Ditemukan 219 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perkara uu migas
Register : 30-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN MARABAHAN Nomor 59/Pid.B/2013/PN.Mrb Tanggal 5 Juni 2013 — ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm)
27 — 15
27 — 15
Register : 20-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Tanggal 8 April 2014 — TONO anak dari DARLAN
33 — 22
33 — 22
Register : 17-07-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 161/Pid.Sus/2014/PN Mrh Tanggal 20 Agustus 2014 — HAIRAN ALI Bin JUHRI (Alm)
31 — 24
31 — 24
Register : 23-02-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Mrh Tanggal 16 April 2015 — I. SURANTO BIN LASTOWIONO
II. ABDULLAH MUBARAK BIN GURDAN
28 — 6
28 — 6
Register : 08-05-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN Mrh Tanggal 2 Juli 2014 — SURIANSYAH Als ANCAH Bin MARHAWI (Alm)
23 — 10
23 — 10
Register : 08-05-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN Mrh Tanggal 26 Juni 2014 — SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)
26 — 15
26 — 15
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 217/Pid.Sus/2013/PN.Mrb Tanggal 29 Januari 2014 — YANI Bin SANDRI
40 — 16
40 — 16
Register : 20-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Tanggal 15 April 2014 — HARDIANSYAH Bin HAMDI(Alm)
22 — 10
22 — 10
Register : 23-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Mrh Tanggal 1 April 2015 — ABUNALI Als ABUN Bin H. SINANDANA (Alm)
25 — 13
25 — 13
Register : 23-04-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 80/Pid.Sus/2014/PN Mrh Tanggal 4 Juni 2014 — MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH
28 — 20
28 — 20
Register : 20-11-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.Mrb Tanggal 23 Desember 2013 — RUSDI Als. IRUS BIN H. SYAHMINAN
46 — 26
46 — 26
Register : 03-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Mrh Tanggal 21 April 2015 — HAMRANI Bin MATSEH (Alm)
23 — 7
23 — 7
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Mrh Tanggal 5 Mei 2015 — SAIDAH BINTI AKHMAD (Alm)
30 — 13
30 — 13
Register : 23-12-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 230/Pid.Sus/2013/PN.Mrb Tanggal 5 Februari 2014 — FAHRI BIN AHMAD (Alm)
50 — 19
50 — 19
Putus : 26-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN BANGKO Nomor 32/Pid.B/2014/PN.BK. Tanggal 26 Mei 2014 — I. MAWARDI bin DAHLAN dan Terdakwa
II. RUCE RUSLI bin YUSMARDI
52 — 11
52 — 11
Register : 05-11-2010 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 13 April 2011 — Conocophillips (GRISSIK), LTD;Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH MIGAS)
98 — 53
98 — 53
Migas) (Bukti P4).
diatur dalamketentuan Pasal 64 UU Migas, yang menyatakanPada saat undang undang ini berlakua.
Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Migas tersebut diHalaman 23 dari 217 halaman, Putusan Nomor 158/G/2010/PTUN JKT11.24atas, diatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat antaraBadan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usahaminyak dan gas bumi dengan pihak lainnya akan dijaminsampai dengan jangka waktu perjanjian yang bersangkutanberakhir, dengan syarat bahwa perjanjian dimaksud sudahada sebelum diberlakukannya UU Migas.
Harap dicatat bahwa PGNadalah badan usaha milik Negara yang namanyajelas jelas dicantumkan di dalam penjelasanresmi Pasal 64 UU Migas, sehingga tidak alasanuntuk tidak mengatakan bahwa GTA telah memenuhikualifikasi sebagai perjanjian yang dimaksud olehketentuan Pasal 64 UU Migas ; 11.2.
Kedua : GTA ditandatangani pada tanggal 12Februari 2001, atau 9 (sembilan) bulan sebelumPemerintah R.I. mengundangkan UU Migas (UU Migasdiundangkan pada tanggal 23 November 2001).Artinya GTA sudah ada dan sudah berlaku pada saatPemerintah mengundangkan UU Migas ;12.
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2014 Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH) MIGAS;
98 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harap dicatat bahwa PGN adalah badanusaha milik Negara yang namanya jelasjelas dicantumkan di dalampenjelasan resmi Pasal 64 UU Migas, sehingga tidak alasan untuk tidakmengatakan bahwa GTA telah memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian yangdimaksud oleh ketentuan Pasal 64 UU Migas ;11.2. Kedua : GTA ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2001, atau 9(sembilan) bulan sebelum Pemerintah R.I. mengundangkan UU Migas (UUMigas diundangkan pada tanggal 23 November 2001).
Migas.
Ironisnya, Tergugat telahmengutip UU Migas sebagai aturan tertinggi yang menjadi dasar hukum untukmengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dijadikan objekGugatan Penggugat a quo, padahal UU Migas sendiri dalam Pasal 64 justrumembatasi kewenangan Tergugat untuk melakukan perubahan atas perjanjian yangdibuat sebelum berlakunya UU Migas (dalam hal ini termasuk GTA), sehingga jelasUU Migas tidak memberikan kewenangan apapun bagi Tergugat untuk merubah tarifdi dalam GTA ;.
Migas jo.
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
61 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
,melainkan kepada BP Migas;Dasar dari penerbitan STPtersebut adalah Pasal 4 ayat (3)dan Pasal 63 UU Migas, dimanaTermohon berpandangan bahwahak dan tanggung jawabPertamina telah beralih kepadaBP Migas; Halaman 12 dari 49 halaman.
Migas, seluruh kontrakyang sudah berjalan antara PT Pertamina dengan pihak lain tetapberlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat c UU Migas dansemua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak BagiHasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihaklain beralih kepada Badan Pelaksana sesuai dengan Pasal 63 ayat(a) UU Migas..
Sebagaimana dapat dilihat dalam informasi kronologis di atas, dapatdiketahui bahwa:1.Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 63 UU Migas terkait pembentukan BP Migasmerupakan bagian dari beberapa Pasal di dalam UU Migas yangditetapbkan telah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga olehMahkamah Konstitusi, PasalPasal tersebut dinyatakan tidak sah dantidak memilikikekuatandiundangkannya UU Migas tersebut.hukum yang mengikat sejak tanggalHalaman 31 dari 49 halaman.
Bahwa menurut ketentuan Pasal 63 UU Migas, seluruh kontrakyang sudah berjalan antara PT Pertamina dengan pihak lain tetapberlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat c UU Migas dansemua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak BagiHasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihaklain beralih kepada Badan Pelaksana sesuai dengan Pasal 63 ayat(a) UU Migas.g.
telah diputuskan dengan menggunakan dasar hukumberupa ketentuan PasalPasal dalam UU Migas yang oleh MahkamahKonstitusi telah dinyatakan melanggar UUD 1945 dan tidak mengikat secarahukum..
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1923 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
,melainkan kepada BP Migas;Dasar dari penerbitan STPtersebut adalah Pasal 4 ayat (3)dan Pasal 63 UU Migas, dimanaTermohon berpandangan bahwahak dan tanggung jawabPertamina telah beralih kepadaBP Migas; Halaman 12 dari 47 halaman.
Ketidaksesuaian dan pertentangan dengan UUD1945 dan UU Migas:Bahwa menurut Pemohon, Putusan Pengadilan Pajak 66258 nyatanyatatidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Migas. Adapun PutusanPengadilan Pajak telah menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 4 (3) danPasal 63 UU Migas, seluruh hak, kewajiban dan akibat hukum yangsebelumnya dimiliki oleh Pertamina telah beralin kepada Badan Pelaksana(BP Migas).
Sebagaimana dapat dilihat dalam informasi kronologis di atas, dapatdiketahui bahwa:1.Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 63 UU Migas terkait pembentukan BP Migasmerupakan bagian dari beberapa Pasal di dalam UU Migas yangditetapbkan telah bertentangan dengan UUD1945 sehingga olehMahkamah Konstitusi, PasalPasal tersebut dinyatakan tidak sah danHalaman 29 dari 47 halaman.
Bahwa menurut ketentuan Pasal 63 UU Migas, seluruh kontrakyang sudah berjalan antara PT Pertamina dengan pihak lain tetapberlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat c UU Migas dansemua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak BagiHasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihaklain beralih kepada Badan Pelaksana sesuai dengan Pasal 63 ayat(a) UU Migas.g.
telah diputuskan dengan menggunakan dasar hukumberupa ketentuan PasalPasal dalam UU Migas yang oleh MahkamahKonstitusi telah dinyatakan melanggar UUD 1945 dan tidak mengikat secarahukum..
Register : 28-02-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 2 Agustus 2012 — Conocophillips (GRISSIK), Ltd;Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH MIGAS)
125 — 501
125 — 501
Migas).
UU Migas tersebut memuat perubahanperubahanmendasar sehubungan dengan kebijakan Pemerintah RI di sektor minyak dan gas bumi,yang sebelumnya diatur dalam Undangundang No. 44 Prp.
Migas.
Artinya, GTA sudah ada dan sudah berlaku pada saat PemerintahRI mengesahkan dan memberlakukan UUMigas ; 11 Bahwa sebaliknya, tidak terdapat satupun ketentuan di dalam UU Migas maupunperaturan pelaksana lainnya di bidang minyak dan gas bumi yang memberikankewenangan baik kepada Badan Pelaksana (dalam hal ini BP Migas) maupun kepadaTergugat selaku Badan Pengatur untuk mengubah ketentuanketentuan yang terdapat didalam perjanjian atau kontrak yang termasuk ke dalam lingkup Pasal 64 UU Migas ;C Proses
Hal inidikarenakan GTA merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh PGN yangmerupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha gas bumisebagai salah satu pihaknya, dan ditandatangani 9 (sembilan) bulan sebelumdiundangkannya UU Migas oleh Pemerintah RI ; 3 Pasal 64 UU Migas secara tegas menjamin keberlakuan perjanjian yang dibuat olehPGN dengan pihak lain sepanjang perjanjian tersebut sudah ada dan berlaku padasaat UU Migas diundangkan.