Ditemukan 101841 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Amry S.e.; Indra heri S.e. Firman berahima Reza handoko Titin fitriani Trisilo ari setyawan Sagumani p lumbantobing Sabam lumban tobing Kolonel mar bambang sudiyanto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 25 Oktober 2023 — CARLOS GONZALVES VS PT GONUSA PRIMA DISTRIBUSI
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat : UNTUNG BUDIAWAN, S.E. Tergugat : KETUA DPRD KOTA TANJUNGPINANG
263 — 103
  • Penggugat : UNTUNG BUDIAWAN, S.E.Tergugat : KETUA DPRD KOTA TANJUNGPINANG
    PENETAPANNOMOR : 13/G/2021/PTUN.TPI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telahmenjatuhkan penetapan sebagai sebagai berikut dalam perkara antara:UNTUNG BUDIAWAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalTanjung Siambang Tanjungpinang, PekerjaanNelayan/Perairan/Ketua DPD II Golkar Tanjungpinang,dalam hal telah memberi kuasa kepada : IBNU ARIFIN,S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Law Office IBNU ARIFIN, S.H
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 03-01-2013 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan DILMILTAMA Nomor PUT/05-K/PMU/BDG/AD/III/2013
Tanggal 7 Maret 2013 — Rustam Rajab Bajuri, S.E.
151 — 0
  • Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. NRP 30955. 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/19-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi : - Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. 3.
    Rustam Rajab Bajuri, S.E.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
72 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
    PUTUSANNomor 582 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:USMAN UMAR,S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Bakka 1, RT/RW 001/001, Kelurahan/DesaBakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka, S.H.
    usaha negara;Bahwa Pemohon Kasasi diberhentikan sebagai PNS karena telahdipidana atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, Karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 94/Pid Sus/2015/PN.Mks, tertanggal 12 Mei2016 atas nama Terdakwa Usman Umar ,S.E
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi USMAN UMAR;,S.E.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 582 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Register : 04-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/PDT/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — MAYASARI SETIORINI, S.E. vs J. SOEPARTO, Bsc.
112 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAYASARI SETIORINI, S.E. vs J. SOEPARTO, Bsc.
    PUTUSANNomor 91 PK/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:MAYASARI SETIORINI, S.E., bertempat tinggal di TerbanGK V/ 337, RT 011, RW 002, Kelurahan Terban, KecamatanGondokusuman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Yuni Asih, S.H., Advokat, berkantor di Rogoboyo, RT01, RW 01, Kadireso, Teras, Boyolali, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 September
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAYASARISETIORINI, S.E., tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3118K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang telah mempunyai kekuatanHalaman 4 dari 7 hal. Put.
    saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 4 September 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telahditemukan novum, yaitu: 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Tahapan Bank BCA KCUYogyakarta atas nama Mayasari Setiorini, S.E
    diajukan sebagaibukti dalam pemeriksaan tingkat judex facti sebagai bukti T.2, sehinggabuktibukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimanadalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali MAYASARI SETIORINI, S.E
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali MAYASARI SETIORINI, S.E., tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 15 Maret 2021 oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 21-03-2022
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 02-K/PMT-II/AD/I/2021
Tanggal 20 Mei 2021 — Oditur: Edy Imron S.H.MSi.M.H Terdakwa: Samsu Hadi Nugroho, S.E
136 — 47
  • c. 2 (dua) halaman foto copy Surat Pernyataan Samsu Hadi Nugroho, S.E. bulan April 2015.d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan H. Kunto Setya Hadi tanggal 10 Februari 2016.e. 1 (satu) bundel foto copy laporan Pusat Koperasi Kartika Siliwangi bulan Maret 2019.f. 1 (satu) halaman foto copy data piutang Kolonel Czi (Purn) Samsu Hadi Nugroho, S.E. per tanggal 30 November 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.
    Oditur:Edy Imron S.H.MSi.M.HTerdakwa:Samsu Hadi Nugroho, S.E
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 13-11-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 25-02-2022
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 06-K/PMT.II/AD/II/2021
Tanggal 22 April 2021 — ., S.E.
662 — 83
  • ., S.E.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — JACKY TALAHATU, S.E., M.Si VS WALIKOTA AMBON;
118 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JACKY TALAHATU, S.E., M.Si VS WALIKOTA AMBON;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — BATALIPU, S.E vs BUPATI BUOL;
120 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATALIPU, S.E vs BUPATI BUOL;
    BATALIPU, S.E., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gunung Sansibar Nomor 2,Kelurahan Kali, RI/RW 016/007, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari
    Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Batalipu,S.E., tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulinkan hakPenggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugatseperti semula atau yang setara;5.
    Batalipu, S.E. (dahulu Penggugat, Pembanding,Pemohon Kasasi);2. Membatalkan Putusan Nomor: 21/G/2018/PTUN.PL., tanggal 11Desember 2018 juncto Putusan Nomor: 32/B/2019/PTTUN.Mks.,tanggal 28 Maret 2019 juncto Putusan Kasasi Nomor: 430 K/TUN/2019tanggal 24 Oktober 2019, tersebut;Mengadili Kembali:1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Batalipu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya pada tanggal satu (1) April 2017 sudah menerima SKPensiun atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan HakPenggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugatseperti semula atau setara;Halaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — CATUR TRIASTONO, S.E vs BUPATI BARITO KUALA
48 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR TRIASTONO, S.E vs BUPATI BARITO KUALA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — SAWALUDDIN BERUTU, S.E VS BUPATI LABUHANBATU SELATAN;
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAWALUDDIN BERUTU, S.E VS BUPATI LABUHANBATU SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-10-2022 — Upload : 02-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 18 Oktober 2022 — ISWAHYUDI, S.E. alias YUDI bin SARWIDJI SASTRO WARDOYO;
62 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISWAHYUDI, S.E. alias YUDI bin SARWIDJI SASTRO WARDOYO;
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — STEFANUS WODHE, S.E.
87 — 263
  • ., tanggal 20 April 2017 atas nama terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. yang dimintakan banding tersebut ;3. Memerintahkan supaya Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. tetap ditahan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
    STEFANUS WODHE, S.E.
    yangmengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : STEFANUS WODHE, S.E.Tempat lahir : EndeUmur/Tanggal Lahir : 45 tahun/26 Desember 1970Jenis Kelamin : Lakilaki,Kebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaAlamat : JlSam Ratulangi RT. 005 RW. 002Kelurahan Paupire, Kecamatan EndeTengah, Kabupaten EndeAgama : KatholikPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : Sarjana Ekonomi (berijasah),Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E
    Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiKupang pada Pengadilan Tinggi Kupang, Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. di persidangan Pengadilan TingkatPertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LUIS BALUN, S.H., AYUBA.
    Menyatakan terdakwa STEVANUS WODHE, S.E., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SubsidairPasal 3 Jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;4.
    Menjatuhkan pidana kepada terdakwa STEVANUS WODHE, S.E., olehkarena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan;5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;6.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg., tanggal 20 April 2017atas nama terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. yang dimintakan bandingtersebut ;Memerintahkan supaya Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. tetap ditahan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa STEFANUSWODHE, S.E. tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — RAJA ANITA ELISYAH, S.E VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
203 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAJA ANITA ELISYAH, S.E VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    PUTUSANNomor 159 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RAJA ANITA ELISYAH, S.E., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Raya Menteng Nomor 95, KelurahanBinjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Badan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan
    merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Anita Elisyah, S.E
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama RajaAnita Elisyah, S.E., dengan NIP 196701151986022001 yang ditetapkanpada 14 Desember 2018:4.
    ., NIP 19670115 196602 2 0001;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 14 Desember 2018 atas nama Raja Anita Elisyah, S.E.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RAJA ANITAELISYAH, S.E.;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — YUSNITHA CICLY MOPANGGA, S.E., M.Si vs WALIKOTA GORONTALO;;
93 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUSNITHA CICLY MOPANGGA, S.E., M.Si vs WALIKOTA GORONTALO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2022
Tanggal 22 April 2022 — SHOLIKIN, S.E VS 1. KEPALA DESA WONOAGUNG., 2. NASHIHAH;
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SHOLIKIN, S.E VS 1. KEPALA DESA WONOAGUNG., 2. NASHIHAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-02-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PAP/2021
Tanggal 1 Maret 2021 — MUHAMMAD YUSUF KOHAR, S.E.,M.M, DK VS HJ. EVA DWIANA, S.E.,DK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG;
121 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD YUSUF KOHAR, S.E.,M.M, DK VS HJ. EVA DWIANA, S.E.,DK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG;
    Eva Dwiana, S.E.,dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;Memerintahkan Termohon KPU Kota Bandar Lampung untukmelanjutkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BandarLampung Tahun 2020 dengan menerbitkan keputusan yang menetapkanPasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Muhammad Yusuf Kohar,S.E., M.M.
    Rycko Menoza, S.E., S.H., M.B.A. dan Ir.
    EvaDwiana, S.E., dan Drs. Deddy Amarullah, dengan amar putusan:Mengadili:. Dalam Permohonan Intervensi:Menolak permohonan intervensi dari Pemohon H. Rycko Menoza,S.E., S.H., M.B.A. dan Ir. Johan Sulaiman, M.M.;Il. Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon;III. Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. danDrs. Deddy Amarullah, untuk seluruhnya;2.
    Eva Dwiana, S.E.,dengan Calon Wakil Walikota Drs. Deddy AmarullahNomor Urut 3 (tiga) dari Partai Pengusung PDIP,Nasdem dan Gerindra;KEDUA : Dengan dibatalkannya Pasangan Calon PesertaPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampungatas nama Calon Walikota Hj. Eva Dwiana, S.E., denganCalon Wakil Walikota Drs.
    EvaDwiana, S.E., dan Drs. Deddy Amarullah. (vide Bukti: T 3);.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 4 Desember 2017 — LEGIMAN, S.E Bin KADAR
70 — 190
  • LEGIMAN, S.E Bin KADAR
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat : UNTUNG BUDIAWAN, S.E. Tergugat : KETUA DPRD KOTA TANJUNGPINANG
177 — 0
  • Penggugat : UNTUNG BUDIAWAN, S.E.Tergugat : KETUA DPRD KOTA TANJUNGPINANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 12-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — HARUN DAERU, S.E., M.H VS WALIKOTA BAU-BAU;
77 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARUN DAERU, S.E., M.H VS WALIKOTA BAU-BAU;
    HARUN DAERU, S.E., M.H., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis, KelurahanKatobengke RT.03 RW 083, Kecamatan Betoambari KotaBaubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan (Mantan)Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA BAUBAU, tempat kedudukan di Jalan RayaPalagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Betoambari, KotaBaubau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syafiuddin Kube, S.H.
    Harun Daeru, S.E.,M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019; Bahwa pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalahkarena adanya Putusan Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan menjatuhkan hukuman pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan amarnyamenyatakan bahwa Dr.
    HARUN DAERU,S.E., M.H.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 157 K/TUN/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dan Is Sudaryono, S.H.