058.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Banding tanggal 6 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109072.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 09 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00575/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 14 September 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00044/406/13/091/15 tanggal24 Juni 2015, atas nama PT
Bahwa SKPLB No.00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atasnama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 adalahtidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena ituKeputusan Dirjen Pajak No. KEP00575/KEP/WPJ.19/2016 tanggal 14September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.
PUT109072.15/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 9 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Tahun Pajak2013 atas nama PT. Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. PANINKORP vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Desember 2011 Nomor00003/203/11/037/14, tanggal 3 November 2014, atas nama: PT Paninkorp,NPWP. 01.371.276.5037.000, beralamat di Jalan Pintu Besar SelatanNomor 52A, Pinangsia, Jakarta Barat, beralamat korespondensi di WismaSLIPI Lantai 4 (Kantor Pengelola), Jalan Letnan Jenderal S.
Disamping itu, Pemohon Peninjauan Kembali mendapat pinjaman jugatanpa bunga atau tidak dikenakan bunga dari PT Panin Developmentmaksimal sebesar Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus jutaRupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 002/DIR/I/2006,Halaman 6 dari 11 halaman.
Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/2019tanggal 9 Januari 2006, yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembalidengan PT Panin Investment yang berlangsung untuk jangka waktuselama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 9 Januari 2006 danakan berakhir 8 Januari 2016.
Lagi pula PemohonPeninjauan Kembali telah memenuhi syaratsyarat yang dikecualikandari pengenaan pajak mencakup (a) terdapat suatu perjanjian pinjamanyang dilahirkan dari causa prima Rapat Umum Pemegang Saham,(b) Likuidas Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali gunamenompang kelangsungan usahanya, (c) Pihak Pemberi Pinjaman(PT Panin Investment dan PT Panin Development) tidak sedangHalaman 7 dari 11 halaman.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT PANINKORP:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098671.12/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 15 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT PANINKORP;2.
75 — 19
162 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. KAVINDO;
mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001619.46/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP624/KPU.01/2018 tanggal 1/7 Januari 2018 tentang penetapan ataskeberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: SPTNP025857/NOTUL/KPUT/KPU.01/2017 tanggal 16 November2017, atas nama: PT
Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001619.46/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 danmengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:o Menolak permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;o Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP624/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018tentang Penetapan atas Keberatan PT Kavindo Terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai SPTNP Nomor SPTNP025857
41 — 10
67 — 34
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DJUANDASAWIT LESTARI
52 — 18
143 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. REALIMAS;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86664/PP/M.IA/25/2017, tanggal 18 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00053/KEB/WPJ.20/2016tanggal 23 Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) MasaPajak Desember 2011 Nomor 00035/240/11/009/14 tanggal 4 Desember2014, atas nama PT
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PARISAL;
193 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PRITHO;
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP367/WPJ.05/2011 tanggal 1 Juni 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor: 00012/206/08/038/10 tanggal 24 Juni2010, Atas Nama: PT. Pritho, NPWP 01.135.984.1038.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;3. 3.
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM
Tarif untuk Bahan Baku /mipenem Injection;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112209.19/2015/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 04 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP451/WBC.10/2017tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT
67 — 21
77 — 22
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. PANINKORP vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
banding tanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098673.15/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 15 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1940/WPJ.05/2015, tanggal 8 Oktober 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanTahun Pajak 2011 Nomor 00009/506/1 1/037/14, tanggal 3 November 2014,atas nama: PT
Di samping itu,Pemohon Peninjauan Kembali mendapat pinjaman juga tanpa bungaatau tidak dikenakan bunga dari PT Panin Development maksimalsebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah)berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 002/DIR/I/2006, tanggal9 Januari 2006, yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganPT Panin Investment yang berlangsung untuk jangka waktu selama 10(sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 9 Januari 2006 dan akanberakhir 8 Januari 2016.
Putusan Nomor 3079/B/PK/Pjk/2019pinaaman dari PT Panin Development dengan nilai pinjamanmaksimum sebesar Rp 8.700.000.000, 00; bahwa kedua peranyian tersebut dibuat untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 9 Januari 2006 dan akanberakhir pada tanggal 8 Januari 2016.
Lagi pula PemohonPeninjauan Kembali telah memenuhi syaratsyarat yang dikecualikandari pengenaan pajak mencakup (a) terdapat suatu perjanjian pinjamanyang dilahirkan dari causa prima Rapat Umum Pemegang Saham, (b)Likuidas Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali guna menompangkelangsungan usahanya, (c) Pihak Pemberi Pinjaman (PT PaninInvestment dan PT Panin Development) tidak sedang merugi, karenafaktanya Pihak Pemberi Pinjaman mampu untuk memberikan danmenyediakan dana yang dipinjamkan kepada Pemohon
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT PANINKORP:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098673.15/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 15 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT PANINKORP;Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 3079/B/PK/Pjk/20192.
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
NomorPUT112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 Nomor00037/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00217/KEB/WPJ. 19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00037/277/13/091/15 tanggal 11Desember 2015 atas nama PT Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kay.
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Karyawan PT Bernofarm, beralamat di JalanDarmokali Nomor 76, Surabaya 60241, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 082/SKK/LGLBNO/VIII/2018, tanggal2/ Agustus 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap
amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112387.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP143/WBC.10/2017, tanggal 03 Maret 2017, tentang Penetapan AtasKeberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP000549/N/WBC.10/KPP.MP.03/2016tanggal 22 November 2016, atas nama PT
65 — 19
96 — 48
Mukomuko tgl 29 Desember 2006;Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April2006;surat PT.
sebesar Rp. 99.500.000,;Kwitansi Perusahaan Karoseri PT.
;Faktur pajak PT.
Mukomuko tgl 29 Desember 2006;Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20April 2006;61surat PT.
Mukomuko tgl 29 Desember 2006;Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20April 2006;89surat PT.