Ditemukan 4099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adjudikasi
Putus : 21-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Rangka Pendaftaran Tanahsistematik tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri.1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007, Petugas Blok : SUYADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUPRIADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : LINANG D.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu
    DAI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : M. ROJIN.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : MUDJIANTO.3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUKANDAR.4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUROTO.Hal. 22 dari 42 hal. Put.
    No. 2382 K /Pid.Sus/2011sistematik tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri.1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007, Petugas Blok : SUYADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUPRIADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : LINANG D.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007
    ROJIN.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : MUDJIANTO.3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUKANDAR.4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUROTO.9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : BAMBANGRIADI.1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 200.1 (satu) bendel Daftar
    No. 2382 K /Pid.Sus/20115 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007, Petugas Blok : Suyadi.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : SUPRIADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : Linang D.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : M. Dai.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : M.
Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby
Tanggal 26 Nopember 2013 — PUJIANTO, Amd Kejaksaan Negeri Ngasem
6321
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Kediri Nomor : 147 Tahun 2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Gabru Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ; 2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan (berisi 37 lembar) tentang jumlah biaya yang dipungut dari peserta / pemohon pendaftaran tanah sistematik / ajudikasi tahun anggaran 2005/2006 oleh Sdr.
    PUJIANTO selaku Kepala Desa Gabru (bermaterai) ; 3. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Peserta Pendaftaran Tanah Sistematik Desa Gabru Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Nomor : 05/BA-AJD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 Tahun Anggaran 2005 ; 4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : SK.59.35.VI.2005 tentang Pembentukan Tim Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Tahun 2005 di Kabupaten
    tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi Umum Program Pengelolaan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2005 tanggal 20-09-2005 beserta Lampirannya ; 6. 1 (satu) bendel foto copy Formulir 1.5 Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2005 tanggal 31 Desember 2004 ; 7. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Penelitian Desa No. 04/IV/2006 Kantor Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri ; 8. 1 (satu) bendel foto copy Berkas Ajudikasi
    Chojin ; 9. 1 (satu) bendel foto copy Berkas Ajudikasi No. Berkas HM.NO : 357 DI.208 : 21082/2006 atas nama Ahmad Zubaidi ; Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Putus : 13-10-2009 — Upload : 17-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 413 / Pid. B / 2009 / PN.JMB
Tanggal 13 Oktober 2009 — WELI SUSANTO, S.Pd
555
  • Suparman; - Rekapitulasi pembayaran tahun 2005 Ds.Balonggemek ; dan - 1 (satu) set permohonan pendaftaran LMPDP (Ajudikasi) ; Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara. - Uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. 8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
    sehingga adproyek Ajudikasi yaitu.
    proyek Ajudikasi tahun 2005 tersebut tidak ada panitia desa, dansaksi diberi tugas oleh Kepala Desa WELI SUSANTO sebagai bendaharalbersama Sekretaris Desa SUJIONO , MUHTAROM staf Desa .e Bahwa dalam proyek Ajudikasi yang saksi lakukan adalah membantu administrasipra Ajudikasi yaitu menerima titipan uang dari para pemohon sertifikat . e Bahwa tugas saksi dalam proyek Ajudikasi adalah membantu menerima titipanuang dari para pemohon sertifikat.e Bahwa yang saksi tahu mengenai kronologis berjalannya
    yang mengajukan permohonanan sertifikat.Bahwa Tugas pokok terdakwa dalam proyek Ajudikasi yaitu meneliti danmempertanggung jawabkan uang biaya penunjang pemohon sertifikat baikpendaftaran maupun pengeluran keuangan Pemohon.Bahwa dalam proyek Ajudikasi tersebut Kepala Desa tidak membentukTim/Panitia Ajudikasi, namun hanya perintah secara lisan kepada perangkatDesa untuk melaksanakan tugastugas Ajudikasi, namun terdakwa selakuKepala Desa dan Sekretaris Desa masuk dalam Tim yang dibentuk BPN .Adapun
    Bahwa Jabatan Kades Balonggemek dalam proyek Ajudikasi yaitu : sebagai KetuaAjudikasi untuk Desa Balonggemek.
    dan APBN secara gratis,proyek Ajudikasi membebaskan pemohon sertifikat dari uang honor untuk petugaskelurahan/desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biaya penelitian oleh Camat, biaya penelitianoleh Lurah dan lainlain karena biaya Proyek Ajudikasi berasal dari bantuan Bank Duniadan APBN.dan pada tanggal 10 September 2005 dilakukan sosialisasi Ajudikasi di BalaiDesa Balonggemek yang diadakan Tim BPN Jombang.
Register : 22-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 08/G/KI/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Juni 2016 — SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG SELAKU ATASAN PPID PEMERINTAH KOTA SABANG lawan YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN KOTA SABANG,
180134
  • Menyatakan Batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/ KIA-PS-A/2016, Tanggal 4 Februari 2016 ; 3. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
    Non Litigasi atas perkara ini selamadalam pemeriksaan dimuka sidang Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi6 Serta lainlain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan,baik di luar maupun di dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsurpendukung terbitnya Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut di atas ; Bahwa dalam permohonan keberatan ini, Pemohon Keberatan hendak mengajukan risalah/surat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Nomor : 003/II/KIAPSA/2016 tanggal 4Februari
    ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti buktibukti yangdiajukan ke Persidangan oleh para pihak, maka telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mendapatkan Putusan Ajudikasi dariKomisi Informasi Aceh pada tanggal 5 Februari 2016 (bukti P2) dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengajukan Surat keberatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraAceh pada tanggal 22 Februari 2016, sehingga Surat Keberatan yang diajukan olehPemohon Keberatan/dahulu
    Termohon Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah diterimanya putusan ajudikasi dariKomisi Informasi Aceh ; 3 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon KeberatanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangakan disebutkan di bawah ini : e Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik yang berbunyi :Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain
    ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati datadata yangMajelis Hakim terima dalam berkas Putusan Komisi Informasi Aceh dan datadata yangdiajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang dalamsidang ajudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh dan sidang diPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, terungkap fakta hukum bahwa YayasanAdvokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuandengan Yayasan Advokasi
    Dengan demikian seharusnya KomisiInformasi Aceh dalam sidang ajudikasi non litigasi menyatakan bahwa Yayasan AdvokasiRakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan denganYayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis KomisionerKomisi Informasi Aceh tidak tepat dan tidak beralasan
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 5 Juli 2011 —
5518
  • Kemudian terhadap warga masyarakat calon pendaftarprogram ajudikasi, Terdakwa bersama para perangkat desa lainnya juga telahmengadakan sosialisasi yang intinya disampaikan bahwa di desa jambewangi adasertifikat massal / Ajudikasi dan biaya sertifikat missal / Ajudikasi untuk setiapbidang / sertifikat yang harus dibayar sebesar Rp. 195.000, ;e Bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran, warga masyarakat mendaftarkan pensertifikatanmassal / ajudikasi kepada saksi M.
    Ajudikasi Tahun 2005 yang dibuatpada tanggal 01 Juli 2005.
    Kemudian terhadap warga masyarakat calon pendaftar program ajudikasi,Terdakwa bersama para perangkat desa lainnya juga telah mengadakan sosialisasi yangintinya disampaikan bahwa di desa Jambewangi ada sertifikat masal / Ajudikasi danbiaya sertifikat masal / Ajudikasi untuk setiap bidang / sertifikat yang harus dibayarsebesar Rp. 195.000, ;e Bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran, warga masyarakat mendaftarkan pensertifikatanmasal / ajudikasi kepada saksi M.
    dengan adanya program ajudikasi LMPDP tahun 2005 di BPNdibentuklah panitia Team Ajudikasi berdasarkan SK dari Kepala BPN yang susunannya54Ketua Team Ajudikasi dan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, Satgas dan Kemitraan.
    lain berisi Panitia Ajudikasi Tingkat Desayang susunannya meliputi: 1.
Putus : 31-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 31 Januari 2012 — GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI;
3122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kediri;15.1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007;16.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007, Petugas Blok: SUYADI;17.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI;18.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : LINANG D;19.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : M.DA';20.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun
    ROJIN;21.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO;22.3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR;23.4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok: SUROTO;24.9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi DesaGedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI;25.1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.26.1 (Satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 2007
    Kediri;1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007;5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007, Petugas Blok: SUYADI;5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI;Hal. 28 dari 45 hal. Put.
    ROJIN;e 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO;e 3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR;e 4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok: SUROTO;e 9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI;e 1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu;e 1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 2007 ;e 1
    Kediri;1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007;5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007, Petugas Blok: SUYADI;5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI;5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : LINANG D;2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : M.DA';5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007
Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 September 2014 — NAZARUDIN RIZAL Bin H.M. ARSYAD
12658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bujang Ali;1 (satu) lembar kuitansi peneriman uang dari bandahara Ajudikasi yangtidak ada penerimanya;1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi kepadaSdr. M. RAIS;6 (enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi desaRengas kepada Sdr. A. WAHID;1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi kepadaSdr. USMAN M. beserta 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang dariToko Batik HAMID 3;Hal. 14 dari 34 hal. Put.
    No. 2 K/PID.SUS/20132 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi kepadaSdr. M. ROSDY;2 (dua) buah buku warna merah rekap pengeluaran dan pemasukan uangdari Pembuatan Sertifikat Ajudikasi yang dibuat oleh Sdri. LIA JUNISA;1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi untukpembelian tanah kas Desa Sungai Rengas kepada Sdr. M.
    JUFRIY AR;16 (enam belas) kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi yangyang diperuntukan sebagai dana oprasional Tim Ajudikasi Desa SungaiRengas;15 (lima belas) kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi DesaSungai Rengas kepada Sdr. LIA JUNISA dkk.;5 (lima) kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi Desa SungaiRengas kepada Sdr.
    Bujang Ali;1 (satu) lembar kuitansi peneriman uang dari bandahara Ajudikasi yangtidak ada penerimanya;1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi kepadaSdr. M. RAIS;6 (enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi desaRengas kepada Sdr. A. WAHID;Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 2 K/PID.SUS/20131 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi kepadaSdr.
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — NAZARUDIN RIZAL bin H.M. ARSYAD
4423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LIA JUNISA dan kawankawan;5 (lima) kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Ajudikasi DesaSungai Rengas kepada Sdr.
    AJUAR HARUN dan kawankawan;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tim Ajudikasi dari Kepala DesaSungai Rengas;1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Proyek Ajudikasi di DesaSungai Rengas;3 (tiga) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Proyek Ajudikasi di DesaSungai Rengas;1 (satu) bundel daftar nama yang telah dilakukan pengukuran di DesaSungai Rengas dalam Proyek Ajudikasi;1 (satu) bundel daftar masyarakat RT yang terdaftar di dalam ProyekAjudikasi di Desa Sungai Rengas;1 (satu) bundel Peraturan Desa Sungai
    BAHTIAR USMANdan kawankawan;5 (lima) buah fotokopi buku Sertifikat Ajudikasi atas nama AKIANGdan kawankawan tanah yang terletak di Desa Sungai Rengas dalamProyek Ajudikasi;9 (sembilan) lembar fotokopi SPT atas nama PATIMAH binti HUDDIdan kawankawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rengasuntuk pembuatan Sertifikat Ajudikasi;6 (enam) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembuatan SertifikatAjudikasi tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Sdri.
    No. 34 PK/PID.SUS/20181 (satu) buah fotokopi buku Sertifikat Ajudikasi Nomor 5265 atas namaABDUL WAHAB yang terletak di Jalan Marhaban Tanggul II RT. 66 /RW. IV Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;1 (satu) buah fotokopi buku Sertifikat Ajudikasi Nomor 5118 atas namaAINUR YANTI yang terletak di Jalan Pemuda RT. 16 / RW. 6Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;1 (satu) buah fotokopi buku Sertifikat Ajudikasi Nomor 5058 atas namaM.
    No. 34 PK/PID.SUS/20181 (satu) buah fotokopi buku Sertifikat Ajudikasi Nomor 5151 atas namaM. NUR yang terletak di Jalan Marhaban Tanggul II Jalan SimpangBanjar RT. 14 / RW. V Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten KubuRaya; 1 (satu) buah fotokopi buku Sertifikat Ajudikasi Nomor 4969 atas namaMAIMUNAH A.
Putus : 02-03-2009 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 776 / Pid.B / 2008 / PN.JMB
Tanggal 2 Maret 2009 — BAMBANG SUIRMAN
656
  • Bumi Mas sebesar Rp.500.000,- tertanggal 10-11-06 31. 1 lembar Laporan Keuangan Proyek Ajudikasi Rincian pengeluaran dan tanda bukti pengeluarannya, tahun 2006. 32. 1 buku catatan Keuangan yang belum masuk. 33. 1 lembar.Kwitansi biaya pendaftaran sertifikat tertanggal 01-09-06, dan 34. 1 lembar.Kwitansi biaya pendaftaran sertifikat, tertanggal 08-09-08 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Uang tunai sebesar Rp. 20.558.500,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh delapan
    program Ajudikasi, saksi mengetahuiini dari tetangga.Bahwa saksi juga ikut mendaftar program ini 1 (satu) bidang tanah melaluiperangkat desa dengan melengkapi foto copy KK, KTP, SPPT, tanda pelunasanpajak, riwayat tanah.Bahwa sertifikat tanah saksi hasil Ajudikasi telah diserahkan kepada Saksi olehBPN, tetapi diminta Budiono (Panitia Desa) dengan alasan Saksi belum membayar 14e Bahwa katanya Budiono biaya untuk Ajudikasi 1 (satu) bidang Rp 200.000 (duaratus ribu rupiah) e Bahwa tanah yang didaftarkan
    tahun2006 di desa Pacarpeluk, Megaluh, Jombang dimana terdakwa sebagaiKepala Desanya Bahwa benar saksi dalam tim Ajudikasi bertugas sebagai bendahara yangditunjuk oleh terdakwa ;Bahwa proyek Ajudikasi dimulai tanggal 8 Agustus 2006 dan adapun syaratmengikuti Ajudikasi yaitu foto copy KTP, KK, KSK, Segel / Petok D, SPPTdan jumlah orang yang mendaftar Ajudikasi sebanyak 378 pemohonBahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dapat dipungut dari Pemohon Ajudikasi19Bahwa sebagai panitia
    Imam S.Ag (sekdes), Bendahara Ilham Abidin (Kasun Peluk)dan anggota semua pelaksana staff desa dan kepala dusun termasuk saksisendiriBahwa saksi dalam jabatan anggota panitia Ajudikasi 2006 desa Pacarpelukbertugas membantu mengikuti mengukur dilapangan dan saksi belummenerima SK sebagai anggota panitia Ajudikasi Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi Ajudikasi tanggal 8 Agustus 2006 dantim Ajudikasi menyampaikan pengarahan dan pada pokoknya sebagaiberikut : Ajudikasi persyaratan yang harus dilengkapi
    Imam S.Ag (sekdes), Bendahara Ilham Abidin (Kasun Peluk)dan anggota semua pelaksana staff desa dan kepala dusun termasuk saksisendiri ;e Bahwa saksi dalam jabatan anggota panitia Ajudikasi 2006 desa Pacarpelukbertugas membantu mengikuti mengukur dilapangan dan saksi belummenerima SK sebagai anggota panitia Ajudikasi e Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi Ajudikasi tanggal 8 Agustus 2006 dantim Ajudikasi menyampaikan pengarahan dan pada pokoknya sebagaiberikut : Ajudikasi persyaratan yang harus dilengkapi
    tahun2006 di desa Pacarpeluk, Megaluh, Jombang dimana terdakwa sebagaiKepala Desanya 29e Bahwa saksi dalam jabatan anggota panitia Ajudikasi 2006 desa Pacarpelukbertugas membantu mengikuti mengukur dilapangane Bahwa saksi ikut mendaftar sebagai pemohon Ajudikasi sebanyak 2 bidangtananahnya, e Bahwa saksi dari proyek Ajudikasi tidak mendapatkan honor namun saksimendapat keringanan pendaftaran 2 bidang tanahnya,e Bahwa selain saksi permohonan Ajudikasi di desanya tersebut berjumlah377 bidang ditambah
Register : 27-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 28-01-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 43/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 22 Januari 2014 — DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUASIN VS KOMITE PENEGAK KEBENARAN (KPK)
7926
  • enoneBahwa putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatansebagaimana dimaksudkan pada dalil angka 1 dan 2 di atas pada intinyamemberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : AMAR PUTUSAN1.
    Bahwa terhadap putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatandimaksud, sebelum masa tenggang 14 (empat belas) hari hak Termohon Informasiuntuk pikirpikir dalam menyikapi terhadap putusan tersebut berakhir, PemohonKeberatan/ dahulu Termohon Informasi melalui kKuasa hukumnya telahmenyatakan menolak putusan ajudikasi Komisi Informasi Sumatera Selatan No:117/XI/Kl/SS/PSMA/2013 tersebut melalui surat tertanggal 14 November 2013No. 510/337/Diskop.Ukm & Perindag/X1/2013 dan diterima oleh Komisi
    InformasiProvinsi Sumatera Selatan tanggal 15 November 2013.Oleh karena salinan putusan ajudikasi diterima oleh Pemohon Keberatan padatanggal 11 November 2013 (Bukti P2), maka secara hukum pernyataan penolakanterhadap putusan ajudikasi dan permohonan keberatan dalam perkara aquo telahdiajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku cq.
    Dengan alasan hukum yangdemikian, sudah sepatutnya secara hukum putusan ajudikasi aquo patut untukdibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; 5.2 Bahwa putusan ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan samasekali tidak mempertimbangkan tentang surat balasan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang ditujukan kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang membuktikan bahwa pada saat setelahPemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi menerima surat permohonandata
    Fakta hukum yang demikian inisama sekali tidak dipertimbangkan oleh Komisi Informasi Propinsi SumateraSelatan dalam memberikan putusan ajudikasi (obyek sengketa) dalam perkaraaquo.
Register : 09-06-2016 — Putus : 16-09-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/TUN/2016
Tanggal 16 September 2016 — GUSTI SURYA DARMA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK., II. NOVI HABIBIE, DKK;
5828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Sertipikat Hak Milik Ajudikasi Nomor 5537/Kelurahan Benua MelayuDarat, Surat Ukur Nomor 4351, tanggal 22 Januari 2010, seluas 219 m?atas nama Tjhung Siat Lan, yang terletak di Jalan Gusti SulungLelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, KecamatanPontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terkena tanahPenggugat seluas kurang lebih 35 m2;Sertipikat Hak Milik Ajudikasi Nomor 17274/Parit Tokaya, Surat UkurNomor 7276/P.Tokaya tanggal 09 November 2007 seluas 99 m?
    Putusan Nomor 70 PK/TUN/2016d)Sertipikat Hak Milik Ajudikasi Nomor 17274/Parit Tokaya, Surat UkurNomor 7276/P.Tokaya/2007, seluas 99 m? atas nama Marioma, yangterletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan BenuaMelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,Kalimantan Barat;Sertipikat Hak Milik Ajudikasi Nomor 17607/Parit Tokaya, Surat UkurNomor 7613/P.Tokaya, tanggal 12 November 2007, seluas 187 m?
    Sertipikat Hak Milik ajudikasi Nomor5/12/Kelurahan Benua Melayu Darat atas nama Phang Fung Tjuimencaplok tanah Penggugat kurang lebih 50 meter persegi, c. SertipikatHak Milik ajudikasi Nomor 5537/Kelurahan Benua Melayu Darat, atas namaTjhung Siat Lan mencaplok tanah Penggugat seluas kurang lebih 35 meterpersegi, d.
Putus : 17-02-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 80/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 17 Februari 2012 —
316
  • Bahwa beban biaya kegiatan AJUDIKASI TA 2005 yang ditanggung / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri adalah untuk kegiatan: a.
    Pembuatan Akta ;> Foto copy dokumen ;Bahwa salah satu desa di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang ditunjuk sebagai tempatpelaksanaan program Ajudikasi TA 2005 adalah Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediridan terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI TA 2005 pada tanggal 30 Agustus 2005 telahdilakukan sosialisasi di Balai Desa Turus, Kec. Gurah, Kab.
    Kediri yang selanjutnya disebut Ajudikasi Tahun Anggaran 2005 yangdibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kediri, namun saat itu juga P SAMSUL ARIEFdari Tim Ajudikasi dari BPN Kediri memberikan penjelasan bahwa tidak semua kegiatan dalampelaksanaan Ajudikasi TA 2005 akan ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi masih ada6kegiatan kegiatan yang harus ditanggung sendiri oleh warga pemohon, dan kegiatan kegiatantersebut antara lain : pembelian materei, patok batas dan kebutuhan pemberkasan.
    : EKO YEKTI Bendahara : ABBAS AFANDI (Kepala Urusan Umum Desa Turus /Terdakwa II) Anggota : SUPARSAN, MUSAFAK dan MUKTASIN atau para RT/RW diDesa Turus)Bahwa sejak bulan September 2005 dimulailah pendaftaran / pendataan atas tanah yang akandimohonkan ajudikasi dan penarikan biaya kepada warga masyarakat pemohon Ajudikasi diDesa Turus Kec.
    Kediri yang selanjutnya disebut Ajudikasi Tahun Anggaran 2005 yangdibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kediri, namun saat itu juga P SAMSUL ARIEFdari Tim Ajudikasi dari BPN Kediri memberikan penjelasan bahwa tidak semua kegiatan dalampelaksanaan..........20pelaksanaan Ajudikasi TA 2005 akan ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi masih adakegiatan kegiatan yang harus ditanggung sendiri oleh warga pemohon, dan kegiatan kegiatantersebut antara lain : pembelian materei, patok batas dan kebutuhan
Putus : 21-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/PID.SUS/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — Drs. AWATIFUL AMIN, S.Ag. ;
167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak milik dan 7 sertifikat tidak dikenakanbiaya karena untuk tanah wakaf, sehingga uang yang dipungut darimasyarakat / pemohon sertifikat ajudikasi tahun 2006 pada DesaPulogedang seluruhnya berjumlah Rp. 72.800.000, (tujuh puluh dua jutadelapan ratus ribu rupiah) , secara melawan hukum.Selanjutnya berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Ajudikasi 2006yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi Desa Pulogedang terhadap danayang terkumpul sebesar Rp. 72.800.000, (tujuh puluh dua juta delapanratus ribu rupiah)
    desa pulogedang1 (satu) lembar Undangan / Himbauan dalam program ajudikasi diDs.
    Pulogedang tahun 20061 (satu) bundel kwitansi pengeluaran dalam program ajudikasi diDs. Pulogedang tahun 20061 (satu) bendel pembagian uang jasa perangkat desa pulogedangadanya program ajudikasi tahun 2006Tetap terlampir Pada Berkas PerkaraUang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dikembalikankepada warga pemohon sertifikat melalui Panitia Ajudikasi DesaPulogedang.Hal. 12 dari 21 hal. Put.
    pembuatan sertifikat dalam programajudikasi tahun 20065 (lima) bendel surat pernyataan pemohon pembuatan sertifikatdalam program ajudikasi tahun 20068 (delapan) lembar surat penyataan kelengkapan data dariperangkat desa Pulogedang1 (satu) lembar Undangan / Himbauan dalam program ajudikasi diDs.
    Pulogedang tahun 20061 (satu) bundel kwitansi pengeluaran dalam program ajudikasi diDs.
Putus : 20-08-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 20 Agustus 2013 — ISTIQMAL BIN Alm. DARUSALAM
8729
  • Surat Pernyataan Rohimah tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 23 Maret 20098. Surat Pernyataan Jemadi tanggal 27 Nopember 2012 dan 2 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 3 Agustus 2009.9. Surat Pernyataan Jemadi atas nama Siti Istikomah tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 1 April 200910.
    Surat Pernyataan Jemadi atas nama Siti Rohanah tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tgl. 1 April 200911. Surat Pernyataan Jemadi atas nama Siti Rohmah tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tgl. 1 April 200912. Surat Pernyataan Jemadi atas nama Salimah tanggal 27 Nopember 2012 dan Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tgl 1 April 200913.
    Surat Pernyataan Maryanto tanggal 27 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 19 Maret 2009 14. Surat Pernyataan Paino tanggal 27 Nopember 2012 dan 3 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 1 Mei 2009, 1 Juni 2009 dan 1 Juni 200915. Surat Pernyataan Wagisan tanggal 27 Nopember 201216. Surat Pernyataan Ansori tanggal 27 Nopember 201217. Surat Pernyataan Waris tanggal 27 Nopember 201218.
    Surat Pernyataan Rubiyo tanggal 27 Nopember 2012 dan kwitansi No.1 Rp.900.000,-, kwitansi tanggal 21 Maret 2009 dan Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 27 Maret 200926. Surat Pernyataan Saliman tanggal 27 Nopember 201227. Surat Pernyataan Sahono tanggal 27 Nopember 201228. Surat Pernyataan Sukardi tanggal 27 Nopember 2012 dan kwitansi tanggal 13April2009 dan Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal16 Maret 2009, tanggal 16 Maret 2009 dan tanggal 17 Maret 200929.
    Surat Pernyataan Sumarni tanggal 29 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 8 April 200965. Surat Pernyataan Sastro Miharjo tanggal 29 Nopember 2012 dan 2 lembar kwitansi tanggal 7 Maret 2009 dan tanggal 15-7-200966. Surat Pernyataan Ngatiyah tanggal 29 Nopember 2012 dan 1 lembar Tanda Terima Permohonan Ajudikasi tanggal 23 Maret 200967. Surat Pernyataan Istiyono tanggal 29 Nopember 201268.
    Butuh Kab.Purworejo;Bahwa Saksi menjadi PTL Jogo Boyo sejak Kadesnya Pak Istiqmal sampaisekarang ;Bahwa program ajudikasi di Desa Dlangu pada tahun 2009 ;Bahwa Saksi dalam program ajudikasi bertugas sebagai pemungut pologorodi RW.
    PurworejoBahwa Saksi menjadi Ketua BPD di Desa Dlangu sejak Agustus 2006 s/d.Agustus 2012 ;Bahwa program ajudikasi di Desa Dlangu pada tahun 2009 ;Bahwa Saksi tahu ada program ajudikasi dari Desa lain ;Bahwa yang menjadi Kepala Desa adalah Istiqmal (Terdakwa) ;Bahwa Saksi tidak tahu masalah ajudikasi, karena saksi tak pernah diundangdan diikkut sertakan ;Bahwa Saksi tidak tahu tentang Perdes No. 057/VI/Ds/2009 tanggal 22 Juni2009 tentang pelaksanaan ajudikasi di Desa Dlangu ;Bahwasaksi lihat dalam
    PurworejoBahwa Saksi menjadi BPD sejak tahun 2006 2011 ;Bahwa Saksi tahu program ajudikasi dari perangkat desa, tetapi tidak pernahdiajak rembuk/musyawarah ;Bahwa Saksi melihat tanda tangan pada lampiran daftar hadir dimaksud, danmenyatakan benar itu tandatangannya ;Bahwa untuk anggota BPD tidak pernah ikut dalam kegiatan ajudikasi, yangmelaksanakan ajudikasi adalah semua perangkat desa ;Bahwa Anggota BPD Desa Dlangu juga mendapat uang ajudikasi, masingmasing mendapatkan Rp.1.500.000, ;Bahwa Saksi
    tidak pernah mendapat titipan uang pungutan ajudikasi warga ;Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan program ajudikasi itu adalahsetiap warga yang terkena program ajudikasi dipungut biaya sebesarRp.200.000, bagi tanah yang berleter C sedangkan yang belum dipungutRp.300.000, ;Bahwa pada waktu pembuatan Perdes No. 144/DS/VI/2009 tahun 2009berapa orang yang bertandatangan saksi lupa ;Bahwa Saksi sebagai Kadus II, menyatakan benar di desa Dlangu tepatnya diRW.IV mendapat uang ajudikasi untuk membangun
    PurworejoBahwa di Desa Dlangu ada program ajudikasi pada tahun 2009 ;Bahwa sebelum ada pelaksanaan program ajudikasi diadakan rapat perangkatdesa;Bahwa didalam rapat tersebut, ajudikasi dipimpin oleh Pak Istiqmaldisampaikan kepada perangkat desa untuk menyampaikan/mensosialisasipada warga yang terkena program ajudikasi tersebut .16.27Bahwa yang saksi tahu Kades Istiqmal pernah membagi uang sebesarRp.2.500.000, kepada RWRW .Bahwa yang saksi tahu tidak ada bantuan lain selain uang itu ;Bahwa bBiaya
Putus : 01-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 1 Mei 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang ; SULKAN
5723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,proyek ajudikasi di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 15 (lima belas) desa,dengan mendapat dana dari Bank Dunia dan ABPN untuk DesaSumbergondang tergabung dalam Kecamatan Kabuh;Bahwa proyek ajudikasi membebaskan pemohon sertifikat dari uanghonor untuk petugas Kelurahan / Desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biayapenelitian oleh Camat, biaya penelitian oleh Lurah, karena sudah adaanggarannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang ;Bahwa ia Terdakwa Sulkan selaku kepala Desa Sumbergondangseharusnya dalam
    berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Ajudikasi 2008yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi Desa Sumbergondang atas nama:Paeman terhadap dana yang terkumpul sebesar Rp 159.400.000,(seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) telahdipergunakan sejak bulan Agustus 2008 s/d Januari 2009 untukkeperluan: Pengadaan Pembelian Patok sebesar Rp 24.800.000,00(dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Materai sebesar Rp16.406.000,00 (enam belas juta empat ratus enam ribu rupiah), Konsumsisebesar
    di DesaSumbergondang oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan karena uang tersebut adalah hak dari parapemohon ajudikasi pada Desa Sumbergondang.
    selaku Kepala Desa tersebut bertentangandengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten JombangNomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai KepalaDesa Sumbergondang yaitu Terdakwa telah menerima uanghasilpungutan dari 622 pemohon sertifikat ajudikasi padahal seharusnya uangtersebut tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon ajudikasi karenasudah dianggarkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenJombang dan kalaupun pemohon
    proyek ajudikasi di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 15 (lima belas) Desa,dengan mendapat dana dari Bank Dunia dan ABPN untuk DesaSumbergondang tergabung dalam Kecamatan Kabuh.Bahwa proyek ajudikasi membebaskan pemohon Sertifikat dari uanghonor untuk petugas Kelurahan / Desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biayapenelitian oleh camat, biaya penelitian oleh Lurah, karena sudah adaanggarannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;Bahwa ia Terdakwa Sulkan selaku kepala Desa Sumbergondangseharusnya dalam
Register : 03-01-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 20 Maret 2014 — DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) KABUPATEN BANYUASIN vs GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)
12850
  • yang akhirnya selesai denganditerbitkannya putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No.156/XII/KISS/PSMA/2013 tertanggal 6 Desember 2013 (bukti P1)Bahwa putusan Ajudikasi No. 156/XII/KISS/PSMA/2013, tertanggal 6Desember 2013 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatandimaksud diberikan salinannya oleh petugas Komisi Informasi Propinsi SumateraSelatan melalui Pos dan diterima PEMOHON pada tanggal 19 Desember 2013(bukti P2) ne3.
    Dengan alasan hukum yang demikian, sudah sepatutnya secaraHalaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUNPLGhukum putusan ajudikasi aquo patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Palembang; 5.4.
    Fakta hukum yang demikian inisama sekali tidak dipertimbangkan oleh Komisi Informasai PropinsiSumatera Selatan dalam memberikan putusan Ajudikasi ( objek sengketa )dalam perkara aquo. Oleh karenanya putusan ajudikasi Komisi InformasiPropinsi Sumatera Selatan dimaksud patut untuk dibatalkan oleh PTUNPalembang ; 5.5.
    Bahwa dalam putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatandalam perkara aquo pada Kronologi angka( 2.9 ) disebutkan, ( kami kutip ) Pada tanggal 29 Nopember 2013, dilakukan sidang ajudikasi keduadihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadit tanpa ketrangan Kronologi yang dituangkan dalam putusan ajudikasi dalam perkara aquoadalah tidak benar dan nyata nyata tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya.
    , selanjutnya sidang ajudikasi pertama dilaksanakan padatanggal 22 November 2013.
Register : 09-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 30 September 2015 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH);KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR
208113
  • Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 026/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat padatanggal 13 April 2015 Nomor : 013/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal :Panggilan Sidang Ajudikasi.
    Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 027/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat padatanggal 13 April 2015 Nomor : 015/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal :Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat pada tanggal 28 April 201510103.3.3.4.3.5.Nomor : 033/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal : Panggilan SidangAjudikasi.
    Surat pada tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 019/P/KIPDKI/SA/V/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi ; Bahwa Kami telah menerima surat dari Komisi Informasi DKI Jakartapada tanggal 21 Januari 2015 Nomor; 021/P/KIPDKI/SA/I/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat pada tanggal 04 Februari2015 Nomor : 004/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan SidangAjudikasi. Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 029/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi.
    Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 028/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi ; Surat pada tanggal 13 April 2015 Nomor : 016/P/KIPDKI/SA/IV/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi.
    Ketua Majelis menyatakan dalam persidanganselanjutnya harus dengan Putusan ; Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 diadakan Ajudikasi keV (Lima)dengan agenda pembacaan Putusan, sidang ajudikasi a quo tidakdihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Fakta bahwa Pemohon tidakmendapatkan informasi pada sidang Ajudikasi keV (Lima) karenaundangan Panggilan Sidang Ajudikasi diterima pada hari yang samayakni Selasa, 05 Mei 2015 jam 16.00 Wib ; 6.6.
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/KI/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI)
280177
  • Menggadili

    1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat 1 (PPID Tingkat 1);
    2. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut ;
    3. Menghukum Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara
    yang terdapat di KepaniteraanKomisi Informasi Pusat, permohonan Jaringan AdvokasiRakyat Indonesia diterima oleh Komisi Informasi Pusat padatanggal 9 Oktober 2020 dan diregister dengan nomor perkara023/X/KIPSPS/2020.b) Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) UU KIPyang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsidan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulaimengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publikmelalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
    pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publiknegara dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan yang menyatakan; Pengadilan Tata Usaha Negara berwenangmengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau PemohonInformasi yang meminta Informasi kepada Badan Publik Negara ;Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon Keberatan adalahmengenai keberatan atas Putusan Ajudikasi
    dalam Lembar Pengujian Konsekuensi NomorLPK9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 yang ditandatangani oleh KepalaBiro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat DJKN selaku PPID Tingkat DJKN;Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim oleh karena Lembar PengujianKonsekuensi Nomor LPK9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 yangkemudian dijadikan dasar mengenai informasi yang dapat dikecualikan makaPutusan Ajudikasi
    Desember 2019 dan pengujian konsekuensi termuat dalam LembarPengujian Konsekuensi Nomor LPK9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU KIP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasPengadilan berkesimpulan pertimbangan Majelis Komisioner yang tidakmendasarkan pemberian informasi yang dikecualikan sebagaimana PengujianKonsekuensi Nomor LPK9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 adalah tidaktepat dan tidak beralasan hukum sehingga Putusan Ajudikasi
    Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor :023/X/KIPPSA/2020 tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan keberatantersebut ;3.
Putus : 10-07-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — BADRUN Bin M. NASIR;
3949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pontianak kepada Kanwil BPN ProvinsiKalbar, selanjutnya meneruskan kepada Kepala BPN RI;Bahwa benar pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Panitia/Tim Ajudikasi,sedangkan pengertian Ajudikasi adalah kegiatan pengumpulan data fisik dan datayuridis dari bidangbidang tanah yang akan dilakukan pendaftarannya, yangbiayanya khusus untuk kegiatan Pensertifikatan yang berkaitan dengan pihakBPN ditanggung oleh pemerintah (pensertifikatannya);Bahwa benar sumber dana Program Ajudikasi tahun 2006 serta tahun
    Biaya Konsumsi = Rp 5.005.500,e Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yangdilakukan oleh Terdakwa BADRUN M.
    Biaya Konsumsi = Rp 5.005.500,Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yangdilakukan oleh Terdakwa BADRUN M.
    NASIR melakukan diskresiterhadap pemungutan biaya Ajudikasi dari pemohon Ajudikasi di Desa Sungai Itik,Kec. Sungai Kakap, lebih didasari mengharapkan keuntungan pribadi, karenaMARLINDA dan BADRUN M.
    Ajudikasi;Terlampir dalam berkas perkara;Hal. 29 dari 29 hal.
Putus : 27-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Mei 2011 — Drs. BASUKI RAHMAD, M.Si ;
3924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkanHal. 5 dari 20 hal. Put.
    ., selaku anggota Ajudikasi Kelurahan Bence dansekaligus sebagai Lurah Bence Kecamatan Garum, telah menyalahgunakankekuasaannya dengan mengambil kebijakan seperti yang telah disepakatibersama dalam pertemuan di Ruang Perdana, memaksa warga KelurahanBence setiap pemohon penyertifikatan tanah melalui program Ajudikasi harusmemenuhi persyaratan tersebut di atas dan dikenai biaya Rp 195.000,00(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;Pemohon program Ajudikasi Kelurahan Bence Kecamatan Garum sebanyak916
    Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) ;f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15122006 buat pembayaranpartisipasi dari Desa/Kelurahan Bence dana Ajudikasi dari CamatGarum An.
    ,untuk Partisipasi dari dana Ajudikasi ;e Foto copy, 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah), dari Camat Garum, tertanggal 13 Desember 2006, yangditandatangani oleh Lessy Nrp 58120016, untuk Bantuan operasionaldari dana ajudikasi ;Hal. 10 dari 20 hal. Put.
    ,untuk Partisipasi dari dana Ajudikasi ;Hal. 12 dari 20 hal. Put.